Abdul Haris Nasution: Perbedaan antara revisi

| office = Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat{{!}}Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

| order = ke-2

| term_start = 1966

| term_end = 1972

| president = {{unbulleted list|[[Soekarno]]<br>|[[Soeharto]]}}

| predecessor = [[Chaerul Saleh]]

| successor = [[Idham Chalid]]

| office2 = Daftar Menteri Pertahanan Indonesia{{!}}Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia

| order2 = ke-12

| term_start2 = 10 Juli 1959

| term_end2 = 24 Februari 1966

| president2 = [[Soekarno]]

| predecessor2 = [[Djoeanda Kartawidjaja]]

| successor2 = [[M. Sarbini|Sarbini]]

|nationality president3 = [[IndonesiaSoekarno]]

|religion president4 = [[IslamSoekarno]]

Nasution dilahirkan di Desa Hutapungkut, [[Kotanopan]], [[Kabupaten Mandailing Natal]], [[SumatraSumatera Utara]],<ref name="Bachtiar 1998 p220" /> dari keluarga [[Batak]] [[Muslim]].<ref name="Conboy &amp; Morrison 1999 p3" /> Ia adalah anak kedua dan juga merupakan putra tertua dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menjual tekstil, karet dan kopi. Ayahnya, danyang merupakanreligius dan anggota dari organisasi [[Sarekat Islam]]. Ayahnya, yang sangat religius, ingin anaknyasang untukanak belajar di sekolah agama, sementara ibunya ingin dia belajar kedokteran di [[Batavia]]. Namun, setelah lulus dari sekolah pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar mengajar di [[BukitKweekschool|Sekolah TinggiRaja]] [[Bukittinggi]] (kini [[SMA Negeri 2 Bukittinggi]]). Ia menempuh studi selama tiga tahun dan tinggal di asrama.<ref>{{Cite book|last=Nasution|first=Abdul Haris|date=1984|url=https://books.google.co.id/books/about/Memenuhi_panggilan_tugas.html?id=4UAeAAAAMAAJ&redir_esc=y|title=Memenuhi panggilan tugas|publisher=Gunung Agung|isbn=978-979-412-047-7|language=id}}</ref>

Pada tahun 1935 Nasution pindah ke [[Bandung]] untuk melanjutkan studi, di sana iadia tinggal selama tiga tahun. Keinginannya untuk menjadi guru secara bertahap memudar saat minatnya dalam politik tumbuh. Dia diam-diam membeli buku yang ditulis oleh [[Soekarno]] dan membacanya dengan teman-temannya. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatra dan mengajar di [[Bengkulu]], iadia tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Dia kadang-kadang berbicara dengan Soekarno, dan mendengarnya berpidato. Setahun kemudian Nasution pindah ke [[Tanjung Raja, Ogan Ilir|Tanjung Raja]], dekat [[Palembang]], di mana iadia melanjutkan mengajar, namuntetapi iadia menjadi lebih dan lebih tertarik pada politik dan militer.{{sfn|Prsetyo|Hadad|1998|pp=21–34}}

Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh pasukan republik dari [[Divisi Siliwangi]]. Ribuan anggota partai komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah [[Musso]] pada 31 Oktober, diduga iadia terbunuh ketika mencoba melarikan diri dari penjara. Pemimpin PKI lainnya seperti [[DN Aidit]] pergi ke pengasingan di Cina.

Pada tahun 1952, Nasution dan Simatupang memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk [[ABRI]]. Dalam pengaturan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil tetapi yang lebih modern dan profesional.<ref name="Sujatmoko 1997-03-08" /> Nasution dan Simatupang, yang keduanya telah dilatih oleh pemerintah kolonial Belanda ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh [[Bambang Soepeno|Bambang Supeno]] yang merupakan pimpinan prajurit yang dilatih oleh Jepang (PETA).

Dalam mengadopsi kebijakan mereka, Nasution dan Simatupang mendapat dukungan dari Perdana Menteri [[Wilopo]] dan Menteri Pertahanan [[Hamengku BuwonoHamengkubuwana IX]]. Namun,sedangkan Bambang Supeno berhasil menemukan dukungan dari kalangan partai oposisi di [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) terutama [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia|Partai Masyumi]]. Para anggota DPR kemudian mulai membuat perbedaan pendapat mereka tentang restrukturisasi ABRI. Nasution dan Simatupang tidak senang melihat apa yang mereka anggap sebagai campur tangan urusan militer oleh warga sipil.

Ketika iadia bukan lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menulis sebuah buku berjudul ''Pokok-Pokok Gerilya''. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution sendiri yang berjuang dan mengorganisir [[perang gerilya]] selama [[Perang Kemerdekaan Indonesia]]. Awalnya buku ini dirilis pada tahun 1953, dan menjadi salah satu buku yang paling banyak dipelajari pada perang gerilya bersama dengan karya-karya [[Mao Zedong]] pada subjek yang sama.

Pada 1957, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep [[Demokrasi Terpimpin]] untuk retorikanya dalam menanggapi kekecewaan dengan pendekatan [[Sistem parlementer|Demokrasi Parlementer]] yang telah diadopsi Indonesia sejak November 1945. Dalam hal ini, iadia menemukan ikatan yang sama dengan Nasution dan tentara, yang tidak lupa cara di mana warga sipil mengganggu urusan militer pada tahun 1952. Pada 14 Maret 1957, setelah menerima pengunduran diri Perdana Menteri [[Ali Sastroamidjojo]] dan [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II|kabinetnya]], Soekarno mengumumkan [[keadaan darurat]].

Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang akan menjadi dasar bagi doktrin [[Dwifungsi]] yang pada rezim Soeharto akan diadopsi. Berbicara di [[Magelang]], Jawa Tengah, Nasution menyatakan bahwa [[ABRI]] harus mengadopsi "jalan tengah" dalam pendekatannya terhadap bangsa. Menurut Nasution, ABRI tidak harus di bawah kendali sipil. Pada saat yang sama, ABRI tidak boleh mendominasi bangsa dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah [[junta militer|kediktatoran militer]].<ref name="Sumbogo 1997-03-08">{{cite web|last = Sumbogo|first = Priyono B.|date = 8 Maret 1997|title = Jalan Tengah|publisher = [[Gatra]]|url = http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/11/0024.html|access-date = 2014-08-20|archive-date = 2009-10-30|archive-url = https://web.archive.org/web/20091030175856/http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/11/0024.html|dead-url = yes}}</ref>

=== Korupsi di angkatanAngkatan daratDarat ===

Nasution ingin mengambil tindakan terhadap Soeharto dan mengusirnya dari militer. Namun, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, [[Gatot Soebroto]] mengintervensi.{{sfn|Elson|2001|p=73}} Gatot telah menjadikan Soeharto berada di bawah sayapnya ketika iadia menjadi Pangdam IVVII/Diponegoro dan telah melihat bakat dari Soeharto. Gatot meminta Nasution untuk tidak mengusir Soeharto karena bakat Soeharto bisa dikembangkan lebih lanjut. Nasution mendengarkan saran Gatot. Keputusannya adalah untuk mencopot Soeharto dari jabatannya dan menghukumnya dengan mengirimnya ke [[Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat]] (Seskoad).

Selama perjuangan kemerdekaan, Soekarno selalu menganggap [[Papua Bagian Barat|Irian Barat]] juga termasuk sebagai Indonesia. Ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, Irian Barat terus menjadi koloni Belanda. Soekarno tidak menyerah dan terus mendorong Irian Barat harus dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia melalui [[PBB]] dan melalui [[Konferensi Asia–Afrika]], di mana negara-negara yang hadir berjanji untuk mendukung klaim Indonesia. Belanda tetap terus bersikeras. Pada tahun 1960, Soekarno sudah kehabisan kesabaran. Pada bulan Juli, iadia bertemu dengan penasihat utamanya, termasuk Nasution, dan disepakati bahwa Indonesia akan [[persengketaan Irian Barat|mengejar kebijakan konfrontasi]] melawan Belanda pada masalah Irian Barat.<ref>{{Cite journal|last=Nurhikmi|first=Devi|last2=Thohir|first2=Ajid|last3=Samsudin|first3=Samsudin|date=2020-07-30|title=Peran Abdul Haris Nasution dalam Pembebasan Irian Barat (1957-1962)|url=https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/9194|journal=Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah|volume=4|issue=1|pages=177–200|doi=10.15575/hm.v4i1.9194|issn=2723-4185}}</ref>

Pada saat ini, Soekarno mulai melihat [[PKI]] sebagai sekutu politik utamanya, bukan tentara lagi. Meskipun iadia telah menetapkan Indonesia nonblok selama [[Perang Dingin]], pernyataan bahwa [[PRRI]] diberi bantuan oleh [[Amerika Serikat]], menyebabkan Soekarno mengadopsi sikap anti-Amerika. Dalam hal ini, iadia memiliki PKI sebagai sekutu alami. Bagi PKI, bersekutu dengan Soekarno hanya akan menambah momentum politik sebagai pengaruh mereka terus tumbuh dalam politik Indonesia.

Sebuah dokumen beredar di Jakarta. Dijuluki [[Dokumen Gilchrist]], dokumen itu adalah surat yang mengaku datang dari Duta Besar [[Britania Raya]] [[Andrew Gilchrist]], dan menyebutkan "teman-teman tentara lokal kami". Kecurigaan pun langsung dilemparkan pada tentara yang ingin memulai kudeta. Meskipun Yani dengan cepat menyangkal tuduhan itu, PKI mulai menjalankan kampanye, mengklaim bahwa [[Dewan Jenderal]] yang berencana menggulingkan presiden. Sebagai perwira paling senior di Angkatan Darat, Nasution, dan Yani terlibat untuk menjadi bagian dari Dewan ini.

Sebelum alarm menyala, pasukan Letnan Arief telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga dan ruang jaga. Lainnya masuk dari seluruh sisi rumah dan menutupinya dari belakang. Sekitar lima belas tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak mendengar para penjaga yang telah dikuasai tetapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa. Dia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar tidur, iadia melihat tentara [[Cakrabirawa]] (pengawal presiden) dengan senjata siap menembak. Dia menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya dan ketika dia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke lantai dan istrinya membanting dan mengunci pintu. Orang-orang di sisi lain mulai menghancurkan pintu bawah dan melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan Kedutaan Besar [[Irak]]. Dia ditemukan oleh tentara yang kemudian menembaknya tetapi meleset. Memanjat dinding, Nasution mengalami patah pergelangan kaki saat iadia jatuh ke halaman Kedutaan Irak untuk bersembunyi., Diasehingga dia tidak dikejar.{{sfn|Hughes|2002|p=41}}

Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Mardiah membawa putri Nasution yang berusia lima tahun, [[Ade Irma Suryani Nasution|Irma]], dari tempat tidurnya, memeluk erat anak itu dalam pelukannya, dan mencoba lari ke tempat aman. Saat iadia berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma tertembak dan menerima tiga peluru di punggungnya. Dia meninggal lima hari kemudian di rumah sakit.{{sfn|Hughes|2002|p=41}} Putri sulung Nasution, Janti yang berusia 13 tahun, dan perawatnya Alfiah sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur.{{sfn|Hughes|2002|p=41}}

Tendean mengambil senjatanya dan lari dari rumah, tetapi iadia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata.{{sfn|Hughes|2002|pp=41–42}} Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat iadia menelepon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya dia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arief dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini.{{sfn|Hughes|2002|p=42}} Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tendean pergi dengan mereka. Nyonya Nasution membawa putrinya yang terluka ke rumah sakit pusat angkatan darat. Komandan [[Garnisun Tetap I/Jakarta|garnisun Jakarta]], [[Mayor Jenderal]] [[Umar Wirahadikusumah]], bergegas ke rumah Nasution.{{sfn|Hughes|2002|p=42}}

Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 06:00 ketika iadia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki. Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas [[Kostrad]], mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkan dia untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan presiden, menghubungi panglima angkatan laut [[R.E. Martadinata]], komandan korps marinir [[R. Hartono (KKO)|R. Hartono]] serta kepala kepolisian [[Soetjipto Joedodihardjo]], dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana.{{sfn|Fic|2005|p=268}} Angkatan udara tidak termasuk karena Panglima [[Omar Dhani]] dicurigai sebagai simpatisan [[Gerakan 30 September|G30S]]. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota.

Sekitar pukul 14:00, setelah Gerakan 30 September mengumumkan pembentukan [[Dewan Revolusi]], Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Martadinata dan Joedodihardjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa iadia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di [[Halim Perdana Kusuma, Makasar, Jakarta Timur|Halim]]. Karena itu iadia memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting, menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi.{{sfn|Fic|2005|p=269}} Sama seperti Soeharto yang mulai bekerja, namun,tetapi pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk Mayjen [[Pranoto Reksosamodra]] – loyalis Soekarno – untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan sekarang ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi tetapi iadia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke Markas Kostrad.

Nasution meminta Martadinata bagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Martadinata menjawab bahwa pada sore hari iadia, Joedodihardjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi.{{sfn|Fic|2005|pp=270–271}} Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan [[kudeta]].

Meskipun Soeharto telah menjadi tokoh kunci pada 1 Oktober, banyak perwira Angkatan Darat lainnya masih berpaling ke Nasution untuk kepemimpinan dan mengharapkannya untuk mengambil kontrol yang lebih menentukan situasi. Namun, Nasution tampak ragu-ragu dan perlahan tetapi pasti dukungan mulai menjauh darinya. Mungkin alasan ini adalah karena iadia masih berduka atas putrinya, Ade Irma, yang meninggal pada tanggal 6 Oktober.

Sebuah peluang emas datang ke Nasution pada bulan Desember 1965 ketika ada pembicaraan tentang penunjukkan dirinya sebagai wakil presiden untuk membantu Soekarno dalam masa ketidakpastian.{{sfn|Hughes|2002|p=215}} Nasution tidak memanfaatkan ini dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Soeharto mengambil inisiatif pada awal 1966 dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Pada 24 Februari 1966, Nasution tidak lagi menjabat sebagai [[Menteri Pertahanan dan Keamanan]] dalam [[Kabinet Dwikora II|perombakan kabinet]]. Posisi Kepala Staf ABRI juga dihapuskan.

Dengan kekuatan barunya, Soeharto mulai membersihkan pemerintahan dari pengaruh komunis. Setelah penangkapan 15 menteri kabinet pada 18 Maret 1966, Soeharto mengincar [[MPRS]], mencopot anggota yang dianggap simpatisan komunis dan menggantinya dengan anggota yang lebih bersimpati pada tujuan militer. Selama pembersihan, MPRS juga kehilangan ketuanya, [[Chaerul Saleh]], dan ada kebutuhan untuk mengisi posisi yang kosong. Nasution adalah pilihan yang sangat populer karena semua fraksi di MPRS menominasikan dia untuk posisi [[Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat|Ketua MPRS]]. Namun, Nasution menunggu sampai Soeharto menyatakan dukungan untuk pencalonannya sebelum menerima nominasi.

Pada 10 Januari 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya (dia tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato) yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S. Diberi judul "Pelengkap Nawaksara", laporan itu berbicara tentang desakan Soekarno menyebut G30S dengan Gerakan 1 Oktober ([[Gestok]]). Pada G30S, Soekarno mengatakan bahwa PKI membuat kesalahan besar pada pagi hari 1 Oktober, tetapi juga menambahkan bahwa hal ini disebabkan oleh kecerdikan pihak [[neokolonialisme|neokolonialis]]. Soekarno juga menambahkan bahwa jika iadia akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu (Nasution) juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi.<ref name="Nawaksara Supplementary" /> Laporan sekali lagi ditolak oleh MPRS.

Pada bulan Februari 1967, [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014–2019)|DPR-GR]] menyerukan [[Sidang Istimewa MPR|Sidang Istimewa MPRS]] pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya, akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPRS. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden penuh.

Setelah iadia disingkirkan dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik Orde Baru. Pada akhir tahun 70-an, rezim Soeharto telah berubah dari populer menjadi [[otoriter]] dan korup. Pada saat ini banyak suara mulai secara terbuka berbicara dan mengkritik rezim. Setelah [[pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|pemilu legislatif tahun 1977]], di mana terdapat dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh [[Golkar]], Nasution mengatakan bahwa ada krisis kepemimpinan pada masa Orde Baru.

Pada bulan Juli tahun 1978, bersama-sama dengan mantan wakil presiden [[Hatta]], Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB). Pemerintah Soeharto bergerak cepat dan tidak mengizinkan YLKB untuk mengadakan pertemuan pertama pada Januari 1979. Nasution dan YLKB tidak menyerah. Pada bulan Agustus 1979, iadia berhasil mengadakan pertemuan yang dihadiri anggota [[DPR]]. Mungkin secara signifikan, anggota [[ABRI]] menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Nasution mengkritik Orde Baru karena tidak sepenuhnya melaksanakan [[Pancasila]] dan [[UUD 1945]].<ref name="hamline 1998-11-19" />

Soeharto menanggapi kritikan tersebut. Pada 27 Maret 1980, pada Rapat ABRI, Soeharto dalam pidatonya mengatakan bahwa anggota ABRI harus siap untuk mempertahankan kursi mereka di DPR dan mereka harus melindungi Pancasila dan UUD 1945 dari kemungkinan-kemungkinan [[amendemen]]. Untuk itu, Soeharto memerintahkan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, harus memilih mitra-mitra politik yang benar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini karena pada saat itu diyakini ada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang meragukannya. Soeharto mengulangi hal ini dalam pidato lain tanggal 16 April 1980, pada kesempatan ulang tahun [[Kopassus]]. Di mana iadia membantah tuduhan [[korupsi]] dan mengklaim jika memungkinkan, dia akan menculik satu orang dari 2/3 anggota [[MPR]] yang menginginkan amendemen. Hal itu akan mencegah MPR untuk mengubah [[konstitusi]].

Nasution kemudian memutuskan bahwa penentang rezim harus membuat pernyataan besar. IaDia mengumpulkan anggota ABRI yang tidak puas dengan rezim Soeharto seperti mantan [[Gubernur Jakarta]] [[Ali Sadikin]], mantan [[Kapolri]] [[Hoegeng Imam Santoso]], dan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat [[Mochamad Jasin]]. Mantan [[Perdana Menteri Indonesia|Perdana Menteri]] [[Mohammad Natsir]] dan [[Burhanuddin Harahap]] serta ketua [[PDRI]] [[Syafruddin Prawiranegara]] ikut bergabung. Bersama dengan banyak nama kritikus terkenal terhadap pemerintah, mereka menandatangani petisi yang dikenal sebagai [[Petisi 50]], disebut demikian karena ada 50 orang penandatangan petisi tersebut.

Petisi itu ditandatangani pada 5 Mei 1980 dan disampaikan ke DPR pada 13 Mei 1980. Petisi ini menyerukan Soeharto untuk berhenti menafsirkan Pancasila sesuai tujuannya sendiri dan bagi ABRI untuk bersikap netral dalam politik bukan malah menguntungkan [[GOLKAR|Golkar]]. DPR, khususnya anggota [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) dan [[Partai Demokrasi Indonesia]] menanggapi serius petisi ini dan meminta Soeharto untuk merespon masalah ini. Soeharto menjawab bahwa pidato-pidatonya pada tanggal 27 Maret 1980 dan 16 April 1980 adalah respon yang cukup memadai. Dia menambahkan jika ada masalah, DPR bisa melakukan penyelidikan khusus. Di sini anggota PPP dan PDI berhenti, mengetahui bahwa gerakan mereka akan dikalahkan karena dominasi Golkar. Bagi penandatangan petisi seperti Nasution, Soeharto memberlakukan larangan perjalanan dan membuat transaksi bisnis yang sulit sehingga penandatangan petisi akan memiliki masa sulit dalam mencari nafkah.

Pada awal tahun [[1990-an]], Soeharto mulai mengadopsi kebijakan keterbukaan politik, dan penegakan hukum terhadap penandatangan [[Petisi 50]] dilonggarkan. Pada Juni 1993, ketika iadia berada di rumah sakit karena sakit, Nasution dikunjungi oleh para petinggi militer. Dia kemudian menerima kunjungan [[B.J. Habibie]], [[Menteri Riset dan Teknologi]]. Habibie kemudian mengundang Nasution dan penandatangan Petisi 50 lainnya untuk mengunjungi [[galangan kapal]] dan pabrik pesawat yang berada di bawah [[yurisdiksi]]nya. Pemerintah juga mulai mengklaim bahwa meskipun ada larangan perjalanan bagi para penandatangan Petisi 50, namuntetapi larangan tersebut tidak berlaku untuk Nasution. Sementara itu, Nasution membantah telah mengkritik pemerintah, iadia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai "perbedaan pendapat".

Pada tanggal [[5 Oktober]] [[1997]], pada kesempatan ulang tahun [[ABRI]], Nasution diberi pangkat kehormatan [[Jenderal Besar]], pangkat yang juga diberikan kepada [[Soeharto]] dan [[Soedirman]].<ref>{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/3-jenderal-bintang-lima-milik-tni.html|title=3 Jenderal bintang lima milik TNI|last=Widyatmoko|first=Titis|newspaperwork=merdeka[[Merdeka.com]]|access-date=2018-02-08|editor-last=Widyatmoko|editor-first=Titis|language=id}}</ref>

<ref name="pdat.co.id">{{cite web

|url = http://web.archive.org/web/20111002085107/http://www.pdat.co.id:80/hg/apasiapa/login.html

<ref name="Sujatmoko 1997-03-08">{{cite web

|url = http://web.archive.org/web/20100617001943/http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/03/11/0015.html

<ref name="Wibisono 2004-01-20">{{cite web

<ref name="Utomo">{{cite web

|archiveurl = httphttps://web.archive.org/web/20061101165220/http://kontak.club.fr/Fakta%20kebenaran%20korban%20tragedi%2065.htm

|archivedate = 1 November 2006 <!-11-DASHBot-->01

}}</ref>

<ref name="Suwalu 1999">{{cite web

|archiveurl = httphttps://web.archive.org/web/20070927051136/http://www.munindo.brd.de/artikel/artikel_03/art03_nasution_antar_suharto.html <!-- Bot retrieved archive -->

|archivedate = 27 September 2007-09-27

}}</ref>

<ref name="Nawaksara Supplementary">{{Cite news|title = Transcript of Nawaksara Supplementary

|url = http://web.archive.org/web/20130708013046/http://www.tempo.co.id/ang/min/02/05/presiden.htm

<ref name="Pour 2000-09-07">{{Cite news|last = Pour

|url = http://web.archive.org/web/20070929111117/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0009/07/utama/pasa01.htm

<ref name="hamline 1998-11-19">{{cite web

|url = http://web.archive.org/web/20090519215726/http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/11/20/0029.html

<ref name="hamline 1993-08-18">{{cite web

|url = http://web.archive.org/web/20031127024806/http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1993/08/17/0005.html

|publisher = Pusat Data dan AnalisaAnalisis Tempo (PDAT)

* {{id}} [httphttps://web.archive.org/web/20050111060038/http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/32/proklamasi1.htm Wawancara Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution: "Kalau Tak Ada Keadilan Sosial, Siapa Pun Bisa Membuat Aksi"]

{{s-ttl|title=[[Komando Daerah Militer III/Siliwangi#Pejabat Pangdam|Pangdam Siliwangi]]|years=1946—19481946–1948}}

[[Kategori:PanglimaTokoh KomandoAngkatan Daerah Militer III/Siliwangi45]]

[[Kategori:KSADPolitikus Indonesia]]

[[Kategori:MenteriTokoh PertahananOrde IndonesiaLama]]