Sultan: Perbedaan antara revisi

Pada awalnya, sultan merupakan [[Nomina|kata benda]] yang berarti "kekuatan", "kewenangan", atau "kepemimpinan", diturunkan dari kata kerja ''sulṭah'' (سلطة) yang bermakna "wewenang" atau "kuasa". Wilayah kekuasaan sultan disebut kesultanan (سلطنة, ''salṭanah''). Dalam bahasa Ibrani, ''shilton'' atau ''shaltan'' ([[bahasa Ibrani]]: שלטן) berarti "wilayah kekuasaan" atau "rezim".

Bentuk wanita dari gelar sultan adalah sultanah dan dapat digunakan untuk merujuk pada sultan wanita atau istri dari sultan pria. Hal tersebut pula sering dikaitkan bahwa seorang raja wanita adalah aset kesultanan, karena sultanah sendiri juga bermakna kesultanan.

Gelar sultan pertama kali diberikan oleh Khalifah [[Al-Mu'tashim Billah|Al-Mu'tashim]] (berkuasa 833 – 842) dari [[Kekhalifahan Abbasiyah|Dinasti Abbasiyah]] kepada seorang panglima muslim turki bernama Asynas at-Turki. Sebagai sultan, Asynas at-Turki mempunyai kekuasaan yang besar, tetapi ia tetap berada di bawah dan tunduk kepada Khalifah al-Mu'tashim.

Setelah Baghdad hancur oleh serangan Mongol pada 1258, kekuatan politik khalifah lenyap sehingga khalifah setelah ini hanya berperan sebagai pemimpin umat Islam sepenuhnya simbolis, dan lebih dalam konteks keagamaan daripada pemerintahan seperti periode sebelumnya. Dengan keadaan demikian, tiap sultan menjadi pemimpin tertinggi di wilayah kekuasaannyamasingkekuasaannya masing-masing secara resmi. Dengan demikian, sultan dapat disetarakan dengan [[Raja (gelar)|raja]] atau [[kaisar]]. Keadaan ini tetap berlangsung setelah kekhalifahkekhalifahan dibubarkan pada 1924.

Selain digunakan oleh penguasa dari negara berdaulat seperti [[Kesultanan Utsmaniyah|Kesultanan Utsmani]] dan [[Kesultanan Mamluk (Kairo)|Mamluk]], sultan juga digunakan untuk kepala monarki yang negaranya secara resmi menjadi bawahan negara lain. PemimpinDi sumatera bagian timur (wilayah indonesia sebelum penjajahan belanda) pemimpin dari KerajaanKesultanan AcehDeli Darussalamdan Kesultanan Asahan juga menyandang gelar sultan, akan tetapi negaradi iniawal secarapendirian, resmikedua menjadinegeri bawahantersebut Kesultanandibawah Utsmanikekuasaan sejakKesultanan abadAceh keenam belasDarussalam.

Di Indonesia, Sultan Abdurrahman (Hamengkubuwana) dari Yogyakarta berperan sebagai gubernurseorang sultan dan gubernur secara bersamaan, serta menjadi bawahan dari kepemerintahan republik yang dalam hal ini di pegang presiden selaku kepala negara Republik Indonesia.

Di Indonesia, raja pertama yang diketahui menyandang gelar "Sultan" adalah [[Sultan Sulaiman]] (wafat 1211) dari [[Lamreh]] (kini dimasuk dalam provinsi [[Aceh]]).

Di Jawa, raja pertama yang memakai gelar "Sultan" adalah [[Pangeran Ratu]] dari [[Kesultanan Banten|Banten]] (bertahta 1596—1651), yang mengambil nama tahta Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir tahun 1638. IniHal berartiini misalnyamenandakan sebutan "[[Sultan Trenggana]]" (bertakhta 1505—1518 dan 1521—1546) adalah salahredaksi yang keliru, karena Trenggana bertahta sebelum tahun 1638. Dan belum diketemukan bukti otentik sebagai saksi tersebutsejarahnya.

Di Indonesia, gelar ini hingga kini masih digunakan antara(meski lainhanya olehbersifat seremonial — pengecualian untuk Yogyakarta) antara lain:

* [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Sultan Yogyakarta]] saat ini, yaitudijabat oleh [[Hamengkubuwana X|Sri Sultan Hamengkubuwana X]]. Sultan Yogyakarta adalah satu-satunya sultan di Indonesia yang masih memiliki kekuatan politik secara resmi. Dicintai & dielu-elukan banyak orang diwilayahnya serta menyandang jabatan administratif di kursi republik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pun demikian, pernah juga seorang Sultan Yogya menjabat sebagai wakil presiden. Yakni Sultan [[Hamengkubuwana IX|Sri Sultan Hamengkubuwana IX]] yang menjabat selama lima tahun di era presiden Soeharto.

Sultan kerap disepadankan dengan [[Raja (gelar)|raja]] (ملك, ''malik'') lantaran keduanya sama-sama merujuk kepada kepala monarki. Meski demikian, gelar sultan memiliki kandungan keislaman di dalamnya sehingga hanya penguasa Muslim yang dapat menyandang gelar ini.<ref name="Montgomery2004">{{cite book|author=James Edward Montgomery|title=ʻAbbasid Studies: Occasional Papers of the School of ʻAbbasid Studies, Cambridge, 6-10 July 2002|url=https://books.google.com/books?id=VHZXeOs_xYsC&pg=PA83|year=2004|publisher=Peeters Publishers|isbn=978-90-429-1433-9|pages=83}}</ref><ref name="Kassis1999">{{cite book|author=Riad Aziz Kassis|title=The Book of Proverbs and Arabic Proverbial Works|url=https://books.google.com/books?id=_zvXrQ7W7PEC&pg=PA65|year=1999|publisher=BRILL|isbn=90-04-11305-3|pages=65}}</ref> Hal ini berbeda dengan gelar raja yang lebih cenderung netral dan sekuler. Dengan demikian, sultan tidak dapat disamakan dengan raja secara mutlak, meski memang ada beberapa persamaan di antara keduanya. Dalam penggunaannya di dunia internasional, biasanya sultan tidak diterjemahkan menjadi 'raja', tetapi diserap apa-adanya dengan sedikit perubahan dalam dialek penduduk yang bersangkutan.

Di Kesultanan Utsmani, gelar sultan tidak hanya disandang oleh kepala negara, tetapi juga anggota keluarganya. Para pangeran (''[[Şehzade|]]''Şehzade'']]) menyandang gelar itu sebelum namanya dan para putri menyandang gelar itu setelah namanya. Contoh: Şehzade Sultan Mehmed dan [[Mihrimah Sultan]], putra dan putri Sultan [[Süleyman I|Suleiman Al Qanuni]]. Layaknya para putri, ibu suri dan permaisuri sultan juga menyandang gelar itu setelah nama mereka, seperti [[Hafsa Sultan]], ibunda Suleiman dan ''valide sultan'' pertama, dan [[Hürrem Sultan]], istri Suleiman dan ''[[haseki sultan]]'' pertama. Penggunaan ini menegaskan konsep Utsmani terkait kekuasaan sebagai kewenangan keluarga.<ref name=":0">{{Cite book|title = The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire|last = Peirce|first = Leslie P.|publisher = Oxford University Press, Inc.|year = 1993|isbn = 0-19-507673-7|location = New York|pages = }}</ref>

== ReferensiRujukan ==