Jimly Asshiddiqie: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Reynali (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(62 revisi perantara oleh 44 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Multiple issues|{{Biografi tanpa referensi}}{{Like resume}}}}
{{Infobox Officeholder
|honorific-prefix = <!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->
|name = Jimly Asshiddiqie{{PAGENAME}}
|honorific-suffix = <!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->
|image = Jimly asshiddiqieAsshiddiqie DPD.jpg
|imagesize = 200px
|smallimage =
|caption = Jimly Asshiddiqie
|office = Anggota [[Dewan Perwakilan Daerah]] dari DKI Jakarta
|office4 = [[Dewan Pertimbangan Presiden|Anggota Dewan Pertimbangan Presiden]]<br/><small>Bidang Hukum</small>
|term_start = 1 Oktober 2019
|president4 =[[Susilo Bambang Yudhoyono]]
|order4office2 = Ketua =Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
|term_start4 = 25 Januari 2010
|term_end4 = 21 Juni 2010
|predecessor4 =[[Adnan Buyung Nasution]]
|successor4 = Albert Hasibuan
|office2 = Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
|order2 = ke-1
|term_start2 = 1912 AgustusJuni 20032012
|term_end2 = 1912 AgustusJuni 20082017
|predecessor2 = ''Tidak ada; Jabatan baru''
|successor2 = [[Mohammad MahfudHarjono]]
|office4 office3 = [[Dewan Pertimbangan Presiden|Anggota Dewan Pertimbangan Presiden]]<br/><small>Bidang Hukum</small>
|birth_date = [[17 April]] [[1956]]
|president4president3 =[[Susilo Bambang Yudhoyono]]
|birth_place = {{flagicon|indonesia}} [[Palembang]], [[Sumatra Selatan]], [[Indonesia]]
|term_start4term_start3 = 25 Januari 2010
|term_end4term_end3 = 21 Juni 2010
|predecessor4predecessor3 =[[Adnan Buyung Nasution]]
|successor4successor3 = Albert Hasibuan
|office2office4 = Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
|order1order4 = ke-1
|term_start4 = 19 Agustus 2003
|term_end1term_end4 = 1219 JuniAgustus 20172008
|predecessor1predecessor4 = ''Tidak ada; Jabatan baru''
|successor1successor4 = [[HarjonoMohammad Mahfud]]
|office5 = Ketua Majelis Kehormatan [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]
|term_start5 = 24 Oktober 2023
 
|office6 = Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
|order6 =
|term_start6 = 19 Agustus 2003
|term_end6 = 19 Agustus 2008
|predecessor6 = ''Jabatan baru''
|appointer6 = [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |DPR RI]]
|successor6 = [[Harjono]]
 
|birth_date = [[177 April]]ApriL [[1956]]
|birth_place = {{flagicon|indonesia}} [[Palembang]], [[SumatraSumatera Selatan]], [[Indonesia]]
|death_date =
|death_place =
|nationality = {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]]<!-- Hanya untuk warga negara asing -->
|party =
|spouse = Tutty Amalia
|children = <!-- Kolom ini diisi hanya jumlah anak; hanya nama anak yang secara independen sudah terkenal atau telah memiliki artikelnya di Wikipedia; bila ada rujukan/referensi, uraikan pada artikel -->5
|children = Robby Ferliansyah</br>Sheera Maulidya</br>Afida Nurul Fazria</br>Mieska Alia Farhana</br>Rafi Fakhrazy
|residence =
|occupation = Guru Besar [[Fakultas Hukum Universitas Indonesia]]
|alma_mater = [[Universitas Indonesia]]<br/> [[Universiteit Leiden]] ([[1990]])
|religion = [[Islam]]<!-- Kosongkan bagian ini; kolom terkait Suku, Agama dan Ras telah dinonaktifkan -->
|signature =
|website = http://www.jimly.com
|footnotes =
|office1 = [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum|Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum]]
|order1 = 1
|term_start1 = 12 Juni 2012
|term_end1 = 12 Juni 2017
|predecessor1 = ''Tidak ada; Jabatan baru''
|successor1 = [[Harjono]]
 
}}
[[Berkas:Jimly MKasshiddiqie.jpg|jmpl|Jimly Asshiddiqie saat menjabat Ketua [[Mahkamah Konstitusi]]]]
[[Berkas:Jimly Asshiddiqie, Hakim Mahkamah Konstitusi.jpg|jmpl|Jimly Asshiddiqie saat menjabat Ketua [[Mahkamah Konstitusi]]]]
'''[[(hukum dan pemerintahan)| ]] [[Profesor|Prof.]] [[Doktor|Dr.]] [[Haji (gelar)|H.]] '''Jimly Asshiddiqie''', [[Sarjana Hukum|S.H.]], [[Magister|M.H.]]''' ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[SumatraSumatera Selatan]]|17|4|1956}}) adalah [[akademisi]] [[hukum tata negara]] [[Indonesia]] yang menjabat sebagai Anggota [[DPD-RI]] periode 2019–2024 dari [[DKI Jakarta]]. Ia pernah menjabat sebagai anggota [[Dewan Pertimbangan Presiden]] pada tahun [[2010]]. Sejak Juni 2012 sampai dengan Juli 2017, ia dipercaya sebagai Ketua [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]] (DKPP) dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua [[Mahkamah Konstitusi Indonesia]] pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari [[Universitas Indonesia]] (UI) pada [[1982]], kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada [[1987]]. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 65 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum. Banyak ide baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", “Konstitusi Keadilan Sosial”, dan lain-lain.
 
== Riwayat PekerjaanHidup ==
Ia meraih gelar sarjana hukum dari [[Universitas Indonesia]] (UI) pada [[1982]], kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada [[1987]]. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 65 judul dan ratusan makalah yang tersebar di berbagai media dan disampaikan di berbagai forum. Banyak ide baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", “Konstitusi Keadilan Sosial”, dan lain-lain.
 
Gelar doktor disandangnya dari Universitas Indonesia pada [[1990]] dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, [[Universiteit Leiden]], program ''doctor by research'' dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun [[1998]], Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu [[Hukum]] Tata Negara FHUI.
 
Pada masa Presiden [[Soeharto]], Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI [[B.J. Habibie]]. Pada masa Presiden [[Abdurrahman Wahid]] dan Presiden [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]], ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).
 
Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo[[Susilo Bambang Yudhoyono]] sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagaiberbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan [[B. J. Habibie|B.J. Habibie]] menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.
 
Jimly banyak terlibat dalam perancangan UU bidang politik dan hukum, dan terakhir ia aktif sebagai penasihat Pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003, dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008). Setelah masa tugasnya selesai, sampai masa pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Namun, atas desakan semua partai, ia akhirnya bersedia meskipun untuk itu masa pendaftaran calon hakim terpaksa diperpanjang untuk kemudian dilantikan kembali menjadi hakim konstitusi.
 
Namun, setelah pelantikan dan kemudian diadakan pemilihan Ketua, Jimly tidak terpilih sebagai Ketua untuk periode ketiga. Ia digantikan hakim baru, yaitu [[Mahfud MD]] yang berhenti dari DPR untuk mengabdi menjadi hakim konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, Jimly mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Ia merasa telah selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Bahkan Ketua yang baru sudah terpilih sebagaimana mestinya untuk meneruskan estafet tugas konstitusional mengawal konstitusi. Banyak kritik yang dilontarkan atas pengunduran dirinya itu dari para anggota DPR. Namun, Pemerintah sangat menghargai jasa-jasanya dalam membangun lembaga Mahkamah Konstitusi dengan baik. Untuk itu pada bulan Agustus 2009, ia dianugerahi oleh Presiden, [[Bintang Mahaputera Adipradana]].
 
Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). dan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. AktivitasUntuk aktivitas organisasinya, ia pernah aktif di organisasi kepemudaan [[Pelajar Islam Indonesia]] (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdi kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) dan Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, sampai akhir 2017, dan Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI)sampai 2020, dan Ketua Dewan Penasihat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai 2024.
 
Sebagai penghargaan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH. dianugerahi bintang kehormatan dari negara, yaitu: (1) [[Bintang Mahaputera Utama]] (1999), (2) [[Bintang Mahaputera Adipradana]] (2009), (3) [[Bintang Penegak Demokrasi|Bintang Penegak Demokrasi Utama]] (2018) serta berbagai penghargaan dari organisasi masyarakat dan komunutas ilmiah.<ref>{{Cite web|date=2020-08-13|title=Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan bagi 53 Tokoh|url=https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-anugerahkan-tanda-jasa-dan-kehormatan-bagi-53-tokoh/|website=Presiden RI|language=id-ID|access-date=2021-11-29}}</ref>
== Riwayat Pekerjaan ==
 
== Riwayat Pengabdian dan Pekerjaan ==
 
* Ketua Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2019-2024;
* AnggotaWakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI), 2010-2015 dan 2015-2019;
* Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2012-2017;
* Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, 2009-2012 dan 2013-2017;
* Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan RI, 2010-2015;
* Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008
* Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, 2009-1010.
Baris 75 ⟶ 94:
* Pengajar [[Fakultas Hukum Universitas Indonesia]] sejak 1981 dan diangkat sebagai jabatan Guru Besar pada tahun 1998 dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
* Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI);
* Ketua Dewan Penasihat [[Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia|Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia]] (ICMI);
* Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi lembaga pendidikan al-Azhar seluruh Indonesia, 2012-2017
* Dewan Kehormatan Perhimpunan Keluarga Besar [[Pelajar Islam Indonesia]] (PII) 2008-2011.
 
== Penghargaan ==
*{{Flag|Indonesia}} :<ref>{{Cite web|last=ICMI|first=Redaksi|title=Jimly Asshiddiqie {{!}} Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia|url=https://icmi.id/opini-dan-tokoh/tokoh/jimly-asshiddiqie|website=icmi.or.id|language=en|access-date=2023-06-26}}</ref><ref>{{Cite web|last=Redaksi|date=2020-08-21|title=Guru Besar dan Dosen FHUI Peroleh Bintang Tanda Jasa dan Kehormatan dari Negara|url=https://www.wartadepok.com/humaniora/guru-besar-dan-dosen-fhui-peroleh-bintang-tanda-jasa-dan-kehormatan-dari-negara/|website=WartaDepok.com|language=id|access-date=2023-06-26}}</ref>
**[[File:Pita (Ribbon) Bintang Mahaputera Adipradana.png|70px]] [[Bintang Mahaputera Adipradana]] (2009)
**[[File:PIta (Ribbon) Bintang Mahaputera Utama.png|70px]] [[Bintang Mahaputera Utama]] (1999)
**[[File:Pita (Ribbon) Bintang Penegak Demokrasi Utama.png|70px]] [[Bintang Penegak Demokrasi|Bintang Penegak Demokrasi Utama]] (2018)
 
== Rujukan ==
{{Reflist}}
 
== Pranala luar ==
 
* {{id}} [http://www.jimly.com/ Home:: Jimly Asshiddiqie]
* {{id}} [http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jimly-asshiddiqie/index.shtml Profil di tokohindonesia.com] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100619043941/http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jimly-asshiddiqie/index.shtml |date=2010-06-19 }}
 
{{Kotak_mulai}}
Baris 96 ⟶ 124:
{{Kotak_selesai}}
 
{{Hakim MK}}
{{Authority control}}
{{DEFAULTSORT:Asshiddiqie, Jimly}}
[[Kategori:Tokoh hukum Indonesia]]
{{indo-bio-stub}}
[[Kategori:TokohHakim ICMIMahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]
[[Kategori:Tokoh MelayuDosen Indonesia]]
[[Kategori:Arab-Pengajar hukum Indonesia]]
[[Kategori:Dosen Universitas Indonesia]]
[[Kategori:Alumni Universitas Indonesia]]
[[Kategori:Arab-Indonesia]]
[[Kategori:Tokoh Melayu Indonesia]]
[[Kategori:Tokoh dari Palembang]]
[[Kategori:HakimTokoh Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaPII]]
[[Kategori:Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:Anggota DPD 2019-2024]]
[[Kategori:Penerima Bintang Mahaputera Utama]]
[[Kategori:Penerima Bintang Mahaputera Adipradana]]
[[Kategori:Penerima Bintang Penegak Demokrasi]]