Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Kotak info BPK

| nama_lembaga = Badan Pemeriksa Keuangan <br /> Republik Indonesia

| didirikan = {{Start date and age|1947|01|01}}

| dasar_hukum = [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]

| slogan =

| pegawai =

| lokasi = [[Jakarta]]

| koordinat = <!-- {{coord|45.000|-122.000|display=inline,title}} -->

<!-- Pimpinan / Anggota-->

| ketua = [[Ketua]]

| anggota1 = Anggota I

| anggota2 = Anggota II

| anggota3 = Anggota III

| anggota4 = Anggota IV

| anggota5 = Anggota V

| anggota6 = Anggota VI

| anggota7 = Anggota VII

<!-- Jabatan Lainnya -->

| jabatan_eselon1_1 = Sekretaris Jenderal

| jabatan_eselon1_2 =

| pejabat_eselon1_2 =

| pejabat_eselon1_4 =

<!--Website-->

}}

{{Politics of Indonesia}}

{{wikisource|Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia}}

 

== Sejarah ==

 

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota [[Magelang]]. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah [[R. Soerasno]]. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

* UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

* UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

 

== Tugas dan Wewenang ==

 

=== Wewenang ===

# menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

# meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi [[Pemerintah Pusat]], [[Pemerintah Daerah]], Lembaga Negara lainnya, [[Bank Indonesia]], [[Badan Usaha Milik Negara]], [[Badan Layanan Umum]], [[Badan Usaha Milik Daerah]], dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

 

=== Syarat Keanggotaan ===

# warga negara Indonesia;

# beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

# tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

 

# [[Anwar Nasution|Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A.]] (Ketua)

# Hasan Bisri, S.E.

 

==== Jilid I ====

# Dr. Ir. [[Herman Widyananda]], SE, M.Si (Wakil Ketua)

 

==== Jilid II ====

==== Jilid III ====

 

 

 

==== Jilid II ====

 

== Opini BPK ==

 

== Struktur Organisasi ==

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas [[Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]], unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.<ref name="UU BPK"/>

 

# [[Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]]

# [[Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Inspektorat Utama]]

# [[Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara]]

# [[Auditorat Utama Keuangan Negara I]]

# [[Auditorat Utama Keuangan Negara II]]

#* Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah timur

# [[Auditorat Utama Keuangan Negara VII]]

# Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat

# Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah

# Kelompok Jabatan Fungsional

 

 

== Pranala luar ==

{{BPK}}

{{Topik Indonesia}}

 

[[Kategori:Badan Pemeriksa Keuangan]]