Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Kotak info parlemen

| background_color = #f1c647

| text_color = #000000

| name = Majelis Permusyawaratan Rakyat<br />Republik Indonesia

| coa_pic = File:Coat of arms of the People's Consultative Assembly Indonesia.svg

| coa_res = 170px

| coa-res =

| house_type = [[Sistem dua kamar|Bikameral]]

| term_limits = 5 tahun

| leader1_type = [[Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Ketua]]

| leader2_type = [[Daftar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Wakil Ketua]]

| party2 = ([[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]])

| leader4 = [[Lestari Moerdijat]]

| party4 = ([[Partai NasDem|NasDem]])

| election4 = 3 Oktober 2019

| party5 = ([[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]])

| political_groups1 = {{Unbulleted list|class=nowrap

}}

| committees1 =

| joint_committees =

| voting_system1 =

| session_room = Sidang Paripurna MPR.jpg

| session_res = 250px

| footnotes =

}}

{{Tata Negara Republik Indonesia}}

 

== Sejarah ==

 

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa [[Gerakan 30 September|G-30-S]]. Dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur [[Partai Komunis Indonesia|PKI]], yang dituduh sebagai dalang, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

 

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

== Tugas dan wewenang ==

=== Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ===

=== Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ===

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

=== Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden ===

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat,Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan

=== Memilih Wakil Presiden ===

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

== Keanggotaan ==

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

== Hak dan kewajiban anggota ==

=== Hak anggota ===

Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.

 

{| class="wikitable sortable"

|-

|-

|Kelompok [[Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD)

|-

|Fraksi [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (F-PDIP)

|[[Ahmad Basarah]]

|-

|Fraksi [[Partai Golongan Karya]] (F-PG)

|-

|Fraksi [[Partai Gerakan Indonesia Raya]] (F-Gerindra)

|-

|Fraksi [[Partai NasDem]] (F-NasDem)

|-

|Fraksi [[Partai Kebangkitan Bangsa]] (F-PKB)

|-

|Fraksi [[Partai Keadilan Sejahtera]] (F-PKS)

|[[Tifatul Sembiring]]

|-

|Fraksi [[Partai Amanat Nasional]] (F-PAN)

|-

|}

 

Alat kelengkapan MPR terdiri atas; Pimpinan dan Panitia Ad Hoc.

=== Pimpinan ===

=== Panitia Ad Hoc ===

Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

== Sidang ==

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

== Sekretariat Jenderal ==

{{Utama|Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat}}

== Lihat pula ==

* [[Volksraad]]

* [[Gedung DPR/MPR]]

== Referensi ==

{{reflist}}

{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003|Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah}}

* {{id}} {{resmi|www.mpr.go.id}}

{{Topik Indonesia}}

 

[[Kategori:Parlemen Indonesia]]