Kehutanan internasional: Perbedaan antara revisi

Perhatian [[masyarakat internasional]] terhadap hutan dan permasalahan dalam bidang kehutanan telah berlangsung sejak lama. Dalam artikel tentang ''World Foresty Congres'' (WFC) yang dimuat dalam Wikipedia berbahasa Inggris dinyatakan bahwa WFC pertama telah diadakan pada 1926 di Kota Roma, Italia. WFC merupakan pertemuan tingkat internasional dalam bidang kehutanan yang paling besar dan paling penting. Penyelenggaraan kongres ini dilaksanakan di bawah bantuan Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), walaupun pengorganisasiannya biasanya diselenggarakan oleh negara yang menjadi tuan rumah (penyelenggara) kongres tersebut. FAO merupakan salah satu organisasi resmi yang berada di bawah naungan  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi permasalahan pangan dan pertanian dalam arti luas. Penyelenggara WFC dapat kita pandang sebagai salah satu bentuk perhatian masyarakat dunia dalam bidang kehutanan.<ref name=":02">{{Cite book|url=http://dx.doi.org/10.2307/j.ctt1xp3t0q.11|title=World Forests for the Future|last=Maini|first=Jagmohan S.|last2=Ullsten|first2=Ola|publisher=Yale University Press|isbn=9780300237542|pages=111–120}}</ref>

               Pada sekitar paruh kedua, Abad ke-20. Dunia mulai berhadapan dengan permasalahan lingkungan hidup akibat merebaknya berbagai jenis polusi yang terbentuk sebagai hasil sampingan dari proses produksi dalam berbagai industri. Gejala ini terjadi pada industri-industri besar yang menggunakan pembakaran bahan bakar yang berasal dari [[fosil]] sebagai menggunakan pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil sebagai pembangkit energinya. Hutan sebagai salah satu bentuk ekosistem merupakan bagian penting dari unsur-unsur lingkungan hidup yang menjadi salah satu komponen penting dalam proses timbal-balik antar komponen lingkungan hidup lain dalam proses produksi yang terjadi dalam industri tersebut.

               Dalam perkembangan sejarah industri tercatat bahwa akibat makin tingginya kerusakan lingkungan hidup oleh [[polusi industri]], maka masyarakat dunia mulai memusatkan perhatiannya terhadap permasalahan ini, peristiwa yang dapat kita anggap sebagai awal perhatian formal masyarakat dunia terhadap permasalahn lingkungan hidup adalah diselenggarakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia (''The United Nation Conference on the Human Environment'') pada tanggal 5-6 Juni [[1972]] di [[Stockholm|kota Stockholm]], [[Swedia]].

               Pelaksanaan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dapat kita pandang sebagai saat mulainya secara formal masyarakat dunia memerhatikan permasalahan dalam bidang Kehutanan dan [[Lingkungan hidup|Lingkungan Hidup]] yang bersifat Global. Sungguh punSungguhpun demikian, permasalahan Kehutanan dan Lingkungan Hidup sejak peristiwa tersebut belum secara nyata menggerakkan para ilmuwan untuk mengkaji secara khusus permasalahan Kehutanan Internasional sebagai sebuah kajian Ilmiah yang sistematis, sehingga dapat membentuk sebuah ilmu tersendiri dalam ilmu kehutanan. Kajian yang bersifat khusus dan sistematis terhadap permasalahan kehutanan yang bersifat global baru saja terjadi setelah diadakannya konferensi PBB untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (''The United Nations Conference on Environment and Development'') yang diadakan di [[Rio de Janeiro|Kota Rio De Jeneiro]], [[Brasil|Brazil]] pada 3-14 Juni [[1992]]. Sejak saat itu,  berbagai perguruan tinggi besar di dunia mulai menawarkan mata kuliah yang berisi kajian terhadap permasalahan kehutanan yang bersifat global. Materi utama yang menjadi bahan kajian adalah berbagai dokumen yang dihasilkan dari berbagai forum internasional dalam bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta perkembangan luas dan keadaan hutan dunia serta perkembangan hidup yang memiliki perkembangan luas dan keadaan hutan dunia yang memiliki perkembangan pengelolaannya. Kelompok permasalahan terakhir ini biasanya dimuat dalam pengelolaannya. Kelompok permasalahan terakhir ini biasanyan dimuat dalam dokumen ''state of the world’s Forest'' yang dihasilkan melalui kegiatan ''[[Forest resources assessment|''forest resources assessment]]'']] (FRA) yang diselenggarakan oleh FAO setiap sepuluh tahun sejak [[1948]].<ref>{{Cite book|urlname=http":2"//dx.doi.org/10.2307/j.ctt1xp3t0q.11|title=World Forests for the Future|last=Maini|first=Jagmohan S.|last2=Ullsten|first2=Ola|publisher=Yale University Press|isbn=9780300237542|pages=111–120}}</ref>

               Bidang kajian baru dalam Ilmu Kehutanan yang muncul setelah diadakan [[Komune di departemen Côte-d'Or|UNCED]] diberi nama Kehutanan Internasional (''International Foresty''). Kehutanan Internasional merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu kehutanan yang membahas perkembangan luas dan keadaan hutan dunia berikut penyebarannya serta permasalahan dalam bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bersifat lintas batas wilayah satu negara atau lebih. Kajian ini biasanya dikemas dalam satu mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa pascasarjana dalam bidang ilmu Kehutanan atau yang berhubungan dengan Ilmu Kehutanan.

Kajian Internasional dalam bidang kehutanan mulai mencuat pada saat keberadaan hutan dan fungsi hutan di dunia mulai terancam keberlanjutannya, sedangkan bukti-bukti ilmiah tentang tingginya ketergantungan kehidupan di muka bumi ini terhadap keberadaan dan fungsi hutan makin terungkap. Selain itu, fungsi  hutan dalam menghasilkan jasa ekologis yang sangat penting dalam menyangga sistem kehidupan di muka bumi ini bersifat global. Dan tidak mengenal batas-batas wilayah administrasi pemerintahan maupun letak [[Geografi|geografisgeografi]]s di muka bumi.

Mengingat perhatian dan kepedulian masyarakat internasional terhadap permasalahan global kehutanan dan lingkungan hidup sangat tinggi, maka aspek ini sering kali menjadi faktor dominan dalam menentukan hubungan perdagangan dan politik internasional antara [[Negara berkembang|negara-negara berkembang]] dan negara-negara maju. Oleh karena itu, perhatian terhadap bidang ini di masa-masa yang akan datang sangat diperlukan. Untuk itu maka memperkenalkan bidang kajian yang telah dibuat sebelumnya kepada seluruh [[mahasiswa]] Pendidikan tinggi bidang Kehutanan dan Ilmu-ilmu Lingkungan pada umumnya sangat diperlukan. DanSelain itu, diharapkan kepada seluruh elemen Pendidikan terutama dalam bidang kehutanan.

=== aspek fungsi lingkungan (ekologis)  hutan yang bersifat global ===

1.      # Kesalahan pengelolaan terhadap hutan yang terdapat dalam wilayah [[Daerah aliran sungai|DAS]] pada sungai yang melintasi batas negara (''international rivers'') yang dilakukan oleh suatu negara dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kepentingan konservasi tanah dan air pada beberapa negara tetangganya.

Deklarasi ini dicetuskan dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 (''8^th8th World Foresty Congress'') yang diselenggarakan di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], Indonesia pada 16-28 Oktober [[1978]] dengan tema Hutan untuk [[Kesejahteraan Masyarakat]] ( ''Foresty for People'' ). Isi Deklarasi ini pada intinya menegaskan bahwa hutan dunia ( ''the world’s forest'' ) harus dipelihara dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip kelestarian ( ''a suistanable basis'' ) untuk digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia di seluruh muka bumi secara berkelanjutan. Dikeluarkannya deklarasi ini dianggap sebagai tonggak peristiwa  masyarakat internasional memberikan perhatian Bersama tentang perlunya aspek sosial budaya masyarakat diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam pengurusan hutan di seluruh dunia.<ref>{{Cite journal|last=Perdana dan|first=Aulia|last2=Roshetko|first2=James M|date=2013|title=Seri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Laporan hasil penilaian cepat untuk komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara|url=http://dx.doi.org/10.5716/wp13045.pdf}}</ref>

=== '''Era Prinsip Kelestarian Hasil (Suistaned Yield Principle)''' ===

               Dalam era ini hutan dianggap hanya untuk menghasilkan satu tujuan utama yaitu untuk menghasilkan kayu secara terus menerus. Fungsi lain yang dapat diberikan oleh hutan dianggap sebagai hasil ikutan dan karenanya bukan merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan rencana pengaturan hasil dalam kegiatan pengelolaan hutan. Prinsip yang digunakan dinamakan [[prinsip kelestarian hasil]]. Inti prinsip ini mengatur agar banyaknya hasil kayu yang dapat diperoleh dari setiap satu kesatuan pengelolaan hutan sama banyaknya setiap tahun. Helms mendefinisikan kelestarian hasil sebagai banyaknya hasil yang didapat dan diperoleh dari hutan secara terus-menerus pada tingkat intensitas pengelolaan tertentu atau memepertahankan pencapaian beraneka ragam hasil yang tinggi dari [[sumber daya alam]] yang dapat dipulihkan secara [[Periodisitas sifat unsur|periodik]], tanpa mengurangi produktivitas lahannya. Akan tetapi dalam praktiknya prinsip ini biasanya dijabarkan dalam ukuran besarnya [[volume kayu]] yang sama setiap tahun (m3/tahun), sehingga luas tebangan harus menyesuaikan dengan jumlah volume kayu yang harus diharapkan. Ukuran lain adalah mengusahakan agar luas penebangan yang diusahakan sama setiap tahun (hektar/tahun), sehingga banyaknya volume kayu yang diperoleh berbeda dari tahun ke tahu. Prinsip pertama berlandaskan kepada pengaturan volume hasil yang diharapkan, sedangkan prinsip kedua berlandaskan pada pengaturan luas tebangan yang dib uat sama setiap tahun. Apabila dalam proses pengelolaan hutan itu diberikan masukan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas lahan hutannya, maka hasil yang bersifat lestari itu akan makin bertambah dari tahun ketahun. Prinsip demikian dinamakan prinsip kelestarian hasil yang bersifat meningkat (''progressive sustained yield principle'').

Dalam era ini tidak ada kesepakatan (konvensi) yang bersifat internasional. Namun yang ada adalah pengaturan dalam pengelolaan hutan pada masing-masing negara. Menurut Osmaton, prinsip kelestarian hasil untuk pertama kalinya dimasukkan dan diuraikan secara tegas dalam hasil untuk pertama kalinya dimasukkan dan diuraikan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan suatu negara adalah dalam [[Ordonansi Hutan]] tahun [[1669]] di [[Perancis]]. Dalam [[Ordanance of Melun]] tahun [[1376]] sebenarnya telah pula dicantumkan prinsip ini secara garis besar, tetapi tidak terinci dan tegas sebagaimana dimuat dalam Ordonansi Hutan tahun 1669 tersebut.

Prinsip ini secara ilmiah mulai dipublikasikan pada tahun [[1823]] oleh [[Emil Andre]] dalam sebuah buku yang antara lain memuat rumus untuk pengaturan hasil pada hutan sejenis (homogen) dan seumur (''event aged'') yang diberinya nama rumus (''Austrian Formula''). Nama Austrian diberikan sebagai penghargaan kepada salah seorang petugas penilai dan [[pengumpul pajak]] [[Bangsa Austria]] yang sangat terkenal tetapi tidak diketahui Namanya. Pada tahun 1788 petugas pajak berkebangsaan [[Austria]] ini memperkenalkan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan haruslah berlandaskan pada kemampuan hutan dalam memberikan hasil secara teratur dan berkelanjutan.

Pada tahun [[1849]], [[Dr. Martin Faustmann]] merumuskan [[rumus matematika]] untuk menghitung nilai lahan yang akan digunakan untuk ditanami pohon sebagai sebuah kegiatan usaha. Menurut rumus tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dimuat kembali dalam ''Journal of Economics'' dengan judul Kalkulasi Nilai Konversi Lahan Untuk Hutan. Adapun rumus matematika yang dibuat oleh Fautsmann tersebut ditujukan untuk menjawab pertanyaan: “berapa nilai lahan untuk suatu hamparan lahan yang akan digunakan untuk menanam pohon sebagai kegiatan usaha?”. Jawaban untuk pertanyaan tersebut menurut Fautsmann akan dapat diperooleh apabila kita merumuskan model untuk usaha penanaman pohon tersaebut sebagai berikut: Anggaplah dalam sebuah hamparan  lahan direncanakan untuk ditanam pohon. Apabila pohon sudah mencapai umur tertentu, yaitu umur daur (umur pada saat pohon setiap dipanen), maka pohon-pohon tersebut dipanen. Selanjutnya lahan yang kosong setelah dipanen itu ditanami pohon kembali segera setelah pemanenan dilakukan. Seluruh tahapan penanaman kembali, yumbuh dan pemanenan pohon pada lahan tersebut terus diulangi pada setiap satu daur pohon dalam setiap periode penanamannya dengan tahapan kegiatan yang identic dengan pola piker seperti ini, dalam pandangan Fautsmann nilai lahan akan sama dengan nilai bersih sekarang dari pendapatan usaha menanam pohon pada lahan tersebut sebanyak tidak berhingga kali.

Dalam perkembangannya, terhadap rumus untuk mencari nilai lahan untuk tujuan usaha menghasilkan kayu secara lestari yang dibuat oleh fatsmann mendapatkan berbagai kritik dari beberapa pakar ilmu kehutanan, terutama dalam hal penyederhanaan permasalahan yang dibuat sehingga untuk berlakunya memerlukan asumsi-asumsi yang dalam praktik di lapangan sulit dipenuhi. Sungguh punSungguhpun demikian, prinsip dasar yang dibuat oleh Fautsmann yaitu dengan membuat anggapan adanya jumlah pengulangan proses yang bersifat tidak berhingga sampai saat ini masih dianggap relevan dalam menjelaskan falsafah prinsip kelastarian dalam pengelolaan hutan.

Penerapan metode pengaturan hasil untuk hutan tidak seumur pertama dilakukan oleh [[Dr. Dietrich Brandis]], seorang ahli botani kelahiran Jerman dalam pengelolaan hutan jati di Burma atau sekarang disebut [[Myanmar]] pada tahun [[1850]] sampai [[1900]]. Metode yang dikembangkan oleh brandis ini dinamakan metode pengaturan hasil berdasrkan jumlah pohon dan lebih dikenal dengan sebutan [[Metode Brandis]] atau disebut ''  The Method Brandis.''

Penerapan ini dalam pengelolaan hutan tidak mengubah pendekatan metode pengaturan hasil pada hutan seumur. Akan tetapi prinsip ini berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan hutan. Dalam prinsip manfaat ganda hutan, hutan dipandang sebagai sumber untuk menghasilkan [[kayu]], [[air]], [[Satwa liar|habitat satwa liar]], [[makanan ternak]], dan [[tempat rekreasi]]. Dalam prinsip ini dianut prinsip pemanfaatan ruang pada lahan hutan, kearah horizontal dan kearah vertikal yang bersifat optimal. Pengaturan kearah horizontal dilakukan melalui pemilihan kombinasi pohon dan tanaman serta jarak tanam yang optimal, sedangkan pengatuuran kearah vertikal dilakukan dengan pemilihan kombinasi tanaman yang memiliki lapisan tajuk yang berbeda-beda. Pola pengelolaan demikian ditemukan dalam sistem agrohutan dengan berbagai bentuk modifikasinya, seperti ''agrosilviculture, agrosilvopasture,'' dan ''agrosilvofishery.'' [[Jenis pohon]] hutan yang dipilih biasanya pohon-pohon yang memiliki manfaat serbaguna dan dikenal dengan sebutan jenis pohon bermanfaat ganda.<ref name=":02" />

Dalam Bahasa inggrisnya ''Suistanable Forest Management'' Atau SFM merupakan prinsip yang merubahmengubah secara mendasar cara pandang terhadap hutan, yaitu dari cara pandang hutan sebagai penghasil kayu, yang kemudian disempurnakan menjadi fungsi hutan yang bermanfaat kea rah cara pandang hutan sebagai [[ekosistem]] secara utuh harus memberikan manfaat [[ekonomi]], [[ekologis]], dan [[Budaya|sosial budaya masyarakat]] untuk generasi sekarang dam generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Cara pandang yang terakhir itu sebenarnya bukan merupakan hal yang baru sama sekali karena fungsi hutan sebagai ekosistem dalam prinsip kelestarian hasil hutan juga diperhatikan. Akan tetapi dalam penerapan prinsip kelestarian hasil, kayu dianggap sebagai hasil utama yang menjadi tujuan, sedangkan hasil-hasil lain termasuk jasa ekologis hutan dianggap sebagai hasil ikutan dari hutan dan dikenal dengan sebutan hasil hutan ikutan. Sementara pada prinsip PHL, seluruh manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem hutan dipandang sebagai hasil utama dan dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi ekonomis, ekologis, dan sosial. Tujuannya adalah optimalisasi dari fungsi-fungsi tersebut secara berkelanjutan. Adapun yang digunakan sebagai ciri utama kelestariannya adalah tidak terjadi penurunan fungsi dan produktivitas hutan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.<ref name=":2" />

'''1.      # Menurut hasil UNCED  (Rio de Jeneiro)'''

Deklarasi Rio de Janeiro ,tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development )  juga dikenal dengan “Earth Chapter” terdiri atas 27 prinsip yang memacu dan memprakarsai [[kerja sama internasional]], perlunya pembangunan dilanjutkan dengan prinsip perlindungan lingkungan, dan perlu adanya [[Analisis dampak lingkungan|analisis mengenai dampak lingkungan]]. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat yang tidak hanya dikonsultasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan keputusan, serta aktif dalam proses pelaksanaan dan ikut menikmati hasil pembangunan itu.<ref>{{Cite journal|title=UNEP: Convention on Biological Diversity, 1992|url=http://dx.doi.org/10.4337/9781845428297.00073|journal=International Documents on Corporate Responsibility|doi=10.4337/9781845428297.00073}}</ref><ref>{{Cite journal|title=UNEP: Convention on Biological Diversity, 1992|url=http://dx.doi.org/10.4337/9781845428297.00073|journal=International Documents on Corporate Responsibility|doi=10.4337/9781845428297.00073}}</ref>

1.# Manusia adalah ciptaan sekaligus pencipta lingkungannya, yang memberinya kelebihan fisik dan kemampuan-kemampuan dalam hal kecerdasan berpikir, moral, sosial dan pertumbuhan [[rohani]]. Dalam [[evolusi]] yang panjang dan berliku dari kehidupan manusia di dunia telah dicapai suatu babak ,melalui percepatan [[ilmu pengetahuan]] dan teknologi, manusia telah memperoleh kekuatan untuk mengubah lingkungannya dalam berbagai cara dan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua aspek dari lingkungan manusia , yaitu alam dan ciptaan manusia sama-sama penting bagi kesejahteraan dan untuk perwujudan HAM itu sendiri.

=== '''Menurut internasional tropical timber organization atau ITTO (1998)''' ===