Era Reformasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (473 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{refimprove}}
{{Sejarah Indonesia}}
'''Era reformasi''' atau '''era pasca-Soeharto''' di [[Indonesia]] dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat [[Kejatuhan Soeharto]] Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, [[B.J. Habibie]].
Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998–2004, yaitu sampai dengan [[pemilihan umum Presiden Indonesia 2004]] pertama; dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka.
Isu-isu selama periode ini di antaranya dorongan untuk menerapkan [[demokrasi]] dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen [[Tentara Nasional Indonesia|militer]] yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, [[Islamisme]] yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan [[otonomi daerah]] yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat [[kebebasan berbicara]] yang lebih tinggi, berbeda dengan [[penyensoran]] yang meluas saat [[Orde Baru]]. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini di antaranya serangkaian peristiwa [[terorisme]] (termasuk [[bom Bali 2002]]) serta [[gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004]].
==
{{Main|Krisis finansial Asia}}
[[Berkas:Jakarta riot 14 May 1998.jpg|jmpl|kanan|200px|Penjarahan dan pembakaran di Jakarta, 14 Mei 1998.]]
[[Krisis finansial Asia 1997|Krisis finansial Asia]] yang menyebabkan [[ekonomi Indonesia]] melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya [[demonstrasi]] besar-besaran yang dilakukan berbagai [[gerakan mahasiswa]] di berbagai wilayah [[Indonesia]].
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah [[Tragedi Trisakti]] pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu [[Kerusuhan Mei 1998]] sehari setelahnya. [[Gerakan mahasiswa Indonesia 1998|Gerakan mahasiswa]] pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, [[Kejatuhan Soeharto|Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998]].<ref> {{Cite news|url=https://nasional.kontan.co.id/news/hari-ini-dalam-sejarah-soeharto-lengser-dari-kursi-presiden|title=Hari ini dalam sejarah: Soeharto lengser dari kursi Presiden|editor-last=Kurniawan|editor-first=S.S.|language=id|work=[[Kontan|Kontan.co.id]]|last=Kompas.Com}}</ref>
== Kepresidenan Habibie(1998–1999) ==
{{see also|Kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie}}
[[Berkas:Habibie presidential oath.jpg|thumb|200px|Pengambilan sumpah kepresidenan Habibie pada 21 Mei 1998]]
Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden [[B. J. Habibie|B.J. Habibie]] dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik<ref>{{Cite news|title=Undang-Undang RI No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik|url=http://www.detik.com/gudangdata/uupolitik99/uuno2-bab1.shtml|publisher=detik.com|archive-url=https://web.archive.org/web/20060323094621/http://www.detik.com/gudangdata/uupolitik99/uuno2-bab1.shtml|archive-date=23 March 2006|access-date=30 October 2006|url-status=dead|work=[[Detik.com|detikcom]]}}</ref> yang mencabut pembatasan jumlah [[partai politik]] (parpol). Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya tiga parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi [[Pancasila]]. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 di antaranya akan bersaing dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|pemilihan legislatif 1999]].
Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah<ref>{{Cite web|title=Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah|url=http://tumoutou.net/OTDA/UU22_99.htm|publisher=tumotou.net|archive-url=https://web.archive.org/web/20060704180919/http://tumoutou.net/OTDA/UU22_99.htm <!-- Bot retrieved archive -->|archive-date=4 July 2006|access-date=31 October 2006}}</ref> yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. [[Tahanan politik]] seperti [[Sri Bintang Pamungkas]], [[Muchtar Pakpahan]], dan [[Xanana Gusmão]] juga dibebaskan atas perintah Habibie.
Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999, yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|pemilu legislatif 1955]]. Pemilu ini diawasi oleh [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
Habibie juga menyerukan [[Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999|referendum]] untuk menentukan masa depan [[Timor Leste|Timor Timur]]. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie.
== Kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999–2001) ==
{{see also|Abdurrahman Wahid#Kepresidenan}}
[[Berkas:Pelantikan Abdurrahman Wahid.jpg|jmpl|kiri|200px|Prosesi Pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999.]]
Pada 1999, [[Abdurrahman Wahid]] (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama, yang diberi nama [[Kabinet Persatuan Nasional]], adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik: [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P), [[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB), [[Golkar]], [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), [[Partai Amanat Nasional]] (PAN), dan [[Partai Keadilan Sejahtera|Partai Keadilan]] (PK). Perwakilan nonpartisan dan militer [[Tentara Nasional Indonesia|(TNI)]] juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan, yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru.<ref>Barton (2002), p. 290.</ref>
=== Otonomi dan toleransi ===
Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi [[Aceh]]—yang saat itu memberontak—untuk menentukan model otonomi mereka alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti di Timor Timur.<ref>Miller, Michelle. Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh (London: Routledge, 2008), pp.66-68. {{ISBN|978-0-415-45467-4}}</ref> Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan [[Gerakan Aceh Merdeka]] (GAM). Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani [[nota kesepahaman]] dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001, saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut.<ref>{{Cite book|last=Conceicao|first=J.F|year=2005|title=Indonesia's Six Years of Living Dangerously: from Habibie through Gus Dur to Megawati: will Yudhoyono succeed?|url=https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc|location=Singapore; Kuala Lumpur |publisher=Horizon Books|isbn=981-05-2307-6|pages=[https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc/page/30 30]–31}}</ref>
Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi [[Kota Jayapura|Jayapura]], ibu kota [[Papua|Provinsi Papua]] (saat itu disebut "Irian Jaya"). Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua.<ref>Barton, pages 293</ref>
Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1966 tentang pelarangan [[Marxisme–Leninisme]] dicabut.<ref>{{Cite news|last=ryi/wis/sal|date=14 April 2000|title=Dari Secangkir Kopi ke Hawa Nafsu|url=http://www.kompas.com/kompas-cetak/0004/14/NASIONAL/dari07.htm|publisher=Kompas|archive-url=https://web.archive.org/web/20060818164956/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0004/14/NASIONAL/dari07.htm|archive-date=18 August 2006|access-date=30 December 2006|url-status=dead|work=[[Kompas.com]]}}</ref> Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan [[darurat militer]] di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan [[Bendera Papua Barat|bendera Bintang Kejora]]. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan pengibaran tersebut asalkan bendera Bintang Kejora ditempatkan lebih rendah dari [[bendera Indonesia]].<ref>Barton (2002), page 340</ref> Tanggapan ini dikritik keras oleh [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]] dan [[Akbar Tanjung]]. Pada 24 Desember 2000, [[Pengeboman Malam Natal Indonesia 2000|serangkaian pengeboman]] dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota di seluruh Indonesia.
=== Hubungan dengan militer ===
Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, Wahid bersekutu dengan [[Agus Wirahadikusumah]], yang ia jadikan Panglima [[Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat|Kostrad]] pada bulan Maret 2000. Pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur mengalah pada tekanan ini tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus sebagai [[Kepala Staf Angkatan Darat]] yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI dengan mengancam akan pensiun dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan tersebut.<ref>{{Cite book|last=Conceicao|first=J.F|year=2005|title=Indonesia's Six Years of Living Dangerously|url=https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc|location=Singapore|publisher=Horizon Books|isbn=981-05-2307-6|page=[https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc/page/21 21]}}</ref>
Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di [[Kepulauan Maluku|Maluku]] dan dipersenjatai dengan senjata militer, meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut. Milisi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam [[Konflik sektarian Maluku|konflik sekretarian]] di sana.<ref>Barton (2002), page 306</ref>
Pada tahun 2000, Gus Dur terlibat dalam dua skandal yang mencoreng masa kepresidenannya. Pada Mei, [[Badan Urusan Logistik]] (Bulog) melaporkan hilangnya dana sebesar US$4 juta. Uang tersebut digelapkan oleh tukang pijat Gus Dur sendiri, yang menyatakan bahwa Gus Dur mengirimnya ke Bulog untuk mengambil uang tersebut.<ref>Barton (2002), page 304</ref> Meski uangnya telah dikembalikan, musuh-musuh politik Gus Dur mengambil kesempatan ini dengan menuduhnya terlibat dalam skandal yang disebut sebagai ''Bulog gate'' ini. Di saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan sumbangan US$2 juta dari [[Daftar Sultan Brunei|Sultan Brunei]] yang diberikan sebagai bantuan untuk [[Aceh]]. Skandal ini dikenal sebagai ''Brunei gate''.
=== Pemakzulan ===
Pada akhir 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur; yang paling menonjol adalah [[Amien Rais]] yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amien berusaha menggalang oposisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur sementara Akbar memilih untuk menunggu [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004|pemilu legislatif 2004]]. Pada akhir November, 151 [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|anggota Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) menandatangani petisi yang menuntut [[pemakzulan]] Gus Dur.<ref>Barton (2002), page 345</ref>
Pada bulan Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa [[Tahun Baru Imlek]] menjadi hari libur opsional.<ref>{{Cite web|last=Chang|first=Yau Hoon|date=April 2004|title=How to be Chinese|url=http://www.insideindonesia.org/edit78/p13-14_hoon.html|publisher=Inside Indonesia|archive-url=https://web.archive.org/web/20070328215642/http://www.insideindonesia.org/edit78/p13-14_hoon.html|archive-date=28 March 2007|access-date=31 December 2006|url-status=dead}}</ref> Ia menindaklanjutinya pada bulan Februari dengan mencabut larangan tentang perayaan Imlek secara terbuka. Pada bulan Februari, Gus Dur mengunjungi negara-negara di Afrika Utara serta Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.<ref>Barton (2002), page 352</ref> Gus Dur melakukan kunjungan luar negeri terakhirnya pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi [[Australia]].
Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi.<ref>Barton (2002), page 348</ref> Meskipun isi pertemuan ini tidak untuk konsumsi publik, tetapi cukup banyak kehebohan yang timbul. Pada 1 Februari, DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam Sidang Istimewa MPR, yang melegalkan pemakzulan dan pencopotan presiden. Dari hasil pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum, sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes. Memorandum tersebut menimbulkan protes luas di kalangan anggota [[Nahdlatul Ulama]] (NU). Di Jawa Timur, anggota NU menyerang kantor Golkar. Di Jakarta, pihak oposisi mulai menuduh bahwa Gus Dur telah mendorong demonstrasi. Gus Dur menyangkalnya dan bertemu dengan para pengunjuk rasa di kota [[Kota Pasuruan|Pasuruan]] dan mendorong mereka untuk berhenti berdemonstrasi.<ref>Barton (2002), pages 351-352</ref> Meski demikian, pengunjuk rasa NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap membela dan mati untuk presiden.
Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melawan oposisi yang dimulai dari anggota kabinetnya sendiri. Menteri Kehakiman [[Yusril Ihza Mahendra]] dicopot karena secara publik menuntut pengunduran diri presiden, sementara Menteri Kehutanan [[Nur Mahmudi Ismail]] juga dicopot karena dicurigai menyalurkan dana departemennya kepada oposisi Gus Dur. Menyikapi hal itu, Megawati mulai menjauhkan diri dan tidak hadir dalam pelantikan menteri pengganti. Pada 30 April, DPR mengeluarkan memorandum kedua dan esok harinya menyerukan Sidang Istimewa MPR digelar pada 1 Agustus 1998.
Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk mengumumkan [[keadaan darurat]]. SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Pada 20 Juli, Amien Rais mengumumkan Sidang Istimewa MPR akan dimajukan menjadi 23 Juli. TNI, yang memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden, menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang mengarah ke Istana Presiden untuk [[Pertunjukan kekuatan|unjuk kekuatan]].<ref>Barton (2002), page 363</ref> Untuk mencegah Sidang Istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan [[Maklumat Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001|maklumat]] pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan Sidang Istimewa dan kemudian dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan menangkat Megawati sebagai presiden. Gus Dur terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tinggal selama beberapa hari di Istana Kepresidenan tetapi kemudian meninggalkan istana pada 25 Juli untuk segera terbang ke [[Amerika Serikat]] untuk merawat kesehatannya.
== Kepresidenan Megawati (2001–2004) ==
{{see also|Megawati Soekarnoputri#Kepresidenan}}
[[Berkas:Pelantikan Megawati Soekarnoputri.jpg|jmpl|kiri|200px|Pelantikan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001.]]
Pada masa pemerintahan [[Megawati Soekarnoputri]], putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama [[Soekarno|Sukarno]], proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan [[Kabinet Gotong Royong]] pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004|Pilpres 2004]].
Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Suharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan "dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting".<ref name="Ziegenhain">{{cite book|author1=Ziegenhain|first1=Patrick|date=1 January 2008|url=https://books.google.com/books?id=HVHiMTMOgeAC&pg=PA146|title=The Indonesian Parliament and Democratization|isbn=9789812304858|page=146}}</ref><ref>{{cite book|author1=Beittinger-Lee|first1=Verena|year=2009|url=https://books.google.com/books?id=TwOJ4t96HlIC&pg=PA78|title=(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena|isbn=9780415547413|page=78}}</ref><ref name="law">{{cite book|author1=Lindsey|first1=Timothy|year=2008|url=https://books.google.com/books?id=VaLzpe5pK9cC&pg=PA17|title=Indonesia: Law and Society|isbn=9781862876606|pages=17–19}}</ref> Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer.<ref name="Ziegenhain" />
Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamendemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jajak pendapat. Sebagian penyebabnya adalah pemilih Muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja selama menjabat sebagai presiden. Meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004|pemilu presiden 2004]], tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh [[Susilo Bambang Yudhoyono]], mantan [[Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]] pada masa pemerintahan Megawati.
== Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) ==
{{see also|Susilo Bambang Yudhoyono#Kepresidenan}}
[[Berkas:Pelantikan Susilo Bambang Yudoyono, 2004.jpg|jmpl|kanan|200px|Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004.]]
[[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004|Pemilu Presiden Indonesia 2004]] merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY) dan [[Jusuf Kalla]] memenangi pemilu setelah melewati dua putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan [[Kabinet Indonesia Bersatu]].
Dua bulan setelah SBY menjabat, [[gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004]] melanda [[Aceh]] dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai [[Samudra Hindia]]. Tiga bulan kemudian, [[Gempa bumi Sumatra 2005|gempa susulan]] memicu tsunami di [[Pulau Nias]]. Pada tahun 2006, [[Gunung Merapi]] meletus dan disusul [[Gempa bumi Yogyakarta 2006|gempa bumi]] di [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]].
Indonesia juga mengalami wabah [[Virus influenza A subtipe H5N1|flu burung]] dan [[Banjir lumpur panas Sidoarjo|semburan lumpur Sidoarjo]]. Pada tahun 2007, [[Banjir Jakarta 2007|banjir besar melanda Jakarta]]. SBY mengizinkan Gubernur DKI Jakarta [[Sutiyoso]] membuka pintu air Manggarai dengan risiko membanjiri Istana Kepresidenan.<ref>[http://situbondo.go.id/pemda/index.php?option=com_content&task=view&id=472&Itemid=162 Pemerintah Kabupaten Situbondo - PRESIDEN PERSILAHKAN GUBERNUR BUKA PINTU AIR MANGGARAI<!-- Bot generated title -->] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080611080700/http://situbondo.go.id/pemda/index.php?option=com_content&task=view&id=472&Itemid=162 |date=11 June 2008 }}</ref>
Pada 1 Oktober 2005, [[Bom Bali 2005|bom bunuh diri]] terjadi di pulau Bali. Kelompok Islam militan [[Jemaah Islamiyah]] diduga berada di balik serangan tersebut, meskipun penyelidikan polisi masih dilakukan. Kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas [[bom Bali 2002]]. SBY mengutuk serangan itu serta berjanji untuk "memburu para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan".<ref>{{Cite news|date=2 October 2005|title=Bali bombs 'were suicide attacks'|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4301630.stm|work=BBC News|access-date=22 May 2010}}</ref>
Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%<ref>{{Cite news|url=https://www.antaranews.com/berita/27988/bps-56-pertumbuhan-ekonomi-ri-2005|title=BPS: 5,6 % Pertumbuhan Ekonomi RI 2005|date=15 Februari 2006|access-date=|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|editor-last=RH|editor-first=Priyambodo}}</ref> yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006.<ref>{{Cite news|url=https://bisnis.tempo.co/read/93462/pertumbuhan-ekonomi-2006-turun|title=Pertumbuhan Ekonomi 2006 Turun|date=16 Februari 2007|work=[[Tempo.co]]|language=id}}</ref> Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006.<ref>{{Cite web|title=Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi, 2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni - Desember 2008 (2007=100), 2009, 2010, 2011 (2007=100)|url=http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=03¬ab=1|publisher=Badan Pusat Statistik|archive-url=https://web.archive.org/web/20110209015411/http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=03¬ab=1|archive-date=9 February 2011|url-status=dead}}</ref>
SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan, yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006.<ref>{{Cite journal|title=Dinamika Kemiskinan di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla|journal=Forum|url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/11800|last=Taufiq|first=Ahmad|date=Januari 2016|issue=2|volume=35}}</ref> Pada bulan Maret dan Oktober 2005, SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar.<ref>{{Cite book|last=Redaksi Tempo|date=24–30 October 2005|title=SBY-JK Duet Atau Duel: Edisi Khusus Setahun Pemerintahan SBY-JK|location=Jakarta, Indonesia|page=90}}</ref> Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada Mei 2008, kenaikan harga minyak turut mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM, yang menjadi penyebab protes masyarakat pada Mei dan Juni 2008.
Pada [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009|pemilu presiden 2009]], SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama [[Boediono]], mantan Gubernur [[Bank Indonesia]]. Mereka mengalahkan dua kandidat: [[Megawati Soekarnoputri]]–[[Prabowo Subianto]] dan wakil presiden saat itu, [[Jusuf Kalla]]–[[Wiranto]]. Pasangan SBY–Boediono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka lalu mengumumkan susunan [[Kabinet Indonesia Bersatu II]] pada 21 Oktober 2009.
Pada Oktober 2010, [[Letusan Merapi 2010|Gunung Merapi meletus]], menewaskan 353 orang.<ref name="thejakartaglobe.com">{{Cite web|date=3 December 2010|title=Indonesia Downgrades Mount Merapi's Danger Level|url=http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-downgrades-mount-merapis-danger-level/409878|website=Jakarta Globe|archive-url=https://web.archive.org/web/20101204171924/http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-downgrades-mount-merapis-danger-level/409878|archive-date=4 December 2010|access-date=4 December 2010|agency=Associated Press|url-status=dead}}</ref> Sementara itu, [[Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010|gempa bumi dan tsunami]] juga melanda [[Kabupaten Kepulauan Mentawai|Kepulauan Mentawai]].<ref>{{Cite web|date=2010-10-25|title=Tsunami Bulletin|url=http://www.weather.gov/ptwc/text.php?id=indian.2010.10.25.165759|publisher=Pacific Tsunami Warning Center|archive-url=https://web.archive.org/web/20110223221620/http://www.weather.gov/ptwc/text.php?id=indian.2010.10.25.165759|archive-date=2011-02-23|access-date=2010-10-27|url-status=dead}}</ref>
== Kepresidenan Joko Widodo (2014–2024) ==
{{see also|Kepresidenan Joko Widodo}}
[[Berkas:Jokowi takes oath 2014 (cropped).jpg|kiri|jmpl|upright=0.9|Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014.]]
Pada [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014|pemilu presiden 2014]], [[Joko Widodo]] (Jokowi) bersama dengan [[Jusuf Kalla]] (yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden) mengalahkan [[Prabowo Subianto]] dan [[Hatta Rajasa]]. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi.<ref name="NYT">{{Cite news|last=Joe Cochrane|date=22 July 2014|title=Joko Widodo, Populist Governor, Is Named Winner in Indonesian Presidential Vote|url=https://www.nytimes.com/2014/07/23/world/asia/joko-widodo-populist-governor-is-named-winner-in-indonesian-election.html?_r=0|work=The New York Times|archive-url=https://www.webcitation.org/6RG7PbjxT?url=http://www.nytimes.com/2014/07/23/world/asia/joko-widodo-populist-governor-is-named-winner-in-indonesian-election.html?_r=1|archive-date=22 July 2014|access-date=22 July 2014|url-status=dead}}</ref> Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan [[Produk domestik bruto|PDB]] hingga 7% dan mengakhiri kebijakan ''bagi-bagi kursi'' (memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya), meski janji tersebut belum terpenuhi. Pada masa pemerintahannya, [[rupiah]] mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir.<ref>{{Cite web|title=Indonesia rupiah falls to weakest level in more than 20 years|url=https://www.cnbc.com/2018/09/03/indonesia-rupiah-falls-to-weakest-level-in-more-than-20-years.html|website=CNBC|access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite news|title=Rupiah Terabas Level Rp15.248, Anjlok Terendah Sejak Krismon 1998|url=https://economy.okezone.com/read/2018/10/09/278/1961459/rupiah-terabas-level-rp15-248-anjlok-terendah-sejak-krismon-1998|work=[[Okezone.com]]|access-date=2019-10-09|last=Hardjanti|first=Rani}}</ref>
Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan wakil gubernur [[Basuki Tjahaja Purnama]] (Ahok) menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Muslim saat [[Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017|pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017]]. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada [[Aksi 4 November|November]] dan [[Aksi 2 Desember|Desember 2016]] di Jakarta.<ref name="CNN5.11.16">[https://www.bbc.com/news/world-asia-37882216 "Indonesia protest: President Joko Widodo cancels Australia visit"]. [[BBC News]]. 5 November 2016.</ref><ref name="cnn">{{Cite web|last=McKirdy, Euan|date=5 November 2016|title=Thousands rally in Jakarta over governor's alleged blasphemy|url=http://www.cnn.com/2016/11/03/asia/jakarta-islamist-governor-protest/index.html|publisher=CNN}}</ref><ref>{{Cite news|date=2016-12-02|title=Mass prayer rally in Jakarta against governor 'Ahok'|url=https://www.bbc.com/news/world-asia-38178764|work=BBC News|language=en-GB|access-date=2016-12-03}}</ref> Belakangan, pemerintahan Jokowi [[Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia|melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia]].
Ada kekhawatiran akan menurunnya [[Kebebasan berbicara|kebebasan berekspresi]] selama periode ini, terbukti dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan banyak orang karena aktivitas media sosial mereka yang diartikan sebagai "penghinaan" kepada presiden.<ref name="PENGHINAAN">{{Cite news|title=Street Vendor Arrested Insulting Jokowi Megawati|url=https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/30/street-vendor-arrested-insulting-jokowi-megawati.html}}</ref>
Beberapa bencana seperti gempa bumi (di [[Kota Palu|Palu]], [[Pulau Lombok|Lombok]], dan [[Banten]]) dan [[Polusi asap Asia Tenggara 2015|kabut asap]] akibat deforestasi di [[Kalimantan]] dan [[Sumatra]] terjadi selama periode pemerintahan Jokowi. Pengeboman terkait [[Negara Islam Irak dan Syam|ISIS]] juga terjadi di [[Serangan Jakarta 2016|Jakarta]] dan [[Pengeboman Surabaya (2018)|Surabaya]].
Pada Maret 2018, [[Badan Pusat Statistik]] melaporkan angka [[kemiskinan]] di Indonesia sebesar 9,82 persen, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah dua digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10 persen, bahkan mencapai 23,4 persen pada 1999 pascakrisis 1997–1998.<ref>{{Cite web|last=Suyanto|first=Bagong|date=2018-08-01|title=Angka Kemiskinan Satu Digit|url=https://kompas.id/baca/opini/2018/08/01/angka-kemiskinan-satu-digit-2/|website=Kompas.id|language=id|access-date=2019-11-20}}</ref>
Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan [[Pemilihan umum Indonesia 2019|pemilihan umum serentak]]. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019|presiden dan wakil presiden]], serta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|anggota DPR, DPD, dan DPRD]] secara bersamaan.<ref>{{Cite news|last=Retaduari|first=Elza Astari|date=25 April 2017|title=Pileg dan Pilpres Serentak Digelar 17 April 2019, Ini Tahapannya|url=https://news.detik.com/berita/d-3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-ini-tahapannya|language=id|publisher=news.detik.com|access-date=11 November 2017|work=[[Detik.com|detikcom]]}}</ref> Pemilu ini digambarkan sebagai "salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global".<ref>{{Cite web|last=Bland|first=Ben|date=3 April 2019|title=The mind-boggling challenge of Indonesia’s election logistics|url=https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/mind-boggling-challenge-indonesian-election-logistics|publisher=The Interpreter|archive-url=https://web.archive.org/web/20190411052808/https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/mind-boggling-challenge-indonesian-election-logistics|archive-date=11 April 2019|access-date=11 April 2019|url-status=live}}</ref> Jokowi dan calon wakil presiden [[Ma'ruf Amin]] mengalahkan Prabowo dan pasangannya, [[Sandiaga Uno]].<ref>{{Cite news|last=Prasongko|first=Dias|date=20 May 2019|title=KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55.50 Persen|url=https://pilpres.tempo.co/read/1207482/kpu-menetapkan-jokowi-maruf-unggul-55-50-persen/full&view=ok|work=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=20 May 2019}}{{Pranala mati|date=November 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Pemilu ini diikuti oleh [[Demonstrasi dan kerusuhan Mei 2019 di Jakarta|protes dan kerusuhan di bulan Mei]] yang mengakibatkan setidaknya delapan pengunjuk rasa tewas.<ref>{{Cite news|last=Lipson|first=David|date=25 May 2019|title='Peak Indonesia': Widespread political violence proves no barrier to enterprise|url=https://abc.net.au/news/2019-05-25/indonesian-riots-bring-out-the-comically-absurd/11148770|work=ABC News|language=en-AU|access-date=26 May 2019}}</ref> Pada 16 Agustus 2019, empat puluh tiga pelajar Papua di [[Kota Surabaya|Surabaya]], [[Jawa Timur]] ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal,<ref>{{Cite news|last=Davidson|first=Helen|date=2019-08-18|title=Indonesia arrests dozens of West Papuans over claim flag was thrown in sewer|url=https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/indonesia-arrests-dozens-of-west-papuans-over-claim-flag-was-thrown-in-sewer|work=The Guardian|issn=0261-3077|archive-url=https://web.archive.org/web/20190828045640/https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/indonesia-arrests-dozens-of-west-papuans-over-claim-flag-was-thrown-in-sewer|archive-date=28 August 2019|access-date=2019-08-31|url-status=live}}</ref> yang menyebabkan [[Unjuk rasa dan kerusuhan Papua 2019|protes di Papua dan bagian lain Indonesia]].<ref>{{Cite news|last=Lamb|first=Kate|last2=Doherty|first2=Ben|date=22 August 2019|title=West Papua protests: Indonesia deploys 1,000 soldiers to quell unrest, cuts internet|url=https://www.theguardian.com/world/2019/aug/22/west-papua-protests-indonesia-deploys-1000-soldiers-to-quell-unrest|work=The Guardian|archive-url=https://web.archive.org/web/20190825144238/https://www.theguardian.com/world/2019/aug/22/west-papua-protests-indonesia-deploys-1000-soldiers-to-quell-unrest|archive-date=25 August 2019|access-date=25 August 2019|url-status=live}}</ref> [[Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019|Serangkaian demonstrasi massa]] yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) serta beberapa RUU lainnya.<ref name="al">{{Cite news|date=2019-09-25|title=Indonesia protests: Hundreds hurt in student-police clashes|url=https://www.aljazeera.com/news/2019/09/indonesia-protests-80-students-hurt-police-clashes-190925044211780.html|work=Al Jazeera|language=en|access-date=2019-09-26}}</ref> Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang [[Kejatuhan Soeharto|menjatuhkan rezim Suharto]].<ref name="tjp2">{{Cite news|date=2019-09-27|title=No, Indonesian students are not taking to the streets only to fight sex ban|url=https://www.thejakartapost.com/community/2019/09/27/no-indonesian-students-not-taking-to-streets-only-to-fight-sex-ban.html|work=The Jakarta Post|language=en|access-date=2019-09-28}}</ref>
[[Penyakit koronavirus 2019]] (COVID-19), yang berlangsung di [[Pandemi COVID-19|seluruh dunia]], pertama kali dikonfirmasi [[Pandemi COVID-19 di Indonesia|menyebar ke Indonesia]] pada 2 Maret 2020.<ref name="theguardian-ratcliffe">{{Cite web|last=Ratcliffe|first=Rebecca|date=2 March 2020|title=First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak|url=http://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/first-coronavirus-cases-confirmed-in-indonesia-amid-fears-nation-is-ill-prepared-for-outbreak|website=The Guardian|access-date=2 March 2020}}</ref> Hingga 5 November 2020, virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia.<ref>{{Cite news|date=5 November 2020|title=Indonesia's latest official COVID-19 figures|url=https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/23/indonesias-latest-covid-19-figures.html|work=The Jakarta Post|access-date=6 November 2020}}</ref> Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.<ref>{{Cite web|last=Akhlas, Adrian Wail|date=5 November 2020|title=Breaking: Indonesia enters first recession since 1998 on 3.49% Q3 contraction|url=https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/breaking-indonesia-enters-first-recession-since-1998-on-3-49-q3-contraction.html|publisher=The Jakarta Post|archive-url=https://web.archive.org/web/20201105121924/https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/breaking-indonesia-enters-first-recession-since-1998-on-3-49-q3-contraction.html|archive-date=5 November 2020|access-date=5 November 2020|url-status=live}}</ref> Pada Oktober 2020, [[Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja|sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia]] setelah DPR mengesahkan [[Undang-Undang Cipta Kerja]] yang kontroversial.<ref>{{Cite news|title=FOTO: Gelombang Demo Buruh Lawan Omnibus Law Cipta Kerja|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006164655-22-555056/foto-gelombang-demo-buruh-lawan-omnibus-law-cipta-kerja|publisher=CNN Indonesia|access-date=6 October 2020|last2=Foto|first2=Antara|last=Afp|work=[[CNN Indonesia]]}}</ref>
Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral,<ref>{{cite news |title=Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024 |url=https://nasional.tempo.co/read/1731263/presiden-jokowi-akui-tak-akan-netral-pada-pilpres-2024 |access-date=19 June 2023 |work=Tempo |date=29 May 2023 |language=id |archive-date=2023-11-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231109124109/https://nasional.tempo.co/read/1731263/presiden-jokowi-akui-tak-akan-netral-pada-pilpres-2024 |dead-url=no }}</ref> dan akan "ikut campur" dalam [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024|Pemilihan Presiden 2024]]. Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden.<ref>{{cite news |title=President's admission of intervention divides public |url=https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/05/31/presidents-admission-of-intervention-divides-public.html |access-date=19 June 2023 |work=The Jakarta Post |date=31 May 2023 |language=en |archive-date=2023-06-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230603041150/https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/05/31/presidents-admission-of-intervention-divides-public.html |dead-url=no }}</ref><ref>{{cite news |title=Jokowi Akui Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Ini demi Kepentingan Nasional |url=https://www.kompas.tv/nasional/411208/jokowi-akui-cawe-cawe-di-pilpres-2024-ini-demi-kepentingan-nasional?page=all |access-date=19 June 2023 |work=KOMPAS.tv |date=29 May 2023 |language=id |archive-date=2024-02-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240204055001/https://www.kompas.tv/nasional/411208/jokowi-akui-cawe-cawe-di-pilpres-2024-ini-demi-kepentingan-nasional?page=all |dead-url=no }}</ref><ref>{{cite news |last1=Bhwana |first1=Petir Garda |title=Jokowi to Meddle in 2024 Presidential Election; Democrat Reacts |url=https://en.tempo.co/read/1731400/jokowi-to-meddle-in-2024-presidential-election-democrat-reacts |access-date=19 June 2023 |work=Tempo |date=30 May 2023 |language=en |archive-date=2024-02-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240215104143/https://en.tempo.co/read/1731400/jokowi-to-meddle-in-2024-presidential-election-democrat-reacts |dead-url=no }}</ref> Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah (menyebutkan [[Badan Intelijen Negara|BIN]] dan [[Badan Intelijen Strategis|BAIS]]) pada cara kerja internal partai politik.<ref>{{cite news |title=Jokowi Akui Punya Data Intelijen Soal Parpol: Saya Tahu Arah Mereka ke Mana |url=https://www.liputan6.com/news/read/5399341/jokowi-akui-punya-data-intelijen-soal-parpol-saya-tahu-arah-mereka-ke-mana?page=2 |access-date=19 September 2023 |work=liputan6.com |date=16 September 2023 |language=id |archive-date=2024-02-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240203201814/https://www.liputan6.com/news/read/5399341/jokowi-akui-punya-data-intelijen-soal-parpol-saya-tahu-arah-mereka-ke-mana?page=2 |dead-url=no }}</ref><ref>{{cite news |title=Rights groups slam Jokowi for spying boast |url=https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/09/17/rights-groups-slam-jokowi-for-spying-boast.html |access-date=19 September 2023 |work=The Jakarta Post |date=17 September 2023 |language=en |archive-date=2024-01-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240113090221/https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/09/17/rights-groups-slam-jokowi-for-spying-boast.html |dead-url=no }}</ref> Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi [[Anwar Usman]] (kakak ipar Jokowi) mengeluarkan putusan yang memberi celah pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, [[Gibran Rakabuming Raka]] mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh majelis hakim atas keputusan tersebut dan diminta mundur sebagai Ketua [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]].<ref>{{cite news |last1=Teresia |first1=Ananda |last2=Suroyo |first2=Gayatri |title=Indonesian judge found guilty of ethical violations over ruling that favoured president's son |url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-judges-receive-reprimand-over-ruling-that-allowed-presidents-son-run-2023-11-07/ |access-date=18 November 2023 |work=Reuters |date=7 November 2023 |language=en |archive-date=2023-11-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231120211523/https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-judges-receive-reprimand-over-ruling-that-allowed-presidents-son-run-2023-11-07/ |dead-url=no }}</ref>
== Kepresidenan Prabowo Subianto (2024–sekarang) ==
== Referensi ==
=== Catatan kaki ===
{{Reflist|30em}}
=== Daftar pustaka ===
* Barton, Greg (2002). ''Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President''. Singapore: UNSW Press. {{ISBN|0-86840-405-5}}
* {{cite book|last=Conceicao |first=J.F. |year=2005 |title=Indonesia's Six Years of Living Dangerously: from Habibie through Gus Dur to Megawati: will Yudhoyono succeed?|url=https://archive.org/details/indonesiassixyea0000conc |location=Singapore; Kuala Lumpur |publisher=Horizon Books |isbn=981-05-2307-6}}
== Bacaan lanjutan ==
* {{cite book |surname1=Ananta |given1=Aris |surname2=Arifin |given2=Evi Nurvidya |surname3=Suryadinata |given3=Leo |title=Emerging Democracy in Indonesia |place=Singapore |publisher=Institute of Southeast Asian Studies |year=2005 |lang=en |url=https://books.google.com/books?id=1QpWEAtDjWMC |isbn=981-230-323-5}}
* {{cite book |editor-surname=Bünte |editor-given=Marco |editor2-surname=Ufen |editor2-given=Andreas |title=Democratization in post-Suharto Indonesia |lang=en |url=https://archive.org/details/democratizationi0000unse_z1r5 |place=London; New York |publisher=Routledge |year=2009}}
* Dijk, Kees van (2001). ''A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000''. (dalam bahasa Inggris). Leiden: [[KITLV]] Press. {{ISBN|90-6718-160-9}}
* {{cite book |surname=King |given=Dwight Y. |title=Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia |lang=en |year=2003 |place=Wesport, Conn |publisher=Praeger |isbn=978-0-2759-7942-3 |format=2024 Online Version |url-access=subscription |url=https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9798400660986}}
* {{cite book |surname=Miaz |given=Yalvema |year=2012 |title=Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi |url=http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU%202.pdf |place=Padang |publisher=UNP Press |isbn=978-602-8819-65-7}}
* {{cite book |surname=Mietzner |given=Marcus |title=Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia |place=Singapore |year=2013 |publisher=NUS Press |isbn=978-9971-69-768-6 |lang=en |url=https://books.google.com/books?id=ntevBgAAQBAJ}}
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/Politikhukum/3544543.htm Gelombang Balik Reformasi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070929123931/http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/Politikhukum/3544543.htm |date=2007-09-29 }}
* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1260546.stm BBC: Timeline: Indonesia]
{{Sejarah Indonesia navbox}}
{{Topik Indonesia}}
{{Bencana di Indonesia tahun 1990an}}
[[Kategori:Sejarah politik Indonesia]]
[[Kategori:Reformasi di Indonesia| ]]
| |||