Perjanjian Renville: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Akuindo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(73 revisi perantara oleh 44 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{More citations needed}}{{Infobox treaty|name=Perjanjian Renville|image=Renville negotiations.jpg|context=[[Revolusi Nasional Indonesia]]|location_signed=[[USS Renville]] di [[Teluk Jakarta]]|date_signed=17 Januari 1948|caption=Para delegasi dalam rapat pleno pertama di kapal Amerika Serikat [[USS Renville]]|mediators=* {{flagicon|Amerika Serikat}} [[Amerika Serikat]]
----
* {{flagicon|Australia}} [[Australia]]
* {{flagicon|Belgia}} [[Belgia]]|parties=* {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]]
* {{flagicon|Belanda}} [[Belanda]]|language=[[Bahasa Inggris|Inggris]]}}
{{Sejarah Indonesia}}
[[Berkas:Renville Desember 1947.jpg|jmpl|ka|Delegasi Indonesia pada perjanjian Renville, tampak di antaranya [[Agus Salim]] dan [[Achmad Soebardjo]]]]
 
'''Perjanjian Renville''' adalah perjanjian antara [[Indonesia]] dengan [[Belanda]] yang ditandatanganiterjadi pada tanggal [[8 Desember]] [[1949|1947]] sampai [[17 Januari]] [[1948]] di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral [[USS Renville]], yang berlabuh di pelabuhan [[Tanjung Priok]], [[Jakarta]].<ref>{{cite journal|title= Pengaruh Perang Kemerdekaan II Terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949|author= H.Kuswandi|journal= Jurnal Artefak|voulme= 3|number= 2|year= 2015|issn= 2355-5726|page= 208|url= https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1101}}</ref> Perundingan dimulai pada tanggal [[8 Desember]] [[1947]] dan ditengahi oleh [[Komisi Tiga Negara]] (KTN), ''Committee of Good Offices for Indonesia'', yang terdiri dari [[Amerika Serikat]], [[Australia]], dan [[Belgia]]. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas [[Perundingan Linggarjati|Perjanjian Linggarjati]] tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut [[Garis Van Mook]].
 
== Latar Belakang ==
Pada tanggal 1 Agustus 1947, [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak.
 
Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatra, tetapi Indonesia tidak mendapatwilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia.
 
== Delegasi ==
[[Berkas:USS_Renville.jpg|jmpl|ka|USS Renville]]Perjanjian diadakan di wilayah netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat dan dimulai tanggal 8 Desember 1947.
 
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri [[Amir Syarifuddin Harahap]], dan [[Johannes Leimena]] sebagai wakil. Delegasi [[Kerajaan Belanda]] dipimpin oleh Kolonel [[KNIL]] [[Abdulkadir Widjojoatmodjo]].
Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh [[Frank Porter Graham]].
== Gencatan senjata ==
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada [[17 Agustus]] [[1947]] sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara [[Karawang]] dan [[Bekasi]].
 
== Pihak yang hadir pada perundingan Renville ==
 
# Delegasi Indonesia di wakili oleh Amir syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun.
Delegasi Indonesia terdiri dari ketua: Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, wakil: Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim, anggota: Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan Kolonel T.B. Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden [[Abdulkadir Widjojoatmodjo]] selaku [[Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia]].
# Delegasi Belanda di wakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H..A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets, dan Mr.Dr.Chr.Soumokil.
# PBB sebagai mediator di wakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.
# Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat)
 
== Isi perjanjian ==
Setelah disepakati pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:<ref>{{cite web|title= Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia|author= Nibras Nada Nailufar|year= 2020|accessdate= 2 Januari 2021|website= Kompas.com|url= https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/23/120000169/perjanjian-renville-latar-belakang-isi-dan-kerugian-bagi-indonesia?page=all}}</ref>
# [[Belanda]] hanya mengakui [[Jawa Tengah]], [[Yogyakarta]], dan [[Sumatra]] sebagai bagian wilayah [[Republik Indonesia]]
 
# Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah [[Indonesia]] dan daerah pendudukan [[Belanda]]
# [[Belanda]] hanya mengakui [[Jawa Tengah]], [[Yogyakarta]], dan [[Sumatra]] sebagai bagian wilayah [[Republik Indonesia]].
# Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah [[Indonesia]] dan daerah pendudukan [[Belanda]].
# [[TNI]] harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di [[Jawa Barat]] dan [[Jawa Timur]].
 
== PascaDampak perjanjian ==
[[Berkas:Van Mook.png|ka|jmpl|150px322x322px|Wilayah Indonesia di [[Pulau Jawa]] (warna [[merah]]) pasca perjanjanperjanjian Renville.]]
Berakhirnya [[agresi militer Belanda I]] dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya [[Pemberontakan PKI 1948|pemberontakan PKI di Madiun]] pada [[18 September]] [[1948]] ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara ''de facto'' sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia.<ref>{{cite journal|title= Republik Indonesia Serikat:Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)|authors= Irvan Tasnur, Muhammad Rijal Fadli|journal= Candrasangkala|volume= 5|number= 2|year= 2019|issn= 2477-2771|page= 63-64|url= https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/view/6599}}</ref>
Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, [[Divisi Siliwangi]] hijrah ke [[Jawa Tengah]]. Divisi ini mendapatkan julukan '''Pasukan Hijrah''' oleh masyarakat [[Kota Yogyakarta]] yang menyambut kedatangan mereka.
 
Perjanjian ini juga mengakibatkan [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa ''Long March Siliwangi'', sebuah perjalanan panjang para tentara [[Divisi Siliwangi]] dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh [[Kartosuwiryo]] dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan [[Negara Islam Indonesia]].<ref>{{cite web|title= Manuver AS Merugikan Indonesia di Perjanjian Renville|author= Akhmad Muawal Hasan|year= 2018|accessdate= 3 Januari 2021|website= Tirto.id|url= https://tirto.id/manuver-as-merugikan-indonesia-di-perjanjian-renville-cDhy}}</ref>
Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan [[Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo]], mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia ([[DI/TII]]). Hingga pada [[7 Agustus]] [[1949]], di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya [[Negara Islam Indonesia]] (NII).
Akibat dari Perjanjian Renville itu pula, pasukan dari Resimen 40/Damarwulan, bersama batalyon di jajarannya, Batalyon Gerilya (BG) VIII Batalyon Gerilya (BG) IX, Batalyon Gerilya (BG) X, Depo Batalyon, EX. ALRI Pangkalan X serta Kesatuan Kelaskaran, dengan total pengikut sebanyak tidak kurang dari 5000 orang, juga Hijrah ke daerah Blitar dan sekitarnya. Resimen 40/Damarwulan ini kemudian berubah menjadi Brigade III/Damarwulan, dan batalyonnyapun berubah menjadi Batalyon 25, Batalyon 26, Batalyon 27.
Setelah keluarnya Surat Perintah Siasat No I, dari Panglima Besar [[Sudirman]], yang mengharuskan semua pasukan hijrah pulang dan melanjutkan gerilya di daerah masing-masing, Pasukan Brigade III/Damarwulan, di bawah pimpinan Letkol [[Muhammad Sroedji]] ini, melaksanakan Wingate Action, dengan menempuh jarak kurang lebih 500 kilometer selama 51 hari
 
== Referensi ==
{{reflist}}
== Bacaan lanjutan ==
* Ide Anak Agung Gde Agung (1973) ''Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965'' Mouton & Co ISBN 979-8139-06-2
* Kahin, George McTurnan (1952) ''Nationalism and Revolution in Indonesia'' Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
* {{Cite book|last =Reid|first =Anthony|authorlink =|coauthors =|title =The Indonesian National Revolution 1945-1950|publisher =Longman Pty Ltd|year =1974|location =Melbourne|pages =|url =|doi =|isbn =0-582-71046-4}}
* Mertowijoyo, G, Indra (2015) Letkol Moch Sroedji, Jember Masa Perang Kemerdekaan.ISBN: 978-602-14969-2-3
 
{{Revolusi Nasional Indonesia}}
 
{{indo-sejarah-stub}}
{{DEFAULTSORT:Renville}}
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
Baris 51 ⟶ 50:
[[Kategori:Traktat yang melibatkan Indonesia]]
[[Kategori:Traktat yang melibatkan Belanda]]
 
 
{{indo-sejarah-stub}}