Perjanjian Renville: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
(72 revisi perantara oleh 43 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{More citations needed}}{{Infobox treaty|name=Perjanjian Renville|image=Renville negotiations.jpg|context=[[Revolusi Nasional Indonesia]]|location_signed=[[USS Renville]] di [[Teluk Jakarta]]|date_signed=17 Januari 1948|caption=Para delegasi dalam rapat pleno pertama di kapal Amerika Serikat [[USS Renville]]|mediators=* {{flagicon|Amerika Serikat}} [[Amerika Serikat]]
----
* {{flagicon|Australia}} [[Australia]]
* {{flagicon|Belgia}} [[Belgia]]|parties=* {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]]
* {{flagicon|Belanda}} [[Belanda]]|language=[[Bahasa Inggris|Inggris]]}}
{{Sejarah Indonesia}}
'''Perjanjian Renville''' adalah perjanjian antara [[Indonesia]] dengan [[Belanda]] yang
== Latar Belakang ==
Pada tanggal 1 Agustus 1947, [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak.
Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatra, tetapi Indonesia tidak mendapatwilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia.
== Gencatan senjata ==
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada [[17 Agustus]] [[1947]] sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara [[Karawang]] dan [[Bekasi]].
== Pihak yang hadir pada perundingan Renville ==
Delegasi Indonesia terdiri dari ketua: Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, wakil: Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim, anggota: Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan Kolonel T.B. Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden [[Abdulkadir Widjojoatmodjo]] selaku [[Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia]].
== Isi perjanjian ==
Setelah disepakati pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:<ref>{{cite web|title= Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia|author= Nibras Nada Nailufar|year= 2020|accessdate= 2 Januari 2021|website= Kompas.com|url= https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/23/120000169/perjanjian-renville-latar-belakang-isi-dan-kerugian-bagi-indonesia?page=all}}</ref>
# [[Belanda]] hanya mengakui [[Jawa Tengah]], [[Yogyakarta]], dan [[Sumatra]] sebagai bagian wilayah [[Republik Indonesia]]▼
# Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah [[Indonesia]] dan daerah pendudukan [[Belanda]]▼
▲# [[Belanda]] hanya mengakui [[Jawa Tengah]], [[Yogyakarta]], dan [[Sumatra]] sebagai bagian wilayah [[Republik Indonesia]].
▲# Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah [[Indonesia]] dan daerah pendudukan [[Belanda]].
# [[TNI]] harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di [[Jawa Barat]] dan [[Jawa Timur]].
==
[[Berkas:Van Mook.png|ka|jmpl|
Berakhirnya [[agresi militer Belanda I]] dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya [[Pemberontakan PKI 1948|pemberontakan PKI di Madiun]] pada [[18 September]] [[1948]] ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara ''de facto'' sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia.<ref>{{cite journal|title= Republik Indonesia Serikat:Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)|authors= Irvan Tasnur, Muhammad Rijal Fadli|journal= Candrasangkala|volume= 5|number= 2|year= 2019|issn= 2477-2771|page= 63-64|url= https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/view/6599}}</ref>
Perjanjian ini juga mengakibatkan [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa ''Long March Siliwangi'', sebuah perjalanan panjang para tentara [[Divisi Siliwangi]] dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh [[Kartosuwiryo]] dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan [[Negara Islam Indonesia]].<ref>{{cite web|title= Manuver AS Merugikan Indonesia di Perjanjian Renville|author= Akhmad Muawal Hasan|year= 2018|accessdate= 3 Januari 2021|website= Tirto.id|url= https://tirto.id/manuver-as-merugikan-indonesia-di-perjanjian-renville-cDhy}}</ref>
== Referensi ==
{{reflist}}
== Bacaan lanjutan ==
* Ide Anak Agung Gde Agung (1973) ''Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965'' Mouton & Co ISBN 979-8139-06-2
* Kahin, George McTurnan (1952) ''Nationalism and Revolution in Indonesia'' Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
* {{Cite book|last =Reid|first =Anthony|authorlink =|coauthors =|title =The Indonesian National Revolution 1945-1950|publisher =Longman Pty Ltd|year =1974|location =Melbourne|pages =|url =|doi =|isbn =0-582-71046-4}}
* Mertowijoyo, G, Indra (2015) Letkol Moch Sroedji, Jember Masa Perang Kemerdekaan.ISBN
{{Revolusi Nasional Indonesia}}
{{indo-sejarah-stub}}▼
{{DEFAULTSORT:Renville}}
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
Baris 51 ⟶ 50:
[[Kategori:Traktat yang melibatkan Indonesia]]
[[Kategori:Traktat yang melibatkan Belanda]]
▲{{indo-sejarah-stub}}
|