Polisi: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k Mengatur pengaturan versi stabil untuk "Polisi": Menjadi sasaran penyuntingan yang mengganggu [Tinjau otomatis: membutuhkan izin "autoreview"] (kedaluwarsa 27 Mei 2025 15.22 (UTC)) |
||
| (288 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Ilmu}}
{{untuk|proses tindak lanjut penegakan hukum|Kejaksaan Negeri}}
[[Berkas:Polisi patroli.jpg|thumb|250|Polisi di Indonesia berpatroli di jalan-jalan di Sumatera Barat]]
'''Polisi''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-nl|politie}}) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah<ref name='POLRI'/>. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas [[Pidana|kriminal]] hukum pidana dan perdata<ref name='POLRI'/>. Fungsi ini dikenal sebagai [[Kepolisian]], polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan<ref name='POLRI'>
https://www.britannica.com/topic/police</ref>. Polri suatu badan negara [[Penegakan hukum di Indonesia|penegak hukum]] <ref>http://repository.uin-suska.ac.id/13550/6/6.%20BAB%20I_201863PSI.pdf</ref> bidang Kepolisian Negara. Dalam tugasnya dia mencari informasi dengan, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum ([[perjudian]], [[pencurian]], [[Narkoba|narkotika]], asusila, [[Separatisme|separatis]], [[terorisme]], pelanggaran lalu lintas, dll). Kadang kala pranata ini bersifat militaristis ([[Polisi militer|Polisi Militer]], dan [[Carabinieri]]) dan paramilitaristis ([[POLRI]], [[SWAT]], [[Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale|GIGN]], dan [[Gendarmeri]]).
Seperti di [[Indonesia]], sesudah [[Kepolisian Republik Indonesia]] (Polri) dilepas dari [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]], organisasi POLRI masuk dalam kategori paramiliter resmi kepolisian, dikarenakan status Anggota POLRI didalam Undang undang Kepolisian adalah bukan bagian dari [[Pegawai negeri sipil|PNS]]. POLRI sebagai organisasi induk kepolisian negara tidak diperkenankan memberikan Hak suara pada pemilu. POLRI bersifat netral tidak boleh berpolitik dan tidak boleh ikut memberikan hak suara pada pemilu.
== Sejarah singkat ==
Organisasi Polri didirikan pada 1 Juli [[1946]]<ref name="polri"/> sebagai penerus semangat Pasukan Bhayangkara<ref>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528132449-31-647863/sejarah-berdirinya-polri-berawal-dari-masa-majapahit#:~:text=Polri%20didirikan%20pada%201%20Juli,khusus%20pengamanan%20dengan%20sebutan%20Bhayangkara.</ref>.Sebelum Polri didirikan Sudah terdapat Pasukan Polisi istimewa (tokubetsu keisatsutai) yang telah berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan [https://brimobpolri.wordpress.com/sejarah-brimob/],Pasukan polisi istimewa dibentuk oleh pemerintah jepang tahun 1943 merupakan wadah organisasi untuk polisi pribumi .Saat Perang Kemerdekaan 1945 ,Anggota Polisi Istimewa bertempur melawan belanda dan melucuti senjata tentara jepang yang telah menyerah di surabaya , Polisi istimewa dipimpin oleh Inspektur Polisi I Muhammad Jasin. Pada tahun 1946 Polisi Istimewa seluruh Indonesia dilebur bersama [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|POLRI]] pada tahun 1946 sehingga menjadi kepolisian yang bersifat Nasional.
Polisi Zaman Kerajaan, Me-[[Rujuk]] pendiri pertama kekaisaran Majapahit [[Raden Wijaya]] membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan [[Bhayangkara]] yang bertugas melindungi Raja ,Bhayangkara dibentuk dari tahun [[1293]] Masehi hingga [[1580]] Masehi se-zaman dengan [[Portugis]] pelopor yang pertamakali dalam hal eksplorasi lepas pantai, mendirikan kerajaan kolonial pertama dari lingkup gelobal, dengan harta benda di [[Afrika]], [[Asia]], dan [[Amerika Selatan]], menjadi kekuatan dunia [[ekonomi]], [[politik]], dan [[militer]]<ref name="polri"/>.
Polisi Zaman kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan di awali oleh pasukan–pasukan juga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang [[Eropa]] di Hindia [[Belanda]] pada zaman itu. Pada tahun [[1817]] sejumlah warga Eropa di tanah jawa, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka<ref name="polri"/>.
Zaman pendudukan [[Jepang]], ini membagi [[wilayah]] [[kepolisian]] [[Indonesia]] menjadi kepolisian [[jawa]], [[sumatra]], [[madura]], yang berpusat di [[Jakarta]]. Kepolisian wilayah Indonesia timur berpusat di [[Makasar]] dan kepolisian [[Kalimantan]] yang berpusat di [[Banjarmasin]]<ref name="polri"/>.
Periode 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, [[pemerintah]] [[militer]] jepang membubarkan peta dan Gyu-Gun, sedang polisi istimewa tetap bertugas, termasuk waktu masa [[Soekarno]] dan [[Hatta]] memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka<ref name="polri"/>.
Periode 1950-1959, dengan dibentuknya [[negara]] kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, kepada Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/[[presiden]]<ref name="polri"/>.
Zaman Orde Lama dengan Dekret Pressiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan, Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan pertama menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, [[Polri]] masih tetap di bawa pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio<ref name="polri"/>.
Zaman Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa [[Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI]] yang mencerminkan tidak integritas antar unsur-unsur [[ABRI]], maka untuk meningkatkan Integritas ABRI (TNI), tahun [[1967]] dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi departemen Hamkam meliputi TNI AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhamkam/Pangab. Jenderal [[Soeharto]] sebagai Menhamkam/Pangab yang pertama<ref name="polri">https://polri.go.id/sejarah</ref>.
== Bidang polisi ==
Istilah polisi berasal dari [[bahasa Belanda]] ''politie'' yang mengambil dari [[bahasa Latin]] ''politia'' berasal dari kata [[bahasa Yunani|Yunani]] ''politeia'' yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.
=== Bidang-bidang dalam Polisi ===
*'''Bidang Sumber Daya Masyarakat:'''
Polisi bertugas untuk penerbitan pelaporan surat izin kegiatan agar dapat memetakan potensi keamanan suatu kegiatan, serta menjalankan perekrutan personel kepolisian.
*'''Bidang Pemeliharaan Keamanan:''' Polisi bertugas sebagai pemelihara keamanan sehari hari, pengamanan perairan dan pengamanan udara (AIRUD), membina potensi masyarakat agar mempererat hubungan polisi dengan masyarakat saling mendukung terjaminnya keamanan dengan membina potensi masyarakat, Pamswakarsa dan Polsus Kementrian (BINMAS).
*'''Bidang Lalu Lintas'''
Polisi sebagai penegak hukum ,pengatur keamanan ,penjagaan dan pengawalan di jalan raya agar tercipta rasa aman dan kondusifnya transportasi lalu lintas.
*'''Bidang Reserse:'''
Polisi bertugas sebagai penyidik melakukan lidik hingga sidikdalam tugasnya polisi mencari barang bukti, keterangan keterangan dari berbagai sumber keterangan dari saksi, barang bukti, maupun keterangan saksi ahli, untuk menindak.
*'''Bidang Keamanan Intensitas Tinggi:'''
Polisi bertugas untuk penanggulangan teroris (densus anti teror), penjinakan bom, penanggulangan pemberontakan separatis dan penanggulangan huru hara daerah konflik intensitas rawan (brigade mobil). Pada penegakan hukum ini, polisi bertugas di tempat-tempat yang memiliki keadaan tempat dan situasi ekstrem sehingga persenjataan polisi sangat lengkap (pegunungan, hutan, perairan, pantai, dll.).
*'''Bidang Intelijen Keamanan:''' Polisi sebagai telik sandi/spionase untuk menyusup, menyamar, dan membaur kedalam kelompok masyarakat agar memperoleh informasi penting,serta mengambil informasi dari ciri ciri anatomi setiap masyarakat untuk pendataan sidik jari (intelkam).
*'''Bidang Hubungan Masyarakat :''' Polisi sebagai penerangan/penjelasan informasi suatu perkara [[hukum]] atau penerangan program kinerja kepolisian kepada masyarakat.
*'''Bidang Profesi Internal:''' Polisi sebagai penegak kedisiplinan dan pengawasan personel di kesatuan. Petugas provoost dikenal masyarakat dengan sebutan "Polisi" nya Polisi (propam/provoost), karena bertugas menindak anggota kepolisian yang melanggar peraturan.
*'''Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian:'''
Polisi menghadirkan pelayanan kesehatan di lingkungan POLRI dengan melengkapi tenaga medis, sarana, prasarana guna menunjang keberhasilan tugas kepolisian.
=== Lembaga-Lembaga Kepolisian ===
Selain lembaga [[POLRI]], ada pula lembaga-lembaga '''Kepolisian Terbatas''' bersifat sipil karena direkrut dari CPNS, memiliki fungsi sebagai Penegak Peraturan yang Hanya memiliki kewenangan tugas di suatu lingkungan masing masing Kedinasan/Kementrian/[[BUMN]], seperti:
* [[Polsuspas]] (Polsuspas), adalah [[Pegawai Negeri Sipil]] pada [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia]] dan [[Hak asasi manusia]] sesuai kewenangan Undang Undang diberi kuasa menjalankan fungsi kepolisian terbatas di [[lapas]] dan [[Rutan]].
* [[Polisi Pamong Praja]] (Pol PP), adalah Pegawai Negeri Sipil pada [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia]] sesuai kewenangan diberi kuasa menjalan kan fungsi kepolisian terbatas di lingkungan Pemerintahan Daerah (Kab/Kota) untuk fungsi penegakan Peraturan Daerah saja.Dulu Satuan ini dipimpin seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah [[camat]] (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada [[Wedana]].
* [[Polisi Kehutanan Indonesia]] (Polhut), adalah Pegawai Negeri Sipil yang bernaung dibawah [[Kementerian Kehutanan Indonesia]], dibentuk sebagai lembaga penegak [[hukum]] bersifat kepolisian terbatas yang bertugas mengamankan, melindungi dan mengawasi hutan berikut ekosistemnya serta aktivitas yang berkaitan.
* [[Polisi khusus kereta api]] (Polsuska), adalah Pegawai Negeri Sipil yang berwenang menjalankan fungsi Kepolisian Terbatas pada [[Kereta Api Indonesia|PT Kereta Api]] (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian Negara (POLRI) untuk pengamanan perjalanan kereta api. Polsuska sempat dibubarkan kemudian dibentuk kembali seiring reformasi besar besaran ditubuh manajerial PT KAI. Pelatihan dan Pendidikan polsuska dilaksanakan oleh PT KAI dan Kepolisian Negara RI, kehadiran Polsuska telah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen PT KAI selama perjalanan.
* Polsus PWP3K KKP, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersifat kepolisian terbatas pada kementerian kelautan dan perikanan ,bertugas untuk pengawasan dan pengamanan khusus pesisir laut dan pulau pulau kecil.
* [[Polisi Militer]] (POM/PM), adalah tentara yang bertugas sebagai fungsi kepolisian Terbatas dilingkungan militer untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara tersebut.
* [[Satuan pengamanan]] (SATPAM/Security) adalah Pegawai Perusahaan/Badan Usaha Jasa Pengamanan yang berwenang menjalankan fungsi Kepolisian Terbatas di lingkungan Perusahaan (BUMN/BUMD/SWASTA) untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan peraturan di suatu perusahaan. Dalam perekrutan para personil SATPAM, perusahaan/BUJP bekerjasama dengan POLRI untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi untuk mencetak anggota satuan pengamanan yang kompeten sebagai Mitra POLRI.
==Nation Polisi Agency==
Di [[Malaysia]] dan [[Brunei]], polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja ([[Kepolisian Kerajaan Malaysia]] dan [[Angkatan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam]]).
Salah satu faktor penting [[Kepolisian]] adalah integritas, kedisiplinan dan juga memiliki prinsip anti-[[korupsi]] yang harus dipegang teguh setiap [[Polri]]<ref name='read'>https://www.sonora.id/read/423298834/8-negara-dengan-polisi-terkuat-dan-terbaik-di-dunia-ada-indonesia?page=5</ref>. Departemen Kepolisian [[New York]] (NYPD) memiliki pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah yuridiksinya<ref name='read'/>. Di Selendia Baru memiliki prestasi yang menonjol yang disebut The Royal New Zaeland Police ialah komponen akademinya menghasilkan polisi yang baik dan mumpuni dalam menghadapi penomena kejahatan<ref name='read'/>. Kepolisian Prancis secara tradisional dilatih untuk menangani kejahatan ringan.
Di Kanada selain lembaga penegak hukum federal, RCMP juga memiliki layanan kepolisian [[Provinsi]] dan Kota. RCMP bertanggung jawab untuk penegakan [[hukum]] di 150 kota. Dan perlindungan 600 komunitas asli serta bandara internasional<ref name='read'/>.
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.lintasberita.web.id/penerimaan-brigadir-polri-2013/ Pendaftaran Polisi 2013] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220816154927/http://www.lintasberita.web.id/penerimaan-brigadir-polri-2013/ |date=2022-08-16 }}
{{Hukum}}
{{Hukum di Indonesia}}
[[Kategori:Kepolisian]]
[[Kategori:Penegak hukum]]
[[Kategori:Penegakan hukum di Indonesia]]
| |||