Pembatasan sosial berskala besar: Perbedaan antara revisi

 

 

== Penerapan ==

Dasar hukum pengaturan PSBB yaitu [[Undang-undang (Indonesia)|Undang-Undang]] (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|Peraturan Pemerintah]] (PP) sebagai peraturan turunan UU. Untuk menangani [[penyakit koronavirus 2019]] yang telah menjadi [[pandemi]], [[Pandemi koronavirus di Indonesia|termasuk di Indonesia]], pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan ''Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)''. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama [[masa inkubasi]] terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat (2)}}

 

=== Peliburan sekolah dan tempat kerja ===

 

Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Peliburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya, {{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Pasal 13 ayat (3)}} yang meliputi:

* Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, [[Badan usaha milik negara|BUMN]], [[Badan usaha milik daerah|BUMD]], dan perusahaan publik tertentu seperti [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|POLRI]]; [[Bank Indonesia]], lembaga keuangan, dan perbankan; utilitas publik (termasuk [[pelabuhan]], [[bandar udara]], penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi); [[pembangkit listrik]] dan unit transmisi; [[kantor pos]]; [[pemadam kebakaran]]; pusat informatika nasional; [[Lembaga Pemasyarakatan|lembaga pemasyarakatan]] dan [[Rumah Tahanan Negara|rumah tahanan negara]]; [[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai|bea cukai]] di pelabuhan, bandara, atau perbatasan darat; [[Badan Karantina Pertanian|karantina hewan]], [[Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan|ikan]], dan [[Badan Karantina Pertanian|tumbuhan]]; [[Direktorat Jenderal Pajak|kantor pajak]]; lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini; unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, [[pemadam kebakaran]] di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; serta unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan [[panti asuhan]], [[panti jompo]], atau [[panti sosial]] lainnya.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Lampiran, hlm. 21–24}}

* Perusahaan komersial dan swasta, meliputi toko yang berhubungan dengan bahan dan barang [[pangan]] atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan, rumah makan, atau restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas [[Elpiji|LPG]], triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan; bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, ''call center'' perbankan dan operasi ATM; media cetak dan elektronik; telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel; pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis; pompa bensin, LPG, ''outlet'' ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi; pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi; layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh [[Bursa Efek Jakarta]]; layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang; layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (''cold storage''); serta layanan keamanan pribadi.{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Lampiran, hlm. 21–24}}

* Perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya; unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]; produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan; unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan; kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura; unit produksi barang ekspor; unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi [[Usaha mikro kecil menengah|usaha mikro, kecil, dan menengah]].{{sfn|Permenkes 9/2020|loc=Lampiran, hlm. 21–24}}

 

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor-kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

 

=== Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum ===

 

* Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

* Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

 

 

=== Pembatasan kegiatan sosial dan budaya ===

 

=== Pembatasan moda transportasi ===

* Kegiatan operasi militer, yang meliputi kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang; kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung [[Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19]], baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Kegiatan operasi POLRI, yang meliputi kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan; kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

== Lihat pula ==

=== Daftar pustaka ===

{{refbegin}}

* {{citation|author=Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|title=Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|url=http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2020/04/PMK-No.-9-Th-2020-ttg-Pedoman-Pembatasan-Sosial-Berskala-Besar-Dalam-Penanganan-COVID-19.pdf.pdf.pdf|date=2020|publisher=Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|location=Jakarta|ref={{sfnref|Permenkes 9/2020}}}}

{{refend}}

 

[[Kategori:Karantina di Indonesia]]