Andi Mappetahang Fatwa: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Officeholder

|name = Andi Mappetahang Fatwa

|image = AM Fatwa.jpg

|imagesize = 200px

|caption = A.M. Fatwa sebagai anggota [[Dewan Perwakilan Daerah|DPD RI]]

|1blankname = Ketua DPD

|1namedata = [[Irman Gusman]]

|order1 =

|term_start1 = 1 Oktober 2009

|term_end2 = 30 September 2009

|birth_date = {{birth date|1939|2|12}}

|death_date = {{death date and age|2017|12|14|1939|2|12}}

|death_cause = [[Kanker hati]]

|resting_place = [[TMP Kalibata|Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata]]

|serviceyears = 1960–1970

|rank = [[Berkas:Pdu kaptentni staf.png|25px]] [[Kapten]]

|unit = [[Korps Marinir Indonesia|KKO]]

|nationality = {{flag|Indonesia}}

|spouse = Ny. Noenoeng Noerdjanah

|alma_mater = [[Akademi Angkatan Laut]] (1960)

|occupation = [[Tentara]]<br/>[[Politikus]]

}}

 

 

 

A.M. Fatwa lahir di Bone pada 12 Februari 1939 dari keluarga keturunan Kerajaan Bone. A.M. Fatwa menjadi aktivis di berbagai organisasi seperti Pelajar Islam Indonesia dan Muhammadiyah sejak usia 18 tahun.<ref name=":0" /> Ia juga aktif dari awal terbentuknya Keluarga Besar PII sebagai Penasihat dan kini Dewan Kehormatan. Demikian juga di KAHMI pernah jadi Wakil Ketua di awal terbentuknya, kemudian Dewan Penasihat.

 

 

Terakhir ia divonis lagi 18 tahun penjara, dari tuntutan seumur hidup, dijalani efektif 9 tahun (bebas bersyarat tahun 1993) karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.<ref name=":0" /> Jika diakumulasi, ia menghabiskan waktu selama 12 tahun di balik jeruji besi, selain tahanan luar.

 

 

Atas segala penyiksaan yang dialami, ia merupakan satu-satunya warga negara yang pernah menuntut Pangkobkamtib di pengadilan. Tetapi setelah terjadi perubahan sistem politik dan rezim pemerintahan melalui gerakan reformasi yang turut dipeloporinya, dengan jiwa besar dan sikap kenegarawanan, ia memaafkan dan menemui tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pemenjaraannya. Lalu, secara manusiawi dan kekeluargaan membina hubungan baik yang berkelanjutan.

Belakangan juga ICMI, terakhir sebagai Dewan Kehormatan.

 

 

 

 

Selanjutnya mengikuti Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) V/1967 KKO AL, namun tidak berlanjut sebagai Perwira AL, dan hanya menjadi Imam Tentara yang ditempatkan sebagai Kepala Dinas Rohani Islam Pusat Pendidikan Tamtama, merangkap Kepala Penerangan di Gunung Sari, Surabaya. Terakhir Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur KKO AL di Surabaya hingga akhir tahun 1969. Kemudian oleh Komandan Pusat KKO AL [[H. Moh. Anwar|Mayjen KKO Moch. Anwar]], pada tahun 1970 AM Fatwa diperbantukan kepada Gubernur DKI Jakarta, [[Ali Sadikin|Letjen KKO AL Ali Sadikin]], di bidang agama dan politik.

Dalam Pemilu 1999, AM Fatwa terpilih menjadi Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR RI]] dari PAN. Ia lalu menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004). Dalam Pemilu 2004, ia terpilih untuk kedua kalinya dari PAN, dan menjadi Wakil Ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|MPR RI]] (2004-2009). Pada Pemilu 2009 dan 2014, AM Fatwa memutuskan maju sebagai calon perorangan dan terpilih menjadi Anggota [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD RI]], Senator dari DKI Jakarta.

 

 

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberinya tiga kali penghargaan. ''Pertama'', sebagai Anggota Parlemen paling produktif menulis buku (2004). ''Kedua'', penghargaan atas pledoi terpanjang di Pengadilan Negeri 1985 (2004). Dan ''ketiga'', dalam upayanya merintis penggunaan Hak Bertanya Anggota DPD RI kepada Presiden tentang kebijakan ‘Mobil Murah’, wewenang yang pertama kali digunakan oleh DPD RI dengan memecahkan rekor terbesar penanda tangan, 96 Anggota DPD RI (2013).

 

 

Selama dua periode menjadi Senator di DPD RI, AM Fatwa tercatat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang terlama (2012-2017), dan beberapa kali menghasilkan keputusan fenomenal, seperti pemberian sanksi tegas kepada sesama anggota DPD yang melanggar kode etik sebagai anggota Parlemen. Sebagai anggota DPD tertua, dia juga memimpin sidang peralihan pertengahan periode kepemimpinan DPD RI yang krusial dan kontroversial (2017).

Dalam kepemimpinannya juga, dua kali BK DPD RI menyelenggarakan seminar nasional dengan tema ''Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Harkat, Martabat, Kehormatan, dan Citra Lembaga Legislatif'' (2012) dan ''Pelaksanaan Hak-Hak Protokoler Anggota Legislatif di Pusat dan Daerah'' (2013). Kedua seminar nasional untuk pertama kalinya diselenggarakan dalam sejarah keparlemenan Indonesia, dan ternyata banyak menjadi rujukan bagi DPRD-DPRD seluruh Indonesia.

 

 

 

AM Fatwa beberapa kali memimpin delegasi ke sejumlah negara sahabat, antara lain dalam rangka diplomasi parlemen, seperti merintis hubungan pertama DPR RI dengan Parlemen Polandia (2000), mengeratkan kembali hubungan RI dan RRC setelah terputus pasca peristiwa G30S/PKI (2003), merintis dibukanya kedutaan besar RI di Tripoli Libya setelah bertemu dengan Presiden Muammar Khaddafi (2001), ke Lisabon sebagai Koordinator Grup Kerjasama Bilateral Parlemen RI dan Portugal (2009), ke Havana mengangkat kasus utang beras Kuba kepada RI di masa pemerintahan Sukarno (2002), ke Riyadh merintis hubungan Parlemen RI dengan Parlemen Arab Saudi (2002), ke Khartoum menandatangani Kerjasama Parlemen RI dan Sudan (2004), ke Jeddah membahas perlindungan TKI dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi (2004), mengeratkan kembali hubungan DPR-RI dengan Parlemen Malaysia setelah selesainya politik konfrontasi (2004). Memimpin pertama kali kunjungan gabungan Anggota DPR dan DPD ke Parlemen Nasional dan Senat Australia di Canberra (2007) dan dibalas juga dengan kunjungan gabungan Anggota Senat dan DPR Nasional Australia,

 

* {{id}} [http://www.amfatwa.com Situs resmi A.M. Fatwa]

* (Indonesia) https://twitter.com/AMFatwa

 

 

{{DEFAULTSORT:Fatwa, A. M.}}

[[Kategori:Tokoh dari Bone]]

[[Kategori:Tokoh Petisi 50]]

[[Kategori:Anggota DPR RI 2004–2009]]

[[Kategori:Anggota DPD 2009-2014]]

[[Kategori:Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]]