Badan usaha milik negara: Perbedaan antara revisi

'''Badan usaha milik negara ''' (disingkat '''BUMN)'''—dahulu), dahulu dikenal sebagai '''perusahaan negara''' (disingkat '''PN''')—adalah, adalah [[perusahaan]] yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.<ref>{{cite web|title=State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?|url=https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf|website=PwC|accessdate=16 January 2018}}</ref> Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum dan, sifat operasionalnya (sepertioperasional, aktivitas, dan tujuan komersialnya)operasinya. Meski BUMN berperan dalam melaksanakan [[kebijakan publik]] (misalnya [[perusahaan perkeretaapian]] milik negara bertujuan untuk mempermudah akses dan [[Mobilisasi|mobilitas]] masyarakat), BUMN harus dibedakan dari [[kementerian]], [[lembaga pemerintah nonkementerian]], [[Lembaga nonstruktural|nonstruktural]], danjuga badan layanan umum karena memiliki status sifat layaknya swasta korporat atau yang berdiri independen sendiri untuk mencari keuntungan.<ref>Profiles of Existing Government Corporations, pp. 1–16</ref>

BUMN sangat identik dengan [[monopoli]], karena BUMN didirikan untuk memenuhi kepentingan umum. Akibatnya, BUMN dapat mengejar seluas-luasnya nilai ekonomi dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, BUMN banyak memonopoli infrastuktur dan penyelenggaraan distribusi dan transportasi (misalnya perusahaan kereta api), barang dan jasa strategis (misalnya jasa pos dan telekomunikasi, produsen senjata, dan pengadaan barang milik negara), sumber daya alam dan energi (misalnya nuklir, minyak bumi, tambang, atau energi alternatif), bisnis yang secara politis bersifat sensitif, lembaga penyiaran, perbankan, barang yang membawa mudarat (misalnya [[minuman keras]]), dan barang bermanfaat (misalnya pelayanan kesehatan).

BUMN dapat membantu industri berkembang yang dianggap "bermanfaat bagi ekonomi negara dan dianggap tidak sesuai bila dikelola oleh swasta".<ref name=Kowalskietal>{{cite web|last=Kowalski, P., Büge, M., Sztajerowska, M. and Egeland, M. (2013)|title=State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications|url=http://baobab.uc3m.es/monet/monnet/IMG/pdf/5k4869ckqk7l_1_.pdf|publisher=OECD Trade Policy Papers, No. 147}}</ref> Saat industri yang mulai berkembang mengalami kesulitan suntikan modal dari swasta (mungkin karena barang yang diproduksi membutuhkan investasi berisiko tinggi, sukar dipatenkan, atau terjadi ''spillover effect''), pemerintah dapat membantu industri tersebut hadir di pasar dengan pengaruh ekonomis yang positif. Namun, pemerintah tidak dapat memperkirakan mana suatu sektor industri tersebut sebagai industri berkembang, sehingga peranan BUMN dalam menumbuhkan industri berkembang sering diperdebatkan.<ref name=Baldwin>{{cite web|last=Baldwin, R. E. (1969). |title=The case against infant-industry tariff protection|url=http://mcadams.posc.mu.edu/econ/Baldwin,%2520Case%2520Against%2520Infant%2520Industry.pdf|publisher=Journal of political economy, 77(3), 295-305.}}</ref>

BUMN dapat didirikan untuk membantu program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari sini, BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum.<ref name=Tavares>{{cite web|last=António F. Tavares (2017)|title=Ten years after: revisiting the determinants of the adoption of municipal corporations for local service delivery|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.2017.1356723|publisher=Local Government Studies, 43(5): 697–706.}}</ref> BUMN juga dapat dijadikan sebagai sarana meringankan tekanan fiskal suatu negara, mengingat BUMN tidak ikut menghitungdihitung dalam APBN.<ref name = "GrossiReichard" /><ref name="Ferryetal" /><ref name="Voornetal18" /><ref name="Tavares" /><ref name="Citronietal">{{cite web|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003930.2012.707615|title=Remapping the state: inter-municipal cooperation through corporatization and public-private governance structures|last=Citroni, Giulio, Andrea Lippi, and Stefania Profeti (2013)|publisher=Local Government Studies}}</ref>

[[Kategori:TipeJenis perusahaanbadan usaha]]