Kementerian: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Boboiboy Api (bicara | kontrib)
Membalikkan revisi 17552235 oleh 110.136.219.124 (bicara)
Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Tambahin satu doang
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(8 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
 
[[Berkas:keskushallinto_en.gif|jmpl|250px|contoh diagram ini menunjukkan kedudukan kementerian dalam struktur administrasi publik.]]
'''Kementerian''' ([[bahasa Inggris]]: ''Ministry'' dalam [[bahasa Indonesia]] berarti ''pelayanan'') adalah suatu [[organisasi]] khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum [[pemerintahan]]. Kementerian dipimpin oleh seorang [[menteri]] yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi [[Pembagian administratif|administratif]].
 
Kementerian biasanya berada dalam suatu [[kabinet (pemerintahan)|kabinet]] yang dipimpin oleh [[perdana menteri]], [[presiden]], atau [[kanselir]]. Suatu pemerintahan biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing menangani urusan pemerintahan tertentu. Kementerian sangat bervariasi antar negara, beberapa yang umum antara lain Kementerian [[Pertahanan]], Kementerian [[Luar Negeri]], Kementerian [[Keuangan]], dan Kementerian [[Kesehatan]].
Baris 7:
 
== Fungsi dan tugas ==
Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden. Termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai penjabat yang termasuk harus mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat ikut pula mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerjasama internasional, Fungsi penting lainnya melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kementerian harus dapat bekerja dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik. kementerian melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya.
 
== Urusan kementerian ==
urusan kementerian ada 3 sebagaimmana yang dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945, antara lain :
 
# urusan [[kementerian]] meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan urusan [[Pertahanan negara|pertahanan]]
# urusan [[kementerian]] meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, [[hak asasi manusia]], pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, [[pertambangan]], energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
# urusan [[kementerian]] meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, [[badan usaha milik negara]], pertanahan, [[kependudukan]], lingkungan hidup, [[ilmu pengetahuan]], [[teknologi]], investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.<ref>https://jdihn.go.id/files/4/2008uu039.pdf</ref>
 
== macam-macam kementerian ==
kementerian di [[indonesia]] sendiri itu terdiri dari 29 kementerian antara lain : <ref name=":0">{{Cite web|last=RI|first=Setjen DPR|title=Dewan Perwakilan Rakyat|url=https://www.dpr.go.id/index/link|website=www.dpr.go.id|language=id|access-date=2023-02-25}}</ref>
 
1. [[Kementerian]] sekretariat negara
 
2. [[Kementerian]] dalam negeri
 
3. [[Kementerian]] pertahanan
 
4. [[Kementerian]] hukum dan HAM
 
5. [[Kementerian]] keuangan
 
6. Kementerian energi dan SDM
 
7. Kementerian perindustrian
 
8. kementerian perdagangan
 
9. kementerian pertanian
 
10. kementerian lingkunngan hidup dan kebutuhan
 
11. kementerian perhubungan
 
12. kementerian kelautan dan perikanan
 
13. kementerian [[Pekerjaan|ketenagakerjaan]]
 
14. kementerian PU dan perumahan rakyat
 
15. [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|kementerian kesehatan]]
 
16. kementerian sosial
 
17. kementerian [[agama]]
 
18. kementerian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah
 
19. kementerian ristek dan pendidikan tinggi
 
20. kementerian desa, pembangunan daerah, tertinggal dan transmigrasi
 
21. kementerian pariwisata
 
22. kementerian komunikasi dan informatika
 
23. kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
 
24. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 
25. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
 
26. kementerian perencanaan pembangunan nasional
 
27. kementerian agraria dan tata ruang
 
28. kementerian [[Badan usaha milik negara|BUMN]]
 
29. kementerian pemuda dan olahraga
 
30. kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
 
<ref name=":0" />
 
== referensi ==
<references />
 
== Lihat pula ==
 
* [[Kabinet (pemerintahan)|Kabinet]]
* [[Kementerian Indonesia]]
* COLI
* [[Administrasi publik]]
* [[Pelayanan publik]]