Sistem presidensial: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Ciri-ciri sistem presidensial: Perbaikan kesalahan pengetikan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k (QuickEdit) |
||
| (41 revisi perantara oleh 28 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Sistem presidensial''' adalah [[bentuk pemerintahan]] di mana [[kepala negara]] sekaligus [[kepala pemerintahan]] adalah seorang [[Presiden]] yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui [[badan legislatif]]. Dalam sistem ini, Presiden memiliki wewenang [[eksekutif]] yang signifikan dan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Presiden biasanya dipilih untuk masa jabatan tertentu dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan oleh badan legislatif, yang memberikan kestabilan politik dan kebijakan yang konsisten. Dalam sistem presidensial, Presiden bukanlah bagian dari legislatif, dan ada pemisahan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif.
Ciri utama dari sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara [[eksekutif]], [[legislatif]], dan [[yudikatif]].<ref>http://www.britannica.com/EBchecked/topic/134322/constitutional-law/256930/Monarchical-systems</ref> Presiden, sebagai pemimpin cabang eksekutif, tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada legislatif, meskipun ia harus bekerja sama dengan mereka untuk mengesahkan undang-undang. Sebaliknya, legislatif memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan Presiden melalui mekanisme seperti veto legislatif atau pengawasan anggaran. Sistem ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau lembaga, dengan memastikan adanya ''check and balance'' antara berbagai cabang pemerintahan.
Keunggulan sistem presidensial termasuk kestabilan [[pemerintahan]], karena Presiden tidak dapat dengan mudah dijatuhkan oleh [[legislatif]], dan adanya mandat yang jelas dari rakyat untuk menjalankan program pemerintahan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi terjadinya kebuntuan politik jika Presiden dan mayoritas legislatif berasal dari partai yang berbeda. Selain itu, sistem presidensial dapat memunculkan risiko kekuasaan yang terpusat pada presiden jika mekanisme ''check and balance'' tidak berfungsi secara efektif. Beberapa negara yang menggunakan sistem presidensial antara lain [[Amerika Serikat]], [[Indonesia]], dan [[Brasil]].
▲== Ciri-ciri sistem presidensial ==
{{Sistem pemerintahan}}
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:
* Dikepalai oleh seorang presiden sebagai [[kepala pemerintahan]] sekaligus [[kepala negara]].
* Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan [[demokrasi]] rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
* Presiden memiliki [[hak
* Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
* Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
* Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
* Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.
== Kelebihan dan
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
* Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Baris 27 ⟶ 23:
* Masa [[pemilihan umum]] lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
* Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
* Legislatif bukan tempat
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
* Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
* Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
* Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
* Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
Baris 43 ⟶ 39:
* {{flag|Benin}}
* {{flag|Bolivia}}
* {{flag|
* {{flag|Burundi}}
* {{flag|Chili}}
Baris 91 ⟶ 87:
* {{flag|Republik Afrika Tengah}}
* {{flag|Chad}}
* {{flag|
* {{flag|Guinea Khatulistiwa}}
* {{flag|
* {{flag|Gabon}}▼
* {{flag|Kazakhstan}}
* {{flag|Mozambik}}
* {{flag|Namibia}}
* {{flag|Peru}}<ref name="Both">Meskipun ada jabatan perdana menteri, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.</ref>
* {{flag|Rwanda}}
* {{flag|Korea Selatan}}
* {{flag|Tanzania}}
* {{flag|Togo}}
* {{flag|Ukraina}}
* {{flag|Uganda}}
* {{flag|Uzbekistan}}
* {{flag|Vietnam}}
* {{flag|Yaman}}
{{colend}}
| |||