Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Dasimarajo (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (24 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox Officeholder
|name = Djaelani Naro
Baris 40 ⟶ 39:
|birth_name = Djaelani Naro
|birth_date = {{Birth date|1929|1|3}}
|birth_place =
|death_date = {{Death date and age|2000|10|28|1929|1|3}}
|death_place =
|nationality =
|other_names = John Naro
|alma_mater =
|occupation = [[Politisi]]
|party = [[Parmusi]] (1968–1973)<br>[[
|known_for =
|religion = [[Islam]]
Baris 54 ⟶ 53:
|children = Muhammad Husein<br>Nandalia Herlanggawati<br>Wulan Sari
}}
'''Djaelani Naro''', yang lebih populer dengan nama '''HJ. Naro''' atau '''John Naro''' ({{lahirmati|[[Kota Palembang|Palembang]], [[
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua [[Dewan Pertimbangan Agung]] (DPA) dan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) pada masa [[Orde Baru]].<ref name="Liputan 6">[http://news.liputan6.com/read/2885/pagi-ini-pemakaman-naro-di-makam-pahlawan "Pagi Ini Pemakaman Naro di Makam Pahlawan"] ''[[Liputan6.com]]''. 29-10-2000. Diakses 6-11-2014.</ref>
== Kehidupan awal ==
Naro lahir di [[Kota Palembang|Palembang]], [[Sumatera Selatan]], sebagai anak dari Haji Datoek Naro, mantan pegawai [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Departemen Pertanian]] yang berasal dari [[Kabupaten Solok|Solok]], [[Sumatera Barat]].<ref name=PDAT>{{cite web
Semasa mudanya, ia menjadi anggota [[Tentara Pelajar]] di Sumatera Selatan. Setelah pengakuan Indonesia, ia berangkat ke [[Yogyakarta]] untuk kuliah di [[Universitas Gadjah Mada]]. Akhirnya, dia tidak menyelesaikan studinya dan pergi ke [[Jakarta]] untuk belajar hukum di [[Universitas Indonesia]]. Ia juga bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMD) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia.<ref name=PDAT/>
=== Pendidikan ===
* Sarjana Muda Hukum [[Universitas Gadjah Mada]],
* Sarjana Hukum [[Universitas Indonesia]],
Setelah meraih gelarnya, Naro melamar kerja di Kejaksaan Negeri. Setelah beberapa tahun, ia menjadi Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri [[Denpasar]] pada tahun 1962.<ref name=PDAT/>▼
* Kursus Dinas Reserse,
* Kursus Orientasi Lembaga Administrasi Negara,
* Doctor (HC) Ilmu Hukum dan Politik China Academy, Taipei.
== Awal karier ==
▲Setelah meraih gelarnya, Naro melamar kerja di [[Kejaksaan negeri|Kejaksaan Negeri]]. Setelah beberapa tahun, ia menjadi Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri [[Denpasar]] pada tahun 1962.<ref name=PDAT/>
== Karier politik ==
===
Naro masuk [[Parmusi]] pada tahun 1968, pada saat pembentukan partai. Ia menjadi salah satu ketua urusan partai, mewakili Jamiatul [[Al Washliyah|al-
Tiga tahun kemudian, Parmusi bergabung dengan [[Partai Persatuan Pembangunan]], dan H.M.S. Mintaredja menjadi ketua pertama partai. Naro mengikuti jejak Mintaredja, dan menjadi salah satu petinggi partai.<ref name=PDAT/>
==
[[Berkas:Chairman and Vice Chairman of DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977, p12.jpg|jmpl|Naro berfoto sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naro berada di urutan kedua dari kiri.]]
==== Konflik internal dengan Nahdlatul Ulama ====
Tahun-tahun pertama partai ini diwarnai oleh konflik internal antara bekas parpol yang sempat melebur ke dalam partai. Naro dan lainnya yang berasal dari Parmusi, menyebut dirinya sebagai Fraksi Muslimin Indonesia (MI) di Partai Persatuan Pembangunan.<ref>{{harvnb|Aziz|2006|pp=92–93}}</ref> Belakangan, MI menjadi salah satu fraksi terbesar di partai yang kerap berselisih dengan [[Nahdlatul Ulama|NU]] (Nahdlatul Ulama).<ref name="Romli 2006 64–67">{{harvnb|Romli|2006|pp=64–67}}</ref>
Peluang Naro menjadi ketua umum partai semakin besar setelah Fraksi NU dari PPP ''walk out'' pada Sidang Umum MPR 1978. Setelah keluar, Mintaredja digusur sebagai ketua PPP oleh pemerintah melalui manipulasi politik yang dirancang oleh [[Ali Murtopo]], dan pemerintah menggantinya dengan Naro. Tanpa rapat atau ''muktamar'', Naro mendeklarasikan dirinya sebagai ketua PPP dengan dukungan pemerintah.<ref>{{harvnb|Bruinessen|1994|p=105}}</ref>
Setelah Naro menjadi ketua umum, ia menetralkan vokalisme Fraksi NU di dalam partai. Naro memastikan bahwa tidak ada anggota partai yang memiliki sumber kekuatan independen, dan secara efektif memusatkan semua saluran patronase untuk dirinya sendiri. Pukulan terhadap Fraksi NU oleh Naro semakin besar karena permusuhan pemerintah dan militer terhadap anggota NU, terutama pengusaha kecil dan pedagang yang mendukung
Puncak permusuhan Naro terhadap NU memuncak pada [[pemilihan umum legislatif Indonesia 1982]]. Saat pembentukan caleg sementara pemilu legislatif tahun 1981, Naro mengurangi proporsi caleg PPP dari fraksi NU, dan menempatkan nama-nama fraksi NU jauh di bawah daftar, begitu rendah sehingga tidak mungkin mereka masuk terpilih.<ref name="Bruinessen 1994 108"/> Kejadian ini memperparah konflik antara Fraksi MI dengan Fraksi NU, dan pada tahun 1984, setelah muktamar pertama partai, NU secara resmi mundur dari partai PPP.<ref>{{harvnb|Bruinessen|1994|p=109}}</ref>
==== Muktamar Pertama Partai Persatuan Pembangunan ====
Muktamar
==== Penerimaan Pancasila ====
Pada 1980-an, [[Soeharto]] mendorong partai politik untuk menerima [[Pancasila]] sebagai satu-satunya ideologi, menciptakan konsep asas tunggal. Konsep ini pertama kali disampaikan pada pidato Soeharto di rapat [[ABRI]] 27 Maret 1980 dan pada HUT [[Kopassus]] pada 16 April 1980. Konsep tersebut secara resmi disampaikan pada tahun 1983, dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1985. Semua partai politik dan ormas harus memegang Pancasila sebagai ideologi dan satu-satunya prinsip, mengesampingkan ideologi lain yang dipegang sebelumnya.<ref>{{harvnb|Aziz|2006|pp=5}}</ref>
Meski Naro didukung oleh pemerintah dan pihaknya menerima prinsip tunggal, Naro menolak konsep tersebut. Ia menolak perubahan lambang partai, dari Ka'bah menjadi bintang. Penolakan ini digunakan oleh faksi Soedardji, oposisi internal pemerintahan Naro, untuk mendelegitimasi dia. Soedardji gagal menggulingkan Naro dari ketuanya, dan Soedardji membentuk Dewan Pimpinan Pusat yang baru, menyebabkan dualisme di dalam partai.<ref name="Romli 2006 64–67"/> Soedardji menuntut Naro mengadakan muktamar luar biasa untuk mengakhiri konflik di partai.<ref name=PDAT/>
==== Calon Wakil Presiden ====
[[Berkas:DPR Members 1987 Sworn In.jpg|jmpl|Sidang umum Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1987.]]
Baris 107 ⟶ 110:
Usai sidang, Naro ditanya wartawan soal mundurnya pencalonan wakil presiden. Naro mengklaim bahwa dia tidak mundur, dan membandingkan dirinya dengan petinju yang "dihentikan oleh [[promotor]]".<ref name="Pour 1993 549"/>
Sebagai protes atas tekanan Soeharto kepada Naro, [[Sarwo Edhie Wibowo]], mantan jenderal yang bersekutu dengan Soeharto, mundur dari kursi legislatif Itu adalah satu-satunya waktu dalam sejarah Orde Baru terjadi perbedaan pendapat tentang pemilihan wakil presiden
===
Setelah reformasi di Indonesia, Naro mendirikan partai baru pada 3 Januari 1999, [[Partai Persatuan]]. Ia mendirikannya setelah dikecewakan dengan hasil muktamar ketiga PPP. Partai Persatuan diisi dengan kader PPP yang keluar dari partai setelah reformasi.<ref name=Kompas>{{cite web
==
[[File:Jailani Naro and Wife.jpg|thumb|Jailani Naro bersama istrinya.]]
Djaelani Naro menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Andalia Tirtaamidjaja S.H., dosen [[Fakultas Hukum Universitas Indonesia]]. Pernikahan tersebut menghasilkan tiga orang anak, Muhammad Husein, Nandalia Herlanggawati, dan Wulan Sari.<ref name=PDAT/>
== Wafat ==
Naro meninggal pada 28 Oktober 2000 dalam usia 71 tahun. Ia dimakamkan di [[Taman Makam Pahlawan Kalibata]], [[Kalibata]], Jakarta. Beberapa pejabat dari era Orde Baru datang berduka di rumah duka. Diantaranya adalah [[Sudharmono]], [[Emil Salim]], dan [[Harmoko]].<ref name=Liputan6>{{
Sebelum kematiannya, Naro dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pelni di Petamburan.<ref name=Liputan6/>
Baris 129 ⟶ 132:
*{{Citation|last=Bruinessen|first=Martin van|title= Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru|trans-title=NU: Traditions, Power Relations, The Search for a New Discourse|language=id|year=1994|location=Yogyakarta|publisher=LKiS Yogyakarta and Pustaka Pelajar|ISBN=9789798966033}}
*{{Citation|last=Pour|first=Julius|title=Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan|trans-title=Benny Moerdani: Profile of a Statesman|language=id|year=1993|location=Jakarta|publisher=Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman|ISBN=979-8313-03-8}}
{{DEFAULTSORT:Naro, Jailani}}
[[
[[Kategori:Alumni Universitas Indonesia]]
[[Category:People from Palembang]]▼
[[Kategori:Tokoh hukum Minangkabau]]
[[Kategori:Tokoh Angkatan 45]]
[[Kategori:Tokoh Islam Indonesia]]
[[Kategori:Tokoh Al Washliyah]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:
▲[[Kategori:Tokoh dari Palembang]]
[[Kategori:Politikus Partai Persatuan Pembangunan]]
[[Kategori:Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]]
[[Kategori:Anggota DPR-GR 1966–1971]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 1971–1977]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 1977–1982]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 1982–1987]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 1987–1992]]
| |||