Badan Siber dan Sandi Negara: Perbedaan antara revisi

|dasar = [[Peraturan Presiden{{plainlist|Perpres]] No. 53 Tahun 2017

* [[Peraturan Presiden|Perpres]] No. 53 Tahun 2017 (diubah oleh Perpres No. 133 Tahun 2017; keduanya telah dicabut)

|nomenklatur_sebelumnya = {{plainlist|
* [[Lembaga Sandi Negara]]

|slogan = ''Sthana Paroksharta Bhakti''

|kepala = Kepala

|nama_kepala = [[Letnan Jenderal TNI|Letjen TNI]] (Purn.) [[HinsaNugroho SiburianSulistyo Budi|Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M.]]

|wakil_kepala = Wakil Kepala

|nama_wakil_kepala= [[Komisaris Jenderal Polisi|Komjen. Pol.]] [[DharmaAlbertus PongrekunRachmad (polisi)Wibowo]], [[Sarjana|DharmaS.I.K.,]] Pongrekun[[Magister|M.I.K.]]

|sekretaris_utama = Y.B Susilo Wibowo, S.E., M.M.

|deputi1 = Bidang Identifikasi dan Deteksi

|nama_deputi1 = [[Dono Indarto|Irjen. Pol. Dono Indarto, S.I.K., M.H.]]

|deputi2 = Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi

|nama_deputi2 =[[Dominggus Pakel|Mayjen TNI Dominggus Pakel, S.Sos., M.M.]]

|nama_deputi3 = Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si.

|deputi4 = Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian

|nama_deputi4 = Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng.

'''Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)''' adalah [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian|lembaga pemerintah]] [[Indonesia|Republik Indonesia]] yang merupakan transformasi dari [[Lembaga Sandi Negara]] yang didirikan sejak 4 April 1946 dan berubah nama pada tahunMei 2017. Sebagian kewenangan lembaga ini juga berasal dari Direktorat Keamanan Informasi dan ''Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)'' yang berasal dari [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan [[Informatika|siber]] dan [[Kriptografi|persandian]] secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi.

BSSN direncanakan dibentuk sejak tahun 2015 untuk mengonsolidasikan kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih diantara lembaga terkait siber seperti [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kominfo]], [[Badan Intelijen Negara|BIN]], [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]], [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]], [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]], [[Polri]] dan institusi lainnya. Sebelumnya, cikal bakal dari lembaga ini ialah Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) yang berada dibawah Koordinasi [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]

Keamanan ranah siber perlu didorong dan diperkuat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan keamanan nasional. Terkait hal tersebut pemerintah menata [[Lembaga Sandi Negara]] yang sudah berdiri sejak 4 April 1946 menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, hal tersebut guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber dan persandian negara.

Proses pengkajian Badan Siber dan Sandi Negara (awalnya direncanakan bernama Badan Cyber Nasional/Basinas) sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013, saat [[Dewan Ketahanan Nasional]] (Wantannas) menyiapkan payung hukum pembentukan desk keamanan siber nasional dan pada tahun 2014 dilanjutkan dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) melalui Surat Keputusan Menkopolhukam nomor 24 Tahun 2014 Tentang DK2ICN. Pada Oktober 2015, pembahasan BCN sudah memasuki tahap akhir dan hasilnya akan dilaporkan pada Presiden [[Joko Widodo]]. <ref>Republika: [https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/06/nu8wug335-badan-cyber-nasional-tak-akan-terikat-kelompok-manapun Badan Cyber Nasional tak Akan Terikat Kelompok Manapun], diakses 21 Desember 2019</ref>

Pada tanggal 19 Mei 2017, [[Joko Widodo|Presiden Joko Widodo]] menandatangani [https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Perpres_Nomor_53_Tahun_2017-1Signed.pdf Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017] dan [https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2017/12/133.2017.PERPRES.Perubahan-Perpres-53.2017-Tentang-BSSNSigned.pdf Perubahan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017] tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui Perpres ini, Lembaga Sandi Negara dilebur bersama Direktorat Keamanan Informasi serta ''Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)'' yang berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]] menjadi BSSN. [[Lembaga Sandi Negara]] dipilih karena memiliki kedekatan fungsi dan kewenangan serta kesiapan sumberdaya manusia/pendukung lainnya untuk mengemban tugas tersebut.<ref>Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara</ref><ref>Tekno Kompas: [http://tekno.kompas.com/read/2017/06/02/08325207/badan.siber.dan.sandi.negara.resmi.didirikan Badan Siber dan Sandi Negara Resmi Didirikan], diakses 2 Juni 2017</ref><ref>CNN Indonesia: [http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170601153530-20-218732/jokowi-teken-pembentukan-badan-siber-dan-sandi-negara/ Jokowi Teken Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara], diakses 2 Juni 2017</ref><ref>Inet Detik: [https://inet.detik.com/security/d-3517510/sah-indonesia-punya-badan-siber-dan-sandi-negara Sah! Indonesia Punya Badan Siber dan Sandi Negara], diakses 2 Juni 2017</ref><ref>Aceh Tribun News: [http://aceh.tribunnews.com/2017/06/02/indonesia-resmi-miliki-badan-siber-dan-sandi-negara Indonesia Resmi Miliki Badan Siber dan Sandi Negara], diakses 2 Juni 2017</ref>

== StrukturSusunan organisasi ==

== Kepala BSSNBadan ==

# [[Roebiono Kertopati|Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati]] (1946-19841946—1984 semasa masih Lemsaneg)

# Laksamana Muda TNI (Purn) Soebardo (1986-19981986—1998 semasa masih Lemsaneg)

# Laksamana Muda TNI (Purn) B.O. Hutagalung (1998-20021998—2002 semasa masih Lemsaneg)

# [[Nachrowi Ramli|Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli, S.E.]] (2002-20082002—2008 semasa masih Lemsaneg)

# Mayor Jenderal TNI (Purn) Wirjono Budiharso, S.IP, (2009-20112009—2011 semasa masih Lemsaneg)

# Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi (2011-2018 semasa masih Lemsaneg) dan (2018-20192018—2019)

# [[Hinsa Siburian|Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian]] (2019-Sekarang2019—2024)

* Museum [[Museum Sandi|Sandi]]

<references />{{LPND}}

[[Kategori:LembagaBadan pemerintahintelijen nonkementerianIndonesia]]