Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Kotak info kementerian Indonesia

| didirikan = {{Start date and age|1960|09|24}}

| bidang_tugas = [[Agraria]]/pertanahan dan tata ruang

| slogan = ATR/BPN Maju Modern

| anggaran =

 

<!--Menteri dan Wakil Menteri-->

| menteri = Daftar Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia

| wakil = Daftar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia

 

<!--Sekretariat Jenderal-->

| sekretariat_jenderal = Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

<!--Sekretariat Kementerian-->

| sekretariat_kementerian = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| dirjen1 = Direktorat Jenderal Tata Ruang

| singkatan_dirjen1 = Tata Ruang

| dirjen2 = Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

| singkatan_dirjen2 = Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

| dirjen3 = Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

| singkatan_dirjen3 = Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

| dirjen4 = Direktorat Jenderal Penataan Agraria

| singkatan_dirjen4 = Penataan Agraria

| dirjen5 = Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

| singkatan_dirjen5 = Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

| dirjen6 = Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

| singkatan_dirjen6 = Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

| dirjen7 = Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

| singkatan_dirjen7 = Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

| deputi1 = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| singkatan_deputi1 =

<!--Inspektorat Jenderal-->

| inspektorat_jenderal = Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

<!--Badan-->

| badan1 = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| staf_ahli1 = Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat

| singkatan_staf_ahli1 = Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat

| staf_ahli2 = Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

| singkatan_staf_ahli2 = Bidang Reformasi Birokrasi

| staf_ahli3 = Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

| singkatan_staf_ahli3 = Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

| inspektorat = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| nama_inspektorat =

 

<!--Pusat-->

| pusat2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

| singkatan_pusat2 = Penelitian dan Pengembangan

| pusat3 = Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

| singkatan_pusat3 = Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

<!--Koordinasi Kementerian/Lembaga-->

| koordinasi2 = <!--sampai dengan |koordinasi15 = -->

 

 

| alamat = Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru [[Jakarta]] 12110

| catatan =

<!--Inspektorat (Eselon II)-->}}

 

'''Kementerian Agraria dan Tata Ruang''' adalah [[kementerian Indonesia|kementerian]] yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang [[agraria]]/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu [[Presiden Indonesia|Presiden]] dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah

 

== Sejarah ==

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.<ref name="sejarah bpn"/>

 

 

[[Megawati Soekarno Putri|Presiden Megawati]] menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa [[Presiden Susilo Bambang Yudhoyono]] dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<ref name="sejarah bpn"/>

# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

# pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah; dan

 

== Susunan Organisasi ==

 

# [[Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]];

# [[Direktorat Jenderal Penataan Agraria]];

# Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;

# Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

# [[Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Inspektorat Jenderal]];

# [[Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Pusat Pendidikan dan Pelatihan]]

# [[Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Pusat Penelitian dan Pengembangan]]; dan

 

== Lihat pula ==

 

[[Kategori:Kementerian Indonesia]]