Pembatasan sosial berskala besar: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 27 Juni 2021 06.33 sunting RaFaDa20631 (bicara \| kontrib) Pengurus 86.011 suntingan k SVG logo, replaced: Logo of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.png → Logo of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.svg using AWB ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 9 Juli 2022 19.54 sunting balikkan 182.3.38.216 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan
(7 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2: [[Berkas:Logo of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.svg\|jmpl\|ka\|275px\|Penetapan PSBB dilakukan berdasarkan Keputusan [[Daftar Menteri Kesehatan Indonesia\|Menteri Kesehatan Republik Indonesia]].]] '''Pembatasan sosial berskala ~~Besar~~besar (PSBB)''' adalah istilah [[Karantina di Indonesia\|kekarantinaan kesehatan di Indonesia]] yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi [[penyakit]] dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."{{sfn\|UU 6/2018\|loc=Pasal 1 angka 11}} PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan [[karantina wilayah]].{{sfn\|UU 6/2018\|loc=Pasal 49 ayat (1)}}<ref>{{cite web\|url=https://www.medcom.id/foto/grafis/Wb70J3Bk-perbedaan-karantina-wilayah-dan-pembatasan-sosial-berskala-besar\|title=Apa Yang Boleh dan Tidak Boleh di Saat PSBB\|last=BEN\|first=Medcom\|date=2020-03-31\|website=Medcom.id\|accessdate=2020-07-14}}</ref> Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.{{sfn\|UU 6/2018\|loc=Pasal 59 ayat (2)}} Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.{{sfn\|PP 21/2020\|loc=Pasal 4 ayat (1)}} PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat [[Provinsi di Indonesia\|provinsi]] maupun [[Daftar kabupaten dan kota di Indonesia\|kabupaten/kota]] setelah mendapatkan persetujuan [[Daftar Menteri Kesehatan Indonesia\|Menteri Kesehatan]] melalui Keputusan Menteri.{{sfn\|PP 21/2020\|loc=Pasal 2 ayat (1)}}{{sfn\|UU 6/2018\|loc=Pasal 49 ayat (3)}} == Penerapan == [[Berkas:~~Psbb~~PSBB-LSSR ~~indonesia~~information in South Tangerang City, Indonesia.jpg\|jmpl\|ka\|275px\|Contoh hal-hal yang bisa dan tak bisa dilakukan selama PSBB di [[Tangerang Selatan]].]] Dasar hukum pengaturan PSBB yaitu [[Undang-undang (Indonesia)\|Undang-Undang]] (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)\|Peraturan Pemerintah]] (PP) sebagai peraturan turunan UU. Untuk menangani [[penyakit koronavirus 2019]] yang telah menjadi [[pandemi]], [[Pandemi koronavirus di Indonesia\|termasuk di Indonesia]], pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan ''Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)''. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama [[masa inkubasi]] terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.{{sfn\|Permenkes 9/2020\|loc=Pasal 13 ayat (2)}} Baris 18: Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor-kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. ~~=== Pembatasan kegiatan keagamaan ===~~ Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.{{sfn\|Permenkes 9/2020\|loc=Pasal 13 ayat (4) dan (5)}} Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).{{sfn\|Permenkes 9/2020\|loc=Lampiran, hlm. 25}} === Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum === Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.{{sfn\|Permenkes 9/2020\|loc=Pasal 13 ayat (6)}} Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.{{sfn\|Permenkes 9/2020\|loc=Pasal 13 ayat (7)}} Pengaturan lebih lanjut tentang pengecualian ini yaitu:{{sfn\|Permenkes 9/2020\|loc=Lampiran, hlm. 25–26}} * Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Baris 50 ⟶ 46: * Kegiatan operasi militer, yang meliputi kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang; kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung [[Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19]], baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. * Kegiatan operasi POLRI, yang meliputi kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan; kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. ~~== Ancaman hukuman ==~~ Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal satu tahun dan denda Rp100 juta.<ref>{{Cite web\|url=https://news.detik.com/berita/d-4971961/anies-ungkap-pidana-maksimal-1-tahun-dan-denda-rp-100-juta-untuk-pelanggar-psbb\|title=Anies Ungkap Pidana Maksimal 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta untuk Pelanggar PSBB\|last=\|first=\|date=\|website=detiknews\|language=\|access-date=2020-04-16}}</ref> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun demikian, beberapa pihak menganggap hukuman ini berlebihan.<ref>{{Cite web\|url=https://tirto.id/penjara-1-tahun-bagi-pelanggar-psbb-saat-corona-dinilai-berlebihan-eL4S\|title=Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan\|last=Briantika\|first=Adi\|website=tirto.id\|language=id\|access-date=2020-04-16}}</ref> == Lihat pula == Baris 64 ⟶ 57: === Daftar pustaka === {{refbegin}} * {{citation \|author=Pemerintah Indonesia \|year=2018 \|title=Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan \|url=https://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018.pdf \|publisher=Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia \|location=Jakarta \|ref={{sfnref\|UU 6/2018}} }}{{Pranala mati\|date=Maret 2022 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }} * {{citation \|author=Pemerintah Indonesia \|year=2020 \|title=Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) \|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf \|publisher=Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia \|location=Jakarta \|ref={{sfnref\|PP 21/2020}} }} * {{citation\|author=Kementerian Kesehatan Republik Indonesia\|title=Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)\|url=http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2020/04/PMK-No.-9-Th-2020-ttg-Pedoman-Pembatasan-Sosial-Berskala-Besar-Dalam-Penanganan-COVID-19.pdf.pdf.pdf\|date=2020\|publisher=Kementerian Kesehatan Republik Indonesia\|location=Jakarta\|ref={{sfnref\|Permenkes 9/2020}}}} {{refend}} == Pranala luar == [[Kategori:Pandemi COVID-19 di Indonesia]]▼ {{wikisource\|Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020}} {{wikisource\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018}} ▲[[Kategori:Pandemi ~~COVID~~Covid-19 di Indonesia]] [[Kategori:Karantina di Indonesia]]