Polisi Pamong Praja: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Perbaikan konten Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Melindungi "Polisi Pamong Praja": Vandalisme berulang-ulang ([Sunting=Hanya untuk pengguna terdaftar otomatis] (kedaluwarsa 2 April 2025 05.58 (UTC)) [Pindahkan=Hanya untuk pengguna terdaftar otomatis] (kedaluwarsa 2 April 2025 05.58 (UTC))) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
(66 revisi perantara oleh 38 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{EngvarB|date=September 2015}}
{{Infobox penegak hukum▼
{{Use dmy dates|date=September 2015}}
| native_name = ▼
|agency_name = Satuan Polisi Pamong Praja
|seal
|
|seal_caption = Lambang Satpol PP
|formed = 3 Maret 1950 (unit pertama di [[Yogyakarta]])
|motto
|
|
|
|jurisdiction = {{IDN}} (bervariasi menurut wilayah)
| governing_body = [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia]]▼
|headquarters =
|region_code = ID
|minister1_name = [[Tito Karnavian]]
|minister2_name =
|
|
|minister3_pfo =
▲| reserve =
|minister4_name =
▲| deployed =
|
|
|chief1_position =
| history = ▼
|
|chief2_position =
|chief3_name = Direktur Pol PP dan Linmas
|chief3_position = [[Bernhard Eduard Rondonuwu]]
|parent_agency =
|child1_agency =
|child2_agency =
|child3_agency =
|footnotes =
}}
[[Berkas:Mobil Polisi Pamong Praja.jpg|jmpl|Kendaraan Polisi Pamong Praja]]
'''Satuan
Secara struktur Organisasi Satpol PP dibawah [[Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan]] [[Kementerian Dalam Negeri]], Saat ini Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin Dr. [[Bernhard Eduard Rondonuwu]], S.Sos, M.Si.
Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah [[Provinsi]] dan Daerah [[Kabupaten]]/[[Kota]].▼
* Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Gubernur]] melalui [[Sekretaris Daerah]]▼
▲Satpol PP
* Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Penggusur Pemukul Perempuan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Bupati]]/[[Wali kota]] melalui Sekretaris Daerah▼
▲* Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Gubernur]] melalui [[Sekretaris Daerah]].
▲* Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan
== Sejarah ==
[[Berkas:HUT Satpol PP ke-66 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-54.jpg|jmpl|Satpol PP di [[Provinsi
Satuan Polisi [[Pamong praja|Pamong Praja]] didirikan di [[Yogyakarta]] pada tanggal [[3 Maret]] [[1950]] moto ''Praja Wibawa'', untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan [[pemerintah]] sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam [[NKRI]], dibentuklah [[Detasemen Polisi]] sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan [[Surat Perintah]] Jawatan Praja di [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] <ref>Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi</ref> untuk menjaga ketentraman dan ketertiban [[masyarakat]].
Pada tanggal [[10 November]] [[1948]], lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja
Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950.<ref>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja</ref>
Pada Tahun [[1960]], dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura
Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya<ref>Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962</ref> untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.
Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.<ref>Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963</ref>
Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.
== Fungsi Polisi Pamong Praja ==
#Menyusun program dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan peraturan Wilayah dan [[Gubernur]], [[Bupati]].
#Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di [[Wilayah]] dan [[Daerah]].
#Pelaksanaan kebijakan Penegakan peraturan Wilayah, Daerah dan Peraturan Gubernur, Bupati.
#Pelaksanaan mengkomunikasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan Wilayah dan Daerah dan juga peraturan Gubernur, bupati kepada aparat [[Kepolisian Republik Indonesia]], Penyidik Bidang [[Dirkrimsus]] dan [[Dirkrimum]] [[Polda]], [[Polres]] atau [[Polsek]].
#Pembinaan terhadap [[masyarakat]] yang memahami dan mentaati peraturan [[Wilayah]], [[Daerah]] dan peraturan [[Pemerintah]]<ref>{{Cite web |url=https://satpolppdamkar.banglikab.go.id/index.php/profil/52/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Satuan-Polisi-Pamong-Praja.html |title=Salinan arsip |access-date=2022-07-19 |archive-date=2022-07-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220719052444/https://satpolppdamkar.banglikab.go.id/index.php/profil/52/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Satuan-Polisi-Pamong-Praja.html |dead-url=yes }}</ref>.
== Referensi ==
{{reflist}}
== Lihat pula ==
* [[Dinas daerah]]
Baris 70 ⟶ 86:
{{Topik Indonesia}}
[[Kategori:
[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]
[[Kategori:Satuan pertahanan dan keamanan di Indonesia]]
|