Niat jahat genosida: Perbedaan antara revisi

'''Genosida''' ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, [[ras]], [[Kelompok etnik|kelompok etnis]], kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan [[fisik]] atau [[Budi|mental]] yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.<ref>{{Cite web|last=Widiadsih|first=Kezia Rahmameilani|date=2019-12-02|title=Penuntasan Pelanggaran HAM Yang Terhambat Oleh UU Pengadilan HAM Yang Perlu Direvisi|url=http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/8msxa|website=dx.doi.org|access-date=2021-07-13}}</ref>

== Pengertian Genosida ==
Secara bahasa [[genosida]] berasal dari dua kata “''geno''” dan “''cidium''”. Kata ''geno'' berasal dari bahasa [[Yunani]] yang artinya “ras” sedangkan kata “''cidium''” asal kata dari bahasa Latinlatin yang artinya “membunuh”.<ref>{{Cite journal|last=Rivanie|first=Syarif Saddam|date=2020-09-28|title=Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik|url=http://dx.doi.org/10.37276/sjih.v2i3.36|journal=Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum|volume=2|issue=3|pages=15–27|doi=10.37276/sjih.v2i3.36|issn=2721-8244}}</ref> Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat perselisihan dari [[Kelompok etnik|etnis]] atau [[budaya]] sering disebut sebagai kejahatan manusia pada [[hukum internasional]] yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal terhadap penyiksaan pada anggota tubuh manusia. Dalam hal ini perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk pada perbuatan yang berat. Golongan tindakan atau perbuatan yang berat ini merupakan pembantainpembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materil ataupun immateril. Hal tersebut disebut sebagai kejahatan genosida. Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara.

Pengertian genosida dalam [[Konvensi Genosida|konvensi genosida]] tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, [[ras]], [[etnis]] atau [[agama]].<ref>{{Cite journal|last=Ariati|first=Nova|date=2020-11-28|title=KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA|url=http://dx.doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1177|journal=Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum|volume=2|issue=2|pages=197–218|doi=10.36085/jpk.v2i2.1177|issn=2622-3724}}</ref> Pandangan lain terkait dengan konsep ''gross violations of human rights'' ini diutarakan juga oleh Thomas van Boven ketika perumusan ''Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Remedy Principles and Guidelines)'' di tahun 2005. Menurutnya, kejahatan internasional yang terdaftar dalam [[Statuta Roma]], yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, [[kejahatan perang]] dan kejahatan agresi, patut pula untuk dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran berat HAM.<ref>{{Cite book|last=Crawshaw|first=Ralph|date=9/10/2014|url=http://dx.doi.org/10.1163/ej.9789004164819.i-520.170|title=Essential Texts on Human Rights for the Police|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|isbn=978-90-04-16481-9|pages=497–506|url-status=live}}</ref> Sementara itu, menurut Dahniar, Adwani, Mujibus salim dan Mahfud, mereka menafsirkan istilah “''gross violations of human rights and fundamental freedoms''” dengan menggolongkan pelanggaran HAM ke dalam 2 (dua) kategori. Adapun kategori yang dimaksud ini adalah pelanggaran HAM biasa atau “''simple''” dan pelanggaran HAM berat atau “''gross''”. Penggolongan jenis-jenis pelanggaran HAM ini sepenuhnya bergantung pada jenis dan ruang lingkup pelanggaran itu sendiri.<ref>{{Cite journal|last=Dahniar|first=Dahniar|date=2017-05|title=Gross Violation of Human Rights in Aceh: Patterns of Violence through the Indonesian Government’s Policy|url=http://dx.doi.org/10.9790/0837-2205011940|journal=IOSR Journal of Humanities and Social Science|volume=22|issue=05|pages=19–40|doi=10.9790/0837-2205011940|issn=2279-0845}}</ref>

Pengertian genosida tersebut kemudian tertuang dalam statuta ''Internasional Criminal Court'' (''[[International Chamber of Commerce|ICC]]'') dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Kelompok bangsa dalam pengertian genosida merupakan kelompok yang mempunyai identitas yang berbeda tetapi dalam satu tanah air bersama sedangkan kelompok ras merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat secara turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa, kebudayaan serta [[tradisi]] yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan bersama. Oleh karena itu dengan membunuh kelompok-kelompok tersebut termasuk dalam elemen-elemen dari kejahatan genosida. Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, di mana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kemudian kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut.<ref name=":0">{{Cite journal|last=Parthiana|first=Wayan|date=1981-08-02|title=PERJANJIAN INTERNASIONAL TAK TERTULIS DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL|url=http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no4.858|journal=Jurnal Hukum & Pembangunan|volume=11|issue=4|pages=344|doi=10.21143/jhp.vol11.no4.858|issn=2503-1465}}</ref>

Genosida merupakan [[Kejahatan]] [[Internasional]] ''(International Crimes)'' di mana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Pengertian genosida tersebut kemudian tertuang dalam statuta ''Internasional Criminal Court'' (ICC) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM).<ref>{{Cite journal|lastname=Parthiana|first=Wayan|date=1981-08-02|title=PERJANJIAN INTERNASIONAL TAK TERTULIS DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL|url=http"://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no4.858|journal=Jurnal0" Hukum & Pembangunan|volume=11|issue=4|pages=344|doi=10.21143/jhp.vol11.no4.858|issn=2503-1465}}</ref> Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam [[Mahkamah Pidana Internasional]] ''(ICC)'':

Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hakhak Asasiasasi Manusiamanusia.<ref>{{Cite web|last=Riski Wahyudi|first=Anak Agung Ngurah|date=1 februari 2021|title=Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang

Pidana Internasional|url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31466/17391|website=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31466/17391|access-date=19/07/2021}}</ref> Kondisi penegakan HAM dari tahun ke tahun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama menyangkut kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Tegaknya Hakhak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan militansi sejumlah individu dan kelompok yang mendedikasikan hidupnya untuk menyadarkan orang lain akan hak-haknya. Sejauh ini, ketidakberdayaan Negaranegara menawarkan jaminan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah memberi pelajaran kritis bahwa perjuangan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.<ref>{{Cite journal|last=Nawawi|first=Asror|date=2018-08-20|title=KOMNAS HAM: SUATU UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA|url=http://dx.doi.org/10.33019/progresif.v11i1.198|journal=PROGRESIF: Jurnal Hukum|volume=11|issue=1|doi=10.33019/progresif.v11i1.198|issn=2655-2094}}</ref> Hak Asasiasasi Manusiamanusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.<ref>{{Cite journal|last=Suryatni|first=Luh|date=2014-06-03|title=PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA|url=http://dx.doi.org/10.35968/jh.v5i1.101|journal=JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA|volume=5|issue=1|doi=10.35968/jh.v5i1.101|issn=2355-3278}}</ref> Instrument internasional dikenal sebagai Undang-undang HAM (''International Bill of Human Rights'') yang diyakini sebagai standard dan menjadi parameter penegakan hukum HAM di dunia. Hukum HAM internasional terdiri dari kumpulan aturan, prosedur dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap HAM di semua Negaranegara di seluruh dunia. Sekalipun hukum HAM internasional memusatkan perhatian pada aturan, prosedur dan lembaga, hukum itu secara khas juga mewajibkan sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan dan kepekaan terhadap hukum dalam Negaranegara yang terkait dengan Negaranegara-negara di mana praktisi hukum mempunyai kepentingan khususnya, hukum nasional mengenai pelaksanaan perjanjian dan kewajiban internasional lain, perilaku hubungan internasional dan perlindungan yang diberikan oleh hukum domestik kepada HAM. Tentunya, sadar dengan eksistensi instrument internasional HAM, maka keterjaminan dan perlindungan HAM bagi masyarakat internasional menjadi agenda bersama, bukan justru didominasi oleh kepentingan sekelompok Negaranegara tertentu. Hal inilah yang belum menjelma kuat dalam kebijakan-kebijakan PBB. Peran strategis PBB dalam menciptakan keseimbangan kepentingan hidup dalam lalu lintas kepentingan masyarakat internasional. Penegakan HAM internasional diperankan oleh lembaga-lembaga internasional dan PBB masih menyisakan masalah implementatif yang signifikan.<ref>{{Cite journal|last=Primawardani|first=Yuliana|date=2017-07-27|title=Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku|url=http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11|journal=Jurnal HAM|volume=8|issue=1|pages=1|doi=10.30641/ham.2017.8.1-11|issn=2579-8553}}</ref> Dalam kerangka hukum HAM internasional, khususnya pendekatan secara tradisional, negara masih merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan/ atau adopsi terhadap perjanjian-perjanjian HAM internasional. Oleh karenanya melekat tanggungjawab di dalamnya, bahwa negara adalah subyek yang harus memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga Negaranegara. Dalam konteks ini, ''UN Treaty Bodies'' melalui beragam perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak, telah mengadopsi tiga kewajiban negara, yakni: Pertamapertama, kewajiban untuk melindungi (''obligation to protect''), kedua, kewajiban untuk memajukan (''obligation to promote''), dan ketiga, kewajiban untuk memenuhi (''obligation to fulfill'').

# Kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM: Negaranegara harus mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan aturan hukum HAM. Contoh: negara tidak mengeluarkan atau memelihara kebijakan yang diskriminatif, semisal peraturan daerah yang melarang dan mengharamkan agama atau aliran tertentu, dll.

Hal yang membedakan genosida dari kejahatan berat lainnya adalah niat untuk memusnahkan (sebagian atau seluruhnya) kelompok ras, agama, nasional atau etnis. Hal yang membedakan kejahatan genosida adalah ''dolus specialis'' atau sebuah niat khusus untuk memusnahkan, secara keseluruhan ataupun sebagian, sebuah kelompok tertentu. Niat khusus ini yang menaikkan status kejahatan dari sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi kejahatan genosida, tanpa niat ini maka tidak ada genosida.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Sidarto|first=Linawati|date=2015-07-01|title=Dewi Anggreini, Tragedi Mei 1998 dan lahirnya Komnas Perempuan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014, 214 pp. ISBN: 978-979-709-809-4. Price: IDR 63,000 (soft cover).|url=http://dx.doi.org/10.17510/wacana.v16i2.389|journal=Wacana|volume=16|issue=2|pages=513|doi=10.17510/wacana.v16i2.389|issn=2407-6899}}</ref>

Genosida mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci (misalnya pembunuhan, kejahatan serius) dan bertujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, bangsa, suku bangsa, ras atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiankemanusiaan mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci, dilakukan sebagai bagian dari agresi menyeluruh atau sistematis terhadap setiap warga sipil. Aksi-aksi termasuk pembunuhan, pengusiran, pemerkosaan, perbudakan seksual, penghilangan paksa dan kejahatan apartheid.<ref>{{Cite journal|last=Aziz|first=Sari|date=2017-06-22|title=KEDUDUKAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL|url=http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1439|journal=Jurnal Hukum & Pembangunan|volume=34|issue=3|pages=230|doi=10.21143/jhp.vol34.no3.1439|issn=2503-1465}}</ref> Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural.<ref>{{Cite journal|last=Sunyowati|first=Dina|date=2013-03-29|title=HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)|url=http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84|journal=Jurnal Hukum dan Peradilan|volume=2|issue=1|pages=67|doi=10.25216/jhp.2.1.2013.67-84|issn=2528-1100}}</ref>

PBB akhirnya mengeluarkan sebuah perjanjian sebagai usaha untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Konvensi tentang Pencegahanpencegahan dan Penghukumanpenghukuman Kejahatankejahatan Genosidagenosida, dicetuskan pada tanggal 9 Desember 1948, menyatakan bahwa genosida adalah sebuah kejahatan internasional, yang wajib dicegah dan pelakunya wajib dihukum. Pengadilan bagi pelaku genosida dapat dilakukan di Negaranegara di mana genosida itu terjadi, atau dalam sebuah pengadilan internasional. Jadi disinilah pertama kali konsep sebuah pengadilan pidana internasional terbentuk. (Dibutuhkan waktu 50 tahun dan ratusan ribu korban kezaliman dan peperangan, sampai akhirnya sebuah kesepakatan tentang mahkamah pidana terbentuk di Roma pada tahun 1998) Konvensikonvensi ini juga mengkriminalisasi konspirasi untuk melakukan genosida, langsung dan hasutan ''public'' untuk melakukan genosida, percobaan genosida, dan keterlibatan dalam genosida. Negara-negara penanda tangan dapat meminta wewenang Dewandewan Keamanankeamanan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan genosida yang terjadi di negara lain. Karena kebanyakan negara telah meratifikasi Konvensikonvensi ini, dan hukumnya telah diterapkan di pengadilan internasional dan domestik, maka Konvensikonvensi Genosidagenosida sudah dianggap menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.<ref>{{Cite journal|lastname=Sidarto|first=Linawati|date=2015-07-01|title=Dewi Anggreini, Tragedi Mei 1998 dan lahirnya Komnas Perempuan. Jakarta":1" Penerbit Buku Kompas, 2014, 214 pp. ISBN: 978-979-709-809-4. Price: IDR 63,000 (soft cover).|url=http://dx.doi.org/10.17510/wacana.v16i2.389|journal=Wacana|volume=16|issue=2|pages=513|doi=10.17510/wacana.v16i2.389|issn=2407-6899}}</ref>

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini dalam Hukumhukum Internasional menggunakan teori hak asasi manusia dan teori tanggungjawab negara karena genosida merupakan suatu pelanggaran HAM berat di mana negara-negara harus bertanggungjawab melindungi negaranya dari kejahatan tersebut:

# Teori Tanggungtanggung jawab Negaranegara: Hukum Internasional mengenai tanggungjawab negara merupakan hukum internasional yang berdasar pada hukum kebiasaan internasional.<ref>{{Cite journal|last=Priyatno|first=Dwidja|last2=Aridhayandi|first2=M. Rendi|date=2018-06-07|title=Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014|url=http://dx.doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36|journal=Jurnal Hukum Mimbar Justitia|volume=2|issue=2|pages=881|doi=10.35194/jhmj.v2i2.36|issn=2580-0906}}</ref> Tanggung jawab negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi setiap warga negara yang ada di luar teritorial negaranya.<ref>{{Cite journal|last=Sefriani|first=Sefriani|date=2011|title=KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM|url=http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6|journal=JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM|volume=18|issue=3|pages=405–427|doi=10.20885/iustum.vol18.iss3.art6|issn=0854-8498}}</ref> Secara universal, tanggungjawab negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal-hal berupa mengingkari perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu wilayah negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing.<ref>{{Cite journal|last=Nugraha|first=Satria|date=2019-06-19|title=Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia|url=http://dx.doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4683|journal=Aktualita (Jurnal Hukum)|volume=2|issue=1|pages=215–232|doi=10.29313/aktualita.v2i1.4683|issn=2620-9098}}</ref> Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (''bringing to justice the perpetrators'') dan memberikan [[Kompensasi|kompensansi]] atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM. Pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan individu tanpa melihat jabatan dan kedudukan individu tersebut. Prinsip tanggung jawab negara dan prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip-prinsip yang telah diakui (''recognized'') dalam hukum internasional.

=== Metode PenyelesainPenyelesaian Kasus di Lingkup Hukum Internasional ===

[[Myanmar]] yang letaknya di kawasan Asia Tenggara, dalam sejarah dinamai dengan [[Burma]], terkhusus di kawasan [[Tentara Penyelamat Rohingya Arakan|Arakan]] secara objektif baru terjawab oleh para sejarawan. Banyaknya kontroversi yang ditimbulkan serta distorsi dikarenakan terdapatnya pengaruh kepentingan kelompok yang kuat. Pelanggaran HAM yang terjadi beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan Burma menjadi tranding topik di mana perbuatan diskriminasi terhadap etnis muslim minoritas yang dikenal dengan Etnisetnis Rohingnya memiliki kesamaan juga dalam segi bahasa, agama serta etnis dari [[Bengali (blok Unicode)|Bengali]] yang menetap di kawasan [[Chittagong|Chitaggong]] anggapan banyak yang menyatakan bahwa muslim Bengali yang terletak di Arakan bermukim pada abad-19 dan ke-20 berbarengan dengan datangnya [[Kolonialisme|kolonial]] Inggris. Dari sanalah kemudian sebutan imigran gelap disematkan pada Etnisetnis Rohingnya akibat dari perang kemerdekaan beserta bencana topan tahun 1978 dan 1991, ada yang beranggapan Etnisetnis Rohingnya ingin mengukuhkan status kewarganegaraan mereka sebagai etnis pribumi.

Dimana Etnisetnis Rohingnya yang tinggal di Barat Myanmar tepatnya di kawasan Arakan merupakan orang muslim. [[PBB]] menjelaskan bahwa banyak Etnisetnis Rohingnya yang menerima kekerasan dan diskriminasi termasuk kelompok minoritas yang teraniaya di dunia, dan akhirnya banyak dari etnis ini yang pindah ke tempat lebih aman seperti di kawasan [[Bangladesh]] jiran dan juga Thai Myanmar. Terdapat beberapa reaksi yang timbul dari Etnisetnis Rohingnya yakni tetap menetap di kawasan Myanmar atau menjadi pengungsi di kawasan yang lebih aman, seperti juga telah diketahui bahwasannya kejahatan genosida ini merupakan kejahatan serius yang sifatnnya mendunia karena juga masuk ke lingkup [[International Chamber of Commerce|ICC]] yang mana kejahatan genosida ini mengancam keberadaan suatu etnis bertujuan untuk memusnahkan etnis, agama dan juga ras pada suatu kelompok tertentu.

Meskipun telah dikategorisasikan sebagai kejahatan yang paling mengancam umat manusia seperti genosida dan kejahatan perang, namun berdasarkan sejarah kelahirannya terdapat perbedaan mendasar antara kedua kejahatan tersebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida dan kejahatan perang telah terkodifikasikan dalam hukum internasional melalui suatu perjanjian internasional khusus, sementara kejahatan terhadap kemanusiaan tumbuh dan berkembang dari hukum kebiasaan internasional (''customary international law'').<ref name=":2">{{Cite journal|last=van Schaack|first=Beth|date=2012-03-23|title=Crimes against Humanity|url=http://dx.doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0048|journal=International Law|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-979695-3}}</ref> Kejahatan yang disebutkan terakhir ini mempunyai sejarah yang panjang dalam peradaban umat manusia. Untuk pertama kalinya, istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (''crimes against humanity'') dikembangkan sejak Deklarasi St. Petersburg (''St. Petersburg Declaration'') 1868.<ref>{{Cite journal|last=Ford|first=Stuart|date=2007|title=Crimes against Humanity at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Is a Connection with Armed Conflict Required?|url=http://dx.doi.org/10.5070/p8242022190|journal=UCLA Pacific Basin Law Journal|volume=24|issue=2|doi=10.5070/p8242022190|issn=2169-7728}}</ref> Pemahaman ini dilandaskan pada kenyataan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ancaman terbesar bagi kesejahteraan dan keselamatan umat manusia.<ref>{{Cite journal|lastname=van Schaack|first=Beth|date=2012-03-23|title=Crimes against Humanity|url=http"://dx.doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0048|journal=International2" Law|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-979695-3}}</ref> Menyongsong abad XXI, konten kejahatan terhadap kemanusiaan telah berevolusi dari yang telah dirumuskan pasca Perang Dunia II melalui Statuta dan yurisprudensi yang dimiliki oleh badan-badan peradilan internasional seperti ICTY, ICTR dan [[ICC]].<ref>{{Cite journal|last=Sadat|first=Leila Nadya|date=2013-04|title=Crimes Against Humanity in the Modern Age|url=http://dx.doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.2.0334|journal=American Journal of International Law|volume=107|issue=2|pages=334–377|doi=10.5305/amerjintelaw.107.2.0334|issn=0002-9300}}</ref> Sebagai contoh, Statuta ICTY menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat diadili hanyalah terbatas kepada suatu serangan yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata, terlepas dari pengaturan dalam hukum kebiasaan internasional yang mengafirmasi bahwa keterkaitan dengan suatu situasi konflik bersenjata tidak diperlukan dalam mendakwakan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.<ref>{{Cite journal|last=Provost|first=René|date=2009-05-05|title=Amicus Curiae Brief on Joint Criminal Enterprise in the Matter of the Co-Prosecutors’ Appeal of the Closing Order Against Kaing Guek Eav “Duch” Dated 8 August 2008|url=http://dx.doi.org/10.1007/s10609-009-9097-x|journal=Criminal Law Forum|volume=20|issue=2-3|pages=331–351|doi=10.1007/s10609-009-9097-x|issn=1046-8374}}</ref> Adapula perbedaan lain juga ditunjukkan terkait unsur-unsur kontekstual dalam Statuta ICTR yang memerlukan suatu serangan yang bersifat diskriminatif.<ref>{{Cite journal|date=2000-05|title=International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR): Prosecutor v. Rutaganda|url=http://dx.doi.org/10.1017/s002078290001069x|journal=International Legal Materials|volume=39|issue=3|pages=557–634|doi=10.1017/s002078290001069x|issn=0020-7829}}</ref> Kedua rumusan unsur-unsur yang disebutkan di atas ini tidak ditemukan dalam Statuta Roma maupun hukum internasional pada umumnya. Pada Statuta Roma, unsur kontekstual dari kejahatan terhadap kemanusiaan terletak pada kebijakan negara atau organisasi (''state or organizational policy'').<ref>{{Cite journal|last=St-Michel|first=William|date=2015-08-28|title=Morten Bergsmo and SONG Tianying (eds),On the Proposed Crimes Against Humanity Convention|url=http://dx.doi.org/10.1093/jicj/mqv047|journal=Journal of International Criminal Justice|volume=13|issue=4|pages=897–898|doi=10.1093/jicj/mqv047|issn=1478-1387}}</ref>

[[Kategori:Pelanggaran Hakhak Asasiasasi Manusiamanusia]]