Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| keterangan_logo = Lambang ResmiLogo Kementerian Keuangan RI

| keterangan_gambar = Gedung Kementerian Keuangan RI yang merupakan <br>bekas istana Gubernur Jenderal Daendels

| dasar_hukum = Peraturan Presiden Nomor 28158 Tahun 20152024<ref name="PERPRES1582024">[https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/9cfc8278-2fec-400d-6568-08dcfe049c06 Peraturan Presiden PERPRES 158 TAHUN 2024]</ref>

| bidang_tugas = Keuangan negara dan kekayaan negara

| slogan = ''NegaraNagara Dana RakcaRakça'' <br />(Penjaga Keuangan Negara)

| nama_menteri = [[Sri Mulyani|Sri Mulyani Indrawati]]

| nama_wakil = * [[Suahasil Nazara]]

| sekretariat_jenderal = Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia

| dirjen1 = Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Indonesia

| dirjen2 = Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia

| dirjen3 = Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia

| dirjen4 = Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Indonesia

| nama_dirjen4 = [[HadiyantoAstera Primanto Bhakti]]

| nama_dirjen6 = [[AsteraLuky Primanto BhaktiAlfirman]]

| nama_dirjen7 = [[Luky AlfirmanSuminto]]

| nama_inspektorat_jenderal = [[SumiyatiAwan Nurmawan Nuh]]

| badan2 = Badan PendidikanTeknologi, Informasi, dan PelatihanIntelijen Keuangan

| singkatan_badan2 = PendidikanTeknologi, Informasi, dan PelatihanIntelijen Keuangan

| kepala_badan2 = [[Andin Hadiyanto]]-

| staf_ahli1 = Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

| singkatan_staf_ahli1 = Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

| nama_staf_ahli1 = [[Iwan Djuniardi]]

| staf_ahli2 = <!--sampaiStaf denganAhli |staf_ahli8Bidang =Kepatuhan -->Perpajakan

| singkatan_staf_ahli2 = <!--sampaiBidang denganKepatuhan |singkatan_staf_ahli8 = -->Pajak

| nama_staf_ahli2 = <!--sampai[[Yon dengan |nama_staf_ahli2 = -->Arsal]]

'''Kementerian Keuangan Republik Indonesia''' (disingkat '''Kemenkeu RI''') adalah [[kementerian Indonesia|kementerian negara]] di lingkungan [[pemerintah Indonesia|Pemerintah]] [[Indonesia]] yang membidangi urusan [[keuangan]] dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden]]. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang [[Daftar Menteri Keuangan Indonesia|Menteri Keuangan]] (Menkeu) yang sejak tanggal [[27 Juli]] [[2016]] dijabat oleh [[Sri Mulyani]].

Pecahnya perang dunia II di Eropa yang terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik,  membuat kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda sangat sulit, ditambah dengan terjepitnya pemerintah Belanda akibat serbuan Jepang. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau jawa, Presiden DJB, Dr. G.G. van Buttingha Wichers berhasil memindahkan semua cadangan emas ke [[Australia]] dan [[Afrika Selatan]] melalui pelabuhan Cilacap.<ref name=":0" />

Banyak dari tenaga ahli keuangan Belanda ditawan oleh Jepang, dan beberapa orang yang ahli dan berpengalaman dijadikan sebagai tenaga pengajar keuangan pada putra-putri Indonesia. Kekurangan tenaga keuangan menjadikan Jepang mendidik rakyat Hindia Belanda untuk mengikuti pendidikan keuangan.  Selama 1942-1945, Jepang menerapkan beberapa kebijakan seperti, memaksa penyerahan seluruh aset bank, melakukan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh Bank Belanda, Inggris, dan Cina. Selain itu, Jepang juga melakukan invasion money senilai 2,4 miliar gulden di pulau Jawa hingga 8 miliar gulden (pada tahun 1946). Tujuan invasion money yang dilakukan oleh Jepang adalah menghancurkan nilai mata uang Belanda yang sudah telanjur beredar di Hindia Belanda.<ref name=":0" />

Fokus pendudukan Jepang di Hindia Belanda terhadap perang pasifik menyebabkan Jepang melakukan kebijakan yang membuat terjadinya krisis keuangan. Jepang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat  merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi minyak jarak. Jepang melakukan pengurasan kekayaan alam dan hasil bumi, dan menjadikan para tenaga produktif sebagai romusa. Hiperinflasi yang terjadi pasa masa ini menyebabkan pengeluaran bertambah besar, sedangkan pemasukan pajak dan bea masuk turun drastis. Kebijakan ala tentara Dai Nippon merugikan penduduk Indonesia.<ref name=":0" />

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kota Jakarta dijadikan pusat pemerintahan. Pada masa ini, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari. Keadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat buruk, dimana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Mata uang Jepang yang beredar sekitar 4 Miliar dan uang merah NICA menyebabkan terjadinya inflasi tinggi. Permasalahan ekonomi ini menyebabkan diadakannya rapat tanggal 2  september 1945 oleh BPKKP dan BKR di karesidenan Surabaya. Mereka sama-sama menyadari, disamping mempertahankan kemerdekaan selain kekuatan bersenjata juga diperlukan kekuatan dana untuk membiayai perjuangan itu.<ref name=":0" />

Pada 14 November 1945 pada masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti konferensi Ekonomi Februari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat, dalam rangka menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.  Pada 6 Maret 1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk mengedarkan ORI. Hanya saja, peredaran ORI tersebut membutuhkan dana. Langkah awal kabinet Sjahrir adalah menggantikan Menteri Keuangan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo. Upaya utama yang dilakukan oleh Ir. Surachman untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah, melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan BP-KNIP pada Juli 1946. Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Coorporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga menembus blokade Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).<ref name=":0" />

Pada 2 Oktober 1946, Menteri keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya  EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dimana uang Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata uang periode 1945-1947).<ref name=":0" />

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28158 Tahun 20152024, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:<ref name="PERPRES1582024" />

# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang [[anggaran|strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran]], [[penerimaan negara bukan pajak, pajak]], [[pabean|kepabeanan]] dan [[cukai]], [[perbendaharaan]] negara, [[kekayaan negara]], perimbangan keuangan, dan pengelolaan [[pembiayaan]] dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;

# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

# pelaksanaan pendidikan,dukungan pelatihan,yang danbersifat sertifikasisubstantif kompetensikepada diseluruh bidangunsur organisasi di keuanganlingkungan negaraKementerian; dan

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28158 Tahun 20152024 terdiri atas:<ref name="PERPRES1582024" />

# [[WakilDaftar Menteri Keuangan Indonesia|Wakil Menteri Keuangan]]

# [[SekretariatDaftar JenderalWakil KementerianMenteri Keuangan Indonesia|SekretariatWakil JenderalMenteri Keuangan]]

#* [[Badan KebijakanTeknologi, FiskalInformasi, dan Intelijen Keuangan]]

#* [[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan|Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)]]

# [[Staf Ahli]]

#* [[Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak]]

#* [[Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak]]

#* [[Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak]]

#* [[Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara]]

#* [[Staf Ahli Bidang PengeluaranPenerimaan Negara]] Bukan Pajak

#* [[Staf Ahli Bidang MakroPengeluaran Ekonomi dan Keuangan Internasional]]Negara

#* [[Staf Ahli Bidang KebijakanMakro Ekonomi dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal]]Internasional

#* [[Staf Ahli Bidang Organisasi,Jasa Birokrasi,Keuangan dan TeknologiPasar Informasi]]Modal <ref name="Perpres 28/2015"/>

* [httphttps://www.depkeukemenkeu.go.id/ Situs web resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20030807170516/http://www.depkeu.go.id/ |date=2003-08-07 }}