Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

'''Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa''' ([[Bahasa Inggris]]: ''UN Human Rights Committee'') atau dikenal dengan '''Komite Hak Asasi Manusia PBB''' merupakan badan ahli [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang dipilih oleh negara-negara anggota dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh negara-negara tentang kepatuhan mereka terhadap [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]] atau [[International Covenant on Civil and Political Rights|''International Covenant on Civil and Political Rights'' (ICCPR)]].<ref name=":1">{{Cite web|first=The International Justice Resource Center (IJRC)|date=2014-01-14|title=Human Rights Committee|url=https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/human-rights-committee/|website=International Justice Resource Center|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia PBB dibentuk berdasarkan pada Pasal 28 Konvenan dan terdiri dari 18 ahli independen yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh negara anggota pelaksana ICCPR.<ref name=":2">{{Cite book|first=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|date=May 2005|url=https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf|title=Civil and Political Rights: The Human Rights Committee|location=Geneva|publisher=United Nations|pages=1-61|language=en-US|issn=1014-5567|url-status=live}}</ref> Setiap anggota harus berasal dari negara anggota ICCPR, bermoral tinggi, dan memiliki kompetensi yang diakui di bidang [[hak asasi manusia]] di tingkat internasional. Setiap negara hanya bisa mengirimkan satu orang untuk dapat dimasukkan ke dalam Komite.<ref name=":1" />

Badan ahli independen ini bertugas memantau pelaksanaan ICCPR oleh negara anggota (pemerintah) melalui pertimbangan dari laporan negara, pengaduan individual, dan keluhan antarnegara, persiapan dari komentar umum, pernyataan substantif, serta diskusi umum.<ref>{{Cite web|first=Office of the High Commissioner for Human Rights|title=Human Rights Committee|url=https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

Sebagai badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite Hak Asasi Manusia memantau bagaimana pemerintah menerapkan dan menghormati hak asasi manusia.<ref name=":9">{{Cite web|date=2020-03-18|title=NHC Contributes to UN Human Rights Committee’s Discussion on the Right to Peaceful Assembly|url=https://www.nhc.nl/the-netherlands-helsinki-committee-contributes-to-the-human-rights-committees-draft-general-comment-37-on-the-right-to-peaceful-assembly/|website=Netherlands Helsinki Committee|language=en-US|access-date=2021-07-07}}</ref> Komite juga menerbitkan interpretasinya tentang isi ketentuan hak asasi manusia yang dikenal sebagai komentar umum tentang isu-isu tematik atau metode kerjanya. Komentar umum juga digunakan untuk menjelaskan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<ref name=":1" /> Komite ini biasanya mengadakan pertemuan tiga sesi per tahun di [[Jenewa]], [[Swiss]] atau [[New York]], [[Amerika Serikat]].<ref>{{Cite web|first=OfficeUnited ofNations|date=2002-03-18|title=HUMAN theRIGHTS HighCOMMITTEE CommissionerOPENS forTHREE-WEEK HumanHEADQUARTERS Rights|title=Introduction of the CommitteeSESSION|url=https://www.ohchrun.org/ENpress/HRBodiesen/CCPR2002/Pages/CCPRIntrohrct613.doc.aspxhtm#|website=www.ohchrun.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada saat adopsi [[Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]], sudah ada kesepakatan luas bahwa hak asasi manusia harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum sebagai suatu perjanjian yang akan secara langsung mengikat negara-negara yang setuju untuk terikat dengan ketentuan-ketentuannya. Hal ini menyebabkan negosiasi ekstensif di Komisi Hak Asasi Manusia (badan politik yang didirikan pada tahun 1946) terdiri dari perwakilan negara yang bertemu setiap tahun di Jenewa untuk membahas berbagai macam masalah hak asasi manusia.<ref name=":2" />

Pengesahan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik sebagaimana tercantum dalam [[Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia|DUHAM]] sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.<ref name=":3" />

[[Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik#:~:text=non-negara anggota-,Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan,Hak-Hak Sipil dan Politik.&text=Pada Januari 2018, perjanjian tersebut,penandatangan dan 116 negara anggota.|Protokol Opsional Pertama]] mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 dan saat ini memiliki 116 negara anggota.<ref name=":12">{{Cite book|last=Fahim|first=Mohammad Younus|date=2010|url=https://books.google.co.id/books?id=Q-wcAgAAQBAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=human+rights+Committee+meets+three+times+a+year+for+four-week+sessions+(spring+session+at+UN+headquarters+in+New+York,+summer+and+fall+sessions+at+the+UN+Office+in+Geneva)&source=bl&ots=MF9USJVImv&sig=ACfU3U0gC5TWMcJBgIfsSKSOPOapMLaziw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi5-Myh7__xAhUs6XMBHVe-DL0Q6AEwD3oECCEQAw#v=onepage&q=human%20rights%20Committee%20meets%20three%20times%20a%20year%20for%20four-week%20sessions%20(spring%20session%20at%20UN%20headquarters%20in%20New%20York%2C%20summer%20and%20fall%20sessions%20at%20the%20UN%20Office%20in%20Geneva)&f=false|title=Diplomacy, the Only Legitimate Way of Conducting International Relations.|location=London|language=en-US|url-status=live}}</ref> Protokol Opsional ini berfungsi menetapkan sistem di mana Komite Hak Asasi Manusia dapat menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individu yang menuduh bahwa hak asasi manusia mereka telah dilanggar.<ref name=":2" />

Pada Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan [[Politik]] memungkinkan individu (yang berasal dari negara yang telah meratifikasi kedua dokumen ini) untuk mengajukan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, negara anggota berjanji untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menikmati semua hak sipil dan politik secara setara.<ref>{{Cite web|titlefirst=SVAWThe -Advocates Internationalfor Law:Human Rights|date=2013-06-13|title=UN UnitedHuman NationsRights SystemCommittee|url=http://hrlibrary.umn.edu/svaw/law/un/enforcement/HRCommittee.htm|website=hrlibrarywww.umnstopvaw.eduorg|language=en-US|access-date=2021-07-07}}</ref>

[[Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik#:~:text=warna abu-abu-,Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan,sebuah perjanjian tambahan untuk Kovenan|Protokol Opsional Kedua]] merupakan perjanjian tambahan yang dirumuskan pada 15 Desember 1989 dan mulai diberlakukan pada 11 Juli 1991.<ref name=":12" /> Pada September 2018, telah memiliki 86 negara anggota. Pada Protokol Opsional kedua berfungsi menghapuskan hukuman mati bagi negara anggota.<ref name=":2" />

Komite memeriksa setiap laporan semua negara anggota wajib menyampaikan laporan rutin kepada Komite tentang bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan. dan menyampaikan keprihatinan dan rekomendasinya kepada Negara Pihak dalam bentuk "pengamatan kesimpulan". Merujuk pada pasal 41 Kovenan mengatur agar Komite mempertimbangkan pengaduan antarnegara. Selanjutnya, Protokol Opsional Pertama pada Kovenan memberikan kewenangan kepada Komite untuk memeriksa pengaduan individu sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kovenan oleh negara-negara anggota Protokol. Kompetensi penuh Komite mencakup Protokol Opsional Kedua pada Kovenan tentang penghapusan hukuman mati berkenaan dengan negara-negara yang telah menerima Protokol.<ref name=":0">{{Cite web|first=ecoi.net|title=UN Human Rights Committee – Source description – ecoi.net|url=https://www.ecoi.net/en/source/11526.html|website=www.ecoi.net|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Fungsi Komite Hak Asasi Manusia tertuang dalam Bagian IV dari Kovenan, yakni memiliki peran dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan oleh negara-negara anggota (pemerintah) dari kewajiban mereka di bawah naungan ICCPR.<ref name=":4">{{Cite web|titlefirst=The Centre for Civil and Political Rights {{!}} |title=Human Rights Committee by ICCPR|url=https://ccprcentre.org/ccpr-hr-committee|website=ccprcentre.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia PBB bukanlah badan perjanjian hak asasi manusia tertua di PBB. Namun, seiring berjalannya waktu, Komite Hak Asasi Manusia telah muncul sebagai lembaga yang paling aktif dan inovatif di antara lembaga-lembaga hak asasi manusia PBB lainnya. Terdapat sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadapnya. Salah satunya berkaitan dengan fakta bahwa Komite memiliki yurisdiksi terluas dari salah satu badan perjanjian ini. Faktor lain dapat dikaitkan dengan [[Perang Dingin]] dan persepsi saat itu bahwa CERD, menawarkan kepada [[Uni Soviet]] dan sekutunya serta negara dunia ketiga non-blok alat propaganda untuk digunakan melawan Barat.<ref name=":5">{{Cite book|last=Buergenthal|first=Thomas|date=2001|url=https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_buergenthal_5.pdf|title=The U.N Human Rights Committee|location=Netherlands|publisher=Max Planck Yearbook of United Nations Law Online|pages=341-398|language=en-US|url-status=live}}</ref>

Sebaliknya, Komite Hak Asasi Manusia, memberikan pengelompokan negara-negara ini tanpa keuntungan propaganda yang sebanding. Oleh karena itu, muncul kompromi yang tercermin dalam keputusan Komite untuk bekerja dengan konsensus. Fakta bahwa Komite dianggap bukan sebagai medan perang Perang Dingin memungkinkannya selama tahun-tahun untuk merekrut sekelompok anggota yang terkemuka — pengacara internasional terkenal, sarjana hak asasi manusia dan hakim nasional — turut bekerja keras untuk memperkuat mandat Komite. Selama dekade pertama keberadaannya telah meletakkan dasar bagi kemajuan institusional yang dibuat Komite selama bertahun-tahun.<ref name=":5" />

Aturan dasar mengenai keanggotaan Komite Hak Asasi Manusia PBB tertuang dalam ICCPR. Pasal 28 ICCPR menyatakan bahwa Komite terdiri dari 18 anggota dari negara-negara pihak ICCPR di mana anggota "harus menjadi orang yang bermoral tinggi dan kompetensi yang diakui di bidang hak asasi manusia". Setiap anggota dicalonkan oleh negaranya, dan dipilih oleh negara anggota dalam [[pemungutan suara rahasia]].<ref name=":2" />

Lebih lanjut dalam Pasal 28, para anggota melayani dalam kapasitas pribadi mereka, bukan sebagai perwakilan negara mereka. Oleh karena itu, proses Komite harus tidak memihak secara politik. Untuk memastikan standar perilaku tertinggi, Komite telah mengadopsi pedoman etika untuk panduan para anggotanya. Aturan prosedur Komite '''CCPR/C/3/Rev.7''' juga memformalkan elemen-elemen ini.<ref name=":2" /> Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 dan 30 ICCPR, mereka dipilih melalui pertemuan negara-negara pihak dalam ICCPR yang diadakan di Markas Besar PBB. Berdasarkan Pasal 32, anggota Komite menjabat selama empat tahun, dengan setengah dari jumlah mereka dipilih setiap tahun kedua.<ref>{{Cite web|titlefirst=OHCHROffice {{!}}of the High Commissioner for Human Rights|title=International Covenant on Civil and Political Rights|url=https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|access-date=202106-07-062021}}</ref><ref>{{Cite web|first=General Assembly of the United Nations|date=23 March 1976|title=International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966|url=https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf|access-date=7 June 2021}}</ref>

Berikut daftar keanggotaan Komite Hak Asasi Manusia saat ini:<ref>{{Cite web|titlefirst=OHCHROffice {{!}}of the High Commissioner for Human Rights|title=Members of the Committee|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref><ref>{{Cite web|title=Human Rights Committee Membership|url=https://ccprcentre.org/ccpr-membership|website=ccprcentre.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam setahun (biasanya diadakan pada bulan Maret di Markas Besar di New York, dan pada bulan Juli dan November di Kantor PBB di Jenewa).<ref>{{Cite web|title=HUMAN RIGHTS COMMITTEE OPENS THREE-WEEK HEADQUARTERS SESSION {{!}} Meetings Coverage and Press Releases|url=https://www.un.org/press/en/2002/hrct613.doc.htm|website=www.un.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Setiap pertemuannya dapat berlangsung selama tiga sampai empat minggu. Pada setiap sesi Komite didahului oleh pertemuan Kelompok Kerja Komite selama satu minggu. Fungsi Kelompok Kerja telah berkembang selama bertahun-tahun dan saat ini dikhususkan sebagai awal ruang hanya untuk menangani keputusan tentang diterimanya Komunikasi Individu di bawah Protokol Opsional Pertama.<ref name=":4" />

Komite Hak Asasi Manusia memiliki dua ruang lingkup.* ''Pertama'', fokus geografis, yaitu negara anggota pada Kovenan Internasional tentang [[Hak sipil dan politik|hakHak Sipil dan politikPolitik]]. Kedua, fokus tematik yang meliputi hak sipil dan politik.<ref name=":0" />

Kemampuan individu untuk mengadukan pelanggaran haknya di kancah internasional membawa makna nyata pada hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Ada tiga prosedur utama untuk membawa pengaduan pelanggaran ketentuan perjanjian hak asasi manusia ke badan perjanjian hak asasi manusia:<ref name=":13">{{Cite web|titlefirst=OHCHROffice {{!}}of the High Commissioner for Human Rights|title=Complaints Procedures|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx#interstate|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Ada juga prosedur pengaduan yang berada di luar sistem badan perjanjian - melalui Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan Prosedur Pengaduan Dewan Hak Asasi Manusia.<ref name=":13" />

=== '''Pelaporan Negara''' ===

Satu tahun setelah ICCPR mulai berlaku, setiap Negaranegara Pihakpihak harus menyerahkan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia yang merinci status pelaksanaan ketentuan ICCPR. Pada tahun 2020, Komite akan memperkenalkan prosedur pelaporan yang disederhanakan untuk laporan awal. Setelah laporan awal , suatu Negaranegara akan menyampaikan laporan berkala setiap kali Biro Komite Hak Asasi Manusia memintanya. Secara historis, langkah pertama dalam tinjauan Komite Hak Asasi Manusia atas laporan berkala Negaranegara adalah penyerahan laporan Negaranegara yang membahas kemajuan yang dibuat sejak siklus pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, komite akan mengadopsi daftar masalah   untuk mengidentifikasi topik yang paling diinginkan. untuk berdiskusi selama  dialog konstruktifdengankonstruktif dengan Negaranegara. Berdasarkan laporan dan jawaban atas daftar masalah yang diajukan oleh Negaranegara dan masyarakat sipil, Komite kemudian akan menyiapkan kesimpulan kesimpulannya.<ref name=":6">{{Cite web|date=2014-01-14|title=Human Rights Committee|url=https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/human-rights-committee/|website=International Justice Resource Center|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia menerapkan perubahan untuk menghasilkan prosedur pelaporan yang disederhanakan disebut dengan "'''''List of Issues Prior to Reporting''" (LOIPR)''' atau '''"''Simplified Reporting Procedure''".'''<ref>{{Cite web|date=29 September 2010-09-29|title=Focused reports based on replies to lists of issues prior to reporting (LOIPR): Implementation of the new optional reporting procedure (LOIPR procedure)|url=http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-99-4.pdf|website=Ohchr.org.|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Berdasarkan pada Pasal 40 ICCPR , '''CCPR/C/2009/1''', laporan berkala Negaranegara Bagianbagian hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komite dalam daftar masalah-masalahnya, daripada membahas implementasi Negaranegara dari setiap pasal ICCPR.<ref name=":6" /> Pada sesi ke-123 pada Juli 2018, Komite mengadopsi prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai fitur permanen, dan mendorong semua Negaranegara Pihakpihak untuk beralih ke prosedur pelaporan yang disederhanakan. Komite juga memutuskan untuk berusaha membatasi jumlah pertanyaan dalam setiap daftar masalah menjadi 25 pertanyaan. <ref name=":7">{{Cite web|first=Human Rights Committee|date=12019-07-26 July 2019|title=Decision on additional measures to simplify the reporting procedure and increase predictability|url=https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2019/09/Human-Rights-Committee-Decision_on_2020.pdf|website=ijrcenter.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Pada tahun 2019, Komite memutuskan untuk menjadikan prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai default, mengubah pilihan negara bagian dari model ''opt-in'' menjadi ''opt-out.''<ref name=":8">{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Simplified Reporting Procedure: The Predictable Review Cycle|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada Juli 2019, Komite memutuskan untuk memindahkan, mulai tahun 2020,memindahkannya ke "Siklus Tinjauan Terprediksi" (''Predictable Review Cycle'') delapandimulai tahun 2020. Komite akan menjadwalkan satu tinjauan untuk setiap negara pihak (termasuk negara bagian yang gagal melaporkan). Siklus ini melibatkan proses peninjauan lima tahun dengan interval tiga tahun sebelum proses peninjauan berikutnya dimulai.<ref name=":7" /> Semua Negaranegara Pihakpihak dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 21-22 negara bagian, dengan proses pelaporan dimulai untuk setiap kelompok pada tahun yang berbeda.<ref name=":7" /><ref name=":8" />

''Non-governmental organization'' ([[Lembaga swadaya masyarakat|NGO]]) atau (LSM) danbeserta organisasi atau komunitas masyarakat sipil lainnya dapat memainkan peran penting dalam proses pelaporan. Setiap LSM – terlepas dari akreditasinya – dapat menyerahkan laporannya sendiri kepada Komite, mengomentari laporan negara, dan menghadiri semua sesi Komite sebagai pengamat. Selain itu, Komite sering mengadakan pertemuan tertutup dengan LSM yang berkepentingan sebagai bagian dari peninjauan laporan negara.<ref name=":1" />

Untuk mengajukan pengaduan individu, formulir model keluhan dapat digunakan untuk memberikan: (1) Informasi dasar, (2) Negara yang menjadi sasaran pengaduan dan hak-hak yang ditetapkan dalam ICCPR yang dituduhkan terbukti telah dilanggar, (3) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan pemulihan domestik, (4) Daftar kronologis fakta yang menjadi dasar pengaduan, dan (5) Daftar dokumen pendukung, termasuk salinan pengaduan atau keputusan di depan pengadilan domestik dan bukti yang menguatkan.<ref>{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Working methods|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/WorkingMethods.aspx|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref><ref>{{Cite web|title=Human Rights Committee|url=https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/complaints-procedures-of-the-international-human-rights-supervisory-bodies/how-to-bring-a-complaint/human-rights-committee|website=www.humanrights.is|publisher=Icelandic Human Rights Centre|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Langkah-langkah intervensi mendesak digunakan pada 1990-an ketika Komite Hak Asasi Manusia meminta beberapa negara ([[Bosnia dan Herzegovina]], [[Kroasia]], [[Republik Federal Yugoslavia]], [[Burundi]], [[Angola]], [[Haiti]], [[Rwanda]], dan [[Nigeria]]) untuk menyajikan laporan mereka yang terlambat tanpa penundaan atau untuk mempersiapkan laporan ''[[ad hoc]]'' tentang isu-isu tertentu. Kemudian, Komite Hak Asasi Manusia membahas adanya kemungkinan menghidupkan kembali mekanisme intervensi mendesak pada Maret 2004, tetapi belum dilaksanakan pada 2013.<ref name=":1" />

Komentar-komentar ini akan membantu memandu negara-negara dalam penerapan hak asasi manusia, tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum lebih lanjut.<ref name=":9" /> Pasal 40 menetapkan kemungkinan untuk menghasilkan Komentar Umum. Pada pertengahan tahun 2020, Komite telah mengeluarkan sebanyak 37 Komentar Umum.<ref>{{Cite web|title=UN Treaty bodiesBody SearchDatabase|url=https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11|website=tbinternet.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Hal ini bertujuan memperjelas ruang lingkup dan arti berbagai pasal dan kewajiban negara-negara anggota. Semua komentar umum dapat ditemukan di situs [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx ''website'' OHCHR].<ref name=":4" />

Komite Hak Asasi Manusia juga akan membuat pernyataan substantif yang mirip dengan pernyataan atau siaran pers mengenai praktik negara atau kondisi hak asasi manusia yang menjadi perhatian, atau mengomentari perkembangan dalam sistem hak asasi manusia PBB.<ref name=":1" /> Sebagai contoh, Pernyataan Awal Komite Hak Asasi Manusia tentang Penguatan Badan-badan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2012 oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia berjudul "Memperkuat sistem badan perjanjian hak asasi manusia PBB”."<ref name=":14">{{Cite web|date=2012-06-12|title=Preliminary Statement of the Human Rights Committee on the Strengthening of the United Nations Treaty Bodies:|url=https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fSUS%2f6599&Lang=en|website=tbinternet.ohchr.org|publisher=Human Rights Committee, 105th session|language=en-US|access-date=2021-07-26}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia mungkin juga dapat menjadi tuan rumah diskusi umum untuk meminta masukan dari badan-badan PBB lainnya, lembaga HAM nasional, LSM, dan para [[pemangku kepentingan]] masyarakat sipil yang tertarik pada topik yang menarik. Hingga Januari 2020, Komite Hak Asasi Manusia telah menyelenggarakan tiga diskusi umum.<ref name=":1" /> Diskusi umum pertama berlangsung pada bulan Oktober 2012 untuk mempersiapkan penyusunan Komentar Umum Komite Pasal 9 (Kebebasan dan Keamanan Pribadi) dari ICCPR. Diskusi umum kedua yang berlangsung pada bulan Juli 2015 untuk meningkatkan proses penyusunan dari Komentar Umum Komite Pasal 6 (Hak Hidup) ICCPR. Selama diskusi umum ketiga, yang berlangsung pada Maret 2019, Komite menyiapkan rancangan Komentar Umum atas Pasal 21 (Hak untuk Majelis Damai) ICCPR.<ref name=":1" />

* Rapat Negara Anggota ke-38 - Pemilihan Umum 15 Juni 2020 (pertemuan rutin & luar biasa)

* Pertemuan Negara-Negara Anggota ke-23 - Pemilu 9 September 2004<ref>{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Elections of Members|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

== Kasus Internasional yang Ditangani oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB ==

=== Komite Hak Asasi Manusia PBB Soroti HakPelaporan PalestinaLembaga untukAl-Haq PenentuanTerkait NasibPelanggaran SendiriHak dan Akses ke SumberPalestina Dayaoleh AlamIsrael ===

[https://www.alhaq.org/ Al-Haq] adalah organisasi hak asasi manusia non-pemerintah [[Palestina (wilayah)|Palestina]] independen yang didirikan pada tahun 1979 untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT). Organisasi ini memiliki status konsultatif khusus dengan [[Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Oleh karena itu, Al-Haq memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB, sehubungan dengan pelaksanaan ICCPR oleh [[Israel]] dalam OPT.<ref name=":10">{{Cite book|first=ohchr.org|date=10 September 2014|url=https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18198_E.pdf|title=Submission by Al-Haq to the Human Rights Committee on the occasion of Israel’s fourth periodic review|pages=3-30|language=en-US|url-status=live|access-date=2021-07-07|archive-date=2021-07-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20210709190458/https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18198_E.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Sebagaimana diartikulasikan oleh Komite dalam pengamatan penutup tahun 2010 setelah laporan berkala ketiga Israel, ketentuan ICCPR berlaku untuk kepentingan penduduk Palestina di wilayah pendudukan, termasuk [[Yerusalem Timur]] dan [[Jalur Gaza]].<ref name=":10" /> Al-Haq menegaskan terkait penerapan Kovenan oleh Israel terhadap Palestina di OPT, meliputi Jalur Gaza dan [[Tepi Barat]], termasuk Yerusalem Timur. Penelitian lapangan selama empat tahun terakhir menggambarkan bahwa Israel terus secara terbuka menolak penerapan ICCPR dalam OPT yang bertentangan dengan standar hukum internasional yang ditetapkan.<ref name=":10" /><ref name=":11">{{Cite web|title=Al-HAQ: UN Human Rights Committee concludes that Israel violates the International Covenant on Civil and Political Rights|url=https://www.pchrgaza.org/en/al-haq-un-human-rights-committee-concludes-that-israel-violates-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/|website=Palestinian Centre for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-07}}</ref>

Pada 29 Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia mengadopsi Observasi Penutup atas implementasi Israel dari ICCPR. Komite menyimpulkan bahwa Israel telah melanggar Kovenan sehubungan dengan beberapa hak yang tercantum di dalamnya, dan khususnya kewajiban untuk menerapkan Kovenan kepada rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina. Terlepas dari klaim Israel, Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwa Israel tetap menjadi Kekuatan Pendudukan atas Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.<ref name=":11" />

Pada 20 Oktober 2014, Israel menjalani tinjauan berkala keempatnya oleh Komite Hak Asasi Manusia terkait hak masyarakat Palestina. Selanjutnya, Komite melakukan pemantauan implementasi negara yang bersengketa terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Selama peninjauan, anggota Komite menolak keras klaim dari pemerintah Israel bahwa ICCPR tidak berlaku untuk penduduk Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT). Komite sangat kecewa karena Israel gagal dalam melaporkan kewajibannya terhadap penduduk Palestina di bawah ICCPR dalam laporan berkala keempatnya kepada Komite.<ref>{{Cite web|title=UN Human Rights Committee Highlights the Palestinian Right to Self-Determination and Access to Natural Resources|url=https://www.alhaq.org/advocacy/6591.html|website=Al-Haq {{!}} Defending Human rights in Palestine since 1979|language=en-US|access-date=2021-07-07}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia melalui Pengamatan Penutupnya dalam paragraf 17, menunjukkan bahwa kebijakan Israel seperti pencaplokan tanah yang berkelanjutan melalui “praktik mengklaim tanah sebagai tanah negara,” bersama dengan sifat aneksasionis tembok dan terkait rezim, membatasi akses Palestina ke sumber daya alam. Selain itu, tindakan Israel telah melanggar hak warga Palestina dalam menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, Komite merekomendasikan bahwa Israel harus memastikan dan memfasilitasi akses non-diskriminatif warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, baik ke tanah, sumber daya alam, air maupun sanitasi. Israel sebelumnya telah gagal untuk mengadopsi rekomendasi yang termasuk dalam Observasi Penutup Komite tahun 2010 dan terus mengabaikan kewajibannya di bawah ICCPR terhadap penduduk Palestina di OPT.<ref name=":11" />

* Mempertimbangkan secara tepat dampak-dampak yang terkait dengan Kovenan dari undang-undang, kebijakan dan praktik baru yang diusulkan oleh suatu Negara Pihak untuk memastikan bahwa negara tersebut tidak mengalami kemunduran dalam memberikan dampak praktis terhadap hak-hak Kovenan.

Hasil dari pekerjaan Komite Hak Asasi Manusia telah memberikan efek nyata dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak sipil dan politik di banyak negara, meskipun hubungan sebab dan akibat terkadang sulit untuk dibedakan dengan jelas. Seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi banyak contoh pengaduan individu yang mengarah pada hasil positif bagi individu yang bersangkutan, baik itu dalam bentuk pembayaran kompensasi, pengurangan hukuman mati, pengadilan ulang, penyelidikan atas peristiwa tertentu, atau sejumlah kasus di negara anggota yang bersangkutan.<ref name=":2" />