Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

'''Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa''' ([[Bahasa Inggris]]: ''UN Human Rights Committee'') atau dikenal dengan '''Komite Hak Asasi Manusia PBB''' merupakan badan ahli [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang dipilih oleh negara-negara anggota dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh negara-negara tentang kepatuhan mereka terhadap [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]] atau [[International Covenant on Civil and Political Rights|''International Covenant on Civil and Political Rights'' (ICCPR)]].<ref name=":1">{{Cite web|first=The International Justice Resource Center (IJRC)|date=2014-01-14|title=Human Rights Committee|url=https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/human-rights-committee/|website=International Justice Resource Center|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Badan ahli independen ini bertugas memantau pelaksanaan ICCPR oleh negara anggota (pemerintah) melalui pertimbangan dari laporan negara, pengaduan individual, dan keluhan antarnegara, persiapan dari komentar umum, pernyataan substantif, serta diskusi umum.<ref>{{Cite web|first=Office of the High Commissioner for Human Rights|title=Human Rights Committee|url=https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada saat adopsi [[Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]], sudah ada kesepakatan luas bahwa hak asasi manusia harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum sebagai suatu perjanjian yang akan secara langsung mengikat negara-negara yang setuju untuk terikat dengan ketentuan-ketentuannya. Hal ini menyebabkan negosiasi ekstensif di Komisi Hak Asasi Manusia (badan politik yang didirikan pada tahun 1946) terdiri dari perwakilan negara yang bertemu setiap tahun di Jenewa untuk membahas berbagai macam masalah hak asasi manusia.<ref name=":2" />

Pengesahan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik sebagaimana tercantum dalam [[Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia|DUHAM]] sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.<ref name=":3" />

Pada Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan [[Politik]] memungkinkan individu (yang berasal dari negara yang telah meratifikasi kedua dokumen ini) untuk mengajukan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, negara anggota berjanji untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menikmati semua hak sipil dan politik secara setara.<ref>{{Cite web|first=The Advocates for Human Rights|date=2013-06-13|title=UN Human Rights Committee|url=http://hrlibrary.umn.edu/svaw/law/un/enforcement/HRCommittee.htm|website=www.stopvaw.org|language=en-US|access-date=2021-07-07}}</ref>

[[Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik#:~:text=warna abu-abu-,Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan,sebuah perjanjian tambahan untuk Kovenan|Protokol Opsional Kedua]] merupakan perjanjian tambahan yang dirumuskan pada 15 Desember 1989 dan mulai diberlakukan pada 11 Juli 1991.<ref name=":12" /> Pada September 2018, telah memiliki 86 negara anggota. Pada Protokol Opsional kedua berfungsi menghapuskan hukuman mati bagi negara anggota.<ref name=":2" />

Komite Hak Asasi Manusia PBB bukanlah badan perjanjian hak asasi manusia tertua di PBB. Namun, seiring berjalannya waktu, Komite Hak Asasi Manusia telah muncul sebagai lembaga yang paling aktif dan inovatif di antara lembaga-lembaga hak asasi manusia PBB lainnya. Terdapat sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadapnya. Salah satunya berkaitan dengan fakta bahwa Komite memiliki yurisdiksi terluas dari salah satu badan perjanjian ini. Faktor lain dapat dikaitkan dengan [[Perang Dingin]] dan persepsi saat itu bahwa CERD, menawarkan kepada [[Uni Soviet]] dan sekutunya serta negara dunia ketiga non-blok alat propaganda untuk digunakan melawan Barat.<ref name=":5">{{Cite book|last=Buergenthal|first=Thomas|date=2001|url=https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_buergenthal_5.pdf|title=The U.N Human Rights Committee|location=Netherlands|publisher=Max Planck Yearbook of United Nations Law Online|pages=341-398|language=en-US|url-status=live}}</ref>

Sebaliknya, Komite Hak Asasi Manusia, memberikan pengelompokan negara-negara ini tanpa keuntungan propaganda yang sebanding. Oleh karena itu, muncul kompromi yang tercermin dalam keputusan Komite untuk bekerja dengan konsensus. Fakta bahwa Komite dianggap bukan sebagai medan perang Perang Dingin memungkinkannya selama tahun-tahun untuk merekrut sekelompok anggota yang terkemuka — pengacara internasional terkenal, sarjana hak asasi manusia dan hakim nasional — turut bekerja keras untuk memperkuat mandat Komite. Selama dekade pertama keberadaannya telah meletakkan dasar bagi kemajuan institusional yang dibuat Komite selama bertahun-tahun.<ref name=":5" />

Aturan dasar mengenai keanggotaan Komite Hak Asasi Manusia PBB tertuang dalam ICCPR. Pasal 28 ICCPR menyatakan bahwa Komite terdiri dari 18 anggota dari negara-negara pihak ICCPR di mana anggota "harus menjadi orang yang bermoral tinggi dan kompetensi yang diakui di bidang hak asasi manusia". Setiap anggota dicalonkan oleh negaranya, dan dipilih oleh negara anggota dalam [[pemungutan suara rahasia]].<ref name=":2" />

Komite Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam setahun (biasanya diadakan pada bulan Maret di Markas Besar di New York, dan pada bulan Juli dan November di Kantor PBB di Jenewa).<ref>{{Cite web|title=HUMAN RIGHTS COMMITTEE OPENS THREE-WEEK HEADQUARTERS SESSION {{!}} Meetings Coverage and Press Releases|url=https://www.un.org/press/en/2002/hrct613.doc.htm|website=www.un.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Setiap pertemuannya dapat berlangsung selama tiga sampai empat minggu. Pada setiap sesi Komite didahului oleh pertemuan Kelompok Kerja Komite selama satu minggu.<ref name=":4" />

=== '''Pelaporan Negara''' ===

Satu tahun setelah ICCPR mulai berlaku, setiap negara pihak harus menyerahkan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia yang merinci status pelaksanaan ketentuan ICCPR. Pada tahun 2020, Komite akan memperkenalkan prosedur pelaporan yang disederhanakan untuk laporan awal. Setelah laporan awal, suatu negara akan menyampaikan laporan berkala setiap kali Biro Komite Hak Asasi Manusia memintanya. Secara historis, langkah pertama dalam tinjauan Komite Hak Asasi Manusia atas laporan berkala negara adalah penyerahan laporan negara yang membahas kemajuan yang dibuat sejak siklus pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, komite akan mengadopsi daftar masalah   untuk mengidentifikasi topik yang paling diinginkan untuk berdiskusi selama dialog konstruktif dengan negara. Berdasarkan laporan dan jawaban atas daftar masalah yang diajukan oleh negara dan masyarakat sipil, Komite kemudian akan menyiapkan kesimpulan kesimpulannya.<ref name=":6">{{Cite web|date=2014-01-14|title=Human Rights Committee|url=https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/human-rights-committee/|website=International Justice Resource Center|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia menerapkan perubahan untuk menghasilkan prosedur pelaporan yang disederhanakan disebut dengan "'''''List of Issues Prior to Reporting''" (LOIPR)''' atau '''"''Simplified Reporting Procedure''".'''<ref>{{Cite web|date=2010-09-29|title=Focused reports based on replies to lists of issues prior to reporting (LOIPR): Implementation of the new optional reporting procedure (LOIPR procedure)|url=http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-99-4.pdf|website=Ohchr.org.|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Berdasarkan pada Pasal 40 ICCPR , '''CCPR/C/2009/1''', laporan berkala negara bagian hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komite dalam daftar masalah-masalahnya, daripada membahas implementasi negara dari setiap pasal ICCPR.<ref name=":6" /> Pada sesi ke-123 pada Juli 2018, Komite mengadopsi prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai fitur permanen, dan mendorong semua negara pihak untuk beralih ke prosedur pelaporan yang disederhanakan. Komite juga memutuskan untuk berusaha membatasi jumlah pertanyaan dalam setiap daftar masalah menjadi 25 pertanyaan. <ref name=":7">{{Cite web|first=Human Rights Committee|date=2019-07-26|title=Decision on additional measures to simplify the reporting procedure and increase predictability|url=https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2019/09/Human-Rights-Committee-Decision_on_2020.pdf|website=ijrcenter.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Pada tahun 2019, Komite memutuskan untuk menjadikan prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai default, mengubah pilihan negara bagian dari model ''opt-in'' menjadi ''opt-out.''<ref name=":8">{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Simplified Reporting Procedure: The Predictable Review Cycle|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia mungkin juga dapat menjadi tuan rumah diskusi umum untuk meminta masukan dari badan-badan PBB lainnya, lembaga HAM nasional, LSM, dan para [[pemangku kepentingan]] masyarakat sipil yang tertarik pada topik yang menarik. Hingga Januari 2020, Komite Hak Asasi Manusia telah menyelenggarakan tiga diskusi umum.<ref name=":1" /> Diskusi umum pertama berlangsung pada bulan Oktober 2012 untuk mempersiapkan penyusunan Komentar Umum Komite Pasal 9 (Kebebasan dan Keamanan Pribadi) dari ICCPR. Diskusi umum kedua yang berlangsung pada bulan Juli 2015 untuk meningkatkan proses penyusunan dari Komentar Umum Komite Pasal 6 (Hak Hidup) ICCPR. Selama diskusi umum ketiga yang berlangsung pada Maret 2019, Komite menyiapkan rancangan Komentar Umum atas Pasal 21 (Hak untuk Majelis Damai) ICCPR.<ref name=":1" />

== Kasus Internasional yang Ditangani oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB ==

[https://www.alhaq.org/ Al-Haq] adalah organisasi hak asasi manusia non-pemerintah [[Palestina (wilayah)|Palestina]] independen yang didirikan pada tahun 1979 untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT). Organisasi ini memiliki status konsultatif khusus dengan [[Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Oleh karena itu, Al-Haq memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB, sehubungan dengan pelaksanaan ICCPR oleh [[Israel]] dalam OPT.<ref name=":10">{{Cite book|first=ohchr.org|date=10 September 2014|url=https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18198_E.pdf|title=Submission by Al-Haq to the Human Rights Committee on the occasion of Israel’s fourth periodic review|pages=3-30|language=en-US|url-status=live|access-date=2021-07-07|archive-date=2021-07-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20210709190458/https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18198_E.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Sebagaimana diartikulasikan oleh Komite dalam pengamatan penutup tahun 2010 setelah laporan berkala ketiga Israel, ketentuan ICCPR berlaku untuk kepentingan penduduk Palestina di wilayah pendudukan, termasuk [[Yerusalem Timur]] dan [[Jalur Gaza]].<ref name=":10" /> Al-Haq menegaskan terkait penerapan Kovenan oleh Israel terhadap Palestina di OPT, meliputi Jalur Gaza dan [[Tepi Barat]], termasuk Yerusalem Timur. Penelitian lapangan selama empat tahun terakhir menggambarkan bahwa Israel terus secara terbuka menolak penerapan ICCPR dalam OPT yang bertentangan dengan standar hukum internasional yang ditetapkan.<ref name=":10" /><ref name=":11">{{Cite web|title=Al-HAQ: UN Human Rights Committee concludes that Israel violates the International Covenant on Civil and Political Rights|url=https://www.pchrgaza.org/en/al-haq-un-human-rights-committee-concludes-that-israel-violates-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/|website=Palestinian Centre for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-07}}</ref>

Pada 29 Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia mengadopsi Observasi Penutup atas implementasi Israel dari ICCPR. Komite menyimpulkan bahwa Israel telah melanggar Kovenan sehubungan dengan beberapa hak yang tercantum di dalamnya, dan khususnya kewajiban untuk menerapkan Kovenan kepada rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina. Terlepas dari klaim Israel, Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwa Israel tetap menjadi Kekuatan Pendudukan atas Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.<ref name=":11" />

=== Komite Hak Asasi Manusia PBB Tanggapi Laporan ISHR menyerukan Thailand untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Para Penyintas Penghilangan Paksa ===

Dalam pengajuan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB, ''[[:en:International_Service_for_Human_RightsInternational Service for Human Rights|International Service for Human Rights]]'' (ISHR) menyoroti kegagalan [[Thailand]] atasdalam menangani kasus lebih dari 82 orang dari daftar hilang, termasuk pengacara HAM terkemuka yang menghilang selama 12 tahun bernama [[:en:Somchai_NeelapaijitSomchai Neelapaijit|Somchai Neelapaijit]].<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2016-01-07|title=Dewan HAM PBB tuntut Thailand tangani kasus penghilangan paksa|url=https://www.antaranews.com/berita/538632/dewan-ham-pbb-tuntut-thailand-tangani-kasus-penghilangan-paksa|website=Antara News|access-date=2021-07-26}}</ref> ISHR meminta pemerintah Thailand untuk mematuhi rekomendasi Komite tentang penghilangan paksa dan lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk melindungi kerabat dan pasangan yang selamat dari orang hilang.<ref name=":15">{{Cite web|last=McEvoy|first=Tess|date=2020-05-06|title=Human Rights Committee {{!}} ISHR calls on Thailand to do more to protect human rights of survivors of enforced disappearances|url=https://ishr.ch/latest-updates/human-rights-committee-ishr-calls-thailand-do-more-protect-human-rights-survivors-enforced/|website=ISHR|language=en|access-date=2021-07-26}}</ref>

Pemenuhan kewajiban negara-negara pihak berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dievaluasi secara berkala oleh Komite Hak Asasi Manusia (HRCtee). HRCtee diharapkan untuk menilai kepatuhan Thailand terhadap rekomendasi yang diprioritaskan HRCtee selama tinjauan terbarunya tentang Thailand pada tahun 2017.<ref name=":15" /> Untuk melengkapi tinjauan tersebut, ISHR mengajukan penilaian atas tindakan yang diambil oleh Thailand untuk menerapkan rekomendasi HRCtee tentang penghilangan paksa .<ref name=":15" /> Pengajuan tersebut berfokus pada pelanggaran Thailand terhadap hak Angkhana Neelapaijit terkait hilangnya suaminya Somchai Neelapaijit pada tahun 2004, seorang pengacara dan pembela hak asasi manusia yang secara terbuka menentang perlakuan Negara terhadap Muslim Melayu di Provinsi Selatan.<ref name=":15" />

=== Pengajuan Kasus Penyiksaan terhadap Yefri Peña oleh Beberapa Organisasi ke Komite Hak Asasi Manusia PBB ===

PadaBertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, ''Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos'' (Promsex), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dan Synergía mengajukan kasus Yefri Peña ke hadapan Komite Hak Asasi Manusia PBB.<ref name=":16">{{Cite web|first=Synergía|date=2020-12-26|title=Case of torture against Yefri Peña, trans woman from Peru, is filed with the UN Human Rights Committee – Synergía|url=https://synergiaihr.org/case-of-torture-against-yefri-pena-trans-woman-from-peru-is-filed-with-the-un-human-rights-committee/|website=synergiaihr.org|access-date=2021-07-26}}</ref>

Kasus ini bermula pada bulan Oktober 2007, Yefri Peña Tunama, seorang [[transgender]] dari Lima, [[Peru]], diserang oleh lima orang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya sebagai pendidik kesehatan seksual di distrik Ate-Vitarte.<ref name=":16" /> Yefri mencari bantuan di kantor polisi, tetapi petugas polisi menolak membantunya karena identitas gendernya.<ref>{{Cite web|date=2012-10-12|title=Torture and the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons in Peru|url=https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PER/INT_CAT_NGO_PER_12983_E.pdf|website=tbinternet.ohchr.org|access-date=2021-07-26|archive-date=2021-07-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20210726071705/https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PER/INT_CAT_NGO_PER_12983_E.pdf|dead-url=yes}}</ref> Yefri diserahkan kepada kembali kepada lima penyerangnya yang secara brutal menyerangnya lagi dan pergi hanya ketika mereka mengira dia sudah mati. Akibat cedera tersebut, Yefri menghabiskan satu bulan di rumah sakit dalam kondisi setengah koma.<ref name=":16" />

Pada 2015, Yefri pun mengajukan pengaduan terhadap dua petugas polisi tersebut, dan mengklaim mereka bertanggung jawab atas tuduhan penyiksaan yang dialaminya.<ref>{{Cite web|date=2017|title=Yefri Edgar Pena Tuanama|url=https://redress.org/casework/yefri-edgar-pena-tuanama/|website=REDRESS|language=en|access-date=2021-07-26|archive-date=2021-07-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20210726071705/https://redress.org/casework/yefri-edgar-pena-tuanama/|dead-url=yes}}</ref> Namun, jaksa menyangkal fakta tersebut merupakan penyiksaan, dan kasus itu diarsipkan atau ditunda sementara.<ref name=":16" /> Oleh karena itu, organisasi pembela hak asasi manusia percaya bahwa Komite Hak Asasi Manusia PBB akan meminta pertanggungjawaban Peru di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik karena kurangnya penyelidikan yang memadai, kurangnya hukuman terhadap pelaku, dan kurangnya reparasi.<ref name=":16" />

Hingga saat ini belum ada catatan atau laporan negara yang berhasil melindungi dan mempromosikan hak-hak sipil dan politik yang sempurna dan bebas dari kritik. Oleh karenanya, kehadiran dari Komite Hak Asasi Manusia adalah untuk mendorong setiap negara anggota:<ref name=":2" />

* Mempertimbangkan secara tepat dampak-dampak yang terkait dengan Kovenan dari undang-undang, kebijakan dan praktik baru yang diusulkan oleh suatu Negara Pihak untuk memastikan bahwa negara tersebut tidak mengalami kemunduran dalam memberikan dampak praktis terhadap hak-hak Kovenan.

Hasil dari pekerjaan Komite Hak Asasi Manusia telah memberikan efek nyata dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak sipil dan politik di banyak negara, meskipun hubungan sebab dan akibat terkadang sulit untuk dibedakan dengan jelas. Seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi banyak contoh pengaduan individu yang mengarah pada hasil positif bagi individu yang bersangkutan, baik itu dalam bentuk pembayaran kompensasi, pengurangan hukuman mati, pengadilan ulang, penyelidikan atas peristiwa tertentu, atau sejumlah kasus di negara anggota yang bersangkutan.<ref name=":2" />