Dampak pandemi Covid-19 terhadap transportasi umum: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k NFarras memindahkan halaman Dampak pandemi Covid-19 terhadap transportasi publik ke Dampak pandemi Covid-19 terhadap transportasi umum: Sepertinya lebih tepat begini. Mohon dikoreksi jika salah |
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5 |
||
| (11 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{COVID-19 pandemic sidebar}}
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik [[Indonesia]] telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam aturan tersebut telah diatur tentang pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, pengendalian jumlah transportasi yang beroperasi pada wilayah yang ditetapkan dan sedang menerapkan [[Pembatasan sosial berskala besar|Pembatasan Sosial Berskala Besar]] (PSBB) kepada masyarakat, dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat di tahun 2020. Aturan ini juga mencakup terkait penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik pada transportasi darat, kereta api, laut serta udara.{{Sfn|Ahmad, Setiawan dan Kurniawan|2020|p=106}}▼
▲Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik [[Indonesia]] telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam aturan tersebut telah diatur tentang pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, pengendalian jumlah transportasi yang beroperasi pada wilayah yang ditetapkan dan sedang menerapkan [[Pembatasan sosial berskala besar|Pembatasan Sosial Berskala Besar]] (PSBB) kepada masyarakat, dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat di tahun 2020. Aturan ini juga mencakup terkait penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik pada transportasi darat, kereta api, laut serta udara.{{Sfn|Ahmad, Setiawan dan Kurniawan|2020|p=106}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3)}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 2}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 3}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 8}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 9 ayat (1)}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 13}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 19}}
Larangan untuk [[mudik]] dengan menggunakan transportasi baik itu umum atau pribadi berlaku di seluruh Indonesia, terlebih bagi wilayah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], Bogor, Depok, Tangerang, Banten (Jabodetabek), daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah yang termasuk wilayah zona merah Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa Covid-19 dapat menyebar melalui droplet, dan penularan akan terjadi melalui kontak jarak dekat dari satu orang ke orang lainnya. Dikarenakan penularannya yang mudah ini, maka masyarakat dianjurkan untuk [[Pembatasan sosial|menjaga jarak secara fisik]] saat berada di tempat umum dan tidak melakukan mudik seperti anjuran dari pemerintah pusat.{{Sfn|Nadine dan Imtiyaz|2020|p=280}}▼
▲Larangan untuk [[mudik]] dengan menggunakan transportasi baik itu umum atau pribadi berlaku di seluruh Indonesia, terlebih bagi wilayah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], Bogor, Depok, Tangerang, Banten ([[Jabodetabekpunjur|Jabodetabek]]), daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah yang termasuk wilayah zona merah Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa Covid-19 dapat menyebar melalui droplet, dan penularan akan terjadi melalui kontak jarak dekat dari satu orang ke orang lainnya. Dikarenakan penularannya yang mudah ini, maka masyarakat dianjurkan untuk [[Pembatasan sosial|menjaga jarak secara fisik]] saat berada di tempat umum dan tidak melakukan mudik seperti anjuran dari pemerintah pusat.{{Sfn|Nadine dan Imtiyaz|2020|p=280}} Namun dikecualikan bagi kendaraan pimpinan [[Lembaga tinggi negara|Lembaga Tinggi Negara]] Republik Indonesia, kendaraan repatriasi warga dan angkutan barang.{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 5 ayat (1) dan (2)}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 9 ayat (2)}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 14}}{{sfn|Permenhub 25/2020|loc=Pasal 20 ayat (1)}}
Pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik menggunakan [[transportasi]] umum. Arus mudik terbesar diperkirakan akan terjadi dari daerah Jabodetabek ke daerah Jateng. Jabodetabek merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang terbilang besar dan menjadi wilayah pengirim pemudik terbesar, sedangkan Jateng dan Jatim dianggap sebagai provinsi penerima pemudik terbesar. Motivasi mudik yang dimiliki sebagian masyarakat pada tahun 2020 juga disebabkan oleh adanya ketidakpastian atau hilangnya pekerjaan akibat dampak dari [[Penyakit koronavirus 2019|COVID-19]], telah berpisah dari keluarga cukup lama, perubahan lingkungan sosial yang sangat signifikan, dan takut tertular virus yang sedang menyebar dengan cepat.{{Sfn|Prasojo, Aini dan Kusumaningrum|2020|p=24-25}}▼
▲Pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik menggunakan [[transportasi]] umum. Arus mudik terbesar diperkirakan akan terjadi dari daerah Jabodetabek ke daerah Jateng. Jabodetabek merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang terbilang besar dan menjadi wilayah pengirim pemudik terbesar, sedangkan Jateng dan Jatim dianggap sebagai provinsi penerima pemudik terbesar. Motivasi mudik yang dimiliki sebagian masyarakat pada tahun 2020 juga disebabkan oleh adanya ketidakpastian atau hilangnya pekerjaan akibat dampak dari [[Penyakit koronavirus 2019|COVID-19]], telah berpisah dari keluarga cukup lama, perubahan [[lingkungan sosial]] yang sangat signifikan, dan takut tertular virus yang sedang menyebar dengan cepat.{{Sfn|Prasojo, Aini dan Kusumaningrum|2020|p=24-25}}
Sektor transportasi merupakan sektor yang paling parah terdampak pada pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari [[Badan Pusat Statistik]] (BPS) dilaporkan bahwa ekonomi [[Indonesia]] pada [[Kuartil|kuartal]] dua tahun 2020 mengalami terkontraksi 5,32%, dan kontraksi terdalam terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yang menyumbang 3,57% PDB. Hal ini membuat transportasi nasional secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga merugikan banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi.{{Sfn|Fahlefi, Ahmad dan Rizal|2020|p=161}}
Baris 13 ⟶ 15:
== Transportasi darat ==
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor transportasi daring. Berkurangnya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah dinilai cukup merugikan transportasi daring khususnya ojek daring. Salah satu fenomena yang terjadi adalah sebagian besar pemesanan ke dalam aplikasi beralih ke pengantaran makanan dan minuman dikarenakan minimnya penumpang ojek daring pada masa pandemi. [[Pengemudi]] ojek daring mengalami penurunan ekonomi yang sangat tinggi hingga mengalami kesulitan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan hidup dan kondisi psikis ojek daring itu sendiri.{{Sfn|Hapsari, Sovitriana dan Santosa|2020|p=32}}
Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi juga mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 melalui bentuk komunikasi di fitur layanan [[aplikasi]] yang telah diperbarui untuk para penggunanya. Perusahaan tersebut menyarankan agar sebaiknya melakukan pembayaran non tunai) atau menggunakan layanan daring lainnya sehingga dapat lebih mudah melakukan pembatasan sosial dengan pengemudi. Pembayaran secara nontunai dapat mengurangi penyebaran virus melalui [[uang]] yang sudah dipegang oleh banyak tangan sebelumnya.{{Sfn|Kartika|2020|p=1683}}
Baris 33 ⟶ 35:
# {{Cite journal|last=Fahlefi, R., Ahmad, S., &|first=Rizal, R.|date=2020|title=DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI SEKTOR INFORMAL.|url=http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/download/2379/1847|journal=JURNAL RISET EKONOMI ISLAM|volume=4|issue=2|pages=160-167|issn=2622-1918|ref={{sfnref|Fahlefi, Ahmad dan Rizal|2020}}}}
# {{Cite journal|last=Mandaku|first=H.|date=2020|title=EVALUASI KINERJA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI BARANG ANTAR PULAU SAAT PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI MALUKU|url=https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arika/article/download/2585/2268/|journal=ARIKA|volume=14|issue=2|pages=101-110|issn=1978-1105|ref={{sfnref|Mandaku|2020}}}}
# {{Cite journal|last=Kartika|first=N. E.|date=2020|title=Fitur Aplikasi Gojek Favorit Konsumen Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Kota Bandung|url=https://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/download/2922/2062|journal=Jurnal Communio : Jurnal Ilmu Komunikasi|volume=9|issue=2|pages=1680-1695|issn=2745-5769|ref={{sfnref|Kartika|2020}}|access-date=2021-03-05|archive-date=2020-11-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20201112221405/https://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/download/2922/2062|dead-url=yes}}
# {{Cite journal|last=Nadine, A., &|first=Imtiyaz, Z., Z.|date=2020|title=Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19|url=https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/20674/pdf|journal=Media Iuris|volume=3|issue=3|pages=277-298|doi=10.20473/mi.v3i3.20674|issn=2621-5225|ref={{sfnref|Nadine dan Imtiyaz|2020}}}}
# {{Cite journal|last=Mangindaan, J. V., &|first=Manossoh, H.|date=2020|title=Analisis Perbandingan Harga Saham PT Garuda Indonesia Persero (Tbk.) Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.|url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/download/31281/29983|journal=Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|volume=10|issue=2|pages=80-85|issn=2655-206X|ref={{sfnref|Mangindaan dan Manossoh|2020}}}}
| |||