Hak ketenagakerjaan kaum buruh indonesia: Perbedaan antara revisi

Sedangkan, dalam pasal 1 ayat (3) UU 13 tahun 2003 yang mana disebut buruh atau tenagtenaga kerja,  adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbaalanimbalan dalam bentuk lain<ref>{{Cite web|title=UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2021-07-29|archive-date=2023-06-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20230624045343/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013|dead-url=no}}</ref>

   dari dua pengertian diatasdi atas sudah mencangkup makna secara besar dan dapat di simpulkan  pemahaman yang mampu dimengerti oleh khalayak publicpublik secara luas, yang mana hubungan para pengusaha   dan pekerja menghasilkan keuntungan di antara kedua belah pihak,   dan di Indonesia sendiri   lahirnya pergerakan buruh selalu menuai hambatan eksistensinya pada order lama dan orde baru selalu mengalami pasang surut dalam pergerakanya baik secara pemenuhan kebutuhan materil maupun psikis yang   harus terpenuhi.

    melacak isu-isu pergolakan   dan polemik yang ada di Indonesia sebelum pra reformasi dan pasca [[reformasi]] bukan hanya sekedar  upah semata melainkan melanggeng   ke langkah yang lebih serius untuk persoalan individu maupun kelompok,   mengedepankan hak-hak dalam berpartisipasi dalam gerakan politik, [[kesetaraan gender]],   mendapatkan perlindungan secara [[konstitusi]] dan [[Hak asasi manusia|HAM]] ,dan diakui status  [[kewarganegaraan]] dan  keberadaanya.

    [[perspektif]] hubungan kerja dengan  HAM dan konstitusi memuat tentang tidak ada perbedaan hubungan pekerjaan dengan pekerjaan yang fleksibelFleksibel dengan prinsip non [[diskriminasi]] perlindungan hukum terhadap buruh mampu menjamin  keberlangsungan pekerjaan dan keamanan dalam keberlangsungan sejahtera di dalam dunia kerja. Sedangkan secara konstitusi memuat tentang  peraturan undang-undang dasar setiap Negara sebagai yang memuat berbagai materi kaidah-kaidah Hak asasi manusia sebagai peraturan tertinggi dan   secara fundamental hak asasi manusia mempunya arti hak dasar   atau pokok untuk hidup sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan ketuhanan   yang di punyaipunya oleh manusia sejak lahir dan dianugerahkan langsung   oleh tuhan.

          [[Hak asasi manusia]] pertama kali di cetuskan oleh seeorangseorang filsuf [[John Locke]] pada abad ke-17 dan di dalam kerangka HAM   terdiri atas  rumusan mulai dari Hak alamiah ([[:en:Natural_and_legal_rightsNatural and legal rights|natural rights]]), [[Hak untuk hidup#:~:text=Hak%20untuk%20hidup untuk hidup.%20Hak%20untuk%20hidup%20adalah%20suatu Hak untuk hidup adalah suatu,perang%2C%20aborsi%2C%20eutanasia%2C%20pembunuhan%20yang%20dapat%20dibenarkan%2C%20, aborsi, eutanasia, pembunuhan yang dapat dibenarkan,|hak atas hidup]],   [[Rights of Man|hak milik]] serta [[Kebebasan|hak kebabasan]] dan   secara resmi pada akhir abad ke -18 dokumen yang memuat pertama kali  daftar Hak asasi manusia berasal dari [[Amerika Serikat|Amerika]] dan [[Prancis]] yaitu ''[[Deklarasi Hak-Hak|bill of right]]'' dan ''[[:en:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_CitizenDeclaration of the Rights of Man and of the Citizen|declarationdecelaration of the right of man and citizen]]''

dimana isi dari dokumen tersebut menjabarkan bebarapabeberapa  reaksi dari   kemunculan represi tirani[[tiran]]i para penguasa yang melanggar hak individual manusia. Hasil yang di rangkai dalam tahapan pembentukan ketenagakerjaan  dalam bidang hukum ''[[Organisasi Perburuhan Internasional|international labour organizationsorganisation]]  '' (ILO) yang bertugas menyusun dan memasarkan  standart standar nasional. Dalam konvensi ILO telah menghasikan 8 hak-hak kerja dasar dan terbagi dalam 4 kelompok diantaranya :<ref>{{Cite web|title=International Labour Organization|url=https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm|website=www.ilo.org|language=en|access-date=2021-07-29|archive-date=2022-12-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20221208131310/https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite book|last=ILO.|date=2013|url=http://worldcat.org/oclc/862611983|title=Understanding the Indigenous and Tribal People Convention, 1989 (No. 169) : Handbook for ILO Tripartite Constituents.|publisher=International Labour Office|isbn=978-92-2-126243-5|oclc=862611983|access-date=2021-07-29|archive-date=2023-08-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20230813054520/https://worldcat.org/title/862611983|dead-url=no}}</ref>

== empat isi Hakhak-hak ''international labour organizationsorganisations'' (ILO) ==

c.Anggota parlemen berhak memutuskan  dan mengubah keputusan Raja.

e.UU, pajak,   pengkaderan dan pembentukan tentara harus seizin parlemen.

1.manusia  dilahirkan merdeka

2. mempunyai hak yang sama

3. merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan orang lain

4. warga negara  mempunyai hak  dan kedudukan yang sama serta pekerjaan umum yang dijalaninya

5. manusia harus tunduk pada undang-undang dan tidak boleh di tangkap dan di tuduh dalam perbuatan yang sesuai peraturan

6. manusia bebas percaya kepada tuhan dan keyakinan masing-masing

9. kemerdekaan bersatu dan merapat

10. keadaan merdeka bekerja,berdagang dan menerapkan kerajinan;

11.merdeka berumah tangga

12.merdeka atas  hak milik

13. kemerdekaan berkumpul dan berserikat

== pergerakan kaum buruh di Eropa Abad-19International ==

32.UUD 1945 Amandemen pasal 3427 ayat (2)Negara harus“tiap-tiap mengembangkanwarga systemNegara jaminanberhak sosial atas bagipekerjaan seluruhyang rakyat layak dan memberdayakanbagi masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatpenghidupan kemanusiaan. ,

7.UU nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan posisi tenaga kerja asing. 

[[Kategori:Hak-hak buruh]]