Hak untuk hidup: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
−Kategori:Aborsi; +Kategori:Gugur kandungan menggunakan HotCat |
Rescuing 12 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5 |
||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 15:
* Pada tahun 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi [[Konvensi Hak-Hak Anak|Konvensi tentang Hak Anak]] (CRC).
* [[Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman]] memegang prinsip [[martabat]] manusia yang tertinggi, bahkan di atas hak untuk hidup.
* [[Gereja Katolik]] mengeluarkan ''Piagam Hak Keluarga''<ref>{{en}} [http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001115_family-human-rights_en.html Pontifical Council for the Family. ''The Family and Human Rights''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230424121520/https://www.vatican.va/roman_curia//pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001115_family-human-rights_en.html |date=2023-04-24 }} Vatican website. Retrieved 2011-07-09.</ref> yang di dalamnya dinyatakan bahwa hak untuk hidup terimplikasikan secara langsung oleh martabat manusia.
* Artikel 21 dalam Konstitusi India, 1950, menjamin hak untuk hidup bagi semua orang di dalam wilayah India dan menyatakan: "Tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup dan kebebasan pribadinya kecuali berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum." Artikel 21, kendati dikemas dalam bahasa negatif, memberikan setiap orang hak mendasar untuk hidup dan kebebasan pribadi yang telah menjadi suatu sumber tanpa batas bagi banyak hak-hak lainnya.<ref>{{en}} ''Maneka Gandhi v. Union of India'' AIR 1978 SC 597</ref>
Baris 21:
{{see|Hukuman mati}}
Para penentang [[hukuman mati]] berpendapat bahwa hukuman mati merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sementara para pendukungnya berpendapat bahwa hukuman mati bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup karena mereka menganggap bahwa hak untuk hidup seharusnya diterapkan dengan penghormatan pada suatu rasa keadilan. Mereka yang menentangnya meyakini bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terburuk [[hak asasi manusia]], karena hak untuk hidup adalah hak yang paling penting, serta hukuman mati melanggarnya dengan tidak semestinya dan menimbulkan suatu [[siksaan psikologis]] pada terhukum. Para aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati, menyebutnya "hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat", sementara [[Amnesty International]] memandangnya sebagai "penyangkalan mutlak dan tidak dapat diperbaiki lagi terhadap Hak-Hak Asasi Manusia".<ref>{{en}} {{cite web|url=http://www.amnesty.org/en/death-penalty|title=Abolish the death penalty|publisher=Amnesty International|accessdate=23 August 2010|archive-date=2015-02-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20150218120607/http://www.amnesty.org/en/death-penalty|dead-url=yes}}</ref>
[[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] telah mengadopsi, pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014,<ref>{{en}} {{cite web|url=http://www.worldcoalition.org/united-nations-resolution-moratorium-death-penalty-executions-general-assembly.html|title=117 countries vote for a global moratorium on executions|work=World Coalition Against the Death Penalty|access-date=2016-11-28|archive-date=2015-04-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20150402095919/http://www.worldcoalition.org/united-nations-resolution-moratorium-death-penalty-executions-general-assembly.html|dead-url=no}}</ref> resolusi-resolusi yang tidak mengikat yang menyerukan suatu [[Moratorium Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukuman mati|moratorium global mengenai eksekusi-eksekusi]], dengan maksud penghapusan sepenuhnya hukuman mati.<ref>{{en}} {{cite web|url=http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24679&Cr=general&Cr1=assembly|title=moratorium on the death penalty|publisher=United Nations|date=15 November 2007|accessdate=23 August 2010|archive-date=2016-10-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20161009094104/http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24679&Cr=general&Cr1=assembly|dead-url=no}}</ref>
== Eutanasia ==
Baris 35:
Pencatatan ''aborsi'' dalam buku panduan ''The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law'' (2000) menetapkan bahwa dalam publikasinya digunakan istilah "anti-aborsi", bukan "pro-kehidupan", dan "hak aborsi", bukan "pro-aborsi" atau "pro-pilihan", serta menyarankan untuk menghindari penggunaan kata "aborsionis" yang memiliki konotasi orang yang melakukan "aborsi gelap", dan lebih mendukung penggunaan istilah seperti "dokter aborsi" atau "praktisi aborsi".<ref>{{en}} "Abortion", The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law. Norm Goldstein, editor. Perseus Publishing, 2000. ISBN 0-7382-0308-4.</ref>
Istilah "hak untuk hidup" digunakan dalam perdebatan tentang [[aborsi]] oleh mereka yang hendak menekan praktik aborsi,<ref name=rhetoric>{{en}} Solomon, Martha. [http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED151883&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED151883 "The Rhetoric of Right to Life: Beyond the Court's Decision"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090724163231/http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true |date=2009-07-24 }} Paper presented at the Southern Speech Communication Association (Atlanta, Georgia, April 4–7, 1978)</ref> dan, dalam konteks kehamilan, istilah "hak untuk hidup" dikemukakan oleh [[Paus Pius XII]] dalam [[ensiklik]] kepausan tahun 1951:
<blockquote>''Setiap manusia, bahkan anak di dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup secara langsung dari Allah dan bukan dari orang tuanya, bukan dari otoritas manusia atau masyarakat mana pun. Dengan demikian, tidak ada orang, tidak ada masyarakat, tidak ada otoritas manusia, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada "indikasi" mana pun entah itu secara medis, [[eugenika]], sosial, ekonomi, ataupun moral, yang dapat menawarkan atau memberikan suatu label yudisial yang sahih atas suatu pembuangan secara langsung satu kehidupan manusia yang tak bersalah.'' --- Paus Pius XII, "Sambutan kepada Para Bidan mengenai Hakikat Profesi Mereka", Ensiklik Kepausan, 29 Oktober 1951.<ref>{{en}} "Address to Midwives on the Nature of Their Profession", 29 October 1951. Pope Pius XII.</ref></blockquote>
Pada tahun 1966, [[Konferensi Uskup Katolik Amerika Serikat|Konferensi Uskup Katolik Nasional]] (NCCB) meminta Pastor James T. McHugh untuk mulai mengamati tren dalam reformasi [[Aborsi dan Gereja Katolik|aborsi]] di wilayah Amerika Serikat.<ref>{{en}} "[https://muse.jhu.edu/article/443939 The national right to life committee: its founding, its history, and the emergence of the pro-life movement prior to Roe v. Wade] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210307221748/https://muse.jhu.edu/article/443939 |date=2021-03-07 }}". Robert N. Karrer. The Catholic Historical Review. 97.3 (July 2011): p527. From General OneFile.</ref> [[Komite Nasional Hak untuk Hidup]] (NRLC) mendapat pendanaan pada tahun 1967 sebagai Liga Hak untuk Hidup demi koordinasi kampanye-kampanye mereka di bawah naungan NCCB.<ref name="christianlifeandliberty.net">{{en}} K.M. Cassidy. "[http://www.christianlifeandliberty.net/RTL.bmp Right to Life] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210315135453/http://www.christianlifeandliberty.net/RTL.bmp |date=2021-03-15 }}". In Dictionary of Christianity in America, Coordinating Editor, Daniel G. Reid. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1990. pp. 1017,1018.</ref><ref>{{en}} "God's Own Party The Making of the Religious Right", pp. 113-116. ISBN 978-0-19-534084-6. Daniel K. Williams. Oxford University Press. 2010.</ref> Agar dapat menjadi suatu gerakan nonsektarian yang lebih berbasis luas, para pemimpin kunci di Minnesota mengusulkan suatu model organisasi yang memisahkan NRLC dari pengawasan langsung NCCB. Pada awal tahun 1973, Direktur NRLC Pastor [[James T. McHugh]] dan asisten eksekutifnya, Michael Taylor, mengusulkan suatu rencana berbeda, memfasilitasi independensi NRLC dari [[Gereja Katolik]].
[[Berkas:Human blastocyst.jpg|jmpl|180px|[[Blastosis]] manusia berdiameter sekitar 0,1-0,2 mm dan terdiri dari 200-300 [[sel (biologi)|sel]] setelah pembelahan sel yang cepat.]]
Baris 46:
Istilah "hak untuk memilih" merupakan suatu perangkat retoris yang digunakan dalam perdebatan tentang aborsi oleh para pendukung hak aborsi. Banyak pendukung hak aborsi yang berpendapat bahwa manusia prenatal adalah bukan pribadi manusia, dan tidak memiliki hak fundamental yang sama untuk hidup sebagaimana seorang manusia dewasa. Pendukung hak aborsi lainnya berpendapat bahwa entah manusia prenatal memiliki atau tidak memiliki hak fundamental untuk hidup yang setara dengan manusia dewasa adalah hal yang tidak relevan karena hak wanita atas integritas tubuh dianggap mengesampingkan hak apa saja yang dimiliki janin. Para pendukung "hak untuk memilih" mungkin berpegang pada salah satu atau kedua posisi tersebut.
Secara umum, mereka yang menyebut diri sebagai "pro-pilihan" merupakan para pendukung aborsi elektif secara legal. Pada saat yang sama, beberapa pendukung legalisasi aborsi beralasan bahwa mereka tidak tahu pasti pada tahap kehamilan yang mana kehidupan dimulai; [[Senat Amerika Serikat|Senator]] [[Barrack Obama]] menggunakan pandangan ini pada waktu pemilu Amerika Serikat tahun 2008.<ref>{{en}} {{Cite news|quote=
== Etika dan hak untuk hidup ==
Baris 77:
== Pranala luar ==
* {{en}} [http://childrensrightsportal.org/fundamental-rights/life/ Right to Life] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110515034353/http://childrensrightsportal.org/fundamental-rights/life/ |date=2011-05-15 }} on the [http://childrensrightsportal.org/ Children's Rights Portal] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110515060831/http://childrensrightsportal.org/ |date=2011-05-15 }}
* {{en}} [http://www.papalencyclicals.net/Pius12/P12midwives.htm ''Address to Midwives on the Nature of Their Profession''. Pius XII. October 29, 1951.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230629175803/https://www.papalencyclicals.net/pius12/p12midwives.htm |date=2023-06-29 }}
{{Artikel tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia}}
| |||