Filsafat hak asasi manusia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rescuing 24 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5 |
|||
| (16 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Orphan|date=Desember 2022}}
{{Hak Asasi Manusia}}
Baris 13:
== Paham Individualisme ==
Paham [[individualisme]] dikenal pula dengan paham kebebasan yang sering dirujuk sebagai liberalisme. Paham ini dikembangkan sejak masa [[Renaisans]] yang menghasilkan dunia baru disebut dengan abad individualisme yang menjadi titik tolak kemajuan sehingga dikenal pula sebagai masa pembebasan dari ikatan dan kewajiban kuno. Dalam Webster’s New Collegiate Dictionary, [[liberalisme]] pada bidang keagamaan adalah sebuah pergerakan dalam [[Protestanisme]] modern yang menekankan kebebasan intelektual serta muatan spiritual dan etika [[Kristiani]]. “''A movement in modern Protestantism emphasizing intellectual liberty and the spiritual and ethical content of Christianity''."<ref
Sementara, dalam Kamus Webster, individualisme sendiri disebut sebagai [[doktrin]] yang fokus perhatian terhadap
Paham individualisme, pada perkembangannya, melahirkan tokoh-tokoh seperti [[John Locke]] dan J. J. Rousseau.
Baris 22:
Pandangan mengenai hukum kodrati, menurut Scott Davidson, mempostulatkan bahwa teori liberalisme John Locke merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna, dan hal ini dapat dibuktikan melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugerahi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.<ref>Davidson 1994, hlm. 36.</ref>
Sesuai pemikiran John Locke sebagai [[filsuf]], manusia memiliki kebebasan dan hak-hak asasi yang didapatkan secara alamiah telah melekat sejak dilahirkan (''status naturalis''). Hak-hak asasi tersebut mencakup hak-hak yang dimiliki secara pribadi seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan kemerdekaan, serta harta milik (hak memiliki sesuatu) yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan negara pun dilarang untuk mencabut hak tersebut karena hak-hak tersebut dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung kepada manusia, walaupun manusia sendiri tidak berarti bisa berbuat seenaknya tanpa batas. Sebab, setiap orang juga tetap tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain. “''The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions''."<ref>
Menurut gagasan John Locke, hak asasi manusia dimiliki secara alamiah, dan negara hadir untuk menjamin dan menjaga bahwa hak asasi disandang oleh masing-masing orang tanpa perlu merasa cemas bahwa hak asasinya dilanggar dan dicabut karena negara telah mengaturnya secara konstitusional di dalam undang-undang. Pemikiran John Locke yang menjadi orang pertama sebagai peletak dasar unsur negara hukum demikian kemudian menjadikan dirinya sebagai Bapak Hak Asasi Manusia. John Locke bahkan mengemukakan bahwa negara wajib memberikan jaminan terwujudnya kebebasan dan terlaksananya hak asasi manusia ditegakkan. Pemikiran tersebut merupakan dasar terlahirnya [[Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat]] 1776.
▲Sesuai pemikiran John Locke sebagai [[filsuf]], manusia memiliki kebebasan dan hak-hak asasi yang didapatkan secara alamiah telah melekat sejak dilahirkan (''status naturalis''). Hak-hak asasi tersebut mencakup hak-hak yang dimiliki secara pribadi seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan kemerdekaan, serta harta milik (hak memiliki sesuatu) yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan negara pun dilarang untuk mencabut hak tersebut karena hak-hak tersebut dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung kepada manusia, walaupun manusia sendiri tidak berarti bisa berbuat seenaknya tanpa batas. Sebab, setiap orang juga tetap tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain. “''The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions''."<ref> [https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature. Introduction to Philosophy].</ref>
▲Menurut gagasan John Locke, hak asasi manusia dimiliki secara alamiah, dan negara hadir untuk menjamin dan menjaga bahwa hak asasi disandang oleh masing-masing orang tanpa perlu merasa cemas bahwa hak asasinya dilanggar dan dicabut karena negara telah mengaturnya secara konstitusional di dalam undang-undang. Pemikiran John Locke yang menjadi orang pertama sebagai peletak dasar unsur negara hukum demikian kemudian menjadikan dirinya sebagai Bapak Hak Asasi Manusia. John Locke bahkan mengemukakan bahwa negara wajib memberikan jaminan terwujudnya kebebasan dan terlaksananya hak asasi manusia ditegakkan. Pemikiran tersebut merupakan dasar terlahirnya [[Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat]] 1776.
Mengenai pembentukan negara yang hadir sebagai penjamin terlaksananya hak asasi manusia, John Locke mengemukakan teori kekuasaan yang meliputi kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan federatif. Namun, John Locke menggarisbawahi pemisahan ketiga kekuasaan tersebut agar tidak terjadi kesewenangan negara terhadap rakyat.
=== J. J. Rousseau ===
[[Jean-Jacques Rousseau]] berpendapat bahwa menurut kodratnya, manusia pada hakikatnya itu baik, akan tetapi yang merusak manusia adalah peradaban.<ref>
Rousseau yang lahir di Genewa pada tahun 1712 mengungkapkan pemikiran mengenai hak kodrati adalah bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrat untuk masing-masing individu, namun justru memberikan karunia kepada warga negara suatu kedaulatan yang tidak bisa dicabut sebagai satu kesatuan. Hak yang berasal dari hukum kodrati diturunkan sebagai kolektivitas dan hadir sebagai kehendak umum rakyat.<ref>Davidson 1994, hlm. 37.</ref>
Sebagai filsuf, Rousseau hanya mengenal satu ''pactum'' di dalam teorinya. ''Pactum unions'' merupakan suatu perjanjian antarindividu guna membentuk negara. Dalam mewujudkan cita negara hukum, Rousseau merumuskan bahwa hukum negara dibentuk dan dirumuskan dari rakyat yang bersama-sama mengambil keputusan melalui kesepakatan secara menyeluruh berdasarkan suara paling banyak. Hal ini dituangkan Rousseau dalam karya ilmiahnya yang berjudul ''Du Contract Social'' pada terbitan tahun 1762. “Jika manusia tidak dapat menciptakan kekuatan baru bagi kepentingan sendiri, tetapi hanya menghimpun serta mengatur kesemuanya seperti yang berlaku sekarang, maka satu-satunya jalan untuk mempertahankan dirinya ialah membentuk kesatuan kekuatan dengan cara menghimpun dirinya dalam satu badan, yang dapat digerakkan untuk bertindak bersama-sama agar mampu mengatasi segala masalah. Persatuan ini harus dihasilkan oleh kesepakatan orang banyak.<ref>
=== Montesquieu ===
Buah karya pemikiran yang dilahirkan oleh [[Montesquieu]] banyak dipengaruhi oleh gagasan John Locke. Hal ini termasuk gagasan yang paling dikenal dari dirinya berupa pemikiran mengenai fungsi negara hukum. Menguatkan pemikiran John Locke, Montesquieu menekankan bahwa fungsi negara hukum harus dipisahkan dari tiga kekuasaan lembaga negara, baik mengenai tugas lembaga (''functie''), maupun alat perlengkapan (''organ'') atau orang yang melakukannya. Ketiga lembaga itu tidak diperbolehkan untuk saling campur tangan ataupun saling mempengaruhi antara yang satu dengan lembaga yang lainnya. Pemikiran Montesquieu mengenai tiga kekuasaan lembaga negara tersebut dikenal sebagai Trias Politica, yang mencakup:
# Kekuasaan dan kewenangan oleh badan pembuat dan pembentuk undang-undang yang
# Kekuasaan dan kewenangan oleh badan yang mengadili pelanggaran undang-undang serta menjatuhkan hukuman untuk kejahatan serta yang memberikan putusan jika terjadi perselisihan maupun konflik di antara masyarakat ([[yudikatif]] atau [[kehakiman]])
# Kekuasaan dan kewenangan badan pelaksana undang-undang yang menyelenggarakan dan melaksanakan undang-undang, memutuskan maklumat perang, melakukan tindakan di bidang politik luar negeri dan perdamaian dengan negara lain, menjaga keamanan dan tata tertib, meredam dan menghentikan pemberontakan, dan yang lainnya ([[eksekutif]]).
Baik John Locke maupun J. J. Rousseau, bahkan Montesquieu yang kemudian mengembangkan teori Locke mengenai Trias Politica, mengemukakan bahwa ragam hak yang mereka maksud meliputi.<ref>Naning 1983, hlm. 15.</ref>
Baris 46 ⟶ 44:
# Kemerdekaan dan kebebasan atas diri sendiri
# Kebebasan untuk menganut dan memeluk agama serta beraktivitas sesuai yang diajarkan oleh agamanya tersebut
# Kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan berserikat
# Hak Write of [[Habeas Corpus Act|Habeas Corpus]] yang dapat dimaknai sebagai pernyataan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang
# Hak kemerdekaan untuk berpikir dan menyuarakan pikiran, serta pers
Baris 54 ⟶ 52:
[[Berkas:Karl_Marx_by_Oe_Lien.jpg|bingkai|ka|Karl Marx]]
Teori dan ideologi Marxisme ini dipelopori oleh sang filsuf besar, [[Karl Marx]]. Di dalam Kamus Webster, Marxisme sejatinya adalah paham, kebijakan, dan prinsip politik, ekonomi, serta sosial yang dicetuskan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh Karl Marx. Contohnya, teori dan praktik sosialisme yang meliputi teori nilai [[buruh]], [[materialisme dialektis]], perjuangan kelas, pertentangan antargolongan atau antarkelas, dan [[diktator|kediktatoran]] kaum [[proletar]] hingga ada perkembangan yang terjadi pada kelas-kelas di masyarakat tersebut, dengan akhirnya akan muncul masyarakat tanpa kelas. “''The political, economic, and social principles and policies advocated by Marx; esp.: a theory and practice of socialism including the labor theory of value, dialectical materialism, the class struggle, and dictatorship of the proletariat until the establishment of a classless society''."<ref>
=== Karl Marx ===
Fondasi ideologi yang diajarkan Marx terletak pada keberpihakan terhadap golongan yang termarginalkan,
Ditinjau dari sisi ilmiah, Marx memandang bahwa hukum kodrati termasuk idealistis dan berlawanan dengan sejarah. Dengan demikian, Marxisme menolak adanya teori [[hak alami]]. Marx tidak membiarkan hak asasi manusia sebagai argumen untuk memberikan batasan hak warga negara dengan memandang mereka sekadar sebagai alat yang semata patuh terhadap jaminan hak yang tidak politis. Mengenai hak asasi, Marx juga sebatas menyatakan bahwa hak asasi manusia sekadar bahwa negara tidak mendiskriminasi manusia dalam pilihan agamanya sebagaimana negara tidak memiliki hak untuk melakukan [[diskriminasi]] terhadap [[Yahudi]], ataupun Kristen yang tidak ada hak untuk mengajukan tuntutan atas [[Ateisme]] sebagai syarat warga negara. Marx nyata-nyata menolak konsep hak yang tidak dapat dicabut, namun Marx yang membela kaum akar rumput, melegalkan adanya aturan untuk pembatasan hari kerja bagi para pekerja. Hukum di dalam Marxisme menata bahwa harus ada aturan jelas kapan berakhirnya waktu seorang pekerja menjual dirinya sendiri, dan kapan waktu untuknya sendiri dimulai. Dalam praktik politiknya, Marx meyakini bahwa beberapa hak terkait hak manusia merupakan prasyarat yang dibutuhkan demi kemajuan menuju sosialisme. Bahkan demi mencapai titik di mana makna praktis proyek komunis mengena dan tepat guna, Marx sungguh-sungguh memperjuangkan agar hak memilih yang universal, hak untuk berkumpul dan berserikat dengan damai, juga hak dalam kebebasan pers dan hak edukasi publik tanpa sensor oleh negara menjadi hak-hak yang harus diperoleh.
Marx berpendapat bahwa hak adalah produk [[borjuis]] dan produk masyarakat kapitalis, sementara untuk mewujudkan potensi sejatinya, seseorang seharusnya kembali ke kodratnya sebagai makhluk yang sosialis. Oleh karenanya, hak individu secara perseorangan tidak diakui di dalam konsep Marxisme, yang ada di dalam tatanan Marxisme hanyalah hak [[kolektif]] yang disalurkan ke ''repository of all rights,'' serta menjadi kepemilikan negara. Masyarakat Marxisme tidak diperkenalkan adanya hak individu, sebab, yang diakui oleh masyarakat dan negara yang mengatur tatanan masyarakatnya hanyalah hak sosial. Secara khusus, mengenai hak asasi manusia, Marx tidak menolak adanya hak terkait kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan politik sebab, Marx justru selalu menganggap bahwa hak-hak tersebut merupakan tuntutan pertama yang diperlukan untuk sebuah gerakan revolusioner.
Dalam masyarakat Marxisme itu sendiri, [[kodrat]] manusia pada hakikatnya dapat dipenuhi jika seluruh masyarakat menjadi [[makhluk sosial]] yang diiringi dengan semua alat produksi merupakan kepemilikan bersama
Hak di dalam Marxisme dianggap [[transendental]], sehingga bertolak belakang dengan hak pada liberalisme yang bersifat [[kekal]]. Hak di dalam masyarakat komunis tercapai apabila sudah tidak ada kelas-kelas lagi, tidak ada pemilikan pribadi atas sumber alam serta tidak ada pemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan hasil produksinya. Semua sudah menjadi milik bersama seluruh masyarakat.<ref>Darsono 2007, hlm. 112.</ref>
Dasar pemikiran Marx mengenai hak asasi yang hanya diakui bila hak-hak tersebut berupa hak kolektif terletak pada pemikiran Marx bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia sendiri pada dasarnya adalah manusia konkret, yakni orang-orang yang hidup pada zaman tertentu serta hidup sebagai bagian dari anggota masyarakat tertentu. Keberadaan dan kondisi manusia ditentukan oleh keadaan masyarakat di mana dirinya hidup. Dengan demikian, manusia disebut sebagai makhluk sosial, sebab, dirinya hanya dapat hidup serta bisa bekerja di dalam suatu tatanan masyarakat yang ditemuinya ketika dirinya dilahirkan, dibesarkan, serta bertumbuh kembang. Manusia yang satu tidak bisa dilepaskan dari manusia yang lainnya di dalam tata masyarakat tersebut, harus terdapat suatu keseluruhan, di mana unsur-unsur yang membentuknya tidak berdiri sendiri serta tidaklah mungkin dapat terlepas satu sama lain. Setiap manusia yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut harus mampu bekerja dan berproduksi bersama-sama dan terhubung satu sama lain secara dialektik.. Hasil kerja manusia pada hakikatnya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan itu berarti bahwa hasil kerja tersebut diakui oleh orang lain dan artinya ia manusia berguna. Oleh karenanya, dapat dimaknai bahwa manusia sudah semestinya merasa puas dan senang dalam bekerja. Kemudian pada akhirnya, pekerjaan tersebut menjadi jembatan emas antarmanusia yang di dalam prosesnya, manusia dapat merealisasikan diri serta dapat bekerja bersama manusia lain sehingga menciptakan sejarah antarmanusia. Hal ini berbeda apabila manusia bekerja semata terpaksa untuk kebutuhan dan kepentingan orang lain. bukan karena kemauannya sendiri, apalagi bila tindakan dalam segala pekerjaan tersebut sekadar atas perintah orang lain serta hasilnya menjadi milik orang lain, maka manusia tidak merasa senang dan tidak puas, bahkan terasing dari pekerjaan dan hasil kerjanya tanpa bisa menikmati dengan baik. Lebih-lebih bila manusia bekerja harus bersaing dengan manusia lainnya. Sehingga tidak terhindarkan adanya pemikiran bahwa manusia sekadar menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan manusia lain, lebih lagi bila manusia sekadar diperalat uang yang menjadi target ambisinya dalam bekerja.<ref>Darsono 2007, hlm. 26-27.</ref> Dengan kata lain, di dalam Marxisme, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan selalu beraktivitas agar produktif sehingga terlibat dalam proses produksi. Seluruh perasaan dan pikiran masyarakat sudah tercurah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Semua orang bekerja menurut kemampuannya dan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan kebutuhannya.<ref>Darsono 2007, hlm. 112-113.</ref> Hubungan kemasyarakatan yang terjalin saat bekerja dan berproduksi bersama mengantarkan manusia pada ditorehkannya sejarah. Keterkaitan masyarakat dengan sejarah dan filsafat tersebut yang kemudian disebut sebagai materialisme dialektis dalam Marxisme.
Sebab itulah, hak yang diketahui dalam masyarakat Marxisme adalah hak kolektif, alih-alih perseorangan. Pun di dalam pandangan Marxisme, hak asasi manusia terkait keadilan dan kemerdekaan. Keadilan dan kemerdekaan bisa dicapai ketika pengisapan manusia oleh manusia lainnya
== Paham Integralisme ==
Pada hakikatnya, pandangan [[integralisme]] mengemukakan hubungan di antara warga negara dengan penguasa negara, agar dapat membentuk satu kesatuan utuh dan bulat secara menyeluruh. Hubungan tersebut pada konteksnya didukung oleh ikatan kekeluargaan dan kebersamaan, yang menjadi salah satu inti dari integralisme yang berkembang di Indonesia sebagai negara kesatuan.
Integralisme sendiri merupakan filsafat yang memiliki integralitas sebagai konsep sentral di mana seluruh bagian yang ada, menyatu berdasar pada struktur tertentu yang organis hingga menjadi terpadu. Struktur tertentu tersebut dapat meliputi segala sumber, energi, materi, nilai, juga informasi.
Di dalam pandangan paham integralisme, hak asasi manusia dianggap berasal dari paham individualisme yang berlawanan dengan paham kolektivitas yang merujuk kepada paham sosialis. Paham integralisme melandasi negara dan masyarakat yang menyatu sehingga seluruh hak warga negara secara otomatis diperhatikan oleh negara. Menurut paham integralisme, dengan demikian, negara tidak mungkin akan menindas warga negaranya sendiri. Spinoza, Müller, dan Hegel mempelopori teori integralisme yang mendunia hingga bahkan paham integralisme yang berusaha diterapkan oleh Soepomo di Indonesia pun diambil dari pemikiran para filsuf tersebut. Secara global, ketiga pemikir filsafat yang diikuti oleh Soepomo tersebut berpendapat bahwa integralistik terjadi dengan adanya hubungan erat antarmasyarakat, sementara negara tidak berpihak terhadap salah satu golongan yang dianggap lebih kuat saja.<ref>
=== Hegel ===
Titik tolak filsafat yang diajarkan oleh Hegel terletak pada “roh.” Dalam ajaran Hegel, roh merupakan awal mula proses perkembangan segala sesuatunya, serta didaulat sebagai satu-satunya kenyataan. Sehingga, pada akhirnya, segala sesuatu yang ada bisa disebut sebagai wujud penampilan roh. Bahwa roh adalah realitas. Hegel mencapai pemikirannya yang demikian setelah mengadaptasi model berpikir dialektika [[Sokrates|Socrates]] untuk menyampaikan pendapatnya melalui dialog demi mencari dan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Socrates pernah mengemukakan bahwa untuk mencari dan memperoleh kebenaran, harus dilakukan melalui dialog, baik itu dalam perdebatan ataupun diskusi yang kemudian disebut dengan dialektika. Sementara, proses dialektika terjadi ketika proses pertentangan dihilangkan. Padahal, pertentangan itu bisa saja berada di dalam pikiran ataupun di dalam realitas. Bisa dikatakan bahwa metode dialektika berfungsi untuk memahami dialektika roh yang merupakan kenyataan. Dengan demikian, menurut pemikiran Hegel, berpikir dialektik itu sendiri merupakan cara roh berkembang secara dialektik. Di sinilah letak perbedaan antara dialektika roh menurut Hegel dengan dialektika material menurut Karl Marx. Di dalam pandangan Hegel, semua realitas atau kenyataan ini adalah “roh” dengan segala bentuk penampilannya, sementara menurut Marx, semua ini merupakan kenyataan material. Sebab Marx meyakini bahwa yang nyata adalah yang berwujud.<ref>Darsono 2007, hlm. 20-21.</ref>
Sebagai filsuf, Hegel mengemukakan bahwa negara merupakan realitas roh atau kesadaran yang menjawab pertentangan yang timbul di masyarakat. Pertentangan yang muncul di masyarakat tidak mungkin bisa ditengahi dan diselesaikan tanpa adanya negara, sehingga menjadi tanggung jawab dan tugas negara untuk menyelesaikan pertentangan di masyarakat hingga terwujudnya perdamaian. Menurut pandangan Hegel, negara adalah perwujudan roh, sehingga negara wajib ditaati oleh setiap warga negara. Hak asasi manusia di dalam ajaran Hegel dengan demikian, menjadi hak warga negara yang diatur oleh negara. Negara hadir untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu yang terkait hak asasi setiap warga negara yang bersatu menjadi satu kesatuan secara holistik. Negara yang dibentuk dari susunan kesatuan antarmanusia di dalam suatu masyarakat tertentu, bertanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia diberlakukan dengan tertib.
Lebih lanjut dalam ideologi ajaran Hegel, hak asasi manusia secara holistik diatur oleh negara dan dilindungi keberlangsungannya. Seluruh warga negara berpadu menjadi satu kesatuan utuh berupa tatanan sosial dengan kebebasan yang diatur oleh negara, termasuk hak asasi. Sebuah tatanan sosial dalam masyarakat yang bebas meliputi sistem kebebasan seperti misalnya sistem hak, baik itu hak-hak asasi negatif dan hak partisipasi, maupun hak-hak kolektif dan institusi. Di dalam sistem kebebasan itu, tuntutan-tuntutan privat, moral, serta etis individu difasilitasi dan dilindungi. Hak-hak privat diberi perlindungan di dalam sistem pasar dan sistem hukum privat, sementara hak-hak moral di dalam toleransi terhadap berlakunya kebebasan keyakinan dan tuntutan etis, dilindungi implementasinya lewat partisipasi di dalam negara dengan orientasi kesejahteraan umum, berdaulat, serta mampu memajukan budaya politik, seni, dan ilmiah. Kemampuan untuk bersikap mandiri atau independen dan melawan kepentingan-kepentingan privat merupakan realisasi kebebasan negara sebagai roh realitas yang di atas segalanya, nyata-nyata melampaui hak-hak individual dan individu-individu tersebut harus mematuhi roh realitas itu.
== Integralisme Soepomo ==
Indonesia pada khususnya, mengenal paham [[Integralisme Soepomo]] yang konsepnya disampaikan melalui pidato-pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo pada tahun 1941 sebagai seorang profesor dan 31 Mei 1945 dalam sidang [[Dokuritsu Junbi Cosakai]] atau [[BPUPKI]] sebagai salah seorang anggota perumus undang-undang dasar negara Indonesia yang ditunjuk oleh [[Jepang]]. Sebagai landasan rumusan undang-undang dasar negara Indonesia, Soepomo menawarkan tiga teori kepada sidang yang meliputi sosialisme Marx, liberalisme, dan secara spesifik menyebut integralisme sebagai konsep paling tepat untuk Indonesia bila suatu saat kelak merdeka. Pada hakikatnya, [[Soepomo]] menyampaikan gagasan integralismenya karena tidak menerima paham sosialisme sebagai teori kelas (teori golongan) yang dipelopori Marx—serta disepakati oleh [[Friedrich Engels]] dan [[Vladimir Lenin]]—maupun paham liberalisme sebagai teori perseorangan yang berkembang luas di negara-negara [[Eropa]] dan [[Amerika]]. Secara spesifik, Soepomo menilai bahwa sosialisme menurut ajaran Marx yang berlandaskan pertikaian antarkelas tidaklah sejalan dengan watak bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia secara menyeluruh menghindari perselisihan bahkan sebaliknya, ikhlas untuk saling menolong dan gemar bergotong royong. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Marxisme yang menonjolkan pertentangan di mana ada golongan atau kelas yang lebih kuat hadir untuk menindas golongan (kelas) lainnya yang lebih lemah, dengan menjadikan negara sebagai alatnya. Di samping itu, Soepomo juga mengemukakan pandangannya bahwa liberalisme ajaran John Locke, J. J. Rousseau, [[Thomas Hobbes]], [[Herbert Spencer]], dan [[Harold Joseph Laski]]—yang terakhir kemudian berubah haluan menganut Marxisme—yang menyebar di Benua Eropa dan Amerika terlalu individualis untuk masyarakat Indonesia yang karakternya penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, juga mudah berbaur dan beradaptasi, sehingga jauh berbeda dari watak masyarakat Eropa. Individualisme menurut Soepomo, pada khususnya, bertentangan dengan [[Budaya|kultur]] yang telah mendarah daging di akar rumput yang begitu erat semangat kekeluargaannya, dari struktur masyarakat paling kecil di Indonesia hingga yang cakupannya luas. Di satu sisi, Soepomo merumuskan pemikirannya mengenai [[Negara integralistik|Negara Integralistik]] dari paham integralisme yang diilhami dari ajaran [[Adam Müller]], [[Baruch de Spinoza]], dan [[Hegel]].
Paham negara integralisme Indonesia yang dirumuskan Soepomo masih linear dengan teori integralisme oleh para pemikir integralisme lain. Pembeda paham integralisme yang dikenal dunia dari paham integralisme yang digagas Soepomo berakar dari sifat bangsa Indonesia yang sesuai [[semboyan]] [[bhinneka tunggal ika]] dengan keanekaragaman budaya dan karakter suku bangsa
Dalam artikel "Teori Integralistik Menurut Soepomo" yang ditulis Vanya Karunia Mulia Putri dengan Nibras Nada Nailufar sebagai editornya, dijabarkan bahwa teori integralisme Soepomo memiliki enam faktor penting, mencakup:<ref>Putri 2021, tanpa halaman.</ref>
# Negara tersusun dari satu kesatuan masyarakat beserta seluruh golongan.
Baris 92 ⟶ 90:
== Filsafat Hak Asasi Manusia di Indonesia ==
Para pendiri bangsa di dalam merumuskan konsep negara menjelang kemerdekaan, pada hakikatnya mengembangkan, mengkontemplasikan, dan
Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia termaktub di dalam UUD 1945 Republik Indonesia sesuai konsep negara yang dirumuskan para ''founding fathers'' Soekarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo serta kemudian dikembangkan hingga sekarang demi menyesuaikan kondisi kemajuan zaman mutakhir yang berbeda dibandingkan dengan dahulu. Hak asasi manusia di Indonesia tercantum di UUD 1945 setelah mendapatkan perubahan, seperti yang tertuang
* pasal 27 ayat (1) hak yang berkenaan kedudukan di bidang hukum dan pemerintahan.
* pasal 27 ayat (2) hak yang berkenaan pekerjaan dan penghidupan.
Baris 124 ⟶ 122:
* pasal 29 ayat (2) hak yang berkenaan agama dan ibadat.
* pasal 30 ayat (1) hak yang berkenaan usaha mempertahankan dan mengamankan negara, beserta kewajibannya.
* pasal 31 ayat (1) hak yang berkenaan pendidikan.
Pada hakikatnya, konsep hak asasi manusia diterima oleh masyarakat Indonesia karena sejalan dengan konsep ideologi [[Pancasila]]. Meskipun pada awalnya, para perumus konsep negara memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep hak asasi manusia. Menurut Phalita Gatra,<ref>Gatra 2019, tanpa halaman.
Hak asasi manusia di Indonesia berakar dari pemikiran para pendiri bangsa yang melandaskan prinsipnya berdasar ideologi yang dicetuskan dan dikembangkan para filsuf terdahulu. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tidak serta merta mengintisarikan pemikiran para ahli filsafat Barat dan menerapkannya mentah-mentah ke dalam konsep negara dengan masyarakat majemuk dan plural tetapi mampu berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat di Indonesia. Bahkan meskipun paham integralisme di Barat merupakan paham yang paling mendekati konsep negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, masih ada beberapa faktor dalam pandangan integralisme Barat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fondasi dalam bernegara dan bermasyarakat oleh bangsa Indonesia. Paham integralisme di Barat yang mengimplementasikan [[absolutisme]] negara dalam memantau dan mengintervensi hak asasi warga negaranya jelas dimentahkan di Indonesia oleh ideologi Pancasila yang demokratis sesuai pada sila ke-4. Di sisi lain, ideologi integralisme yang menjunjung tinggi kedudukan negara di atas segalanya sehingga bahkan penerapan hak asasi manusia bisa saja dinegasikan kapan pun dan pada situasi apa pun sesuai kehendak negara, tidak dapat diterapkan di Indonesia yang justru memprioritaskan hak asasi tiap-tiap warga negara serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan negara sebagai pengawas, pelindung, dan pemberi jaminan. Integralisme di Barat juga bertolak dari kedaulatan negara di mana negara memiliki kekuasaan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, sementara di Indonesia, warga negara memegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan tertinggi yang kemudian diwakilkan oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]]. Di Indonesia, negara hadir justru untuk mengawasi, memantau, melindungi, memberi jaminan, dan menegakkan implementasi hak asasi manusia agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga masing-masing warga negara tidak saling mengalami pertentangan pada saat menerapkan hak asasinya masing-masing. Namun demikian, bilamana perselisihan maupun konflik terjadi di antara masyarakat pada saat berlangsungnya pelaksanaan hak asasi, maka negara wajib hadir untuk menengahi dan
== Referensi ==
Baris 136 ⟶ 134:
=== Daftar Pustaka ===
==== Buku ====
* Beitz, Charles (2009). [https://books.google.at/books?id=McJl4x0-EegC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false ''The Idea of Human Rights'']. Oxford: Oxford University Press. [
* Darsono (2007). [https://onesearch.id/Record/IOS3389.slims-4795 ''Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi'']. Jakarta: Diadit Media. [
* Davidson, Scott. A. Hadyana Pudjaatmaka, penerjemah (1994). [https://books.google.co.id/books/about/Hak_asasi_manusia.html?id=y_TRYgEACAAJ&redir_esc=y ''Hak Asasi Manusia'']. Jakarta: Grafiti. [
* Landau, Sidney I. editor in chief (1996). [https://books.google.co.id/books?id=IJVtpzW1uSsC ''The New International Webster’s Student Dictionary of the English Language: International Encyclopedic Edition/Revised Edition''] [https://www.amazon.com/International-Websters-Student-Dictionary-Language/dp/1888777087 ''The New International Webster’s Student Dictionary of the English Language: International Encyclopedic Edition/1996 Edition''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130630221559/http://www.amazon.com/International-Websters-Student-Dictionary-Language/dp/1888777087 |date=2013-06-30 }}. United States of America: Trident Press International. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/1888777087|1888777087]].
* Naning, Ramdlon (1983). [https://books.google.co.id/books/about/Cita_dan_citra_hak_hak_asasi_manusia_di.html?id=LhYyHQAACAAJ&redir_esc=y ''Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia'']. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. [[International Standard Book Number|ISBN]] [https://
* Njoto (2003). [https://onesearch.id/Record/IOS5970.INLIS000000000008107#details ''Marxisme: Ilmu dan Amalnya''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802181949/https://onesearch.id/Record/IOS5970.INLIS000000000008107#details |date=2021-08-02 }}. Jakarta: Teplok Press. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/9793079053|9793079053]].
* Rousseau, J. J. Sumardjo, penerjemah (1986). [https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=135872 ''Kontrak Sosial''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802152629/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=135872 |date=2021-08-02 }}. Jakarta: Erlangga. [[International Standard Book Number|ISBN]] [http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2501&keywords= tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802153132/http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2501&keywords= |date=2021-08-02 }} [http://www.perpustakaan-stpbogor.kkp.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1063 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151917/http://www.perpustakaan-stpbogor.kkp.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1063 |date=2021-08-02 }} [http://perpustakaan.kkp.go.id/union/index.php?p=show_detail&id=44152 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151917/http://perpustakaan.kkp.go.id/union/index.php?p=show_detail&id=44152 |date=2021-08-02 }}.
* Scholten, Paul (1949). [https://paulscholten.eu/bibliography-en/ ''Verzalde Geschriften''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230530145231/https://paulscholten.eu/bibliography-en/ |date=2023-05-30 }}. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. [[International Standard Book Number|ISBN]] [https://
* Woolf, Henry Bosley, editor (1979). [https://books.google.co.id/books/about/Webster_s_New_Collegiate_Dictionary.html?id=ms4UAQAAIAAJ&redir_esc=y ''Webster’s New Collegiate Dictionary'']. Springfield, Massachusetts, USA: G. & C. Merriam Company. [
==== Jurnal ====
* Sugiarto, Laga & Riski Febria Nurita (2018). [http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/viewFile/1986/pdf “Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Philosofische Gronslag Negara Indonesia”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210804074549/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/viewFile/1986/pdf |date=2021-08-04 }}. ''Jurnal Cakrawala Hukum I''. '''9(1)''': 62-64.
==== Sumber Daring ====
* Nickel, James. [https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/ “Human Rights”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180611095811/https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/ |date=2018-06-11 }}. ''Stanford Encyclopedia of Philosophy''. Ditayangkan 11 April 2019. Diakses 19 Juni 2021.
* Putri, Vanya Karunia Mulia. Nibras Nada Nailufar, editor. [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo “Teori Integralistik Menurut Soepomo”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230212045346/https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo |date=2023-02-12 }} ''Kompas.com''. Ditayangkan 23 Februari 2021. Diakses 29 Juni 2021
* Gatra, Phalita. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ “Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210609142354/https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ |date=2021-06-09 }}. ''HukumOnline.com''. Ditayangkan 4 Februari 2019. Diakses 29 Juni 2021.
* {{id}} [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20221210220152/https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf |date=2022-12-10 }}. Diakses 7 Juli 2021▼
* {{en}} [https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature Introduction to Philosophy] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201115121412/https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature/ |date=2020-11-15 }}. Diakses 29 Juni 2021▼
* {{id}} [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210609142354/https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ |date=2021-06-09 }}. Diakses 11 Juli 2021▼
* {{id}} [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo Teori Integralistik Menurut Soepomo] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230212045346/https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo |date=2023-02-12 }}. Diakses 19 Juli 2021▼
* {{id}} [https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf UUD 1945 & Amandemennya] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210707022920/https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf |date=2021-07-07 }}. Diakses 21 Juli 2021▼
[[Kategori:Hak asasi manusia]]
▲==== Pranala Luar ====
▲* {{id}} [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]. Diakses 7 Juli 2021
▲* {{en}} [https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature Introduction to Philosophy]. Diakses 29 Juni 2021
▲* {{id}} [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia]. Diakses 11 Juli 2021
▲* {{id}} [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo Teori Integralistik Menurut Soepomo]. Diakses 19 Juli 2021
▲* {{id}} [https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf UUD 1945 & Amandemennya]. Diakses 21 Juli 2021
| |||