Kota Palopo: Perbedaan antara revisi

}}

 

 

 

== Sejarah ==

=== Perkembangan awal ===

 

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota [[Kesultanan Luwu]] menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII.<ref name=Irfan>{{cite book|first=M. Irfan |last=Mahmud |year=2003 |title=Kota kuno Palopo: dimensi fisik, sosial, dan kosmologi |publisher=Masagena Press |location=Makassar |lccn=2004395232 |isbn=9799797705 |oclc=55680190 |ol=3355797M}}</ref> Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerahn di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu.<ref name=Irfan/>

 

=== Masa Kolonial ===

Dalam catatan Gubernur Celebes tahun 1888, DF Van Braam Morris, pada saat itu di Palopo ada sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Di era itu, Tappong menjadi wilayah paling padat dengan 100 rumah, lalu Ponjalae 70 rumah dan Amassangan 60 rumah. Total penduduk Palopo kala itu ditaksir sebanyak 10.140 jiwa. Jumlah ini belum termasuk penduduk di wilayah Pulau Libukang yang mencapai 400 jiwa. Keduapuluh satu kampung tersebut adalah: Tappong, Mangarabombang, Ponjalae, Campae, Bonee, Parumpange, Amassangan, Surutanga, Pajalesang, Bola sadae, Batupasi, Benturu, Tompotikka, Warue, Songka, Penggoli, Luminda, Kampungberu, Balandai, Ladiadia dan Rampoang.

 

* Disertai dengan Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

 

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia|Depdagri]] meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi [[Kabupaten Luwu]], [[Luwu Utara]], [[Tana Toraja]], dan [[Kabupaten Wajo]] serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

 

Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8 persen. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin “wanua mappatuwo”. Palopo dan Tana Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan.

 

 

{{batas_USBT|utara=[[Walenrang, Luwu|Kecamatan Walenrang]], [[Kabupaten Luwu]]|selatan=[[Bua, Luwu|Kecamatan Bua]], [[Kabupaten Luwu]]|timur=[[Teluk Bone]]|barat=[[Walenrang, Luwu|Kecamatan Walenrang]] dan [[Bassesangtempe, Luwu|Kecamatan Bassesang Tempe]] Kabupaten Luwu}}

 

Seperti wilayah lain di Indonesia, Kota Palopo ber[[iklim tropis]] dengan tipe [[iklim hutan hujan tropis]] (''Af'') yang ditandai dengan curah hujan yang cenderung tinggi hampir sepanjang tahun. Curah hujan tahunan di kota Palopo berkisar antara 2100–2700&nbsp;mm per tahun dengan rata-rata bulanan di atas 100&nbsp;mm per bulan dan jumlah hari hujan lebih dari 120 hari per tahunnya. Curah hujan maksimum terjadi pada bulan [[Juni]] dengan rata-rata curah hujan di atas 300&nbsp;mm per bulannya dengan hari hujan terbanyak yakni sebanyak 21 hari hujan. Suhu udara rata-rata di Kota Palopo berada pada angka 21&nbsp;°C–32&nbsp;°C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±81%.

{{Palopo weatherbox}}

 

== Demografi ==

=== Suku dan Agama ===

| url=http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=7300000000

 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

 

 

== Referensi ==

{{reflist|2}}

 

* [[Kesultanan Luwu]]

* [[Sejarah Tanah Luwu]]

{{Kota Palopo}}

{{sulsel}}