Chairuddin Ismail: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Asang Lawai (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (7 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox Officeholder
|honorific-prefix =
|name = {{PAGENAME}}
|image = Jenderal Chairuddin Ismail.jpg
|imagesize = 200px
|caption =
Baris 21 ⟶ 20:
|children =
|residence =
|alma_mater = Akademi Kepolisian
|occupation = Polisi
|religion = Islam
| allegiance = {{flag|Indonesia}}
| branch = [[Berkas:Insignia of the Indonesian National Police.svg|25px]] [[Kepolisian Republik Indonesia]]
| unit =
| rank = [[Berkas:PDU_JEN STAF.png|25px]] [[Jenderal Polisi]]
| serviceyears =
}}
[[Jenderal Polisi]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) '''Chairuddin Ismail''' ({{lahirmati||27|12|1947}}) adalah pensiunan perwira Polri. Ia pernah menjadi Pejabat Sementara [[
== Polemik kisruh di tubuh Polri ==
Pada masa kepemimpinan [[Suroyo Bimantoro]] terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri. Presiden dan para pendukungnya memang belakangan sukses membujuk [[parlemen]] agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat.{{fact}} Tetapi belakangan, muncul [[ironi]] baru: Presiden mengulangi kekeliruan dengan "memecat" Bimantoro dan mengangkat Chairuddin tanpa persetujuan parlemen.{{fact}} Dan situasi berbalik, Bimantoro menjadi salah satu [[Pion (catur)|pion]] [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]] dalam perang politiknya melawan Presiden.{{fact}} Bagaimanapun, masa [[bulan madu]] antara Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar. Baru satu bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden.{{fact}} Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Gus Dur memperbolehkan pengibaran [[Bendera Bintang Kejora]], simbol [[Organisasi Papua Merdeka]], sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya.{{fact}} Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat [[Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia|Mabes Polri]] menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.
Baris 33 ⟶ 39:
Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian 5 menteri dan Jaksa Agung, Presiden meminta Bimantoro mengundurkan diri.{{fact}} Namun, Bimantoro menolak.{{fact}} Pada tanggal [[2 Juni]] 2001, Presiden melantik [[Inspektur Jenderal Polisi]] Chairuddin Ismail sebagai Wakil Kapolri.<ref>[http://www.tribuneindia.com/2001/20010603/world.htm#5 "Wahid appoints new deputy police chief"]</ref> Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal [[1 April]] 2001.{{fact}} Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseteruan Presiden dengan parlemen.{{fact}}
Pengangkatan Chairuddin memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri.{{fact}} Masalah Polri ini semakin berlarut-larut.{{fact}} Bertepatan dengan peringatan [[Hari Bhayangkara]], [[1 Juli]], Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai [[Duta Besar]] RI di [[Malaysia]].<ref>
== Referensi ==
| |||