Baturaja, Ogan Komering Ulu: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Fery Adrianto (bicara | kontrib)
Menghapus Kabupaten_ogan_komering_ulu_vector_logo_POLOS.jpg karena telah dihapus dari Commons oleh Krd; alasan: No permission since 14 September 2024.
 
(60 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Ibukota kabupaten
|nama =Baturaja
|foto =[[File:Tugu Selamat Datang di Kotif Baturaja.jpg|jmpl|Tugu Selamat Datang di Kotif Baturaja yang terletak di Jl. Letkol Rusman Effendy Bustan (Jalan Raya Baturaja - Prabumulih) Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur]]
|negara =Indonesia
|provinsi =Sumatera Selatan
|dati2 =Kabupaten
|nama dati2 =Ogan Komering Ulu
|kecamatan=Baturaja Timur dan Baturaja Barat
|kecamatan =[[Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu|Baturaja Barat]]</br>[[Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu|Baturaja Timur]]
|luas= 235.27
|luas =274,38
|kepadatan =1249520
|penduduk=142.099 jiwa
|penduduk =151159
|kodearea=32100|kode=0735}}
|penduduktahun=[[2024]]
|pendudukref =<ref name="DUKCAPIL"/>
|kodearea =32100|kode=0735}}
|kode =0735
}}
 
'''Baturaja''' adalah ibukota[[ibu kota kabupaten|ibu kota]] [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]], [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera Selatan]], [[Indonesia]] yang terbagi menjadi 2dua kecamatan, yaitu Kecamatan [[Baturaja TimurBarat, (terdiriOgan atas 9 kelurahan dan 5 desa) dan KecamatanKomering Ulu|Baturaja Barat (terdiri atas 5 kelurahan]] dan 7[[Baturaja desa). Ibukota kabupaten yang dibelah oleh Sungai Ogan dan Sungai Lengkayap ini memiliki destinasi wisata seperti Lesung BintangTimur, Gua Kelambit, Bukit Katung, Bukit Pelawi dan Bukit Balau. Berdasarkan data sensus penduduk BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020, |Baturaja memiliki penduduk berjumlah 142.099 jiwa dengan luas wilayah 235,27 km2Timur]].
 
Ibu kota kabupaten yang dibelah oleh [[Sungai Ogan]] dan [[Sungai Lengkayap]] ini memiliki destinasi wisata seperti Lesung Bintang, Gua Kelambit, Bukit Katung, Bukit Pelawi dan Bukit Balau.
== Rencana Pemekaran Kota Baturaja menjadi Kota Otonom ==
Baturaja merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang saat ini terdiri atas Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat.
 
Berdasarkan data [[Kementerian Dalam Negeri]] tahun 2024, Baturaja memiliki penduduk berjumlah 151.159 jiwa dengan luas wilayah 274,38&nbsp;km².<ref name="DUKCAPIL">{{cite web|url=https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/|title=Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024|website=www.dukcapil.kemendagri.go.id|accessdate=16 Maret 2024|format=visual}}</ref>.
Dahulunya Baturaja berstatus Kota Administratif (Kotif) berdasarkan PP No. 24 tahun 1982. Saat itu juga ada beberapa kotif lainnya di Provinsi Sumatera Selatan yang diantaranya Kotif Prabumulih (Muara Enim), Kotif Lubuklinggau (Musi Rawas), dan Kotif Pagaralam (Lahat).
 
Baturaja mempunyai semboyan yakni BATURAJA KOTA BERAS yang dimana BERAS merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman, Sejahtera.
Pembentukan Kotif Baturaja didasari atas pertimbangan beberapa aspek diantaranya terlihat adanya ciri kehidupan masyarakat perkotaan di Kecamatan Kota Baturaja sehingga dianggap perlu dibentuknya Kota Administratif Baturaja dibawah naungan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai daerah induk. Sebagai tindak lanjutnya, maka wilayah yang masuk di dalam Kotif Baturaja yakni Kecamatan Kota Baturaja dimekarkan menjadi Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat sekaligus juga menjadikan Kotif Baturaja sebagai ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dengan demikian, secara garis komando pemerintahan, maka Pemerintah Kota Administratif Baturaja dipimpin oleh Walikota Administratif Baturaja yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati KDH Tk. II Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 
== Demografi ==
Seiring berjalannya waktu, Reformasi 1998 pun terjadi dan menuntut adanya sebuah otonomi daerah. Maka lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya adalah unsur Pemerintah Daerah (Pemda) hanya terdiri atas Provinsi dan Kabupaten / Kota saja. Ini berarti bahwa mulai saat itu dalam unsur Pemerintahan Daerah tidak lagi mengenal istilah Kota Administratif (Kotif). Sebagai konsekuensinya, maka seluruh Kotif yang ada di Indonesia diberikan dua opsi pilihan.
Penduduk Baturaja memiliki beragam suku dan agama. Nama Ogan Komering Ulu, merupakan bagian dari nama sungai, Sungai Ogan dan Sungai Komering, dan juga nama suku utama yakni [[Suku Ogan|Ogan]], [[Suku Komering|Komering]] dan [[Suku Kubu|Ulu]].<ref>{{cite web|url=https://web.okukab.go.id/sejarah-oku/|title=Sejarah OKU|website=web.okukab.go.id|accessdate=25 November 2021}}</ref><ref name="SUKU">{{cite web|url=https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/tak-banyak-tahu-ini-5-suku-asli-ogan-komering-ilir-di-sumsel/5|title=5 Suku Asli Ogan Komering Ilir di Sumsel|website=www.sumsel.idntimes.com|accessdate=25 November 2021}}</ref> Orang [[Suku Melayu|Melayu]] dan [[Suku Jawa|Jawa]] juga memiliki populasi yang banyak di Baturaja. Suku pendatang lain yang mendiami Baturaja umumnya adalah masyarakat [[Suku Minangkabau|Minangkabau]], [[Suku Batak|Batak]], [[Tionghoa-Indonesia|Tionghoa]], [[Suku Lampung|Lampung]], [[Suku Bali|Bali]], dan beberapa dari suku lain.
 
Sementara untuk agama, mayoritas penduduk Baturaja menganut agama [[Islam]]. Berdasarkan data [[Badan Pusat Statistik]] [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]] 2020, penduduk Baturaja yang beragama [[Islam]] sebanyak 96,03%. Kemudian [[Kristen]] sebanyak 3,27%, dimana [[Katolik]] 2,24% dan [[Protestan]] 1,03%. Sebagian lagi beragama [[Buddha]] yakni 0,67% dan [[Hindu]] 0,03%<ref name="AGAMA">{{cite web|url=https://okukab.bps.go.id/indicator/108/253/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html|title=Jumlah Penduduk Menurut Agama|date=[[2020]]|website=okukab.bps.go.id|accessdate=25 November 2021}}</ref>
Opsi pilihan pertama, Kotif harus dimekarkan (berpisah) dari kabupaten induknya dan berubah status menjadi kota (dahulu dikenal dengan istilah Kotamadya) yang otonom dengan memiliki sistem dan struktur pemerintahan sendiri (termasuk memiliki DPRD Kota) serta dipimpin oleh seorang Walikota yang tidak lagi dijabat oleh seorang PNS melainkan melalui mekanisme politik yang dilaksanakan melalui sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Dengan kata lain, Walikota tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati kabupaten induknya. Proses peningkatan status Kotif menjadi Kota Otonom harus melalui studi kelayakan dan harus dinyatakan memenuhi indikator persyaratan yang diantaranya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, mata pencaharian non pertanian area terbangun, fasilitas umum kota, heterogenitas penduduk, sifat hubungan masyarakat, potensi daerah, dan potensi keuangan.
 
== Infrastruktur ==
Opsi pilihan kedua, jika tidak memenuhi indikator persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Kota Otonom sehingga dinyatakan tidak layak, maka Kotif tersebut harus bergabung kembali menjadi bagian dari kabupaten induknya. Dengan kata lain, status Kota Administratif beserta struktur pemerintahan yang ada sebelumnya termasuk jabatan Walikota Administratif harus dihapuskan dan dibubarkan serta semua tanggung jawab daerah bekas Kotif kembali dipegang dan diambil alih oleh Bupati sebagai kepala daerah induknya.
Terdapat juga beberapa fasilitas dan insfrastruktur diantaranya PT Semen Baturaja (SMBR), PLTU Kibang, Stasiun Kereta Api, Terminal Bus Batu Kuning, Pasar Induk Batu Kuning, Gedung Kesenian, Gedung Olahraga, Kolam Renang (City Water Park), Masjid Agung dan Islamic Center, Stadion Madya Kemiling, Raja Plaza, Citimall, RSUD Ibnu Sutowo, RS DKT dr Noesmir, RS Santo Antonio, The Zuri Hotel, BIL Hotel, Universitas Baturaja, Universitas Mahakarya Asia, dan masih banyak lagi.
 
== Rencana Pemekaran Kota Baturaja menjadi Kota Otonom ==
Sangat disayangkan ketika tiga Kotif lainnya di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan layak dan berhasil ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom seperti Kota Prabumulih (berdasarkan UU No. 6 Tahun 2001), Kota Lubuklinggau (berdasarkan UU No. 7 Tahun 2001), dan Kota Pagaralam (berdasarkan UU No. 8 Tahun 2001), Kotif Baturaja pun dinyatakan belum layak secara urgensi dan gagal untuk menjadi Kota Otonom. Sebagai konsekuensinya, maka Kotif Baturaja harus dibubarkan dan bergabung kembali ke Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai kabupaten induknya (berdasarkan PP No. 33 Tahun 2003) dengan status tetap sebagai Ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Padahal saat itu gedung baru untuk kantor Walikota Baturaja sudah selesai dibangun di kawasan Kemiling yang sebelumnya kantor tersebut berada dalam satu gedung bersama DPRD OKU. Akibatnya gedung tersebut menjadi vakum dan sempat terbengkalai beberapa tahun sampai akhirnya dijadikan sebagai kantor Dinas Pendidikan Kabupaten OKU hingga saat ini.
Alasan yang berkembang kemungkinan besar saat itu tentang perihal mengapa Kotif Baturaja gagal ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom adalah dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat. Saat itu masyarakat OKU lebih mendukung aspirasi dan tuntutan pemekaran kabupaten baru yang sudah lama dinantikan karena sudah dianggap sangat mendesak untuk dilakukan pemekaran. Selain itu juga, mayoritas masyarakat OKU saat itu masih menginginkan Baturaja tetap menjadi bagian dari Kabupaten OKU sekaligus menjadi ibukotanya. Akhirnya perhatian para stakeholder termasuk DPRD dan Pemkab OKU sendiri harus tertuju dan berfokus kepada aspirasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran kabupaten baru tersebut. Maka berdasarkan PP No. 37 tahun 2003 lahirnya dua kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten OKU yakni, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan ibukota Martapura dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan ibukota Muaradua.
 
[[File:Amri Iskandar.png|thumb|Drs. Amri Iskandar, M.M. merupakan salah satu yang pernah menjabat sebagai Walikota Administratif Baturaja]]
Saat ini mulai muncul kembali rencana pemekaran Kota Baturaja yang digaungkan melalui media sosial. Sebagai responnya, DPRD OKU di tahun 2015 membahas hal ini melalui rapat pandangan umum antar fraksi dan berhasil mendapat persetujuan dari anggota dewan. Usulan tersebut dilontarkan atas pertimbangan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 bahwa Baturaja dinilai sudah memenuhi kriteria dan layak menjadi sebuah Kota Otonom berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah pegawai dan jenis mata pencarian, serta sudah menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan melalui berbagai fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini. Hal ini juga sudah disambut baik oleh Bupati OKU dan sudah disetujui bersama DPRD OKU melalui Raperda RPJMD 2016-2021 pada Sidang Paripurna laporan hasil kerja pansus tahun 2016. Meskipun dalam proses nantinya haruslah melalui tahapan kajian dan persiapan yang harus dilalui sembari menunggu berakhirnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
 
Baturaja pernah berstatus sebagai Kota Administratif (Kotif) berdasarkan PP No. 24 tahun 1982 <ref>{{cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65186/pp-no-24-tahun-1982/|title=Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090752/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65186/pp-no-24-tahun-1982/|dead-url=no}}</ref> yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri (ad interim) Sudharmono, S.H. atas nama Presiden Soeharto. Saat itu juga ada beberapa Kotif lainnya di Provinsi Sumatera Selatan yakni Kotif Lubuk Linggau (Musi Rawas) yang diresmikan pada tahun 1981 <ref>{{cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66414/pp-no-38-tahun-1981/|title=Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kota Adminstratif Lubuk Linggau|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090745/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66414/pp-no-38-tahun-1981/|dead-url=no}}</ref>, Kotif Prabumulih (Muara Enim) yang diresmikan bersamaan dengan Kotif Baturaja (Ogan Komering Ulu) pada tahun 1982 <ref>{{cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65026/pp-no-18-tahun-1982/|title=Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kota Adminstratif Prabumulih|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090759/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65026/pp-no-18-tahun-1982/|dead-url=no}}</ref>, dan Kotif Pagar Alam (Lahat) yang diresmikan pada tahun 1991.<ref>{{cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70621/pp-no-63-tahun-1991/|title=Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kota Adminstratif Pagar Alam|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090755/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70621/pp-no-63-tahun-1991/|dead-url=no}}</ref>
Pemkab bersama DPRD OKU juga berencana akan memekarkan Kecamatan Baturaja Timur yang dinilai cukup luas menjadi dua atau tiga kecamatan baru dan menggabungkannya dengan Kecamatan Baturaja Barat atau bisa juga mengambil kecamatan sekitar dikarenakan syarat terbentuknya sebuah kota otonom harus memiliki minimal empat kecamatan.
 
PembentukanBerdasarkan PP No. 24 tahun 1982 tersebut, pembentukan Kotif Baturaja didasari atas pertimbangan beberapayang aspeksalah diantaranyasatunya terlihatadalah bahwa telah menunjukkan adanya kemajuan wilayah perkotaan dan adanya ciri kehidupan masyarakat perkotaan di Kecamatan Kota Baturaja sehingga dianggap perlu untuk dibentuknya Kota Administratif Baturaja dibawah naungan dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai daerah induk. Sebagai tindak lanjutnya, maka sebagian wilayah yang masuk di dalam Kotif Baturaja yakni Kecamatan Kota Baturaja dimekarkan menjadi Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat sekaligus jugasehingga menjadikan dua kecamatan tersebut menjadi wilayah administrasi Kotif Baturaja sekaligus menjadikannya sebagai ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu hingga saat ini. Saat masih berstatus sebagai Kota Administratif (Kotif), Baturaja mempunyai semboyan yakni BATURAJA KOTA BERAS yang dimana BERAS merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman, Sejahtera.
Keinginan terbentukannya Kota Baturaja tersebut didasari atas pertimbangan semakin pesatnya kemajuan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang ada di Baturaja saat ini yang diantaranya adalah adanya beberapa fasilitas pusat perbelanjaan modern ternama seperti Raja Plaza dan Citimall yang dilengkapi dengan department store (Ramayana dan Matahari), supermarket (Hypermart), fastfood (KFC, CFC, Pizza Hut, Mokko Factory, dan Roti'O) serta bioskop (Platinum Cineplex). Fasilitas kesehatan seperti RSUD Ibnu Sutowo Baturaja dengan gedung 5 lantai yang menjadikannya sebagai Rumah Sakit layanan rujukan regional yang didukung juga oleh beberapa rumah sakit milik swasta dan TNI-AD serta layanan kesehatan lainnya. Fasilitas pendidikan terdapat berbagai perguruan tinggi di Baturaja baik universitas, sekolah tinggi, maupun akademi yang salah satunya adalah Universitas Baturaja yang saat ini juga memiliki Program Pascasarjana yang menjadikan Baturaja sebagai pusat pendidikan di wilayah OKU Raya hingga di sebagian Provinsi Lampung. Fasilitas akomodasi perhotelan, mengingat letak Baturaja yang strategis di jalur lintas tengah sumatera maka terdapat beberapa hotel berbintang. Salah satunya hotel berbintang empat yakni The Zuri Hotel yang masuk dalam kategori highrise (15 lantai) yang dilengkapi dengan konsep rooftop pool yang dipercaya mempunyai daya saing dengan kota - kota otonom yang lain di Provinsi Sumatera Selatan. Fasilitas Olahraga terdapat Stadion Madya Kemiling Baturaja yang menjadi markas Persibaja (Persatuan Sepak Bola Baturaja), Gedung Olahraga Baturaja, Kolam Renang Baturaja yang juga dikelola menjadi City Water Park, dan fasilitas lainnya milik pemerintah dan BUMN seperti Lapangan Tenis, Voli, hingga Golf. Terdapat juga Kantor UKK Imigrasi yang tentu sangat memudahkan dan membantu masyarakat OKU Raya untuk membuat paspor sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh mengurusnya di Kantor Imigrasi Muara Enim ataupun Palembang dan nantinya Kantor UKK Imigrasi Baturaja direncanakan akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Baturaja. Disamping itu, Baturaja juga memiliki pabrik tambang dan industri PT Semen Baturaja (SMBR) sebagai aset dan potensi daerah sebagai penopang pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang didukung oleh PLTU Baturaja sebagai pemasok tenaga listriknya. Selain itu juga, adanya usaha perluasan wilayah perkotaan melalui pembangunan perumahan dan pemukiman penduduk oleh para developer yang didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Begitupun juga dengan kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang dianggap sudah menuju kepada masyarakat perkotaan yang modern sehingga Baturaja dinilai sudah sangat layak dipimpin oleh seorang Walikota bukan seorang Bupati lagi.
 
Pemerintah Kota Administratif Baturaja dipimpin oleh Wali kota Administratif (Walikotatif) Baturaja yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati KDH Tk. II Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai kepala daerah induk. Setidaknya ada beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Walikotatif Baturaja saat itu baik secara definitif maupun hanya sebagai pelaksana tugas yang diantaranya adalah Zainal Arifin Boestoeri, Oemar Boerniat, Eddy Hardiana, Amri Iskandar dan Abdul Shobur. Pemerintah Kota Administratif Baturaja menjalankan roda pemerintahannya dimasa kepemimpinan Bupati KDH Tk. II OKU yang diantaranya di era Bupati M. Saleh Hasan, Mulkan Aziman, Amiruddin Ibrahim dan Syahrial Oesman yang dimana merupakan masa terakhir atau transisi penghapusan status Kotif Baturaja<ref>{{citeweb|url=https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_perkembangan_pemerintahan_di_dae/HXhuAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=walikota+baturaja+arifin+boestoeri&pg=PA364&printsec=frontcover|title=Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan 1996|website=books/google.co.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=20230305|archiveurl=https://web.archive.org/web/20230305164545/https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_perkembangan_pemerintahan_di_dae/HXhuAAAAMAAJhl=id&gbpv=1&dq=walikota+baturaja+arifin+boestoeri&pg=PA364&printsec=frontcover|dead-url=no}}</ref><ref>{{citeweb|url=https://www.google.co.id/books/edition/Directory_of_Government_of_the_Republic/ux8vAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=walikota+baturaja&pg=PA45&printsec=frontcover|title=Direktori Pemerintahan Republik Indonesia 1998/1999|website=books/google.co.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2023-03-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20230305164623/https://www.google.co.id/books/edition/Directory_of_Government_of_the_Republic/ux8vAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=walikota+baturaja&pg=PA45&printsec=frontcover|dead-url=no}}</ref>
Tokoh sekaligus putra daerah OKU Raya seperti Mantan Gubernur Syahrial Oesman dan Gubernur Herman Deru pernah melontarkan dukungannya terhadap perkembangan Kota Baturaja di masa yang akan mendatang untuk menjadi sebuah Kota Otonom.
 
Seiring berjalannya waktu, Reformasi 1998 pun terjadi dan menuntut adanya sebuah otonomi daerah. Maka lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya adalah memberikan otonomi daerah yang seluas luasnya bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerahnya masing-masing. Selain itu, unsur kewilayahan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya terdiri atas Provinsi (dahulu dikenal sebagai Propinsi Daerah Tingkat I atau Dati I) dan Kabupaten / Kota (dahulu dikenal sebagai Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II atau Dati II) saja. Ini berarti bahwa mulai saat itu dalam unsur kewilayahan Pemda tidak lagi mengenal unsur kewilayahan Kota Administratif. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh kotif yang ada di Indonesia harus dimekarkan menjadi sebuah kota otonom (dahulu dikenal sebagai kotamadya) atau bergabung kembali sepenuhnya menjadi bagian dari kabupaten induknya. Pada tahun 1999 hingga 2001, keempat Kota Administratif (Kotif) yang ada di Sumatera Selatan termasuk Kotif Baturaja sendiri direncanakan dan dipersiapkan untuk dinaikkan statusnya menjadi sebuah kota otonom.<ref>{{cite web|url=https://books.google.co.id/books?id=xXf3EAAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Prabumulih+,+Pagaralam+,+Lubuklinggau+,+Baturaja+,+dan+Singkawang&source=bl&ots=YqeX6cQLUo&sig=ACfU3U3Eze7tEbQFVHNH8pYaxSql2QERdw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiq5tGglYCFAxVVTGwGHdd2Dcg4ChDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=Prabumulih%20%2C%20Pagaralam%20%2C%20Lubuklinggau%20%2C%20Baturaja%20%2C%20dan%20Singkawang&f=false|title=Bombana dalam Sorotan Pers: Berita Proses Terbentuknya Kabupaten Bombana dan 11 Kotif yang memenuhi syarat administrasi untuk diproses menjadi kota (Kliping: Anton Ferdinan - Kendari Pos, Rabu 8 November 2000)|website=https://books.google.co.id/|accessdate=19 Maret 2024}}</ref> Namun sayangnya di tahun 2001, hanya tiga kotif saja yang dapat naik status menjadi sebuah kota otonom. Hal ini dikarenakan ketiga kotif tersebut mendapatkan dukungan penuh dalam bentuk sebuah aspirasi dari masyarakat di masing-masing kotif yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD kabupaten induknya sehingga peningkatan status kotif menjadi sebuah kota otonom pun pada akhirnya dapat terwujud. Ketiga kotif tersebut yakni Kotif Prabumulih menjadi Kota Prabumulih (berdasarkan UU No. 6 tahun 2001), Kotif Lubuk Linggau menjadi Kota Lubuklinggau (berdasarkan UU No. 7 tahun 2001), dan Kotif Pagar Alam menjadi Kota Pagaralam (berdasarkan UU No. 8 tahun 2001) yang masing-masing efektif secara resmi menjalankan roda pemerintahannya seiring dengan diangkatnya Walikotatif Prabumulih, Lubuk Linggau, dan Pagar Alam sebagai Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, Lubuklinggau, dan Pagaralam.
Sesuai yang direncanakan, jika nantinya Kota Baturaja terbentuk, maka ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu akan pindah dan bergeser ke Kecamatan Lubuk Batang yang dinilai mempunyai sejarah tersendiri di masa lalu diantaranya saat masa penjajahan Belanda (pernah menjadi ibukota Onder Afdeling Ogan Ulu yang merupakan cikal bakal OKU yang dahulunya berkedudukan di Lubuk Batang lalu kemudian dipindahkan ke Baturaja) dan disaat masa Orde Baru, Lubuk Batang pernah menjadi wilayah kerja Pembantu Bupati I. Selain itu, Lubuk Batang dianggap strategis karena letaknya tidak terlalu jauh dari Baturaja sehingga tidak begitu menyulitkan masyarakat yang akan berurusan nantinya.
== Media ==
Baturaja memiliki Stasiun Transmisi TVRI yang berada di Jl. Tebing Pelawi (Bukit Pelawi) Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat. Mengudara melalui siaran analog pada saluran 39 UHF (dahulu saluran 11 VHF) dengan daya pancar 5 KW yang dinilai cukup luas menjangkau wilayah OKU Raya, sebagian Kabupaten Way Kanan Lampung, sebagian Kabupaten Muara Enim, sebagian Kota Prabumulih, bahkan hingga ke kawasan kaki Gunung Dempo Kota Pagaralam. Kedepan sebelum 2 November 2022 akan ada rencana migrasi siaran tv dari analog ke digital (Analog Switch Off / ASO to DVB T2) dan Baturaja termasuk ke dalam wilayah Sumsel 6 (OKU dan OKU Timur). Oleh karena itu, TVRI Stasiun Transmisi Baturaja juga akan melakukan migrasi siaran digital dengan harapan nantinya sebagai penyelenggara Multiplexing (MUX) bisa bekerja sama dengan pihak tv swasta dalam pengisian slot siaran tv digital. Disamping itu, pelaksanaan siaran tv digital ini juga bisa melalui pemenang lelang penyelenggara MUX dari pihak tv swasta yang akan membangun pemancar tv digital di Baturaja. Hal ini berarti bahwa nantinya masyarakat Baturaja dan sekitarnya tidak perlu repot lagi menggunakan perangkat parabola ataupun internet untuk menonton siaran tv nasional, cukup hanya melalui antena UHF saja yang dihubungkan langsung ke pesawat tv yang sudah support siaran tv digital (DVB T2) ataupun melalui perangkat Set Top Box (STB DVB T2) bagi pesawat tv yang belum support siaran tv digital.
 
Sedangkan untuk Kotif Baturaja sebelumnya sempat mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah untuk naik status menjadi Kota Baturaja. Kotif Baturaja diproyeksikan oleh pemerintah pusat untuk naik status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom (Kotamadya) melalui rencana program pemekaran daerah serentak dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang diantaranya: Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan dari Kabupaten Bangka, Pembentukan Kabupaten Banyuasin dari Kabupaten Musi Banyuasin, dan peningkatan status Kota Administratif menjadi Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kota Baturaja, dan Kota Pagaralam.<ref>{{citeweb|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44428/uu-no-6-tahun-2002|title=Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=9 Desember 2022|archive-date=2022-12-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20221209030404/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44428/uu-no-6-tahun-2002|dead-url=no}}</ref> Gubernur Sumatera Selatan juga kemudian membuat surat mengenai penjelasan pemekaran tersebut yang ditembuskan ke Bupati OKU dan DPRD Kabupaten OKU. Bupati OKU kemudian meresponnya melalui Surat Bupati yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten OKU Nomor: 125/719/I/2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang penetapan rencana pemindahan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun hal ini justru menimbulkan sebuah polemik dikarenakan di Kabupaten OKU sendiri saat itu terdapat sebuah aspirasi masyarakat dari berbagai kecamatan di wilayah Pembantu Bupati (Tubup) OKU wilayah II dan III yang menginginkan untuk dilakukannya pemekaran Kabupaten OKU menjadi beberapa kabupaten baru. Menanggapi hal tersebut, maka anggota DPRD Kabupaten OKU (khususnya yang berasal dari wilayah bagian timur dan selatan OKU saat itu) menyatakan sikap tidak setuju dan menolak jika pemekaran di Kabupaten OKU hanya sebatas untuk peningkatan status Kotif Baturaja menjadi Kota Baturaja saja. Dengan adanya polemik tersebut, maka terbitlah sebuah Surat Keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor: 33 tanggal 13 Juli 2000 tentang pemekaran Kabupaten OKU menjadi tiga kabupaten yakni Kabupaten OKU Utara (kemudian kembali berganti nama menjadi OKU Induk atau OKU), OKU Timur, dan OKU Selatan.<ref>{{cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=695BWUkYba0&t=884s|title=Film Dokumenter Merajut Asa di Selatan (Youtube Humas OKU Selatan)|website=youtube.com|accessdate=24 Juni 2023}}</ref> Pada 25 November 2000 terbentuklah panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten OKU Selatan (PPP-KOS) yang disusul kemudian pada tanggal 15 Agustus 2001 terbentuk juga panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten OKU Timur (PPP-KOT). Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Nomor: 670/SK/W/2001 tanggal 13 Februari 2001 membentuk tim peneliti rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya dalam Propinsi Sumatera Selatan yang tetap menghasilkan sebuah keputusan bahwa pemekaran Kabupaten OKU hanya sebatas untuk peningkatan status Kotif Baturaja menjadi Kota Baturaja sehingga timbul kesan bahwa Gubernur Sumatera Selatan saat itu tidak memberikan persetujuan untuk pembentukan Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan.<ref>{{cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=luTKALgVIGo&t=113s|title=Sejarah Terbentuknya Kabupaten OKU Timur (Youtube Diskominfo OKU Timur)|website=youtube.com|accessdate=7 Juni 2022|archive-date=2022-06-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20220607153622/https://www.youtube.com/watch?v=luTKALgVIGo&t=113s|dead-url=no}}</ref>. Pada tahun 2002, masyarakat kembali menuntut rencana pemekaran Kabupaten OKU. Hal ini kembali disuarakan masyarakat setelah sempat terjadi kevakuman sekitar dua tahun. Ribuan masyarakat yang berkumpul tersebut melakukan sebuah aksi damai bertempat di Lapangan Ahmad Yani Baturaja (sekarang menjadi Taman Kota Baturaja) yang dihadiri oleh massa dari PPP-KOS dan PPP-KOT. Dengan adanya hal tersebut, maka Bupati OKU diminta untuk segera merealisasikan Surat Keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor: 33 tanggal 13 Juli 2000 yang dianggap sudah sangat mendesak untuk dilakukan pemekaran. Hal ini pun berlanjut sehingga didapatkanlah persetujuan dari Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Gayung pun bersambut, calon Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan akhirnya mendapatkan kunjungan oleh tim dewan pertimbangan otonomi daerah Departemen Dalam Negeri yang dimana kelak keduanya akan mendapatkan persetujuan untuk diparipurnakan atau disahkan sebagai daerah otonomi baru oleh Komisi II DPR-RI.<ref>{{Cite news|url=https://www.liputan6.com/news/read/34274/desakan-pemekaran-ogan-komering-ulu-menguat/|title=Desakan Pemekaran Ogan Komering Ulu Menguat|work=[[Liputan6.com]]|accessdate=28 Januari 2022|language=id|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090753/https://www.liputan6.com/news/read/34274/desakan-pemekaran-ogan-komering-ulu-menguat|dead-url=no}}</ref> Dengan demikian, maka Kota Administratif Baturaja dibatalkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Baturaja sehingga Pemerintah Kota Administratif Baturaja harus dibubarkan atau dihapuskan termasuk jabatan Wali kota Administratif Baturaja beserta struktur pemerintahan dan jajarannya. Pada tahun 2003, Kota Administratif Baturaja secara resmi kembali bergabung sepenuhnya menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berdasarkan PP No. 33 tahun 2003 dengan status tetap sebagai Ibukota Kabupaten OKU.<ref>{{cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52313/pp-no-33-tahun-2003/|title=Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090809/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52313/pp-no-33-tahun-2003|dead-url=no}}</ref> Disisi lain, setelah melalui serangkaian proses dan perjuangan yang panjang, akhirnya melalui UU No. 37 tahun 2003, lahirlah dua Kabupaten baru tersebut hasil pemekaran dari Kabupaten OKU yakni, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan ibukota Martapura dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan ibukota Muaradua yang efektif secara resmi menjalankan roda pemerintahannya di awal tahun 2004 seiring dengan dilantiknya Penjabat (Pj) Bupati OKU Timur dan OKU Selatan.<ref>{{cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44164/uu-no-37-tahun-2003/|title=Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan|website=peraturan.bpk.go.id|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128090807/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44164/uu-no-37-tahun-2003/|dead-url=no}}</ref>
Selain itu, terdapat juga beberapa stasiun radio yang pernah ada dan diantaranya masih aktif bersiaran di Baturaja. Stasiun Radio tersebut antara lain :
 
Seiring berjalannya waktu, Baturaja mulai menunjukkan adanya kemajuan pada bidang pembangunan infrastruktur serta adanya peningkatan perekonomian masyarakat perkotaan yang modern. Baturaja dijadikan sebagai salah satu kota inflasi di Provinsi Sumatera Selatan bersamaan dengan Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih yang diukur dari empat parameter antara lain keberadaan rumah sakit, fasilitas umum, hotel, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga memiliki potensi yang besar sebagai acuan lumbung pangan meskipun Baturaja sendiri saat ini masih berstatus sebagai ibukota Kabupaten OKU.<ref>{{citeweb|url=https://sumselupdate.com/2017-baturaja-bakal-jadi-kota-inflasi/|title= 2017, Baturaja bakal jadi Kota Inflasi|website=sumselupdate.com|accessdate=24 Juni 2023}}</ref><ref>{{citeweb|url=https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/21/baturaja-dan-prabumulih-bisa-jadi-kota-inflasi-di-sumsel|title= Baturaja dan Prabumulih bisa jadi Kota Inflasi di Sumsel|website=sumsel.tribunnews.com|accessdate=24 Juni 2023}}</ref> Selain itu, Baturaja memiliki pabrik industri dan pertambangan [[Semen Baturaja|PT Semen Baturaja (Persero) Tbk]] sebagai aset utama daerah dan menjadikan Baturaja sebagai produsen semen khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.<ref>{{cite web|url=https://beritatotal.com/megahnya-pabrik-dua-pt-semen-baturaja-bak-kota-metropolitan-tengah-hutan.html/|title=Megahnya Pabrik Dua PT Semen Baturaja, Bak Kota Metropolitan Tengah Hutan|website=beritatotal.com|accessdate=3 Februari 2022|archive-date=2022-02-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20220203184637/https://beritatotal.com/megahnya-pabrik-dua-pt-semen-baturaja-bak-kota-metropolitan-tengah-hutan.html|dead-url=no}}</ref> Dengan adanya beberapa hal tersebut, membuat sebagian masyarakat menginginkan agar Baturaja dimekarkan menjadi sebuah kota otonom yang dipimpin oleh Wali kota. Beberapa tokoh masyarakat dan pejabat seperti Gubernur Sumatera Selatan pun mengakui adanya sebuah kemajuan yang ada di Baturaja saat ini dan mendukung penuh perkembangannya dimasa yang akan datang. Bahkan mantan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus mantan Bupati OKU di era pemekaran Kabupaten OKU juga pernah bermimpi dan memproyeksikan Baturaja akan menjadi sebuah Kota Otonom yang dipimpin oleh Wali kota kelak dimasa depan.<ref>{{Cite news|url=https://sumsel.antaranews.com/berita/521196/gubernur-sumsel-akui-baturaja-kabupaten-oku-menuju-kota-modern/|title=Gubernur Sumsel akui Baturaja Kabupaten OKU menuju kota modern|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|accessdate=3 Februari 2022|archive-date=2021-04-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210418164607/https://sumsel.antaranews.com/berita/521196/gubernur-sumsel-akui-baturaja-kabupaten-oku-menuju-kota-modern|dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite web|url=https://beritamusi.co.id/berdirinya-citimall-baturaja-so-ini-mimpi-saya-sejak-lama/|title=Berdirinya Citimall Baturaja, SO: Ini Mimpi Saya Sejak Lama|website=beritamusi.co.id|accessdate=3 Februari 2022|archive-date=2022-02-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20220203075119/https://beritamusi.co.id/berdirinya-citimall-baturaja-so-ini-mimpi-saya-sejak-lama/|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://palembang.tribunnews.com/2021/10/07/pizza-hut-buka-cabang-di-kota-baturaja-bupati-oku-ini-tanda-baturaja-dan-masyarakatnya-sudah-maju/|title=Pizza Hut Buka Cabang di Kota Baturaja, Bupati OKU : Ini Tanda Baturaja dan Masyarakatnya Sudah Maju|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|accessdate=3 Februari 2022|first=Leni|last=Juwita|language=id|archive-date=2022-02-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20220203075116/https://palembang.tribunnews.com/2021/10/07/pizza-hut-buka-cabang-di-kota-baturaja-bupati-oku-ini-tanda-baturaja-dan-masyarakatnya-sudah-maju/|dead-url=no}}</ref> Wacana dan rencana mengenai pemekaran Kota Baturaja bermunculan. Di tahun 2015, DPRD Kabupaten OKU membahas dan mewacanakan hal ini sebagai usulan antar fraksi melalui rapat pandangan umum antar fraksi dan berhasil mendapat persetujuan dari anggota dewan. Usulan tersebut dilontarkan atas pertimbangan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 bahwa Baturaja dinilai sudah memenuhi kriteria dan layak menjadi sebuah kota otonom jika dilihat berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah pegawai dan jenis mata pencarian, serta sudah menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan melalui berbagai fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini. Hal ini pun disambut positif oleh Bupati OKU.<ref>{{cite web|url=https://www.fraksipkb.com/2015/02/12/pkb-usulkan-oku-dimekarkan/|title=PKB Usulkan Oku Dimekarkan|website=fraksipkb.com|accessdate=28 Januari 2022|archive-date=2021-07-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20210731132357/http://www.fraksipkb.com/2015/02/12/pkb-usulkan-oku-dimekarkan/|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://sumsel.antaranews.com/berita/292193/anggota-dprd-usulkan-pemekaran-kabupaten-oku/|title=Anggota DPRD Usulkan Pemekaran Kabupaten OKU|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|accessdate=28 Januari 2022}}{{Pranala mati|date=Maret 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
1. Radio SRJS - AM 792 KHz
 
Pada tahun 2016, Bupati OKU bersama DPRD Kabupaten OKU menyetujui perihal pemekaran tersebut yang dimasukkan pembahasannya melalui RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 sembari menunggu berakhirnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Kecamatan Baturaja Timur yang dinilai cukup luas dan padat direncanakan akan dimekarkan menjadi dua atau tiga Kecamatan baru serta menggabungkannya dengan Kecamatan Baturaja Barat atau opsi lainnya bergabung dengan kecamatan sekitar lainnya seperti Kecamatan Sosoh Buay Rayap atau Kecamatan Lubuk Raja dikarenakan syarat terbentuknya sebuah kota otonom harus memiliki minimal empat kecamatan. Selain itu, Kecamatan Lubuk Batang juga direncanakan akan menjadi Ibukota Kabupaten OKU pengganti Baturaja karena memiliki letak geografis yang dianggap lebih strategis serta memiliki sejarah tersendiri dalam perkembangan Kabupaten OKU sebelumnya yang diantaranya pernah menjadi ibukota Onder Afdeling Ogan Ulu dan Pembantu Bupati (Tubup) OKU Wilayah I.<ref>{{Cite news|url=https://sumsel.tribunnews.com/2016/07/27/pemekaran-oku-masuk-rpdmj-2016/|title=Pemekaran OKU Masuk RPDMJ 2016|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|accessdate=28 Januari 2022|first=Retno|last=Wirawijaya|language=id|archive-date=2022-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220128094913/https://sumsel.tribunnews.com/2016/07/27/pemekaran-oku-masuk-rpdmj-2016|dead-url=no}}</ref>
2. Radio BMW - AM 1350 KHz
 
[[File:Logo OKU baru.png|thumb|Lambang daerah Kabupaten OKU yang baru setelah dilakukannya pemekaran (mulai digunakan per 2 Januari 2008)<ref>{{citeweb|url=https://jdih.okukab.go.id/ildis1/www/index.php/web/result/737/detail |title= Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu|website=jdih.okukab.go.id|accessdate=24 Juni 2023}}</ref>]]
3. Baturaja Radio (dahulu Radio Lean Puri) - FM 103, 1 MHz
 
== Perusahaan Besar ==
4. Radio Sukses - FM 104, 8 MHz
# [[Semen Baturaja|PT Semen Baturaja (Persero) Tbk]]
# PT Bakti Nugraha Yuda Energy (PLTU Baturaja)
 
== Referensi ==
5. Radio B'Kers - FM 98, 9 MHz
{{reflist}}
 
6. Relay Programa 1 RRI Palembang - FM 90, 5 MHz
 
7 AKMI Radio - FM 107, 2 MHz
 
8. EsKaPe Radio - FM 98, 1 MHz
 
9. Radio Dangdut Indonesia (dahulu Radio Dangdut TPI) - FM 96, 4 MHz
 
10. Sindo Radio (dahulu Radio Trijaya) - FM 97, 2 MHz
 
11. Radio Visiba - FM 107, 7 MHz
 
12. Kyu Radio FM 90, 5 MHz
 
13. Radio El John FM 89, 7 MHz
 
14. Radio Raja - FM 92, 2 MHz
 
Beberapa surat kabar nasional, regional, dan lokal juga ada di Baturaja. Salah satu surat kabar lokal yang terkenal adalah OKU Ekspres.
 
== Infrastruktur ==
Terdapat juga beberapa fasilitas dan insfrastruktur diantaranya PT Semen Baturaja (SMBR), PLTU Kibang, Stasiun Kereta Api, Terminal Bus Batu Kuning, Pasar Induk Batu Kuning, Gedung Kesenian, Gedung Olahraga, Kolam Renang (City Water Park), Masjid Agung dan Islamic Center, Stadion Madya Kemiling, Raja Plaza, Citimall, RSUD Ibnu Sutowo, RS DKT dr Noesmir, RS Santo Antonio, The Zuri Hotel, BIL Hotel, Universitas Baturaja, Universitas Mahakarya Asia, dan masih banyak lagi.
 
== Pranala luar ==
Baris 83 ⟶ 63:
{{Kabupaten Ogan Komering Ulu}}
{{indo-geo-stub}}
{{Authority control}}http://www.fraksipkb.com/2015/02/12/pkb-usulkan-oku-dimekarkan/
 
https://sumsel.tribunnews.com/2016/07/27/pemekaran-oku-masuk-rpdmj-2016
 
[[Kategori:Kabupaten Ogan Komering Ulu]]
[[Kategori:Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu]]