Sejarah Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Sejarah Indonesia}}{{Tambah referensi|date=Mei 2022}}

''[[Homo sapiens]]'' pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai [[Asia]] dari Asia Barat, dan pada sekitar 60 .000 sampai 70 .000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia.<ref>Roberts 1990.</ref> Mereka, yang ber[[fenotipe|berfenotipe]] kulit gelap dan rambut ikal rapat, menjadi nenek moyang penduduk asli [[Melanesia]] (termasuk [[Papua]]) sekarang) dan membawa kultur kapak lonjong ([[Paleolitikum]]). Gelombang pendatang ber[[bahasa Austronesia|berbahasa Austronesia]] dengan kultur [[Neolitikum]] datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui [[Formosa]] dan [[Filipina]] membawa kultur beliung persegi ([[kebudayaan Dongson]]). Proses migrasi ini merupakan bagian dari [[pendudukan Pasifik]]. Kedatangan gelombang penduduk berciri [[Mongoloid]] ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk [[Maluku]] serta [[Nusa Tenggara]]. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik [[pertanian]], termasuk bercocok tanam [[padi]] di [[sawah]] (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), be[[peternakan|ternakbeternak]] [[kerbau]], pengolahan [[Zaman Perundagian|perunggu]] dan [[Zaman Perundagian|besi]], teknik [[tenun ikat]], praktik-praktik [[megalitikum]], serta pemujaan roh-roh ([[animisme]]) serta benda-benda keramat ([[dinamisme]]). Pada abad pertama SM sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari [[India]] akibat hubungan perniagaanperdagangan.

Para cendekiawan [[India]] telah menulis tentang [[Dwipantara]] atau kerajaan [[Hindu]] [[Jawa Dwipa]] di Pulau [[Jawa]] dan [[Sumatra]] atau Swarna Dwipa sekitar [[200 SM]]. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya duaempat kerajaan bercorak [[Hinduisme]] pada abad ke-1 dan [[abad ke-5]], yaitu Kerajaan Salakanagara yang berdiri di [[Jawa Barat]] sekitar tahun 130 M atau abad ke-1 sementara Kerajaan Kandis di Sumatra dan kerajaan kerajaan pada abad ke-4 sampai abad ke-5 mulai muncul seperti [[Kerajaan Tarumanagara]] yang menguasai [[Jawa Barat]] dan [[Kerajaan Kutai]] di pesisir [[Sungai Mahakam]], [[Kalimantan]]. Pada tahun [[425]] ajaran [[Buddhisme]] telah mencapai wilayah tersebut.

[[Nusantara]] telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperiumkekaisaran besar, yaitu [[Sriwijaya]] di [[Sumatra]] pada [[abad ke-7]] hingga [[abad ke-14|ke-14]] dan [[Majapahit]] di [[Jawa]] pada [[abad ke-13]] sampai [[abad ke-16|ke-16]], ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kaliseringkali menjadi vasalvassal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan (seperti di [[Maluku]]). Hal tersebut telah terjadi sebelum [[Eropa Barat]] mengalami masa [[Abad Renaisans|Renaisans]] pada [[abad ke-16]].

[[Berkas:Prasasti tugu.jpg|jmpl|200px|Prasasti Tugu peninggalan Raja [[Purnawarman dari Taruma]]]]

Pada [[abad ke-4]] hingga [[abad ke-7]] di wilayah [[Jawa Barat]] terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu [[Tarumanegara|Kerajaan Tarumanagara]] yang dilanjutkan dengan [[Kerajaan Sunda]] sampai [[abad ke-16]]. Pada [[abad ke-7]] hingga [[abad ke-14]], kerajaan Buddha [[Sriwijaya]] berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok, [[I Ching-Tsing]], mengunjungi ibu kota Sriwijaya, [[Palembang]], sekitar tahun [[670]]-an. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh [[Jawa Barat]] dan [[Semenanjung Melayu]]. [[AbadKerajaan ke-14]]Sriwijaya juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan [[Hindu]] di [[Jawa Timur]], yaitu [[Majapahit]]. Patih Majapahit antara tahun [[1331]] hingga [[1364]], [[Gajah Mada]] berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam [[budaya Jawa|kebudayaan Jawa]], seperti yang terlihat dalam [[wiracarita]] [[Ramayana]].

[[Kesultanan]] sebagai sebuah pemerintahan oleh [[khalifah|penguasa Muslim]] hadir di Indonesia sekitar [[abad ke-12]] dan membangungmembangun [[peradaban|tamadun]]. Namun, sebenarnya [[Islam]] sudah masuk ke [[Indonesia]] pada [[abad ke-7]] [[Masehi]]. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui [[Selat Malaka]] yang menghubungkan [[Dinasti Tang]] di [[Tiongkok]], [[Sriwijaya]] di [[Asia Tenggara]], dan [[Bani Umayyah]] di [[Asia Barat]] sejak [[abad ke-7]].<ref>Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, 2005, Rajawali Press, hal. 8-9; Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah, 1998, cet. IV, Mizan, hal. 92-93; A. Hasymi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia: Kumpulan prasaran pada seminar di Aceh, 1993, cet. 3, al-Ma'arif, hal. 7; Hadi Arifin, Malikussaleh: Mutiara dari Pasai, 2005, PT. Madani Press, hal. Xvi; Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Asia Tenggara, Kedatangan dan Penyebaran Islam oleh Dr. Uka Tjandrasasmita, 2002, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 9-27. Dalam beberapa literatur lain disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke 9. Ada juga yang menyebutkan abad ke 13. Namun, sebenarnya Islam masuk ke Indonesia abad 7M, lalu berkembang menjadi institusi politik sejak abad 9M, dan pada abad 13M kekuatan politik Islam menjadi amat kuat.</ref>

Menurut sumber-sumber [[Berita Tiongkok|Cina]] zaman Dinasti Tang, menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang [[Bangsa Arab|Arab]] menjadi pemimpin permukiman Arab [[Muslim]] di pesisir pantai [[Sumatra]]. [[Islam]] pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun 100 [[Hijriah|H]] ([[718 M]]) [[Raja]] [[Sriwijaya]] [[Jambi]] yang bernama [[SrindravarmanSrindrawarman]] mengirim surat kepada [[Khalifah]] [[Umar bin Abdul Aziz]] dari [[Kekhalifahan Bani Umayyah]] meminta dikirimkan dai[[mubalig]] yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan [[Allah]]. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang takbegitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan [[Islam]] kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun [[720 M]], Raja Srindravarman, yang semula beragama [[Hindu]], menjadi [[mualaf|masuk Islam]]. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama 'Sribuza Islam'. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawandiserang oleh Sriwijaya [[Palembang]] yang masih menganut [[Buddha]].<ref>Musyrifah Sunanto, op cit. hal 6.</ref>

[[Islam]] terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama [[Kesultanan Peureulak]] didirikan pada 1 Muharram 225 H atau [[12 November]] [[839 M]]. Contoh lain adalah [[Kepaksian Sekala Brak]] yang berdiri pada 29 Rajab 688 Hijriyah, [[Kesultanan Ternate]]. Islam masuk ke kerajaan di [[Kepulauan Maluku]] ini tahun [[1440]]. Rajanya seorang [[Muslim]] bernama [[Bayanullah dari Ternate|Bayanullah]].

[[Kerajaan Islam di Indonesia|Kesultanan Islam]] kemudian semakin menyebarkan pelbagaiberbagai ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir [[abad ke-16]] di [[Jawa]] dan [[Sumatra]]. Hanya [[Bali]] yang tetap mempertahankan mayoritas [[Hindu]]. Di kepulauan-kepulauan di Timur, rohaniawan-rohaniawan [[Kristen]] dan [[Islam]] diketahui sudah aktif pada [[abad ke-16]] dan [[abad ke-17|17]], dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua [[agama]] di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar [[Nusantara]]; hal ini, karena para penyebar [[dakwah]] atau [[mubalig]] merupakan utusan dari negara-negara Muslim yang datang dari luar [[Indonesia]], maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para [[mubalig]] ini bekerja melalui cara [[berdagang]], para mubalig inipun menyebarkan Islam kepada para [[pedagang]] dari [[pribumi-Indonesia|penduduk indigenospribumi]], hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lahkerajaanlah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk di antaranya: [[Kesultanan Demak]], [[Kerajaan Djipang]], [[Kerajaan Samudera Pasai]], [[Kesultanan Banten]] yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara [[Eropa]], [[Kesultanan Mataram]], [[Kerajaan Iha|Kesultanan Iha]], [[Kesultanan Gowa]], [[Kesultanan Gorontalo]], [[Kesultanan Ternate]], dan [[Kesultanan Tidore]] di [[Maluku]].

{{utama|Sejarah Nusantara Zaman Portugis dan Spanyol}}{{Bagian tanpa referensi|date=Mei 2022}}

Dari [[Sungai Tejo|Sungai Tajo]] yang bermuara ke [[Samudra Atlantik]] itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik, yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan, melewati [[Tanjung Harapan]] di [[Afrika]], menuju [[Selat Malaka]]. Dari sini penjelajahan dilanjutkan ke [[Kepulauan Maluku]] untuk mencari [[rempah-rempah]], komoditas yang setara [[emas]] kala itu.

”Pada [[abad ke-16]] saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri [[Katolik]] itu diberkati oleh [[pastor]] dan raja sebelum berlayar melalui [[Sungai Tagus]],” kata Teresa. Biara St Jeronimus atau([[Bahasa Portugis|Portugis]]: Biara''Mosteiro Dos Jeronimos dalam bahasa Portugis itu'') didirikan oleh [[Manuel I dari Portugal|Raja Manuel I]] pada tahun [[1502]] di tempat saat [[Vasco da Gama]] memulai petualangan ke timur.

Museum Maritim atau orang([[Bahasa Portugis|Portugis]]: menyebut ''Museu de Marinha itu'') didirikan oleh [[Luís I dari Portugal|Raja Luis I]] pada [[22 Juli]] [[1863]] untuk menghormatimengenang sejarah maritim Portugis.

Ada sejumlah motivasi mengapa Kerajaan Portugis memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka Tjandrasasmita dalam buku Indonesia-Portugal: Five Hundred Years of Historical Relationship (Cepesa, 2002), mengutip sejumlah ahli sejarah, menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi Kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis, yakni ''feitoriaFeitoria, fortalezaFortaleza'', dan ''igrejaIgreja'' (mirip seperti kata ''Gold, Glory, Gospel''). Arti harfiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik.

Menurut Uka, Albuquerque, Gubernur Portugis Kedua dari Estado da [[India Portugis]], Kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Dari [[Goa]], ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana awal Juli 1511 membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan armada [[Kerajaan Malaka|Malaka]] pada 10 Agustus 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah.

== Periode kolonisasaikolonisasi Portugis di Nusantara ==

PeriodeSekitar tahun 1511-1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatra, Jawa, Banda, dan Maluku.

Pada tahun 1511 Portugis berhasil mengalahkan Kerajaan Malaka.<ref name="KohPh.D.2009">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=MWlFCQAAQBAJ&pg=PA10|title=Culture and Customs of Singapore and Malaysia|author1=Jaime Koh|first=|author2=Stephanie Ho Ph.D.|date=22 Juni 2009|publisher=ABC-CLIO|isbn=978-0-313-35116-7|location=|page=9|pages=|url-status=live}}</ref> Lalu pada tahun 1522, Portugis sudah sampai di Pelabuhan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Perjanjian dagang tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1522.{{sfnp|Slamet Muljana|2005|pp=221|ps=:Pada tahun 1522, orang-orang Portugis sudah sampai di pelabuhan Sunda untuk mengadakan perjanjian dagang dengan raja Sunda. Pada tanggal 21 Agustus 1522, telah dicapai persetujuan antara pihak Portugis dan pihak Sunda untuk mengadakan hubungan dagang.}} Pada hari yang sama dibangun sebuah prasasti yang disebut [[Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal]] di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan Cengkih dan Jalan Kali Besar Timur I, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini maka Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di [[Jakarta|Sunda Kelapa]].{{sfnp|Edi Sedyawati|1987|pp=15|ps=:Kelimpahan hasil pelabuhan inilah yang telah memikat pemimpin-pemimpin Portugis yang berpangkal di Malaka untuk menjalin hubungan erat dengan pajajaran, khususnya dengan maksud m=untuk mendapakan izin membangun benteng di Sunda Kelapa. Izin telah diberikan pada 21 Agustus 1522, diperingati dengan pendirian sebuah batu peringatan berinskripsi.}}

* [[1521]] - [[Spanyol]] mendarat di [[Sulawesi Utara]]

** [[1560]] - Spanyol mendirikan pos di [[Manado]].

** [[1617]] - Gerakan [[Perang Minahasa Melawan Kolonialisme Spanyol|perlawanan rakyat [[Minahasa]] di Sulawesi Utara untuk mengusir kolonial Spanyol.

** [[1646]] - Spanyol di usir dari Minahasa dan Sulawesi Utara. Tahun selanjutnya Spanyol masih mencoba memengaruhi kerajaan sekitar untuk merebut kembali Minahasa tapi gagal, terakhir dengan mendukung [[Bolaang Mongondow]] yang berakhir tahun [[1692]].

* [[1509]] - [[Portugis]] tiba pertama kali di [[Melaka]].

** [[1511]]April [[April]],- AdmiralLaksamana Portugis [[Alfonso de Albuquerque]] memutuskan berlayar dari [[Goa, India|Goa]] ke MelakaMalaka.

** [[10 Agustus]], - Pasukan Albuquerque menguasai Melaka.

==== 1521 – 15301521–1530 ====

** [[Adipati Unus]] memimpin armada dari Demak dan [[Cirebon]] melawan orang-orang Portugis di Melaka. UnusIa terbunuh dalam pertempuran. [[Trenggana|Trenggono]] menjadi [[Kerajaan Demak|Sultan Demak]].

** Portugis merebut [[Pasai]] di Sumatra;.

** [[Sunan Gunung Jati|Gunung Jati]] (dari Cirebon) meninggalkan Pasai berangkat ke [[Mekkah]].

** [[Februari]] - ekspedisi Portugis di bawah [[De Brito]] tiba di [[Banda]].

** [[Mei]], - ekspedisi De Brito tiba di Ternate, membangung sebuah benteng Portugis.

** [[Kerajaan Sunda]], yang masihmayoritas beragama [[Hindu]], meminta bantuan Portugis untuk menghadapi kemungkinan serangan Demak yang beragama [[MuslimIslam]]. Kontrak kerja sama ditandatangani dan sebuah [[Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal|padrao]] didirikan di [[Jakarta|Sunda KalapaKelapa]]

** GunungjatiSunan Gunung Jati kembali dari Mekkah, kembali ke Cirebon, dan menetap di Demak, menikahi saudara perempuan Sultan Trenggono.

** GunungjatiSunan Gunung Jati dari Cirebon dan anaknya [[Maulana Hasanuddin|Hasanuddin]] (di [[Banten]]) melakukan dakwah secara terbuka dan rahasia di [[Jawa Barat]] untuk memperlemah [[Kerajaan Sunda]] yang beribu kota di [[Pakuan Pajajaran|Pajajaran]] dan persekutuannya dengan Portugis. Pemerintah lokal di Banten, yang tadinya tergantung pada Pajajaran, masuk Islam dan bergabung dengan pihak Cirebon dan Demak.

** Aceh merebut Pasai dan [[Pedir]] di [[SumatraSumatera Utara]].

** Cirebon, dibantu Demak, menduduki [[Jakarta|Sunda Kelapa]], pelabuhan [[Kerajaan Sunda]]. [[Fatahillah]] mengganti namanya menjadi Jayakarta. (SuksesNama ini dikatakan berkat pimpinan "Fatahillah"—atau, sesuai dengan kekeliruan ucapan Portugis, "Falatehan"—namunnamun mungkin ini adalah nama yang diberikan kepada Sunan GunungjatiGunung Jati dari Cirebon) Para penjaga keamanan pelabuhan Kerajaan Sunda didorong mundur meninggalkan daerah pesisir. Dengan demikian pembangunan gudang atau benteng sesuai perjanjian dagang antara Portugis dengan Kerajaan Sunda batal terwujud.

** Raja-raja Spanyol dan Raja Portugal menyepakati [[Perjanjian Zaragoza]], yang isinya sepakat bahwa Maluku harus menjadi milik Portugal, dan [[Filipina]] menjadi milik Spanyol.

** [[Salahuddin dari Aceh|Salahuddin]] menjadi Sultan [[Kesultanan Aceh|Aceh]].

** [[Surabaya]] dan [[Pasuruan]] takluk kepada Demak. Demak merebut [[Kerajaan Blambangan]], kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Jawa.

** [[Kesultanan Gowa]] mulai meluas dari Makassar.

==== 1531 – 15401531–1540 ====

** Serangan besar Portugis terhadap [[Johor]].

** Portugis membawamengasingkan [[Sultan Tabariji]] dari Ternate ke Goa karena mencurigainya melakukan kegiatan-kegiatan anti Portugis, menggantikannya dengan saudara-saudaranya.

** Serangan Aceh atas Melaka gagal. [[Salahuddin dari Aceh|Salahuddin]] digantikan oleh [[Alauddin al-Qahhar dari Aceh|Alaudin Riayat Syah I]].

** Aceh menyerang suku [[suku Batak]] di bagian selatan mereka.

** Portugis berhubunganmeningkatkan hubungan diplomatik dengan Gowa.

==== 1541 – 15501541–1550 ====

** Aceh menyerang MelakaMalaka.

** [[Sunan Prawata]] meninggal

** [[Arya Penangsang]] menggantikan Prawata sebagai Sultan Demak V

** Arya Penangsang meninggal, [[Kesultanan Demak]] runtuh.

==== 1551 – 15601551–1560 ====

** Pasukan-pasukan dari Ternate menguasai [[Jailolo, Halmahera Barat|Kesultanan Jailolo]] di [[Halmahera]] dengan bantuan Portugis.

** Aceh mengirim duta ke Sultan [[Suleiman I]], [[Daftar sultan Kesultanan Utsmaniyah|Sultan Utsmaniyah]] di [[Istanbul]].

==== 1561 – 15701561–1570 ====

==== 1571 – 15901571–1590 ====

==== 1591 – 16591591–1659 ====

Mulai tahun [[1602]] Kongsi dagang [[Vereenigde Oostindische Compagnie|VOC]] yang didirikan di [[Belanda|Republik Persekutuan Tujuh ProvinsiBelanda]] bersaing dengan kerajaan [[Portugal]] dan Kerajaan [[Spanyol]] dalam dominasi perdagangan rempah di Hindia Timur ([[Nusantara]]), secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan Perselisihan dan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. VOC berhasil mengeliminasi Kongsi dagang [[Perusahaan Hindia Timur Britania|EIC]] yang didirikan oleh kerajaan [[Inggris]] yang bertahan di bengkulu[[Bengkulu Britania|Bengkulu]] hingga 1824, satu-satunya koloni Portugal yang masih bertahan hingga abad 20 adalah [[Timor Portugis]], yang tetap dikuasai [[Portugal]] hingga [[1975]] ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama [[Timor Timur]].

Pada abad ke-17 dan 18 [[Hindia Belanda]] tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun dikuasai oleh perusahaan dagang bernama [[VOC|Perusahaan Hindia Timur Belanda]] ([[bahasa Belanda]]: ''Verenigde Oostindische Compagnie'' atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun [[1602]]. Markasnya berada di [[Batavia]], yang kini bernama [[Jakarta]].

Kongsi Dagang VOC dan yang dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda mendominasi Indonesia selama hampir 350 tahun (antara 1602 dan 1945), kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai [[Britania]] setelah [[Perang Jawa Britania-Belanda]] (perpanjangan dari [[Peperangan era Napoleon|perang Napoleonik]] di Eropa) dan masa penjajahan [[Jepang]] pada masa [[Perang Dunia II]]. Pada masa penguaasaan VOC terhadap nusantara banyak penduduk di nusantara menderita akibat monopoli, peperangan dan pajak dari [[Vereenigde Oostindische Compagnie|VOC]], salah satu perusahaan terbuka yang terbesar dalam sejarah, Setelah VOC bangkrut pada 1799 dan aset-asetnya di nusantara diambil alih oleh kerajaan [[Belanda]] dalam bentuk pemerintahan kolonial, Belanda mulai mengembangkan [[Hindia Belanda]] menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah berlebihan karena banyak wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua baru ditaklukkan secara penuh oleh Belanda mendekati abad ke 20.

Setelah [[Vereenigde Oostindische Compagnie|VOC]] (''[[Vereenigde Oostindische Compagnie]]'') jatuh bangkrut dan dibubarkan pada akhir [[abad ke-18]], tepatnya adalah pada tahun 1 Januari [[1800]] dan setelah Belanda kalah [[Peperangan era Napoleon|Perang Eropa]] dan dikuasai Prancis, maka Hindia Belanda jatuh ke tangan Prancis, walaupun secara pemerintahan masih di bawah negara kesatuan [[Republik Belanda]] (hingga 1806), kemudian dilanjutkan [[Kerajaan Hollandia]] (hingga 1810). Sejak saat itu dimulailah perang perebutan kekuasaan antara Prancis (Belanda) dan Britania Raya, yang ditandai dengan peralihan kekuasaan beberapa wilayah Hindia Belanda dan perjanjian, antara lain [[Persetujuan Amiens]] hingga [[Kapitulasi Tuntang]].

Dalam masa ini Hindia Belanda berturut-turut diperintah oleh Gubernur Jenderal [[Overstraten]], [[Wiese]], [[Daendels]], dan yang terakhir adalah [[Janssens]]. Pada masa Daendels dibangunlah [[Jalan Raya Pos]] atau Jalan Anyer-Panarukan (jalur [[Pantura]] sekarang), kemudian meluaskan daerah jajahan hingga ke [[Lampung]], namun kehilangan Ambon, Ternate dan Tidore yang direbut Britania. Tahun 1810 ketika Prancis menganeksasi Belanda, maka bendera Prancis dikibarkan di Batavia, dan Daendels kembali ke Eropa untuk berperang di bawah Napoleon. Janssens, penggantinya, tidak memerintah lama, karena Britania di bawah [[Lord Minto]] datang dan [[Perang Jawa Britania-Belanda|merebut Jawa]] dari Belanda-Prancis.

Setelah Britania menguasai Jawa, pemerintahan beralih sementara dari Belanda ke Britania, hingga akhir perang Napoleon pada tahun 1816 ketika Britania harus mengembalikan Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda. Lord Minto menjadi Gubernur Jenderal pertama yang bermarkas di India, sedangkan Raffles diangkat menjadi Wakil Gubernur yang memimpin Jawa. Raffles kemudian membenahi pemerintahan di Jawa sesuai sistem pemerintahan Britania.

Pada Mei [[1940]], awal [[Perang Dunia II]], Belanda diduduki oleh [[Jerman Nazi]] [[Jerman]]. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke [[Amerika Serikat]] dan [[Britania]]. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di bulan Juni [[1941]], dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada bulan Maret 1942.

Pada [[9 Agustus]] [[1945]] Soekarno, Hatta dan [[Radjiman Widjodiningrat]] diterbangkan ke [[Vietnam]] untuk bertemu [[Marsekal Terauchi]]. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada [[16 Agustus]], Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan [[Pembela Tanah Air]] (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada [[18 Agustus]] 1945 [[1945]] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan [[Mohammad Hatta]] sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada [[31 Agustus]] dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: [[Sumatra]], [[Kalimantan]] (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[Jawa Timur]], [[Sulawesi]], [[Maluku]] (termasuk [[Papua]]) dan [[Kepulauan Sunda Kecil|Nusa Tenggara]].

{{utama|Sejarah Indonesia (1945–1949)|Revolusi Nasional Indonesia}}

Dari [[1945]] hingga [[1949]], persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibu kota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan [[Yogyakarta]] sebagai ibu kota mereka. Pada [[27 Desember]] [[1949]] (lihat artikel tentang [[Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda]]), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu [[Juliana dari Belanda]] memindahkan kedaulatan kepada pemerintah [[Republik Indonesia Serikat|Federal Indonesia]]. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 [[PBB]].

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi [[UUD '45|undang-undang baru]] yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau [[MPR]]. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun [[1955]], sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara [[sekuler]] yang berdasarkan [[Pancasila]] sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada [[syariah|hukum Islam]]. Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Pemberontakan yang gagal di [[Sumatra]], [[Sulawesi]], Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada [[1959]] ketika Presiden [[Soekarno]] secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "[[Demokrasi Terpimpin]]". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok [[Uni Soviet]]. Para pemimpin tersebut berkumpul di [[Bandung]], [[Jawa Barat]] pada tahun [[1955]] dalam [[KTT Asia-Afrika]] untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi [[Gerakan Non-Blok]].

Pada akhir [[1950-an]] dan awal [[1960-an]], Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) di dalam negeri. PKI merupakan partaikekuatan komunis terbesar ketiga pada masanya setelah [[Uni Soviet]] dan [[Republik Rakyat Tiongkok|Tiongkok]].

Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap [[Papua bagian barat|belahan barat]] pulau [[Nugini]] (Papua) . Pada perundingan Meja Bundar di Den Haag pada 1949, dicapai kesepakatan bahwa status Koloni belanda di belahan barat [[nugini]]Nugini (Papua) akan dibicarakan setahun setelah pemindahan kedaulatan dari Kolonial Belanda ke Republik Indonesia Serikat telah dilakukan (2 November 1949). Namun setelah perundingan Meja Bundar mencapai kesepakatan, Kolonial Belanda di Nugini mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan penduduk Nugini Belanda pada [[1 Desember]] [[1961]].

Negosiasi susulan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal mencapai kata sepakat, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian dan terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan tertutup dengan Indonesia yang menghasilkan [[Perjanjian New York]] pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap [[Irian Jaya]] pada [[1 Mei]] [[1963]].

Soekarno menentang pembentukan Federasi [[Malaysia]] dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonialkolonialisme" untuk mempermudah rencana komersial [[Inggris]] di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan [[Federasi Malaysia]], hal ini dianggap akan memperluas pengaruh [[imperialisme]] negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan [[PBB]] untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap [[Dewan Keamanan PBB]], presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal [[20 Januari]] [[1965]] dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru ([[CONEFO]]) sebagai tandingan [[PBB]] dan [[GANEFO]] sebagai tandingan [[Olimpiade]]. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

[[Berkas:HammerLogo andof sicklethe Communist Party of Indonesia.svg|ka|jmpl|130px|[[Partai Komunis Indonesia]]]]

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal [[19 September]] [[1966]] mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal [[28 September]] [[1966]], tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada [[tahun 1968]], MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun [[1973]], [[1978]], [[1983]], [[1988]], [[1993]], dan [[1998]].

Presiden Soeharto memulai "[[Orde Baru]]" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi ([[Pembangunan lima tahun|Pelita]]) sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang [[kelaparan]] dikurangi dengan besar pada tahun [[1970-an]] dan [[1980-an]].

Dari [[1596]] hingga [[1975]], Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai [[Timor Portugis]] dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh [[Laut Timor]]. Akibat [[Revolusi Anyelir|kejadian politis di Portugal]], pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, [[Fretilin]], sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham [[Marxisme]], dan [[UDTUni Demokrasi Timor]] (UDT), menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada [[7 Desember]] [[1975]], pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah [[operasi militer]] yang disebut ''[[Operasi Seroja]]''. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan [[Amerika Serikat]] dan [[Australia]], berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia ([[ABRI]]) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melaluiTimur—melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran [[HAM]] yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada [[30 Agustus]] [[1999]], rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: [[Krisis finansial Asia]]), disertai musim [[kemarau]] terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Harga [[Rupiah]] jatuh, [[inflasi]] meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang [[Pendudukan Gedung DPR/MPR|menduduki gedung DPR/MPR]], Soeharto mengundurkan diri pada [[21 Mei]] [[1998]], tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, [[B. J. Habibie]], untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Presiden [[B.J. Habibie|Habibie]] segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari [[Dana Moneter Internasional]] dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

=== Pemerintahan WahidGus Dur ===

[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|Pemilu]] untuk [[MPR]], [[DPR]], dan [[DPRD]] diadakan pada [[7 Juni]] [[1999]]. [[PDI Perjuangan]] pimpinanyang dipimpin oleh putri Soekarno, [[Megawati Sukarnoputri]] keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; [[Golkar]] (partai Soeharto -yang sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; [[Partai Persatuan Pembangunan]] pimpinan [[Hamzah Haz]] 12%; [[Partai Kebangkitan Bangsa]] pimpinan [[Abdurrahman Wahid]] (Gus Dur) 10%. Pada Oktober [[1999]], MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. WahidGus Dur membentuk kabinet pertamanya, [[Kabinet Persatuan Nasional]] pada awal November 1999 dan melakukan ''reshuffle'' kabinetnya pada Agustus [[2000]].

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di [[Aceh]], [[Maluku]], dan [[Papua]]. Di [[Timor Barat]], masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden WahidGus Dur, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden WahidGus Dur memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada [[29 Januari]] [[2001]], ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan [[Kabinet Gotong Royong]].

=== Pemerintahan YudhoyonoSBY ===

Pada [[tahun 2004]], [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004|pemilu satu hari terbesar]] di dunia diselenggarakan, dengan [[Susilo Bambang Yudhoyono]] (SBY) terpilih sebagai [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004|presiden pertama yang dipilih secara langsung]] oleh rakyat, kemudian membentuk [[Kabinet Indonesia Bersatu]]. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti [[Gempa bumi Samudra Hindia 2004|gempa bumi besar di Aceh dan Nias]] pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari [[Aceh]] serta [[gempa bumi Sumatra Maret 2005|gempa bumi lain pada awal 2005]] yang mengguncang Sumatra.

Pada [[17 Juli]] [[2005]], sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan [[Gerakan Aceh Merdeka]] yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah [[Aceh]].

== CatatanLihat kakipula ==