Pegawai negeri sipil di Indonesia: Perbedaan antara revisi

▲*[[Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara|Jabatan Administrasi]] (termasuk [[Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil|Jabatan Pelaksana]]);

▲===== Jabatan struktural =====

▲{{Utama|Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara}}

▲{{Utama|Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara}}

▲=== Sejarah ===

▲==== Sebelum kemerdekaan ====

▲Saat [[Hindia Belanda|masa pendudukan Belanda]], pendirian [[Hoofden School]] (sekolah para pemimpin) antara tahun 1865 hingga 1878 menandai awal mula pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia.<ref>{{Cite web|title=OSVIA|url=http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2116|website=Ensiklopedi Jakarta|archive-url=https://web.archive.org/web/20110709213732/http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2116|archive-date=9 Juli 2011}}</ref><ref>{{Cite book|last=Wenas|first=Jessy|date=2007|url=https://books.google.co.id/books?id=9rZxAAAAMAAJ&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Hoofden+School+1878&source=bl&ots=tT4Kmt0TD5&sig=ACfU3U2KRSp53JKNDxvOvDKtjEirpv4xWg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiY4YerrM7xAhXkH7cAHRlBBmgQ6AEwDXoECBEQAw#v=onepage&q=Hoofden%20School%201878&f=false|title=Sejarah dan Kebudayaan Minahasa|location=Minahasa|publisher=Institut Seni Budaya Sulawesi Utara|pages=52|url-status=live}}</ref> Pada tahun 1900, pemerintah kolonial mengubah Hoofden School menjadi [[Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren]] (OSVIA) atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera untuk menghasilkan orang-orang yang bisa menjalankan pekerjaan [[birokrasi]]. Pada 1927, OSVIA berubah menjadi [[Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren]] (MOSVIA) yang menerima lulusan [[Meer Uitgebreid Lager Onderwijs|MULO]]. Setelah lulus, siswa-siswanya ditempatkan di dinas-dinas sebagai [[pamong praja]].<ref>{{Cite web|date=10 September 2015|title=Dari OSVIA Sampai IPDN, Riwayat Sekolah Para Birokrat|url=https://historia.id/politik/articles/dari-osvia-sampai-ipdn-riwayat-sekolah-para-birokrat-PML4J|website=Historia|access-date=6 Juli 2021}}</ref> Sekitar tahun 1900, pegawai sipil pribumi berjumlah sekitar 1.500 orang. Pada tahun 1932, jumlahnya meningkat menjadi 103 ribu, termasuk orang Belanda sebanyak 17 ribu pegawai.<ref>{{Cite web|last=|first=|date=11 September 2017|title=PNS Sudah Jadi Primadona Sejak Indonesia Merdeka|url=https://tirto.id/pns-sudah-jadi-primadona-sejak-indonesia-merdeka-cwld|website=Tirto|access-date=6 Juli 2021}}</ref> Orang pertama yang tercatat sebagai PNS adalah [[Hamengkubuwana IX]] dengan nomor induk pegawai 010000001 sebagaimana tertera dalam kartu PNS miliknya yang terbit pada tahun 1940.<ref>{{Cite web|date=18 Juni 2019|title=Kisah Sultan Hamengku Buwono IX Menjadi PNS Pertama Indonesia|url=https://travel.tempo.co/read/1215936/kisah-sultan-hamengku-buwono-ix-menjadi-pns-pertama-indonesia/full&view=ok|website=Tempo|access-date=6 Juli 2021}}</ref>

▲==== Orde Lama dan Orde Baru ====

▲Setelah Indonesia merdeka, Ketua [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] (KNIP) [[Kasman Singodimedjo]] menyatakan bahwa Presiden [[Soekarno]] memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, [[konstitusi]] yang saat itu berubah-ubah mengakibatkan keadaan negara menjadi tidak stabil.<ref>{{Cite web|date=21 Agustus 2013|title=Jejak Langkah dan Kiprah Pengabdian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi|url=https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb|website=KemenPANRB|access-date=6 Juli 2021}}</ref> Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian sebagai dasar hukum pengaturan pegawai negeri.<ref>{{Cite web|title=Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51244|website=BPK RI|access-date=6 Juli 2021}}</ref>

▲Pada masa [[Orde Baru]], Soeharto membentuk organisasi pegawai, yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Menurut aturan ini, pegawai Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang terdiri atas PNS sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 1961, pegawai perusahaan umum (Perum), pegawai perusahaan jawatan (Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, serta pejabat atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.<ref>{{Cite web|title=Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia|url=https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/da894f5fc37d98dd04f7ee9f529930b4.pdf|website=Pemerintah DKI Jakarta|access-date=6 Juli 2021}}</ref> Korpri dinilai sebagai alat politik pada masa Orde Baru, yang ditambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.<ref>{{Cite web|last=|first=|date=20 September 2018|title=Sejarah PNS, dari Pekerjaan Bumiputra di Era Kolonial hingga Politisasi Korpri|url=https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/14423261/sejarah-pns-dari-pekerjaan-bumiputra-di-era-kolonial-hingga-politisasi?page=all#page2|website=Kompas|language=|access-date=6 Juli 2021}}</ref><ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67557/pp-no-20-tahun-1976|website=BPK RI|access-date=6 Juli 2021}}</ref>

▲Pada tahun 1974, UU Nomor 18 Tahun 1961 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS dan [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI). PNS sendiri dibagi menjadi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<ref>{{Cite web|title=Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47417/uu-no-8-tahun-1974|website=BPK RI|access-date=6 Juli 2021}}</ref>

▲==== Reformasi ====

▲Pada [[Sejarah Indonesia (1998–sekarang)|era Reformasi]], terbit UU Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah UU Nomor 8 Tahun 1974. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS, anggota [[Tentara Nasional Indonesia]], dan anggota [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]].<ref>{{Cite web|title=Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999|website=BPK RI|access-date=7 Juli 2021}}</ref> Lima belas tahun kemudian, terbit [[Undang-Undang Aparatur Sipil Negara|UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara]]. Dalam UU ini, pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti menjadi [[Aparatur Sipil Negara]] (ASN), yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan [[pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja]] (PPPK).

▲=== Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis ===

▲* [[Aparatur Sipil Negara]]