Partai Daerah Istimewa Sumatera Timur: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Makeenchan (bicara | kontrib)
membuat artikel rintisan baru
Tag: tanpa kategori [ * ] VisualEditor
 
k Membatalkan 1 suntingan by Dey7 dims (bicara)(Tw)
Tag: Pembatalan
 
(14 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Orphan|date=Februari 2023}}
'''Partai Daerah Istimewa Sumatra Timur (Pardist)''' adalah partai rakyat yang diketuai oleh Datuk Hafiz Haberham. Diresmikan tanggal 27 September 1947. Partai ini dibentuk untuk menyokong cita-cita '''Komite Daerah Istimewa Sumatra Timur (Komite DIST)''',<ref>{{Cite book|last=Penerangan|first=Sumatera Timur (State) Djabatan|date=1948|url=https://books.google.co.id/books?id=1U_8iFpswzcC&pg=PA10#v=onepage&q=pardist&f=false|title=Negara Soematera Timoer sepintas laloe|publisher=Badan Penerangan Negara Soematera Timoer|language=id}}</ref> diantaranya:
 
{{rapikan|reason=beri kotak info}}
1.     Mereka menghendai daerah ini, Sumatra Timur, dikeluarkan dari Negara [[Republik Indonesia Serikat|Republik Indonesia]].
'''Partai Daerah Istimewa SumatraSumatera Timur (Pardist)''' adalah partai rakyatdi [[Negara Sumatera Timur]] yang diketuai oleh [[Hafiz Haberham|Datuk Hafiz Haberham.]] dan Diresmikandiresmikan tanggal 27 September 1947. Partai ini dibentuk untuk menyokong cita-cita '''Komitekomite Daerah Istimewa SumatraSumatera Timur (Komitekomite DIST)''',<ref>{{Cite book|last=Penerangan|first=Sumatera Timur (State) Djabatan|date=1948|url=https://books.google.co.id/books?id=1U_8iFpswzcC&pg=PA10#v=onepage&q=pardist&f=false|title=Negara Soematera Timoer sepintas laloe|publisher=Badan Penerangan Negara Soematera Timoer|language=id}}</ref> diantaranya: menghendaki Sumatra Timur, dikeluarkan dari Negara [[Republik Indonesia Serikat|Republik Indonesia]], pemerintahan yang berasaskan demokrasi dan penduduk Sumatra Timur berkuasa sepenuhnya di dalam pembentukan pemerintah berlandaskan dasar-dasar demokrasi.
 
== Sejarah ==
2.     Mereka menghendaki pemerintahan yang berazaskan demokrasi.
Tahun 1938, penduduk asli Sumatra Timur bersatu dalam '''Persatuan Sumatra Timur (PST)''' yang diketuai oleh [[Tengku Mansur|T. DDr. Mansur]]. PST bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada permulaan masa pendudukan Jepang, PST dan partai politik lainnya dibubarkan. Perjuangan pun berubah menjadi perang gerilya. Selain PST, muncul perkumpulan '''Siap Sedia  (SS)''' di bawah pimpinan Datuk Hafiz Haberham. Kedua organisasi ini mempersiapkan diri secara rahasia dan tetap melakukan perlawanan hingga Kompetai Jepang pun akhirnya menyerah.
 
Jepang Menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Kemudian tanggal 17 Agustus [[1945]] proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di [[Jakarta]]. Berita mengenai proklamasi baru diumumkan di Sumatra Timur pada tanggal 30 September 1945. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk [[Teuku Hasan]] untuk menjadi [[Gubernur]] Sumatra dengan wakil Dr. Amir.<ref>{{Cite web|title=Sambutlah Google Drive – Satu tempat untuk semua file Anda|url=https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/17m5HwNLAsglLbK8hmVvYyBOsh_LoK9eO/view?ts%3D61711406&followup=https://drive.google.com/file/d/17m5HwNLAsglLbK8hmVvYyBOsh_LoK9eO/view?ts%3D61711406|website=accounts.google.com|access-date=2021-10-25}}</ref>
3.     Mereka menghendaki agar penduduk Sumatra Timur berkuasa sepenuhnya di dalam pembentukan pemerintah  di atas dasar-dasar demokrasi.
 
Tanggal 12 Oktober 1945 komandan [[AFNEI]] Sumatera, Mayor Jenderal H.M. Chambers dan pasukannya mendarat di Padang. Dalam rombongan itu terdapat perwira Belanda Mayor Jenderal Spits yang merupakan kepala [[NICA]]. Kedatangan Sekutu dan NICA disambut baik oleh golongan penentang republik. Mereka menganggap dibawah NICA/Inggris dapat membangun kembali keadaan seperti sebelum perang dunia ke II. Sebaliknya pendukung republik memandang hal ini sebagai ancaman terhadap republik. Akibatnya berkobarlah sentimen anti-Belanda, antifeodal, dan anti asing.
== Sejarah ==
Tahun 1938, penduduk asli Sumatra Timur bersatu dalam '''Persatuan Sumatra Timur (PST)''' yang diketuai oleh T. D Mansur. PST bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada permulaan masa pendudukan Jepang, PST dan partai politik lainnya dibubarkan. Perjuangan pun berubah menjadi perang gerilya. Selain PST, muncul perkumpulan '''Siap Sedia  (SS)''' di bawah pimpinan Datuk Hafiz Haberham. Kedua organisasi ini mempersiapkan diri secara rahasia dan tetap melakukan perlawanan hingga Kompetai Jepang pun akhirnya menyerah.
 
Sentimen yang sangat tinggi antar golongan menyebabkan sulitnya menjalin persatuan di Sumatera Timur saat itu. Ditambah, sikap para sultan Melayu, raja Simalungun, dan para pemimpin Karo yang cenderung lebih percaya kepada Belanda memilih menunggu kedatangan Belanda agar dapat memulihkan kondisi pasca perang dunia ke II. Hal ini menyebabkan tensi sentimen terhadap kelompok pemuda nasionalis dan militan semakin meningkat. Puncaknya, meletuslah sebuah [[Revolusi Sosial Sumatra Timur]] Tanggal 3 Maret 1946.
Berita kemerdekaan Republik Indonesia terdengar di Sumatra Timur bulan Oktober [[1945]]. Penduduk asli menerima dan terbuka. Sedangkan SS dan PST menanti. Perjalanan Republik di Sumatra Timur mengecewakan. Pendukung Republik disingkirkan. Keadaan memuncak dengan adanya [[Revolusi Sosial Sumatra Timur]] bulan Maret 1946.
 
Pasca Revolusi Sosial dan Agresi Militer Belanda, berbagai golongan rakyat Sumatra Timur menilai mereka butuh keamanan yang terjamin. Bagi para korban Revolusi Sosial tentu tidak mau lagi diserang oleh kelompok perusuh tersebut. Karena yang menjadi korban atas peristiwa tersebut tidak hanya dari kalangan bangsawan, namun banyak rakyat biasa dan beberapa etnis minoritas yang juga menjadi korban penyerangan tanpa adanya alasan yang jelas. Atas dasar kebutuhan akan terjaminnya stabilitas keamanan di Sumatra Timur, banyak golongan masyarakat menuntut suatu pemerintahan otonom.
Tanggal 21 Juli 1947 wartawan luar dan dalam negeri di Jakarta dipanggil ke Istana Koninsplein. Letnan Gubernur Jendral Dr. H. J van Mook mengadakan konferensi pers. Gerakan kepolisian pun dibentuk rangka membersihkan Republik dari pertikaian. Setelah Sumatra Timur jatuh ke tangan Belanda, pemuka-pemuka yang sejak lama berlindung di kamp Belanda di Medan menyusun Komite Daerah Istimewa Sumatra Timur (Komite DIST). Tujuan komite ini dibentuk untuk membantu Belanda melenyapkan Republik dan menyusun satu pemerintahan di bawah pimpinan penduduk asli dengan perlindungan dan pengawasan Pemerintah Belanda.
 
Dari tuntutan tersebut, terbentuklah komite “Daerah Istimewa Sumatra Timur” ([[DIST]]). Tujuan komite ini dibentuk untuk membantu [[Belanda]] menyingkirkan elemen Republikan dan menyusun satu pemerintahan di bawah pimpinan penduduk asli dengan perlindungan dan pengawasan Pemerintah Belanda. Komite DIST terdiri dari T. Dr. Mansur, T. Hafas, Radja Kaliamsah, O.K Ramli.<ref>{{Cite book|date=1950|url=https://books.google.co.id/books?id=SUstm-AdaR8C&pg=PA116&lpg=PA116&dq=partai+daerah+istimewa+sumatera+timur+PARDIST&source=bl&ots=X4spz_LtJF&sig=ACfU3U2XaLhDIEag3mLDM7yxW50diVTlXw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjUienp9c3zAhVNOisKHeejB8QQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=PARDIST&f=false|title=Perdjuangan rakjat: Tapanuli, S. Timur|publisher=Djabatan Penerangan R.I., Propinsi Tapanuli, Sumatera Timur|language=ms}}</ref> Untuk memperkokoh perjuangan Komite DIST dibentuk Pardist yang merupakan gabungan PST dan SS.
 
== Referensi ==
<references />
 
[[Kategori:Sejarah Sumatra]]
[[Kategori:Partai politik yang sudah bubar di Indonesia]]