Wakil Tinggi Mahkota di Negara Pasundan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Menambah Kategori:Negara Pasundan menggunakan HotCat |
k fix |
||
| (17 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Orphan|date=Februari 2023}}
Wakil Tinggi Mahkota di [[Negara Pasundan]] atau dengan bahasa belanda disebut Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Pasundan Country berdiri sejak 1 April 1949. Kedudukan jabatan tersebut terjadi dalam kondisi peralihan.<ref name=":0">{{Cite book|date=1949|url=https://books.google.co.id/books?id=Xz6OVh1_YH0C|title=Negara Pasundan satu tahun, 24 April 1948-1949|language=id}}</ref>▼
▲'''Wakil Tinggi Mahkota di
Wakil Tinggi Mahkota di Negara Pasundan mempunyai peranan dalam mencegah ancaman bahaya dari Pemerintah Federal Sementara, karena kududukannya berasal dari utusan Pemerintah Federal Sementara. Segala utusan yang berasal dari Wakil Tinggi Mahkota dapat dijadikan sebagai pelindung golongan minoritas dan juga pelindung golongan yang berasal dari [[Belanda]]. ▼
▲Wakil Tinggi Mahkota di [[Negara Pasundan]] mempunyai peranan dalam mencegah ancaman bahaya dari Pemerintah Federal Sementara, karena
Hubungan Pemerintah Federal Sementara menyebabkan terjadinya perselisihan yang bersifat politis dan teknis, terhadap pemberian kekuasan antara Pemerintah Central dan Negara. Pada saat itu juga terdapat anggapan bahwa Pemerintah Central Sementara merupakan musuh dari pembentukan Negara Indonesia Serikat. Datangnya Belanda dan sekutunya ke Indonesia, memicu kegaduhan baru terhadap masyarakat Indonesia yang seharusnya sudah terbebas dari penjajahan yang telah dilakukan Belanda dan Jepang. Hal ini memicu revolusi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan masyarakat Indonesia. Terdapat strategi yang efektif dalam menghadapi kedatangan Belanda dan sekutunya ke Indonesia, seperti dengan cara bertempur ataupun ditempuh dengan cara berdiplomasi.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Sugih Rachmat Pangersa|first=-|date=2021-01-28|title=KIPRAH PARTAI RAKYAT PASUNDAN DALAM NEGARA PASUNDAN (1947-1950)|url=http://repository.upi.edu/|language=en|publisher=Universitas Pendidikan Indonesia}}</ref>
Pada saat itu jabatan Komisaris Mahkota untuk Pasundan yang berlaku terlalu singkat, sehingga peristiwa tersebut tidak bisa dilakukan pengembangan dan pembangunan lebih lanjut yang berkaitan dengan Negara Pasundan.▼
== Perundingan antara Belanda dan Indonesia ==
[[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|Kemerdekaan Indonesia]] yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, tidak sepenuhnya diakui oleh Pemerintah Belanda di Den Haag, dan juga pemerintah Hindia Belanda di Brisbane. Pemerintah Belanda menganggap bahwa kemerdekaan yang terjadi adalah pemberian dari Pemerintah Jepang. Pada saat itu Belanda tidak akan melakukan perundingan dengan Indonesia terkait pengakuan kemerdekaan. [[Hubertus Johannes van Mook|Van Mook]] yang berasal dari pihak Belanda, mengetahui bahwasanya Indonesia akan mengadakan Konferensi Kerajaan (Rijks Conderentie) antara pihak pemerintah Indonesia dan pihak pemerintah Belanda. Tindakan Van Mook mendapat kecaman dari Pemerintah Belanda, karena melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia.<ref name=":2">{{Cite journal|last=Sunarya|first=Yohanes Edi|date=1991|title=Sekitar negara Pasundan 1947|url=https://repository.usd.ac.id/25575/|language=id|publisher=Sanata Dharma University}}</ref> Inggris yang sudah mendukung kemerdekaan Indonesia dan sudah mengakui secara de facto, mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr untuk mendorong keluarnya dasar perundingan dengan Republik.
Isi perundingan tersebut diantaranya:
# Indonesia akan menjadi negara persemakmuran dalam bentuk federasi dan memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda,
# Masalah yang ada didalam negeri akan diatur oleh Indonesia dan masalah luar negeri akan diatur oleh Belanda,
# Terbentuknya pemerintahan peralihan selama 10 tahun sebelum dibentuknya negara persemakmuran, dan
# Indonesia akan masuk sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),<ref name=":2" />
Berdasarkan atas perundingan tersebut, usulan tersebut ditolak oleh Syahrir. Menurutnya, pengakuan kedaulatan Republik di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi masalah. Oleh karena itu, Van Mook dan Sjahrir melakukan perundingan usual baru.
Syahrir, mengusulkan kalau Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto meliputi Jawa dan Sumatera. Syahrir juga mengusulkan bahwa Republik Indonesia dan Belanda bersedia untuk membentuk RIS (Republik Indonesia Serikat). dan juga RIS bersama Belanda, [[Suriname]], dan [[Curaçao|Curacao]] menjadi bagian dari ikatan kenegaraan Belanda. Namun, kesepakatan tersebut belum menemui jalan keluar, sehingga perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia berhenti sementara.<ref name=":2" />
== Proses Revolusi ==
Proses revolusi yang terjadi yang disertai dengan pertempuran antara pihak Belanda dan Indonesia tidak terlpas dengan adanya gencatan senjata yang dilakukan kedua belah pihak. Genjatan senjatan yang dilakukan mengikuti aturan prinsip-prinsip dalam berpolitik yang berdasarkan kebebasan, kedaulan, dan kerjasama antara kedua bangsa.<ref name=":1" />
▲
Pada akhirnya, Republik Indonesia melakukan perundingan atau diplomasi kepada pihak sekutu ataupun pihak Belanda. Adapun perundingan yang dilaksanakan seperti, perundingan Hooge Veuwe, [[perundingan Linggarjati]], [[Perjanjian Renville|perundingan Renville,]] perundingan Roem-Roijen hingga [[Konferensi Meja Bundar]] di [[Den Haag|Den Haag, Belanda.]]
== Referensi ==
Baris 12 ⟶ 32:
[[Kategori:Negara Pasundan]]
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
[[Kategori:Revolusi]]
[[Kategori:Perundingan Belanda - Indonesia]]
| |||