Electronic Filing: Perbedaan antara revisi

'''Electronic Filing''' atau '''''e-filing''''' merupakan sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan [[pajak]] ([[Surat pemberitahuan tahunan|Surat Pemberitahuan Tahunan]]/[[Surat pemberitahuan tahunan|SPT]]) dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara ''[[Dalam jaringan dan luar jaringan|online]]'' dan ''[[Komputasi waktu nyata|real time]]''.<ref>{{Cite websfn|last=Firman|first=Zul|date=2020-02-12|title=Pengertian e-Filing dan EFIN Beserta ManfaatnyaFirma|url=https://flazztax.com/2020/02/12/pengertian-e-filing-dan-efin-beserta-manfaatnya/|website=FlazzTax|language=id-ID|access-date=2021-11-04}}</ref> Pelapor yang akan melaporkan pajaknya harus memiliki ''Electronic Filing Identity Number'' (EFIN) sebelum melakukan pelaporan pajak SPT.<ref>{{Cite websfn|date=2021-03-24|title=CaraJevi Mengisi e-Filing untuk Lapor SPT Tahunan, Praktis dan MudahNugraha|url=https://www.merdeka.com/jateng/cara-mengisi-e-filing-untuk-lapor-spt-tahunan-praktis-dan-mudah-kln.html|website=merdeka.com|language=en|access-date=2021-11-07}}</ref> Penyedia jasa aplikasi atau penyedia layanan pajak merupakan pihak yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan terkait proses penyampaian e-filing. Pihak tersebut juga bertugas sebagai penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik. Di [[Indonesia]] penyedia layanan pajak elektronik yang menyediakan layanan tersebut adalah [[DJP Online|DJP Online.]]<ref name=":0">.{{Cite book|last=Prabowosfn|first=K|date=2006|title=Gambaran Umum e-Filing dan EFINPrabowo|publisher=Undip|pages=15|url-status=live2016}}</ref>

Penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan [[Wajib pajak|Wajib Pajak]] (WP) untuk menggunakan E-Filing dalam menyampaikan laporan pajaknya. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh [[Direktorat Jenderal Pajak Indonesia]] (DJP) yang berada di bawah naungan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementrian Keuangan Indonesia]]. Peraturan pengaplikasian e-filing juga mengharuskan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP Kanwil DJP [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] Khusus, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa [[Pajak penghasilan|PPh]] Pasal 21/26 dan SPT Masa [[Pajak pertambahan nilai|PPN]] dengan menggunakan e-filing.<ref name=":1">{{Cite websfn|title=PenyampaianKemenkeu LaporanRepublik Pajak Harus Gunakan e-Filing|url=https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyampaian-laporan-pajak-harus-gunakan-e-filing/|website=Kementerian Keuangan|language=idIndonesia|access-date=2021-11-042019}}</ref>

Selain Wajib Pajak Badan, terdapat juga Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan SPT dengan e-filing. Wajib Pajak tersebut seperti Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh terhadap 20 karyawan lebih yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26. [[Pengusaha kena pajak|Pengusaha Kena Pajak]] ([[Pengusaha kena pajak|PKP]]) pun juga turut diharuskan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dengan e-filing. Penyampaian pajak SPT tidak akan diterima dan diproses jika disampaikan secara langsung atau mengirimkannya langsung ke kantor pajak, SPT tersbuttersebut akan dikembalikan lagi kepada pelapor.<ref{{sfn|Kemenkeu name=":1"Republik />Indonesia|2019}}

[[Berkas:Seal of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.svg|kiri|jmpl|[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementrian Keuangan Republik Indonesia]] yang menaungi [[Direktorat Jenderal Pajak Indonesia]].|210x210px]]

E-filing diaplikasikan di Indonesia sebagai suatu transformasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Sebelum adanya e-filing, proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara konvensional yang mengharuskan pelapor untuk datang ke kantor pajak dan melaporkan pajaknya. Terdapat juga kendala-kendala sebelum diaplikasikannya e-filing untuk penyampaian atau pelaporan pajak saat sekarang ini. Kendala tersebut berupa besarnya beban administrasi untuk melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. Proses penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT juga sangat panjang hingga memakan waktu yang lama membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal itu lah yang membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan [[Reka baru|inovasi]] yang berbasis [[teknologi]] untuk merampingkan proses administrasi perpajakan tersebut. Dengan adanya transformasi di administrasi perpajakan, dapat menjadikan sistem pelaporan pajak menjadi lebih praktis, dapat meminimalisir biaya, waktu, dan lebih memudahkan dalam hal wajib pajak.<ref>{{Cite websfn|date=2018-04-16|title=ApaOnline yang Dimaksud dengan e-Filing?|url=https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing|website=OnlinePajak|language=en-US|access-date=2021-11-042018}}</ref>

=== SPT Tahunan PPh 1770S1770 S ===

Jenis pelayanan ini ditujukan untuk WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja. Jenis pelayanan ini juga berlaku untuk WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contoh WP rangOrang Pribadi tersebut seperti karyawan, [[Pegawai Negeri Sipil]] ([[Pegawai Negeri Sipil|PNS]]), [[Tentara Nasional Indonesia]] ([[Tentara Nasional Indonesia|TNI]]), [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepolisian Republik Indonesia]] ([[Kepolisian Negara Republik Indonesia|POLRI]]), serta Pejabat Negara lainnya yang memiliki penghasilan lain seperti sewa rumah, honor [[pembicara]]/[[Guru|pengajar]]/[[pelatih]] dan lain sebagainya.<ref name=":2">{{Cite websfn|title=MudahnyaKemenkeu PelaporanRepublik Pajak Melalui e-filinIndonesia|url=https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf|website=kemenkeu.go.id|access-date=8 November 20212013}}</ref>

=== SPT Tahunan PPh 1770SS1770 SS ===

Jenis pelayanan ini ditujukan untuk orang pribadi dengan kriteria seperti sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan), jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 per tahun, dan tidak memiliki penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga [[bank]] dan bunga [[koperasi]].<ref{{sfn|Kemenkeu name=":2"Republik />Indonesia|2013}}

''[[Electronic Filing Identification Number]]'' (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jendral Pajak. Pelapor yang akan melakukan penyampaian SPT diharuskan memiliki EFIN untuk melaporkan SPT Tahunan. EFFINEFIN berfungsi sebagai alat untuk autentikasi pengguna ketika pertama kali mendaftar atau menggunakan layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendapatkan EFIN, pemohon dapat mendatangi langsung [[Kantor Pelayanan Pajak]] ([[Kantor Pelayanan Pajak|KPP/]]) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.{{sfn|Lidya Julita S|2021}} Pemohon Wajib Pajak Orang Pribadi kemudian mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN. Dokumen penunjang untuk mendapatkan EFIN dalam bentuk asli antara lain [[Kartu Tanda Penduduk|KTP]], [[Paspor]] atau KITAS/KITAP bagi WNA, dan [[Nomor pokok wajib pajak|NPWP]] atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).<ref>{{Cite websfn|last=|first=|title=LaporDirektorat SPTJenderal Tahunan lebih Mudah, Cepat, danPajak Aman dengan e-filingIndonesia|url=https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/Pengisian%20SPT%20Tahunan%20e-Filing.pdf|website=www.pajak.go.id/|access-date=8 November 2021}}</ref>