Sejarah pendidikan di Jepang: Perbedaan antara revisi

Sejarah [[pendidikan di Jepang]] dimulai setidaknya pada abad keenam, ketika [[pembelajaran Tiongkok]] diperkenalkan di istana [[Zaman Yamato|Yamato]]. Peradaban asing seringkalisering kali memberikan ide-ide baru bagi perkembangan budaya Jepang sendiri.

Pada abad keenam belas dan awal abad ketujuh belas, Jepang mengalami kontak yang intens dengan [[kekuatan besar]] Eropa. Misionaris [[Jesuit]], yang menemani pedagang [[Portugal|Portugis]], mengajarkan [[agama Kristen]] dan membuka sejumlah sekolah agama. Dengan demikian, siswa Jepang mulai belajar [[bahasa Latin]] dan [[musik klasik]] Barat, serta bahasa mereka sendiri.

Selama periode Tokugawa, peran banyak dari ''[[Samurai|bushi]]'', atau [[samurai]], berubah dari prajurit menjadi birokrat pemerintah, dan sebagai akibatnya, pendidikan formal dan literasi mereka meningkat secara proporsional. Kurikulum Samurai menekankan [[Moral|moralitas]] dan mencakup studi militer dan sastra. [[Klasik Tionghoa|Klasik Konfusianisme]] dihafal, dan membaca serta melafalkannya adalah metode belajar yang umum. Aritmatika dan [[kaligrafi]] juga dipelajari. Kebanyakan samurai bersekolah di sekolah yang disponsori oleh [[Han (Jepang)|han]] (domain) mereka, dan pada saat [[Restorasi Meiji]] tahun 1868, lebih dari 200 dari 276 han telah mendirikan sekolah. Beberapa samurai dan bahkan rakyat jelata juga menghadiri akademi swasta, yang sering mengkhususkan diri dalam mata pelajaran tertentu Jepang atau kedokteran Barat, ilmu militer modern, meriam, atau [[Rangaku]] (studi Belanda), sebagaimana [[studi Eropa]] disebut.

Pada awal abad ke-20, pendidikan di tingkat dasar [[Egalitarianisme|egaliter]] dan hampir universal, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi itu multitrek, sangat selektif, dan [[elitis]]. Pendidikan [[Perguruan Tinggi]] sebagian besar terbatas pada beberapa [[Tujuh Universitas NasionalKekaisaran|universitas kekaisaran]], di mana pengaruh Jerman kuat. Tiga dari universitas kekaisaran menerima perempuan, dan ada sejumlah perguruan tinggi perempuan, beberapa cukup bergengsi, tetapi perempuan memiliki kesempatan yang relatif sedikit untuk memasuki pendidikan tinggi. Selama periode ini, sejumlah universitas didirikan oleh misionaris Kristen, yang juga berperan aktif dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan, khususnya di tingkat menengah.

Para pembuat kebijakan pendudukan dan [[Misi Pendidikan Amerika Serikat]], yang didirikan pada tahun 1946, membuat sejumlah perubahan yang bertujuan untuk mendemokratisasi pendidikan Jepang: melembagakan struktur kelas enam-tiga-tiga (enam tahun sekolah dasar, tiga tahun [[sekolah menengah pertama]], dan tiga tahun sekolah menengah atas) dan memperpanjang wajib belajar menjadi sembilan tahun. Mereka mengganti sistem sekolah menengah atas sebelum perang dengan sekolah menengah atas (sekolah menengah atas) yang komprehensif. Kurikulum dan buku pelajaran direvisi, kursus moral [[kokutai|nasionalistik]] dihapuskan dan diganti dengan [[ilmu sosial]], dewan sekolah yang dipilih secara lokal diperkenalkan, dan [[Serikat Guru Jepang|serikat guru]] didirikan.

Terlepas dari keberhasilan mengagumkan dari sistem pendidikan sejak [[Perang Dunia II]], masalah tetap ada sampai tahun 1980-an. Beberapa kesulitan ini seperti yang dirasakan oleh pengamat dalam dan luar negeri termasuk kekakuan, keseragaman yang berlebihan, kurangnya pilihan, pengaruh yang tidak diinginkan dari {{Nihongo|[[ujian masuk universitas]]|入学試験|nyūgaku shiken}}, dan penekanan utama pada formal kredensial pendidikan. Ada juga kepercayaan bahwa pendidikan bertanggung jawab atas beberapa masalah sosial dan untuk masalah akademik, perilaku, dan penyesuaian umum dari beberapa siswa. Ada keprihatinan besar juga bahwa pendidikan Jepang harus responsif terhadap persyaratan baru yang disebabkan oleh tantangan internasional dari dunia yang berubah dipada abad kedua puluh satu.

Fleksibilitas, kreativitas, {{Nihongo|[[internationalisasi]]|国際化|kokusaika}}, [[Individu|individualitasindividu]]alitas, dan [[Multikulturalisme|keragaman]] menjadi semboyan gerakan reformasi pendidikan Jepang yang penting pada tahun 1980-an, meskipun mereka menggemakan tema-tema yang didengar sebelumnya, khususnya pada tahun 1970-an. Usulan dan potensi perubahan tahun 1980-an begitu signifikan sehingga beberapa orang membandingkannya dengan perubahan pendidikan yang terjadi ketika Jepang membuka diri ke Barat pada abad kesembilan belas dan dengan pendudukan.

Kekhawatiran gerakan reformasi baru ditangkap dalam serangkaian laporan yang dikeluarkan antara tahun 1985 dan 1987 oleh [[Dewan Nasional Reformasi Pendidikan]], yang dibentuk oleh Perdana Menteri [[Yasuhiro Nakasone]]. Laporan akhir menguraikan penekanan dasar dalam menanggapi internasionalisasi pendidikan, [[teknologi informasi|teknologi informasi]] baru, dan [[Media elektronik|media]] dan penekanan pada individualitas, [[pendidikan sepanjang hayat]], dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Untuk mengeksplorasi arah baru ini, dewan menyarankan agar delapan mata pelajaran khusus dipertimbangkan: merancang pendidikan untuk abad kedua puluh satu; mengatur sistem pendidikan sepanjang hayat dan mengurangi penekanan pada latar belakang pendidikan individu; meningkatkan dan mendiversifikasi pendidikan tinggi; pengayaan dan diversifikasi pendidikan dasar dan menengah; peningkatan kualitas guru; beradaptasi dengan internasionalisasi; beradaptasi dengan era informasi; dan melakukan peninjauan terhadap administrasi dan keuangan pendidikan. Mata pelajaran ini mencerminkan aspek pendidikan dan sosial dari reformasi, sesuai dengan pandangan Jepang tentang hubungan pendidikan dengan masyarakat. Bahkan ketika perdebatan tentang reformasi berlangsung, pemerintah dengan cepat bergerak untuk mulai menerapkan perubahan di sebagian besar dari delapan bidang ini. Reformasi ini telah berlangsung, dan meskipun sebagian besar sekarang telah melupakan pekerjaan yang dilakukan oleh dewan reformasi pada tahun 1980-an, isi dari banyak perubahan dapat ditelusuri kembali hingga saat ini.