Chairuddin Ismail: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Asang Lawai (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(5 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{rapikan|date=2010}}
{{Infobox Officeholder
|honorific-prefix =
|name = {{PAGENAME}}
|image = Jenderal Chairuddin Ismail.jpg
|imagesize = 200px
|caption =
Baris 21 ⟶ 20:
|children =
|residence =
|alma_mater = Akademi Kepolisian
|occupation = Polisi
|religion = Islam
| allegiance = {{flag|Indonesia}}
| branch = [[Berkas:Insignia of the Indonesian National Police.svg|25px]] [[Kepolisian Republik Indonesia]]
| unit =
| rank = [[Berkas:PDU_JEN STAF.png|25px]] [[Jenderal Polisi]]
| serviceyears =
}}
 
[[Jenderal Polisi]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) '''Chairuddin Ismail''' ({{lahirmati||27|12|1947}}) adalah pensiunan perwira Polri. Ia pernah menjadi Pejabat Sementara [[Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia]] (Pjs. de facto Kapolri) menggantikan Jenderal [[Suroyo Bimantoro]], dan pernah menjadi tim sukses pasangan capres [[Jusuf Kalla]]-[[Wiranto]].
 
== Polemik kisruh di tubuh Polri ==
Baris 34 ⟶ 39:
Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian 5 menteri dan Jaksa Agung, Presiden meminta Bimantoro mengundurkan diri.{{fact}} Namun, Bimantoro menolak.{{fact}} Pada tanggal [[2 Juni]] 2001, Presiden melantik [[Inspektur Jenderal Polisi]] Chairuddin Ismail sebagai Wakil Kapolri.<ref>[http://www.tribuneindia.com/2001/20010603/world.htm#5 "Wahid appoints new deputy police chief"]</ref> Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal [[1 April]] 2001.{{fact}} Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseteruan Presiden dengan parlemen.{{fact}}
 
Pengangkatan Chairuddin memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri.{{fact}} Masalah Polri ini semakin berlarut-larut.{{fact}} Bertepatan dengan peringatan [[Hari Bhayangkara]], [[1 Juli]], Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai [[Duta Besar]] RI di [[Malaysia]].<ref>[{{Cite web |url=http://www.tempo.co.id/harian/fokus/64/2,1,6,id.html |title="Bimantoro Non-Aktif, Chairuddin Jadi Wakapolri"] |access-date=2012-06-17 |archive-date=2003-08-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20030818183733/http://www.tempo.co.id/harian/fokus/64/2,1,6,id.html |dead-url=yes }}</ref> Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Bimantoro menolak. Situasi Mabes Polri semakin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri, meminta Bimantoro ikhlas mundur, ditambah lagi berita akan ditangkapnya Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden. Bimantoro tidak goyah, dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis. Pada tanggal [[20 Juli]] 2001, dia melantik Chairuddin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri, meski dengan bayaran yang mahal. Pelantikan itu memicu krisis politik baru: DPR meminta MPR segera menyelenggarakan [[sidang istimewa]], meski Presiden mengangkat Chairuddin hanya sebagai Pejabat Sementara Kapolri dengan pangkat [[Jenderal Polisi|jenderal penuh bintang 4]].{{fact}} Setelah Presiden Megawati Soekarnoputri dilantik, Chairuddin dicopot dari jabatannya.
 
== Referensi ==