Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Zindhoe (bicara | kontrib)
Efayechay (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(5 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{rapikan}}
'''Sistem Pengendalian Intern Pemerintah''' (SPIP)''' adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 
== Sejarah ==
Cikal bakal SPIP dimulai dengan adanya [[Instruksi Presiden]] No. 15 Tahun [[1983]] tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun [[1989]] tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.
Unsur-unsur pada Waskat adalah Pengorganisasian, Personil, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, Reviu Intern.
 
Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008 keluarlah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)yang merupakan adaptasi dari [[COSO]]. Unsur-unsur SPIP adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.
 
PP No. 60 Tahun 2008 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 55 ayat (4) dan Pasal (58) ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 
== Pranal Luar ==
* [http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/pemkot-jogja-jadi-percontohan-sistem-pengendalian-internal-pemerintah-196779 Pemkot Jogja Jadi Percontohan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
 
{{indo-stub}}