Dewan Pengupahan Provinsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Membuat Halaman Baru Dengan Judul Dewan Pengupahan Provinsi |
k →top: clean up, added underlinked tag |
||
| (Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Underlinked|date=Februari 2023}}
Dewan Pengupahan Provinsi atau Depeprov adalah suatu lembaga non struktural ditingkat provinsi yang bersifat tripartit, bertugas sebagai pemberi saran kepada Pemerintah dalam upaya perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.▼
▲'''Dewan Pengupahan Provinsi''' atau Depeprov adalah suatu lembaga non struktural ditingkat provinsi yang bersifat tripartit, bertugas sebagai pemberi saran kepada Pemerintah dalam upaya perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.
== Tugas Dewan Pengupahan Provinsi ==
Baris 26 ⟶ 28:
Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau Unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeprov. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeprov.
Dalam proses perumusan pengupahan, anggota Depeprov harus benar benar memerhatikan angka KHL (Kehidupan Hidup Layak).
== Referensi ==
| |||