Ekonomi biru: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Kayla Aghita (bicara | kontrib)
←Membuat halaman berisi '{{inuse}} Ekonomi Biru "Blue Economy" merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul “''The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs”''. Eko...'
 
k fix
 
(9 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
'''Ekonomi Birubiru''' "Blue([[bahasa Economy"Inggris]]: ''blue economy'') merupakanadalah konseprancangan optimalisasi sumber daya perairanair yang bertujuan untuk meningkatkanpeningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang [[inovatif]] dan [[kreatif]] dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh [[Gunter Pauli]] melalui bukunya yang berjudul ''The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs”jobs''. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu [[ekosistem|ekosiste]]<nowiki/>m selalu bekerjayang menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan [[nutrien]] dan [[energi]] tanpa [[limbah]] untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitikberatkanberfokus pada [[inovasi]] dan [[kreativitas]] yang meliputi variasikeragaman produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. <ref>{{Cite journal|last=Ilma Nijma|first=Ajeng Faizah|title=Keseimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan|url=https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/download/2112/1934|journal=jurnal.uns.ac.id}}</ref>
{{inuse}}
Ekonomi Biru "Blue Economy" merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang [[inovatif]] dan [[kreatif]] dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul “''The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs”''. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu [[ekosistem]] selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan [[nutrien]] dan [[energi]] tanpa [[limbah]] untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitikberatkan pada [[inovasi]] dan [[kreativitas]] yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. <ref>{{Cite journal|last=Ilma Nijma|first=Ajeng Faizah|title=Keseimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan|url=https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/download/2112/1934|journal=jurnal.uns.ac.id}}</ref>
 
KonsepEkonomi blue ekonomi mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan [[investasi]] dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari blue economy inibiru adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbahLimbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum. Limbah,Baik baikdari limbah [[Kimia organik|kimia]] maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada [[habitat]] dan kehidupan ekosistem,. olehOleh sebab itu, maka perlu adaadanya ilmu dan teknologi dalam keluaranpersoalan limbah. Jika hal ini dapat terwujudterealisasi maka blueekonomi economybiru yang terintegrasi dengan program [[industrialisasi]] perikanan akan semakin berhasil dan memajukan sektor perikanan yang ada di Indonesia.
 
Ekonomi biru juga hadir sebagai program yang menjadikan kebijakan dalam berburu ikan lebih terorganisir. [[Regulasi]] penangkapan ikan secara terukur harus benar benar pemerintah terapkan sehingga aspek ekologi dari perkembangan biakan hewan laut terjaga dan berkembang dengan baik.
= Sejarah Ekonomi Biru =
Semenjak diratifikasinya United Nation Convention on the Law of the Sea melalui Undang-undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut|Konvensi Perserikatan Bangsa]]. Kebijakan pengembangan ekonomi kelautan sebagai Pengembangan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru bagi Terwujudnya Indonesia sebagai [[Negara kepulauan|Negara Kepulauan]] yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah [[pesisir]]. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep [[Ekonomi Hijau|ekonomi hijau]] yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan Small Island Development States (SIDS). Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi [[kelaparan]], mengurangi [[kemiskinan]], menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, dan [[Mitigasi bencana|mitigasi]] serta adaptasi perubahan iklim. Implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72 persen dari total permukaan bumi merupakan lautan. Disamping itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia makanan dan pengatur [[iklim]] dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Penerapan Ekonomi Biru membutuhkan keterlibatan multisektor dengan arah dan platform yang jelas untuk Lautan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya untuk lebih meningkatkan implementasi ekonomi kelautan Indonesia yang berkelanjutan.
 
Tindakan penerapan ekonomi buru juga secara efektif dapat membuat aktivitas membahayakan seperti ''overfishing'' dan juga overfished bisa teratasi. Kedua kegiatan ini sangat mengerikan dan efektif menghancurkan ekosistem laut Indonesia. Maka dari itu, penting menerapkan penangkapan terukur<ref>{{Cite web|date=27 November 2022|title=Apa Yang Dimaksud Ekonomi Biru Dan Eksistensinya Di Sektor Kelautan Dan Perikanan|url=https://www.zonabahari.com/ekonomi-biru-dan-eksistensinya/|website=ZONABAHARI.COM|access-date=26 Desember 2022}}</ref>.
= Program Ekonomi Biru =
Program lainnya yang akan mulai dicanangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu Program Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove LAUTRA (Laut Sejahtera). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan [[terumbu karang]] dan ekosistem [[Hutan bakau|mangrove]] serta [[Kawasan perlindungan|kawasan konservasi]], dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. <ref>{{Cite web|last=|first=|date=25 Maret 2021|title=Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas|url=https://maritim.go.id/hadapi-era-ekonomi-biru-pelestarian-lingkungan-peningkatan-kesejahteraan|website=maritim.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>
 
== Sejarah Ekonomi Biru ==
= Potensi Perairan Laut Indonesia =
SemenjakSejak diratifikasinya United[[Konvensi NationPerserikatan ConventionBangsa-Bangsa ontentang theHukum Law of the SeaLaut]] melalui Undang-undangUndang Nomor No.17 tahunTahun 1985 tentang Pengesahan [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut|Konvensi Perserikatan Bangsa]]. Kebijakan pengembanganpembangunan ekonomi kelautan sebagai Pengembanganpembangunan Ekonomiekonomi Kelautankelautan dengan Modelmodel Ekonomiekonomi Birubiru bagidemi Terwujudnyaterwujudnya Indonesia sebagai [[Negaranegara kepulauan|Negara Kepulauan]] yang Mandirimandiri, Majumaju, Kuatkuat, dan Berbasiskanberbasis Kepentingankepentingan Nasionalnasional. Ekonomi biru kemudianterus berkembangberjalan dan seringselalu dikaitkan dengan pengembangan daerahwilayah [[pesisir]]. Konsep ekonomi biru sejalansama dengan konsep [[Ekonomi Hijau|ekonomi hijau]] yangyaitu ramah lingkungan dandengan difokuskanberfokus padakepada negara-negara berkembang denganyang memiliki wilayah perairan (laut), yang biasa dikenaldisebut dengan ''Small Island Development States'' (SIDS). Ekonomi biru dalamDalam hal ini ditujukanekonomi biru diarahkan untuk mengatasimenanggulangi masalah [[kelaparan]], mengurangi [[kemiskinan]], menciptakan kehidupanbiota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerahwilayah pesisir, danserta [[Mitigasi bencana|mitigasi]] sertadan adaptasi dalam perubahan iklim. Implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72 persen dari total permukaan bumi merupakan lautan. Disamping itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia makanan dan pengatur [[iklim]] dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Penerapan Ekonomi Biru membutuhkan keterlibatan multisektor dengan arah dan platform yang jelas untuk Lautan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya untuk lebih meningkatkan implementasi ekonomi kelautan Indonesia yang berkelanjutan.
Berdasarkan Statistik Perikanan dan Akuakultur Tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), [[Indonesia]] menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi [[Budi daya ikan|perikanan budidaya]]. Sekitar 75 persen dari total wilayah kedaulatan Indonesia merupakan wilayah perairan yang terdiri dari [[laut teritorial]], [[Zona Ekonomi Eksklusif |Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)]], dan laut 12 mil. Indonesia juga tercatat sebagai negara kedua terbanyak dalam hal jumlah [[kapal]] yang dimiliki setelah [[Tiongkok]]. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan tercatat menampung 2.748.908 tenaga kerja pada tahun 2012, menduduki peringkat keempat dunia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor perikanan, walaupun hanya menyumbang sekitar 2 persen dari total [[Produk domestik bruto|PDB Indonesia]] pada tahun 2013 namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan, yaitu sebesar 6,86 persen. Laju pertumbuhan sektor perikanan ini lebih tinggi dibandingkan sektor [[pertambangan]], industri manufaktur, [[konstruksi]], dan [[jasa]]. Hal ini menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Kekayaan bawah laut merupakan salah satu modal Indonesia untuk menarik [[wisatawan]], baik asing maupun lokal. [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]] mencatat terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Keindahan bawah laut di beberapa provinsi di Indonesia juga sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para divers, seperti [[Pulau Bunaken|Bunaken]] (Sulawesi Utara), [[Kabupaten Raja Ampat|Raja Ampat]] (Papua Barat), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).
 
== Program Ekonomi Biru ==
= Tantangan Ekonomi Biru =
Program lainnya yang akan mulai dicanangkandirancangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu Program Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove LAUTRA (Laut Sejahtera). Program ini bertujuan untuk meningkatkanpeningkatan pengelolaan [[terumbu karang]] dan ekosistem [[Hutan bakau|mangrove]] sertabeserta [[Kawasan perlindungan|kawasan konservasi]], dengan menyediakanadanya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. <ref>{{Cite web|last=|first=|date=25 Maret 2021|title=Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas|url=https://maritim.go.id/hadapi-era-ekonomi-biru-pelestarian-lingkungan-peningkatan-kesejahteraan|website=maritim.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>
Fakta bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah sayangnya tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Banyak [[nelayan]] yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan yang lebih baik merupakan beberapa alasan para nelayan tetap bertahan. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inka Mina, misalnya, banyak mengalami kendala dalam operasionalisasinya. Hasil tangkapan para nelayan [[tradisional]] juga sangat terbatas mengingat minimnya peralatan yang digunakan jika dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang memiliki kapal dan peralatan lebih canggih. Kalah bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan dan ditambah lagi dengan tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan aspek [[ekologi]] menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti [[bom]], [[potas]], dan pukat harimau, cenderung merusak [[keanekaragaman hayati]] dan [[biota laut]].
 
== Tantangan Ekonomi Biru ==
Pendekatan ekonomi biru menitikberatkan pada investasi kreatif dan inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jenis usaha dan lapangan kerja baru sebenarnya dapat diterapkan di sekitar daerah pesisir. Bisnis daur ulang sampah, misalnya, dapat menjadi alternatif solusi membersihkan lingkungan sekitar [[pantai]], menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi [[sampah]] (zero waste). Untuk dapat mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu “bereksperimen” dengan limbah, by-product, dan produk ikutan hasil laut. Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek pertanian dan kelautan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan [[maritim]], seperti [[pelabuhan]], aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian lebih. Dengan memelihara kualitas keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru diharapkan dapat mendukung [[pembangunan berkelanjutan]]. <ref>{{Cite web|date=09 Desember 2014|title=Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan|url=https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekonomi-biru-untuk-maritim-indonesia-yang-berkelanjutan|website=kemenkeu.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>
Fakta bahwa Indonesia memilikimempunyai berbagai potensi bahari yangsangat besar dan melimpah sayangnyanamun tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. BanyakTerdapat banyak [[nelayan]] yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkunganlingkunganya yang mengkhawatirkan. TerbatasnyaHal kemampuanini dandisebabkan akseskarena menujukapasitas untuk akses pekerjaan yang lebih baik merupakan beberapa alasan beberapa para nelayan yang tetap ingin bertahan. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inka Mina, misalnya, banyak mengalamimasalah kendala dalam operasionalisasinya. Hasil tangkapan para nelayan [[tradisional]] juga sangat terbatas mengingat minimnyakarena peralatan yang digunakan jikadipakai dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang memilikimempunyai kapal dan peralatan lebih canggih. Kalahyang membuat nelayan tradisional kalah dalam bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan dan dengan ditambah lagi dengan tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan aspek [[ekologi]] menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti [[bom]], [[potas]], dan pukat harimau, cenderung merusak [[keanekaragaman hayati]] dan [[biota laut]].<ref>{{Cite web|date=09 Desember 2014|title=Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan|url=https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekonomi-biru-untuk-maritim-indonesia-yang-berkelanjutan|website=kemenkeu.go.id|access-date=2 Febuari 2022|archive-date=2022-02-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20220202050109/https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekonomi-biru-untuk-maritim-indonesia-yang-berkelanjutan|dead-url=yes}}</ref>
 
== Referensi ==
 
[[Kategori: EkonomiLaut]]
 
[[Kategori: PerikananEkonomi|Biru]]
 
[[Kategori:Perikanan]]
 
[[Kategori:Ekonomika sumber daya|Biru]]
= Referensi =
[[Kategori:Aliran Lautpemikiran ekonomi|Biru]]
[[Kategori: Ekonomi]]
[[Kategori: Perikanan]]