Soemitro Sastrodihardjo: Perbedaan antara revisi

|birth_place = {{flagicon|Belanda}} [[ProbolinggoKrejengan]], [[JawaKabupaten TimurProbolinggo|Probolinggo]]

|death_place = {{flagicon|Indonesia}} [[Jakarta]]

|rank = [[BerkasFile:Pdu22-TNI jendtni komandoArmy-GEN.pngsvg|25px| ]] [[Jenderal]] [[TNI]]

|branch = {{bulleted list|{{flagicon image|Flag of PETA (Pembela Tanah Air).svg}} [[Berkas:InsigniaPembela Tanah Air|PETA]] (1943—1945)|{{flagicon image|Flag of the Indonesian Army.svg|25px]]}} [[TNI Angkatan Darat]] (1945—1974)}}

|occupation = Tentara

[[Jenderal]] [[TNI]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) '''Soemitro Sastrodihardjo''' atau lebih dikenal dengan nama '''Soemitro''' ({{lahirmati|[[Krejengan, Probolinggo|Krejengan]], [[JawaKabupaten TimurProbolinggo|Probolinggo]]|13|1|1927|[[Jakarta]]|10|5|1998}}<ref>{{Cite web |url=http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/sumitro/index.shtml |title=TokohIndonesia.com; ''Jenderal Sumitro (1927-1998), Mundur dari Pangkopkamtib'' |access-date=2007-02-14 |archive-date=2007-03-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070311063450/http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/sumitro/index.shtml |dead-url=yes }}</ref>) adalah seorang [[jenderal]] yang berpengaruh di masanya. Jabatan penting yang pernah dipegangnya adalah sebagai [[Daftar Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia|Wakil Panglima ABRI]] dan [[Pangkopkamtib]]. Ia sangat dikenal karena dalam masa kepemimpinannya meletus peristiwa [[Malari]], yang mengakibatkan pengunduran dirinya dari militer.

Soemitro kemudian diangkat menjadi Komandan Batalyon I di Malang. dan ia ditantang Mayjen [[Bambang SugengSoegeng]] untuk membersihkan segitiga [[Kabupaten Sidoarjo|Sidoarjo]], [[Kota Mojokerto|Mojokerto]] dan [[Kota Pasuruan|Pasuruan]]. Enam bulan kemudian dia berhasil membersihkan para laskar liar, dan diperhadapkan dengan [[Bung Karno]], yang saat itu berada di Sidoarjo.<ref name="sm"/>

Pada 1952, Sumitro masuk Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung. Ia terlibat dalam [[Peristiwa 17 Oktober]] di mana Kolonel AH Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat menempatkan tank di sekitar Istana Presiden untuk meminta Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sumitro ingat bahwa resimen yang dipimpin oleh [[Kemal Idris]] mengejar Sumitro dan perwira Jawa Timur lainnya tetapi gagal menangkapnya.<ref name="sm" /> Melarikan diri ke Jawa Timur, Sumitro diberi komando atas 3 batalyon dan diperintahkan membela pemerintah pusat jika situasi menyebar ke provinsi. Situasi mereda dan Sumitro kembali ke Bandung untuk menyelesaikan pendidikannya.

Setelah SSKAD, Sumitro terus naik pangkat di TT V. Pada tahun 1952, ia menjadi Asisten 2 Panglima TT V, naik menjadi Kepala Staf Resimen pada tahun 1953 dan Komandan Resimen pada tahun 1955. Sumitro kemudian kembali ke Bandung pada tahun 1956, menjadi pengajar di SSKAD dan mengambil Sekolah Lanjutan Perwira II. Pada tahun 1958, Sumitro berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sekolah Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat di [[Fort Benning]]. Sekembalinya ke Indonesia, Sumitro kembali ditempatkan di Bandung sebagai Komandan Pusat Senjata Infanteri. Dia memegang posisi tersebut hingga tahun 1963 di mana dia menjadi Ketua Dewan Perencanaan Angkatan Darat. Sementara itu, Sumitro juga memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan militernya. Pada tahun 1963, Sumitro masuk Sekolah Staf dan Komando ABRI. Dia juga pergi ke luar negeri lagi, belajar di ''Führungsakademie der Bundeswehr'' di Hamburg, Jerman Barat.

Lengkapnya pendidikan militer Sumitro diakui oleh rekan-rekannya hingga mereka menyarankan agar dia mencoba menjadi Panglima. Sumitro selalu menolak, tapi pada 1965 ia menerima pengangkatan sebagai Panglima [[Komando Daerah Militer VI/Mulawarman|Kodam IX / Mulawarman]] atas saran Jendral [[Ahmad Yani]]. Sebagai Panglima Kodam ini, Sumitro bertanggung jawab atas keamanan [[Kalimantan Timur]]. Sumitro dengan cepat mengembangkan reputasi sebagai seorang anti-komunis. Ia menangkap pejabat yang organisasinya berafiliasi dengan [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI).<ref>{{Cite web|title=Kodam Mulawarman: Perbedaan Tajam Dua Pangdam dan Penangkapan PKI|url=https://tirto.id/kodam-mulawarman-perbedaan-tajam-dua-pangdam-dan-penangkapan-pki-eUbZ|website=tirto.id|language=id|access-date=2020-09-19}}</ref> Ketika berita itu sampai ke Soekarno, ia pun dipanggil ke Jakarta dan mendapat teguran.

Pada akhir 1965, Sumitro dipindahkan dari Kalimantan Timur ke Jakarta, di mana ia menjadi anggota staf Mayor Jenderal [[Soeharto]]. Panglima Angkatan Darat, [[Soeharto]], yang pada tahap ini berada di jalur perebutan kekuasaan yang akan segera terjadi dengan Sukarno, merayu dukungan Perwira Angkatan Darat dengan menunjuk perwira dari berbagai etnis sebagai bagian dari stafnya. Sumitro, bersama [[Basuki Rahmat]] mewakili Jawa Timur. Sementara itu, Sumitro tetap loyal ke [[Soeharto]] dan tidak goyah mendukungnya.

Pada Maret 1966, situasi politik menjadi sangat tegang. Sumitro mengenang pertemuan yang diadakan Suharto dan dihadiri Perwira Angkatan Darat lainnya. Dalam pertemuan tersebut, [[Soeharto]] menyampaikan kepada mereka yang hadir bahwa Sukarno perlu dipisahkan dari menteri-menteri tertentu di kabinetnya seperti Menteri Luar Negeri [[Soebandrio|Subandrio]]. Soeharto memutuskan untuk menggunakan rapat kabinet pada 11 Maret 1966 sebagai kesempatan untuk melakukan penangkapan dan melimpahkan tugas penangkapan kepada [[Komando Pasukan Khusus|Resimen ParakommandoPara Komando Angkatan Darat]] (RPKAD).

Sementara itu, Sumitro diberi tugas untuk mencatat perintah dan meneruskannya kepada pasukan. Pada 11 Maret 1966, saat rapat kabinet diadakan dan RPKAD, yang menyamar sebagai pasukan tak dikenal, mendekati, Sumitro ada di rumah. Pagi itu, dia mendapat telepon dari [[Alamsyah Ratu Perwiranegara|Alamsyah Ratu Prawiranegara]], salah satu staf pribadi Soeharto. Alamsyah memanggil atas nama [[Soeharto]], yang berubah pikiran tentang penangkapan tersebut dan sekarang memerintahkan Sumitro untuk menarik pasukan. Sumitro menjawab bahwa dia tidak bisa menuruti perintah Soeharto karena sudah terlambat dan operasi sudah berjalan. Serangkaian peristiwa kemudian berlangsung, yang berpuncak pada Sukarno menyerahkan kekuasaan de facto kepada [[Soeharto]] melalui [[Surat Perintah Sebelas Maret|Supersemar]].

Sumitro mencapai puncak karier militernya pada tahun 1973 ketika diangkat menjadi Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Sebagai Komandan Kopkamtib, Sumitro memperoleh kekuasaan yang sangat besar dan sudah dijuluki sebagai "orang nomor dua" yang bertanggung jawab atas Indonesia setelah Soeharto. Sumitro berusaha memperkuat posisinya dengan mencoba mengangkat Wakil Komandan Kopkamtib yang dipilihnya. Tapi Soeharto melihat maksud Sumitro dan menunjuk Laksamana [[Sudomo]], rekan dekatnya, sebagai Wakil Komandan Kopkamtib.

Menjelang akhir tahun 1973, Soeharto mencoba menengahi antara Sumitro dan Ali melalui serangkaian pertemuan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, tindakan Sumitro semakin provokatif. Pada hari-hari pertama Januari 1974, ia mengunjungi [[Abdul Haris Nasution|Nasution]] dan [[Sarwo Edhie Wibowo]], dua jenderal yang telah membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan tetapi kecewa dengan rezim tersebut. Menjelang akhir tahun 1973, Soeharto mencoba menengahi kedua saingan tersebut melalui serangkaian pertemuan tetapi dia tidak berhasil.

Sumitro menghabiskan beberapa tahun berikutnya pada masa pensiun dini, sambil menghabiskan waktunya dengan bermain [[golf]]. Pada tahun 1979, beliau menjadi pengusaha dengan mendirikan Group Rigunas dan menjadi Komisarisnya. Sumitro juga secara tidak resmi menjadi komentator politik; terutama berfokus pada masalah suksesi. Beliau meninggal di Jakarta pada 10 Mei 1998 dan jenazahnya dimakamkan di [[Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata|Taman Makam Pahlawan Kalibata]].

* Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan(1971-1974).
* Wakil Panglima ABRI (19711973-1974).

[[Kategori:Tokoh dari Probolinggo]]<!--dilarang memakai kategori "Tokoh dari Probolinggo"-->