Dwifungsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (8 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Dwifungsi''' adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan [[Orde Baru]] yang menyebutkan bahwa [[
== Asal ==
Baris 19:
== Penerapan ==
Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.
== Faksi ABRI ==
Faksi ABRI, yang mewakili militer dalam DPR, didirikan pada tanggal 25 Juni 1960. Tanggal ini menandai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), yang termasuk perwakilan militer. DPRGR menggantikan DPR yang terpilih dalam Pemilihan Umum 1955 melalui [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|Dekrit Presiden]] [[Soekarno]] tahun 1959. Oleh karena itu, tanggal 25 Juni 1960, diakui sebagai tanggal pendirian Faksi ABRI dalam DPR.<ref name=":0" />
Jumlah total anggota DPR dan perwakilan ABRI telah berfluktuasi seiring berjalannya waktu. Selama era [[Demokrasi Terpimpin (1959–1965)|Demokrasi Terpimpin]], terdapat 35 perwakilan militer dari total 283 anggota DPRGR. Pada tahun 1967, setelah percobaan [[Gerakan 30 September|kudeta G30S]] yang gagal, jumlah tersebut naik menjadi 43. Setahun kemudian, 32 perwakilan ABRI lebih masuk ke DPR, sehingga terdapat 75 perwakilan ABRI dari total 414 anggota DPR. Pada tahun 1971, setelah pemilihan umum yang berlangsung pada tahun yang sama, DPR meningkat menjadi 450 sementara Faksi ABRI tetap sama, 75 perwakilan. Setelah Pemilu Umum 1977 juga, masih ada hanya 75 perwakilan Fraksi ABRI di DPR. Barulah pada tahun 1985 jumlah itu bertambah dengan 25 kursi baru untuk Fraksi ABRI, dengan DPR juga meningkat, sehingga terdapat 100 perwakilan ABRI dari total 500 anggota DPR.<ref name=":0">{{Cite web|date=2023-06-28|title=Fraksi ABRI Riwayatnya Dulu|url=https://historia.id/politik/articles/fraksi-abri-riwayatnya-dulu-D80kp|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=id-ID|access-date=2023-09-30}}</ref> Faksi ABRI tetap memiliki seratus perwakilan selama sisa periode Orde Baru.
== Akhir ==
Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pasca-Reformasi, pengaruh militer dalam politik sangat melemah dan Faksi ABRI, yang pada saat itu telah mengubah namanya menjadi Faksi TNI-POLRI, juga kehilangan perwakilan di DPR.<ref name=":0" /> Pada rapat pimpinan ABRI tahun
== Catatan ==
Baris 33 ⟶ 38:
* [http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel5/makna_reposisi.htm Makna Reposisi TNI Pasca-Pemilu 2004]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.mail-archive.com/lantak@yahoogroups.com/msg00301.html Indonesia Tanah Airku]
{{tni-stub}}▼
[[Kategori:Militer Indonesia]]
[[Kategori:Politik Indonesia]]
[[Kategori:Perserikatan Orde Baru]]
▲{{tni-stub}}
| |||