Timor Timur: Perbedaan antara revisi

{{Pindah ke|Timor Leste}}{{tentang|Provinsi Timor Timur yang pernah menjadi bagian dari [[Indonesia]] (1976-19991976—1999)|negara di [[Asia Tenggara]]|Timor Leste}}

| native_name = {{lang|tet|Timor Lorosa'e}}Timtim

| status_text = [[ProvinsiSejarah provinsi di Indonesia|ProvinsiBekas provinsi Indonesia]]

| government_type = [[Provinsi]]Pemerintah dalamDaerah sebuah [[republik]] [[negara kesatuan|kesatuan]] [[konstitusi]]onal [[sistem presidensial|presidensial]] di bawah [[pendudukan militer]]Provinsi{{efn|Timor Timur disahkan secara ''[[de jure]]'' sebagai provinsi ke-27 Indonesia. [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dan beberapa negara termasuk [[Portugal]] tak mengakui klaim Indonesia dan melihatnya sebagai aksi pendudukan militer.}}

| year_leader1 = 1976–1978 (pertama)

| year_leader2 = 1992–1999 (terakhir)

| year_deputy1 = 1976–1982 (pertama)

| year_deputy2 = 1998–1999 (terakhir)

| legislature = DewanDPRD PerwakilanProvinsi DaerahTk. PropinsiII Daerah Tingkat I Timor TimurTimtim

| capital = [[Kota Administratif Dili|Kotif Dili]] (sekarang [[Kota Dili]])<br/>{{coord|-8.55|125.56}}

<!-- Images -->| image_flag = Flag of Timor Timur.svg

| flag_type = Panji[[Bendera daerahTimor Timur|Bendera]]

| symbol_type = [[Daftar lambang provinsi di Indonesia#Historis|Lambang]]

| image_map_caption = PetaLokasi Timor Timur di Indonesia

| s1 = UNTAETAdministrasi Sementara PBB di Timor Timur

| stat_year1 = [[Penduduk Indonesia 1980|1980]] (sensus pertama)

| stat_year2 = [[Penduduk Indonesia 1990|1990]] (sensus terakhir)

| Governmentfootnotes = Pemerintah{{infobox Daerah Provinsisettlement|embed=yes

|[[Daftar0378 kode- telepon di Indonesia menurut nama|+62 378]] ([[Pante Makasar]])

| iso_code = [[ISO 3166-2:TL|ID - TT]]

| blank1_name_sec1 = FormatKode tanggalpos

| blank1_info_sec1 = dd-mm-yyyy88''xxx''–89''xxx''

| blank2_name_sec1 = Mata uangRanah Internet

| blank2_info_sec1 = [[Rupiah.tp]] (Rp, IDR)

| blank3_name_sec1 = Ranah[[Lagu Internetdaerah]]

| blank3_info_sec1 = [[.tp]]{{hlist|Bolelebo|Hau Bele Mate|Binoi Oan}}

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga [[Revolusi Anyelir]]) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. [[Partai politik|Partai-partai politik]] mulai berdiri di Timor Timur: [[Partai Apodeti|Apodeti]] (''Associação Popular Democrática Timorense''); [[Fretilin]] (''Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente''); [[Uni Demokrasi Timor|UDT]] (''União Democrática Timorense''); ''Partido Trabalhista''; [[Asosiasi Pahlawan Timor|KOTA]] (''Klibur Oan Timor Asu’wain''); dan ADITLA (''Associação Democratica para a Integração de Timor-Leste na Austrália''). Partai UDT yang kebanyakan anggotanya para pegawai negeri Portugis, tuan tanah, dan tetua adat menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. Partai Apodeti menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Partai Fretilin yang beraliran kiri menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Partai-partai kecil, seperti KOTA menginginkan pemerintahan [[monarki]] tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal, ADITLA menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Australia, dan Partai Trabalhista (Partai Buruh) yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.

Beberapa kali partai-partai politik tersebut juga mengadakan perundingan dengan pihak Portugal, namun tidak membawa hasil. Di kemudian hari, di antara partai-partai tersebut terbentuk [[Faksi|faksi-faksi]] di Timor Timur, di antaranya adalah [[koalisi]] antara Partai UDT dan Fretilin yang dimaksudkan sebagai jalan untuk membentuk Timor Timur yang merdeka sebagai sebuah negara, serta Partai Apodeti yang menyatakan menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun, koalisi Partai UDT dan Fretilin tidak bertahan lama seiring adanya isu pengkomunisankomunis yang akandituduhkan dilakukankepada Fretilin. Beberapa tokoh UDT akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Apodeti dan mengarahkan dukungannya untuk berintegrasi dengan Indonesia. Arah dukungan Partai Apodeti dan UDT itu belakangan juga diikuti oleh beberapa tokoh dari partai-partai lain seperti KOTA dan Trabalhista, sementara Partai ADITLA yang awalnya menghendaki integrasi Timor Timur dengan Australia kemudian membatalkan niatnya setelah pemerintah Australia menyatakan dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Fretilin menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai ''República Democrática de Timor-Leste'' (bahasa Portugis untuk "Republik DemokratisDemokratik Timor Leste") dan mengangkat [[Francisco Xavier do Amaral]] sebagai [[Daftar presiden Timor Leste|Presiden]]. Proklamasi yang belakangan didukung oleh Portugal ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Portugal dalam pertemuan di Roma.<ref>[https://kisahtimortimur.wordpress.com/2015/04/08/setelah-proklamasi-sepihak-itu/ Setelah Proklamasi Sepihak Itu]</ref> Sejurus selepas itu, partai pro-integrasi, yakni Apodeti; UDT; Trabalhista; dan KOTA segera mengadakan [[Deklarasi Balibo|proklamasi tandingan di Balibo]] pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh [[Arnaldo dos Reis Araújo]] (Apodeti) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (UDT). Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Dari perbatasan Timor Barat, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan Fretilin secara bergerilya. Beberapa pihak dari kalangan pro-kemerdekaan kemudian menuduh deklarasi yang diadakan oleh kalangan pro-integrasi di Balibo dan pasukan-pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi sengaja dirancang oleh [[intelijen militer|intelijen]] Indonesia, dengan maksud untuk memperkuat legitimasi Indonesia menyerbu wilayah Timor Timur.

Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk PSTT (Pemerintahan[[Pemerintah Sementara Timor Timur]] (PSTT) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai GubernurKetua serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Wakil GubernurKetua.<ref>{{Cite Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentangbook|last=Gonggong|first=Anhar|last2=Zuhdi|first2=Susanto|date=1995|url=https://repositori.kemdikbud.go.id/24937/1/SEJARAH%20PERJUANGAN%20RAKYAT%20TIMOR%20TIMUR.PDF|title=Sejarah PengesahanPerjuangan PenyatuanRakyat Timor Timur KeUntuk DalamSekolah NegaraMenengah KesatuanUmum|location=Dili|publisher=Departemen RepublikPendidikan Indonesia.dan MasyarakatKebudayaan merasaDirektorat inginJenderal bersatuPendidikan denganDasar Indonesiadan karenaMenengah persamaanDirektorat budayaPendidikan denganMenengah saudaraUmum serumpunnya,Proyek TimorSLTP Barat.(Induk) Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu|pages=81-satunya82|url-status=live}}</ref> provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, dimana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "''kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi''".

Pasca [[Kejatuhan Soeharto|pengunduran diri Soeharto]] sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh [[Bacharuddin Jusuf Habibie]], ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan [[subsidi]] moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program [[demokratisasi]] umum pemerintahan Habibie setelah era Presiden Soeharto.<ref>[http://www.kapanlagi.com/h/old/0000164443.html]{{Dead link|date=May 2013}}</ref> Pernyataan-pernyataan Habibie ini disambut oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa tokoh pro-kemerdekaan seperti [[Xanana Gusmão]]; José Ramos-Horta; dan Uskup [[Carlos Filipe Ximenes Belo]] yang meminta agar periode transisi diberlakukan lima sampai sepuluh tahun sebelum Timor Timur menerima kemerdekaan sepenuhnya.

Pada bulan Januari 1999, Presiden B.J. Habibie menerima pandangan dari Perdana Menteri Australia [[John Howard]] yang menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah [[Prancis]] dalam menangani masalah [[Kaledonia Baru]] untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur dengan mempersiapkan waktu selama sepuluh tahun transisi sebelum membuka jalan kemerdekaan.<ref>[https://pepnews.com/sketsa/p-c1560821e25434a/the-legacy-of-habibie The Legacy of Habibie]</ref> Setelah menerima pandangan itu, Habibie memutuskan untuk meminta percepatan penyelesaian permasalahan Timor Timur dengan tujuan untuk menggelar jajak pendapat pada tahun yang sama. Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal (sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur).<ref>United Nations Mission in East Timor (UNAMET). [https://www.un.org/peace/etimor99/agreement/agreeFrame_Eng01.html Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110906111339/http://www.un.org/peace/etimor99/agreement/agreeFrame_Eng01.html |date=6 September 2011 }}</ref> Pada tanggal 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur” yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia.<ref>[http://www.usip.org/files/file/resources/collections/peace_agreements/east_timor_05051999mod.pdf Agreement regarding the modalities for the popular consultation of the East Timorese People]</ref> Referendum itu diorganisir dan dipantau oleh misi penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama [[Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur|UNAMET]] dan 450.000 orang terdaftar untuk memilih termasuk 13.000 orang di luar Timor Timur.

Provinsi Timor Timur terletak di antara 123° - 127° [[bujur timur|BT]] dan antara 8° - 10° [[lintang selatan|LS]]. Terletak di ujung timur dari rangkaian [[Kepulauan Nusa Tenggara]], wilayah ini berbatasan dengan [[Selat Wetar]] dan [[Selat Ombai]] di sebelah utara, [[Laut Banda]] dan [[Maluku]] di sebelah timur, [[Laut Timor]] dan [[Australia]] di sebelah selatan, serta [[Nusa Tenggara Timur]] di sebelah barat. Wilayah Timor Timur meliputi areal seluas 14.609,38 &nbsp;km², yang terdiri atas sebagian [[Pulau Timor]] bagian timur, [[Pulau Atauro|Pulau Kambing]] atau ''Atauro'', [[Jaco|Pulau Jaco]], dan sebuah ''[[eksklave]]'' di [[Timor Barat]] ([[Kabupaten Ambeno]]) yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada masa pemerintahan Portugis, wilayah Timor Timur menggunakan [[Bahasa Portugis]] sebagai [[bahasa resmi]]. Setelah wilayah ini diintegrasikan ke Indonesia, penggunaan Bahasa Portugis kemudian dilarang oleh pemerintahan Presiden [[Soeharto]] karena dianggap sebagai peninggalan penjajahan dan digantikan oleh [[Bahasa Indonesia]]. Dalam praktik keseharian, masyarakat di wilayah ini lebih banyak menggunakan [[Bahasa Tetun]] sebagai [[Basantara|bahasa pengantar]] dan sarana komunikasi antarsuku, sementara Bahasa Indonesia waktu itu dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Di masa itu, penggunaan Bahasa Tetun dan Portugis merupakan elemen pemersatu yang penting bagi masyarakat Timor Timur dalam menentang [[Jawanisasi]]. [[Dialek]] bahasa Tetun yang digunakan di Timor Timur adalah dialek Tetun Praça (Tetun Dili) yang banyak dipengaruhi oleh Bahasa Portugis. Selain itu terdapat pula puluhan [[bahasa daerah]], di antaranya adalah [[Bahasa Adabe|Adabe]]; [[Bahasa Bekais|Bekais]]; [[Bahasa Bunak|Bunak]]; [[Bahasa Fataluku|Fataluku]]; [[Bahasa Galolen|Galolen]]; [[Bahasa Habun|Habun]]; [[Bahasa Idate|Idate]]; [[Bahasa Kawaimina|Kawaimina]]; [[Bahasa Kemak|Kemak]]; [[Dialek Makalero|Makalero]]; [[Bahasa Makasai|Makasai]]; [[Bahasa Makuv'aMakuva|Makuva]]; [[Bahasa Mambai (Timor)|Mambai]]; Naueti; [[Bahasa Tocodede|Tocodede]]; [[Bahasa Uab Meto|Uab Meto]] (Baikeno); [[Bahasa Waimoa|Waimoa]]; dan [[Bahasa Wetar|Wetar]].

|colspan=10| <big> '''Ketua PemerintahanPemerintah Sementara Timor Timur''' </big>

|bgcolor=#bf00ffff2400| {{white|'''—'''}}

|| [[Berkas:NoArnaldo imagedos (male)Reis Araújo, Buku Pelengkap V Pemilihan Umum 1982, p1157.svgjpg|100px]]

|| {{refn|group=ket.|Ditetapkan sebagai Ketua PemerintahanPemerintah Sementara Timor Timur berdasarkan hasil kesepakatan pasca [[Deklarasi Balibo|Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo]] yang menyatakan penyatuan wilayah negara [[Timor Portugis]] dengan negara Indonesia}}

|| [[Berkas:NoArnaldo imagedos (male)Reis Araújo, Buku Pelengkap V Pemilihan Umum 1982, p1157.svgjpg|100px]]

{{legend|#BF00FFFF2400|[[Partai Apodeti|Associação Popular Democrática Timorense]] (Apodeti)|border=1px solid #AAAAAA}}

Timor Timur memiliki sebuah [[badan legislatif]] daerah yang disebut ''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur'' atau [[DewanDPRD PerwakilanTk. Rakyat Daerah Provinsi Timor Timur|DPRDI Provinsi Timor Timur]] yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur [[partai politik]] dan golongan yang dipilih rakyat dalam [[pemilihan umum]] setiap 5 tahun sekali, serta melalui penunjukan langsung dari militer. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Timor Timur dari tahun 1980 hingga 1997.

Selain itu, Timor Timur juga memiliki perwakilan yang duduk di [[MPR]]/[[DPR]] [[RI]] yang terdiri atas anggota dari partai politik yang dipilih setiap 5 tahun sekali, serta dari unsur utusan daerah. Pasca referendum tahun 1999, seluruh anggota MPR/DPR dari [[daerah pemilihan]] [[Timor Timur (daerah pemilihan)|Timor Timur]] dialihkan ke daerah pemilihan [[Nusa Tenggara Timur (daerah pemilihan)|Nusa Tenggara Timur]] dan anggota dari utusan daerah ditarik kembali.

! Luas wilayah (km²)<ref name="catalogue.nla.gov.au">{{Cite web|title=20 years of development in East Timor|url=https://catalogue.nla.gov.au/Record/2952986|website=nla.gov.au|access-date=2021-11-10}}</ref>

! Jumlah penduduk (1996)<ref>{{Cite web|titlename=20 years of development in East Timor|url=https://"catalogue.nla.gov.au"/Record/2952986|website=nla.gov.au|access-date=2021-11-10}}</ref>

! Kecamatan<ref>{{Cite web|titlename=20 years of development in East Timor|url=https://"catalogue.nla.gov.au"/Record/2952986|website=nla.gov.au|access-date=2021-11-10}}</ref>

! Kelurahan/desa<ref>{{Cite web|titlename=20 years of development in East Timor|url=https://"catalogue.nla.gov.au"/Record/2952986|website=nla.gov.au|access-date=2021-11-10}}</ref>

Sejak tahun 1979 hingga 1999, Timor Timur merupakan wilayah dari [[Kodam IX/Udayana]] yang bermarkas di [[Denpasar]], [[Bali]] yang merupakan [[Komando Daerah Militer|komando kewilayahan pertahanan]] dari [[Tentara Nasional IndonesiaTNI Angkatan Darat|Angkatan Darat Republik Indonesia]] yang meliputi [[Kepulauan Nusa Tenggara]]. Wilayah satuan teritorial Kodam IX/Udayana di wilayah Timor Timur adalah [[Komando Resor Militer 164|Korem 164/Wira Dharma]] yang terbagi atas beberapa [[Kodim]] dan dua [[batalyon infanteri]], yaitu [[Komando Distrik Militer 1627 (Dili)|Dili]]; [[Komando Distrik Militer 1628 (Baucau)|Baucau]]; [[Komando Distrik Militer 1629 (Lospalos)|Lospalos]]; [[Komando Distrik Militer 1630 (Viqueque)|Viqueque]]; [[Komando Distrik Militer 1631 (Manatuto)|Manatuto]]; [[Komando Distrik Militer 1632 (Aileu)|Aileu]]; [[Komando Distrik Militer 1633 (Ainaro)|Ainaro]]; [[Komando Distrik Militer 1634 (Manufahi)|Manufahi]]; [[Komando Distrik Militer 1635 (Covalima)|Covalima]]; [[Komando Distrik Militer 1636 (Maliana)|Maliana]]; [[Komando Distrik Militer 1637|Ermera]]; [[Komando Distrik Militer 1638 (Liquiça)|Liquiça]]; dan[[Komando Distrik Militer 1639 (Ambeno)|Ambeno]]; [[Batalyon Infanteri 744|Yonif 744/Satya Yudha Bakti]]; dan [[Batalyon Infanteri 745|Yonif 745/Sampada Yudha Bakti]]. Seluruh Kodim tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa [[Koramil]] yang berada di tingkat [[kecamatan]].

Selain itu, hingga tahun 1996 wilayah hukum [[Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolri]] yang berdiri di Timor Timur adalah Kepolisian Wilayah Timor Timur (Polwil Timtim) yang berada di bawah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara (Polda Nusra). Pada tahun 1996, pasca likuidasi empat Polda di wilayah Polda Nusra, Polwil Timor Timur diubah statusnya menjadi [[Kepolisian Daerah Timor Timur]] (Polda Timtim) hingga 1999.

Sebelum dan semasa kolonisasi, Pulau Timor dikenal sebagai produsen cendana. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan [[eksploitasi]] [[minyak bumi]] dan [[gas alam]] bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah [[Revolusi Anyelir]], pemerintahan kolonial Portugal memberi [[konsesi]] minyak kepada [[:en:Oceanic Exploration Corporation|Oceanic Exploration Corporation]] untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Akan tetapi, eksploitasi minyak tersebut gagal terlaksana dikarenakan [[Operasi Seroja]] pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, [[ladang minyak]] di wilayah Timor Timur dibagi antara Indonesia dan Australia lewat [[Perjanjian Celah Timor]] tahun 1989.<ref>{{cite web |url=http://www.atns.net.au/biogs/A002026b.htm |archiveurl=https://web.archive.org/web/20050616125127/http://atns.net.au/biogs/A002026b.htm |archivedate=16 June 2005 |title=TIMOR GAP TREATY between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia}}</ref> Perjanjian ini menetapkan panduan eksploitasi sumber daya bawah laut gabungan di wilayah Timor Timur di batas maritim yang disepakati pada tahun 1972.<ref>{{cite web |url=http://www.radioaustralia.net.au/news/timelines/s1408008_to.htm |title= Radio Australia |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070102054153/http://www.radioaustralia.net.au/news/timelines/s1408008_to.htm |archivedate=2 January 2007}}</ref> Pendapatan dari wilayah gabungan ini dibagi 50%-50%. [[Woodside Petroleum]] dan [[ConocoPhillips]] mulai mengeksploitasi sebagian sumber daya minyak di [[Celah Timor]] atas nama Indonesia dan Australia pada tahun 1992. Para pengkritik berpendapat bahwa negosiasi dan penandatanganan perjanjian ini berarti Australia mengakui secara hukum invasi dan aneksasi Timor Timur oleh Indonesia. Perjanjian ini tidak lagi berlaku setelah Timor Timur memisahkan dirilepas dari Indonesia tahun 1999 dan digantikan oleh [[Perjanjian Laut Timor]] antara Australia dan Timor Leste pada tahun 2002.