Hutama Karya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
|||
(33 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox company
| name = PT Hutama Karya (Persero)
| former_name = PN Hutama Karya <small>(1961 - 1973)</small>
| logo = Hutama Karya.svg <!-- Perlu ditambahkan "Inovasi Untuk Solusi" dibawah logo dalam format svg. Slogan tersebut merupakan bagian integral dari logo -->
| logo_size = 150px
| logo_caption = Logo tanpa slogan
| image =
| image_size =
| image_caption =
| type = [[Perseroan terbatas|Perusahaan perseroan]] ([[Badan usaha milik negara|Persero]])
| traded_as =
| industry = [[Konstruksi]]
| foundation = {{Start date and age|df=yes|1961|03|29}}
| fate =
| predecessor = [[Hollandsche Beton Groep|Hollandsche Beton Maatschappij nv Kantoor Indonesië]]
| area_served = [[Indonesia]]
| location = [[Jakarta]], [[Indonesia]]
Baris 19 ⟶ 20:
| brands =
| products =
| services = {{hlist|Pembangunan gedung dan [[infrastruktur]]|Pengusahaan [[daftar jalan tol di Indonesia|jalan tol]] (terutama jaringan [[Jalan Tol Trans-Sumatra]])|Pengembangan dan pengelolaan properti|Fabrikasi bahan dan komponen bangunan|Fabrikasi komponen dan peralatan konstruksi|Penyewaan peralatan konstruksi|Investasi}}
| revenue = [[Rupiah Indonesia|Rp]] 21,643 triliun <small>(2020)</small><ref name=annual/>
| net_income = [[Rupiah Indonesia|Rp]] -1,816 triliun <small>(2020)</small><ref name="annual">{{Cite web|url=https://drive.google.com/u/0/uc?id=1DQJpjyaihOsRfhGENdLQFnsAhOYLWGou&export=download|title=Laporan Tahunan 2020|publisher=PT Hutama Karya (Persero)|language=id|access-date=28 Desember 2021}}</ref>
Baris 31 ⟶ 32:
}}
'''PT Hutama Karya (Persero)''' adalah sebuah [[badan usaha milik negara]] [[Indonesia]] yang bergerak di bidang [[konstruksi]], serta pengembangan [[properti]] dan [[infrastruktur]].<ref name="annual" /><ref name="profil" />
== Sejarah
[[File:KITLV A540 - Kantoor van de Hollandsche Beton Maatschappij te Batavia, KITLV 50691.tiff|thumb|Kantor HBM di Batavia pada dekade 1930-an]]
Perusahaan ini memulai sejarahnya sebagai cabang dari '''''[[Hollandsche Beton Maatschappij]]''''' (HBM) di Indonesia, dan telah mengerjakan banyak proyek konstruksi selama masa pendudukan [[Belanda]]. Pada tahun 1961, cabang tersebut resmi di[[nasionalisasi]] oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi '''PN Hutama Karya'''.<ref name="pn">{{Cite web|url=https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/2032/pp0611961.pdf|title=Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1961|publisher=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|language=id|access-date=28 Desember 2021}}</ref> Perusahaan ini kemudian mengerjakan sejumlah proyek besar, antara lain proyek pembangunan Gedung DPR/MPR di [[Jakarta Pusat]] dan Monumen Dirgantara di [[Jakarta Selatan]]. Pada tahun 1970, perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk memakai sistem beton prategang BBRV dari [[Swiss]], yakni pada proyek pembangunan [[Jembatan Semanggi]]. Perusahaan ini kemudian membentuk divisi beton prategang. Pada tanggal 15 Maret 1973, status perusahaan ini resmi diubah menjadi [[persero]].<ref name="persero">{{Cite web|url=https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/2772/PP0141971.pdf|title=Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1971|publisher=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|language=id|access-date=28 Desember 2021}}</ref> Pada dekade 1980-an, perusahaan ini membentuk unit bisnis HakaPole untuk memproduksi tiang [[lampu jalan]] yang terbuat dari baja segi delapan. Perusahaan ini juga mulai mengerjakan proyek di luar Indonesia.
Pada dekade 1990-an, perusahaan ini berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jembatan bentang panjang. Perusahaan ini lalu mendirikan sejumlah anak usaha untuk mendukung kegiatan bisnisnya, serta mendirikan sejumlah [[perusahaan patungan]]. Pada dekade 2000-an, perusahaan ini berekspansi ke bisnis pembangunan bangunan tinggi dan jalan tol. Pada tahun 2014, perusahaan ini mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengusahakan jalan tol di [[Pulau Sumatra]]. Pada tahun 2016, perusahaan ini mendapat konsesi pengusahaan [[Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta]] ruas S sepanjang 14,25 kilometer. Pada tahun 2017, perusahaan ini mendapat perpanjangan hak pengusahaan jalan tol tersebut dari hanya 16 tahun 3 bulan menjadi 36 tahun.<ref name="annual" /><ref name="profil">{{Cite web|url=https://www.hutamakarya.com/sejarah-perusahaan|title=Sejarah Perusahaan|publisher=PT Hutama Karya (Persero)|language=id|access-date=28 Desember 2021}}</ref> Pada tahun yang sama, perusahaan ini juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengusahakan [[Jalan Tol Akses Tanjung Priok]] seksi W1 dan W2 selama 40 tahun.<ref name="priok">{{Cite web|url=https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/175293/Perpres%2081%20Tahun%202017%20a.PDF|title=Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2017|publisher=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|language=id|access-date=28 Desember 2021}}</ref>
== Manajemen ==
=== Dewan Komisaris ===
*
* Lukman Edy - Wakil Komisaris Utama
* Agung Sabar Santoso - Komisaris Independen
Baris 45 ⟶ 49:
* Chairiah - Komisaris
* Susdiyarto Agus Praptono - Komisaris
*
=== Dewan Direksi ===
Baris 51 ⟶ 55:
* Budi Harto - Direktur Utama
* Aloysius Kiik Ro - Wakil Direktur Utama
*
*
* Muhammad Fauzan - Direktur Human Capital dan Legal
* Agung Fajarwanto - Direktur Operasi I
* Gunadi - Direktur Operasi II
* Koentjoro - Direktur Operasi III
==
Di negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau, sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, pemerintah memberikan amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan [[Jalan Tol Trans
Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765. km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa,
== Ruas Prioritas ==
* '''Bakauheni – Terbanggi Besar''' jalan tol yang menghubungkan koridor-koridor ekonomi di
* '''Terbanggi Besar – Pematang Panggang''' jalan tol yang tersambung dengan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung yang akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. '''Jalan Tol sepanjang 112 kilometer ini sudah beroperasi sejak November 2019. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189 kilometer memegang rekor MURI sebagai Ruas Tol Terpanjang di Indonesia.'''
* '''Pematang Panggang – Kayu Agung''' Jalan Tol yang tersambung dengan Jalan Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. '''Jalan Tol sepanjang 77 kilometer ini sudah beroperasi sejak November 2019.'''
Baris 80 ⟶ 79:
=== Jalan dan Jembatan ===
* [[Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta]] 1 (ruas Ciputat-Dukuh dan [[Jalan Tol Akses Tanjung Priok|Akses Tanjung Priok]])
* [[Jalan Tol
* [[Jalan Tol
** [[Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi
** [[Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung]]
** [[Jalan Tol Pekanbaru-Dumai]]
** [[Jalan Tol Medan-Binjai]]
* [[Jalan Tol Palembang–Indralaya]]
* [[Jalan Tol Rengat–Pekanbaru]]
=== Bendungan dan Pengairan ===
Baris 154 ⟶ 139:
Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, HK Realtindo melaksanakan beberapa tindakan strategis, antara lain penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebesar Rp550 miliar pada tahun 2015 yang mencerminkan optimisme perusahaan di mata investornya. Selain itu, HK Realtindo tetap berpegang pada komitmennya terhadap pengembangan properti, dengan merencanakan IPO sebelum tahun 2020.
=== PT Hakaaston ===
{{Main|Hakaaston}}
Perusahaan ini didirikan sebagai bagian dari rencana ekspansi Hutama Karya ke bisnis produksi [[aspal beton]] (hotmix). Perusahaan ini kemudian juga berekspansi ke bisnis produksi beton siap pakai, baja tulangan, dan bahan aditif konstruksi.
Pada bulan November 2021, perusahaan ini berekspansi ke bisnis pengoperasian jalan tol. Pada bulan Maret 2023, perusahaan ini menyerahkan bisnis produksi beton siap pakai dan baja tulangannya ke [[Hutama Karya Infrastruktur]].
=== PT HK Infrastruktur ===
PT HK Infrastruktur (HKI) adalah kontraktor spesialis pembangunan jalan, jembatan, dan konstruksi infrastruktur lainnya. Perusahaan ini dikenal lewat kontribusinya dalam pembangunan Jalan Tol Cinere–Jagorawi, Mojokerto–Kertosono, Jalan Tol Trans
HK Infrastruktur merupakan sebuah reformasi dari Anak Perusahaan Hakapole telah lama berdiri, namun kemudian beralih menjadi kontraktor infrastruktur untuk mengerjakan Proyek Jalan Tol Trans
== Cucu dan Afiliasi Perusahaan ==
Baris 184 ⟶ 168:
* PT Hutama Karya Karunia Raya Realtindo
* PT Menara Antam Sejahtera
== Penambahan penyertaan modal ==
Berikut penambahan penyertaan modal dari pemerintah ke Hutama Karyaː
{| class="wikitable"
|+
!Tahun
!Jumlah Dana
!Dasar hukum
!
|-
|2015
|Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah)
|PP 27/2015<ref>{{Cite web|title=PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp27-2015.pdf}}</ref>
|
|-
|2016
|Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah)
|PP 83/2016<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya|url=https://peraturan.bpk.go.id/Download/27931/PP%20Nomor%2083%20Tahun%202016.pdf}}</ref>
|
|-
|2019
|Rp10.500.000.000.000 (sepuluh triliun lima ratus miliar rupiah)
|PP 61/2019<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp61-2019.pdf}}</ref>
|
|-
| rowspan="2" |2020
|Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah)
|PP 32/2020<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp32-2020.pdf}}</ref>
|
|-
|Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah)
|PP 71/2020<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp71-2020.pdf}}</ref>
|
|-
| rowspan="3" |2021
|Rp6.208.000.000.000 (enam triliun dua ratus delapan miliar rupiah)
|PP 77/2021<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp77-2021.pdf}}</ref>
|
|-
|Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun rupiah)
|PP 120/2021<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2021 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/Salinan+PP+Nomor+120+Tahun+2021.pdf}}</ref>
|
|-
|Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah)
|PP 121/2021<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2021 tentang PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/Salinan+PP+Nomor+121+Tahun+2021.pdf}}</ref>
|
|-
| rowspan="2" |2022
|Rp23.850.000.000.000 (dua puluh tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah)
|PP 47/2022<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2022 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/Salinan+PP+Nomor+47+Tahun+2022.pdf}}</ref>
|
|-
|Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah)
|PP 60/2022<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2022 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/Salinan+PP+Nomor+60+Tahun+2022.pdf}}</ref>
|
|-
|2023
|Rp28.884.000.000.000 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar rupiah)
|PP 55/2023<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2023 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp-no-55-tahun-2023.pdf}}</ref>
|
|-
|2024
|Rp18.604.000.000.000 (delapan belas triliun enam ratus empat miliar rupiah)
|PP 18/2024<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2024 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA|url=https://peraturan.go.id/files/pp-no-18-tahun-2024.pdf}}</ref>
|
|}
== Referensi ==
Baris 193 ⟶ 244:
{{BUMN}}
{{Perusahaan konstruksi di Indonesia}}
[[Kategori:Badan usaha milik negara di Indonesia]]
[[Kategori:Perusahaan konstruksi Indonesia]]
[[Kategori:Perusahaan yang didirikan tahun 1973]]
{{perusahaan-indo-stub}}
|