Kerja sama tertingkatkan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rescuing 2 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.6 |
k Hungaria |
||
Baris 45:
Bagian pertama dari usulan Komisi termasuk keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan perpisahan yang sah. Bagian kedua berisi usulan untuk Regulasi Dewan tentang implementasi kerja sama tertingkatkan tersebut. Parlemen Eropa memberikan persetujuan pada bulan Juni dan Dewan menyatakan persetujuan akhir pada bulan Juli [[2010]]. Pada bulan Desember 2010, regulasi tersebut disetujui oleh Dewan. Regulasi tentang hukum perceraian, yang disebut juga Regulasi Roma III, mulai berlaku pada bulan Juli 2012.{{sfnp|Smit|2015|p=26}}
Regulasi Roma III menetapkan aturan hukum mana yang harus digunakan dalam perceraian lintas negara, sedangkan pengadilan mana yang harus digunakan ditentukan oleh Peraturan Brussels II, yang berlaku untuk semua negara UE, kecuali [[Denmark]].{{sfnp|European Union|2010}} Pasangan internasional dapat menentukan hukum mana yang berlaku pada perceraian atau perpisahan sah mereka. Jika pasangan tersebut tidak dapat menentukan, hakim memiliki formula tersendiri untuk memutuskan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Regulasi ini berlaku di 17 negara: [[Belgia]], [[Bulgaria]], [[Jerman]], [[Estonia]], [[Yunani]], [[Spanyol]], [[Prancis]], [[Italia]], [[Latvia]], [[Lituania|Lithuania]], [[Luksemburg]], [[
----{{legend|#FFFF00|Anggota UE yang berpartisipasi dalam regulasi paten dan belum meratifikasi Perjanjian UPC}}
----{{legend|#ff6666|Anggota UE yang tidak berpartisipasi dalam regulasi paten maupun Perjanjian UPC}}
Baris 61:
Kebijakan kerja sama tertingkatkan diberlakukan pada Januari [[2013]], dan akan berlaku untuk negara anggota yang berpartisipasi saat tanggal pemberlakuan Perjanjian tentang Pengadilan Paten Terpadu (''{{lang|en|UPC}}'') oleh negara-negara tersebut. Perjanjian ''{{lang|en|UPC}}'' ditandatangani oleh 25 negara anggota UE, termasuk semua negara yang berpartisipasi dalam kerja sama kecuali [[Polandia]], sedangkan [[Italia]] menandatangani perjanjian ''{{lang|en|UPC}}'' sebelum bergabung dalam kerja sama tertingkatkan untuk paten berdasarkan kesatuan.{{sfnp|Council|2013b}}{{sfnp|European Commission|2018a}} Pengadilan paten khusus memungkinkan suatu kasus dapat diperdengarkan di hadapan hakim dengan tingkat keahlian hukum dan teknis tertinggi di bidang paten. Pengadilan terpadu juga berarti bahwa berbagai pihak tidak harus mengajukan tuntutan sekaligus di beberapa negara yang dapat memakan biaya tinggi.{{sfnp|European Commission|2018b}}
Perlindungan hak paten tunggal juga memungkinkan bagi penemu (individu, perusahaan, atau lembaga) untuk melindungi penemuan mereka di 26 negara Uni Eropa dengan mengajukan permohonan paten tunggal. Setelah paten diberikan, tidak perlu memvalidasinya di setiap negara. Perlindungan hak paten tunggal akan membuat sistem Eropa yang ada menjadi lebih sederhana dan lebih murah bagi para penemu. Hal ini juga akan mengakhiri persyaratan validasi yang rumit dan dapat mengurangi biaya penerjemahan yang mahal di negara-negara yang berpartisipasi. Sehingga diharapkan dapat merangsang penelitian, pengembangan dan investasi inovasi, dan membantu mendorong pertumbuhan di UE.{{sfnp|European Commission|2018a}} Kebijakan ''{{Lang|en|unitary patent}}'' berlaku di 26 negara: Belgia, Bulgaria, [[Ceko|Republik Ceko]], [[Denmark]], Jerman, Estonia, [[Republik Irlandia|Irlandia]], Yunani, Prancis, Italia, [[Siprus]], Latvia, Lithuania, Luksemburg,
[[Berkas:European_Union_international_couples_property_regime.svg|jmpl|<small>{{legend|#0088cc|Negara anggota UE yang bertisipasi}}{{legend|#ff6666|Negara UE yang tidak berpartisipasi}}</small>|263x263px]]
| |||