Wikipedia

Perdana Menteri Malaysia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tsalavana (bicara | kontrib)
124 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(51 revisi perantara oleh 25 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Tentang||daftar|Daftar Perdana Menteri Malaysia}}
{{Infobox Jabatan Politik
| post = ''Yang Amat Berhormat''<br>(YAB)Perdana Menteri Malaysia
| body = Malaysia
| nativename = {{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:90%;font-weight:normal;
| rowclass1 = mergedrow | label1 = [[Abjad Jawi | Jawi]]: | data1 = {{lang|ms|{{Script|Arab|ڤردان منتري مليسيا}}}}
| rowclass2 = mergedrow | label2 = [[Bahasa Mandarin | Mandarin]]: | data2 = {{lang|zh|马来西亚首相}}
| rowclass3 = mergedrow | label3 = [[Bahasa Tamil | Tamil]]: | data3 = {{lang|ta|மலேசியப் பிரதமர்}}
}}
| insignia = Coat of arms of Malaysia.svg
| insigniasize = 150px
| insigniacaption = [[Lambang Malaysia|Lambang Jabatan]]
| flag = <!-- Office-of-Prime-Minister-Of-Malaysia.png -->
| flagsize =
| flagcaption =
| image = IsmailAnwar SabriIbrahim Yaakob 0104202209012023 (cropped).jpg
| imagesize = 188px
| incumbent = [[IsmailAnwar SabriIbrahim|Dato' YaakobSeri Diraja Haji Anwar Ibrahim]]
| incumbentsince = 2124 AgustusNovember 20212022
| department = [[Pemerintah Malaysia]]<br />[[DepartemenSekretariat Perdana Menteri (Malaysia)|DepartemenSekretariat Perdana Menteri]]
| style = [[Gelar kehormatan melayu|Yang Amat Berhormat]]<br /><small>(Yang Terhormat)</small>
| status = [[Kepala Pemerintahanpemerintahan]]
| member_of = {{unbulleted list|[[Kabinet Malaysia|Kabinet]]<br />|Dewan Keuangan Nasional<br />|[[Dewan Keamanan Nasional Malaysia|Dewan Keamanan Nasional]]<br />|[[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]]}}
| reports_to = [[Parlemen Malaysia|Parlemen]]
| residence = [[Seri Perdana]], [[Putrajaya]]
| seat = [[Perdana Putra]], [[Putrajaya]]
| nominator =
| appointer = [[Yang di-Pertuan Agong]] (Raja Malaysia)
| termlength = 5 tahun atau kurang, dapat diperbaruidilanjutkan sekaliuntuk (selamaperiode masih memiliki dukungan dan kepercayaan mayoritas anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], makaberikutnya
[[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] diadakan setiap lima tahun sekali atau lebih awal)
| constituting_instrument = [[Konstitusi Malaysia]]
| formation = {{start date and years ago|df=yes|1957|08|31}}
Baris 36 ⟶ 35:
}}
 
'''Yang Amat Berhormat (YAB) Perdana Menteri Malaysia''' ([[Tulisan Jawi|Jawi]]: ڤردان منتري مليسيا) adalah [[kepala pemerintahan]] di [[Malaysia]]. Secara struktural, Perdana menteriMenteri memimpin cabang [[Eksekutif (pemerintahan)|eksekutif]] dan [[pemerintahKabinet federalMalaysia|kabinet]] di pemerintahan federal. [[Yang di-Pertuan Agong]] menunjukakan mengesahkan dan melantik seorang [[Anggotaanggota parlemen|anggota Parlemen]] yang memiliki peluang besar terpilih dengan dukungan dan kepercayaan mayoritas dari fraksi-fraksi partaiyang politikada dengandi memperoleh[[Dewan kursiRakyat mayoritas,Malaysia|Dewan biasanyaRakyat]]. pemimpin partai memenangkan kursi terbanyak dalamAnggota [[PemilihanDewan umum diNegara Malaysia|pemilihanDewan umumNegara]] tidak dapat diusung dan didukung sebagai Perdana Menteri.
 
SetelahSejak pembentukan Malaysia pada 16 September 1963kemerdekaan, [[TunkuPerdana AbdulMenteri Rahman]] selaku ketua menteri [[Federasi Malaya]] diangkat menjadi perdana menteri Malaysia. Dari [[Hari Merdeka|kemerdekaan]] hingga [[Pemilihan umum Malaysia 2018|pemilihan umum tahun 2018]], perdana menteriumumnya selalu berasaldijabat darioleh partaianggota [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu]] (UMNO), komponen partai politikutama dari [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] (sebelumnya dikenal sebagai [[Partai AliansiPerikatan (Malaysia)|PartiPartai Perikatan]] sampai 1974). SetelahPasca pemilihan[[Pemilihan umum, [[MahathirMalaysia Mohamad2018|Pemilu Legislatif 2018]], menjabatjabatan padaini 10mencetak Meisejarah 2018baru, sebagaidi perdanamana menterimantan pertamaPerdana dari koalisi oposisi,Menteri [[PakatanMahathir HarapanMohamad]] (PH).kembali Mahathirmenduduki adalahkekuasaan perdanasetelah menteri15 pertamatahun yangpensiun tidakdari mewakilidunia koalisi Aliansi/Barisan Nasionalpolitik. Dia jugadiusung perdanaoleh menteri[[Pakatan MalaysiaHarapan]] pertama(PH) yangdan melayanimerupakan dariPerdana duaMenteri partaipertama yang berbedamenjabat dan dengan syaratsecara tidak berturut-turut.
 
Mundurnya Mahathir pada 24 Februari 2020 memunculkan [[Krisis politik Malaysia 2020–2022|krisis politik]] yang menyebabkan PH jatuh dari kekuasaan. [[Muhyiddin Yassin]] dari [[Partai Pribumi Bersatu Malaysia]] didukung oleh [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] (BN), [[Partai Islam Se-Malaysia]] (PAS), [[Gabungan Partai Sarawak]] (GPS), dan [[Partai Bersatu Sabah]] (PBS), serta menyepakati pembentukan koalisi baru, yakni [[Perikatan Nasional]] (PN). Krisis politik terus berlangsung ketika UMNO menolak untuk bergabung dengan PN hingga menjatuhkan posisi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia menjadi Perdana Menteri tersingkat Malaysia yang menjabat selama 17 bulan. BN kembali memimpin pemerintah federal di bawah kepemimpinan [[Ismail Sabri Yaakob]] seusai Muhyiddin mundur.<ref name=":5">{{Cite web|date=2021-08-20|title=Ismail Sabri appointed 9th prime minister|url=https://www.malaysiakini.com/news/587983|access-date=2021-08-20|website=Malaysiakini|language=en}}</ref>
Pemerintahan PH yang tumbang pada 24 Februari 2020 membuat [[Perikatan Nasional]] (PN){{efn|Perwakilan fraksi-fraksi di Dewan Rakyat, yaitu Barisan Nasional (BN), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Partai Sarawak (GPS), dan Gabungan Bersatu Sabah (GBS) menyatakan pendiriannya membentuk pemerintahan bersama Perikatan Nasional.}} berdiri memimpin pemerintahan baru di bawah [[Muhyiddin Yassin]]. Ia yang merupakan perdana menteri pengganti Mahathir memiliki dua nama, yakni "Mahiaddin bin Md. Yasin" dan "Muhyiddin bin Mohd. Yassin".<ref>{{cite news |url=https://malaysiadateline.com/nama-rasmi-pm-kini-mahiaddin-md-yasin-bukan-lagi-muhyiddin-yassin/|title=Nama rasmi PM kini Mahiaddin Md Yasin bukan lagi Muhyiddin Yassin|publisher=Malaysia Date Line.com|date=16 Juni 2021|access-date=18 Juni 2021}}</ref> Namun, secara serta merta dinyatakan oleh Sekretaris Negara bahwa nama "Mahiaddin bin Md. Yasin" dapat digunakan secara resmi melalui dokumen-dokumen negara, sedangkan nama "Muhyiddin bin Mohd. Yassin" dipakai untuk nama populer. Ia menjadi perdana menteri tersingkat dalam sejarah Malaysia yang menjabat selama 17 bulan.
 
Ismail Sabri merupakan perdana menteri pertama dari UMNO yang berbeda dengan pendahulunya. Secara tradisi, Perdana Menteri Malaysia merangkap jabatan sebagai presiden partai maupun ketua umum koalisi, seperti halnya [[Najib Razak]] yang menjadi [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu#Presiden|Presiden UMNO]] sekaligus [[Barisan Nasional (Malaysia)|Ketua Umum Barisan Nasional]] selama dirinya menjabat perdana menteri. Pada [[Pemilihan umum Malaysia 2022|pemilihan umum 2022]], UMNO tidak lagi mengusung sang presiden sebagai calon perdana menteri, melainkan dari wakil presidennya, yakni Ismail Sabri Yaakob.<ref>{{Cite web|date=2022-04-14|title=Pemimpin UMNO, komponen BN sokong Ismail Sabri calon PM PRU15|url=https://www.sinarharian.com.my/article/198023/BERITA/Politik/Pemimpin-UMNO-komponen-BN-sokong-Ismail-Sabri-calon-PM-PRU15|access-date=2022-04-17|website=[[Sinar Harian]]|language=ms}}</ref>
Setelah kekalahan pada [[pemilihan umum Malaysia 2018]], koalisi [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] kembali memimpin di bawah [[Ismail Sabri Yaakob]] sebagai Perdana Menteri Malaysia pengganti Muhyiddin Yassin.<ref name=":5">{{Cite web|date=2021-08-20|title=Ismail Sabri appointed 9th prime minister|url=https://www.malaysiakini.com/news/587983|access-date=2021-08-20|website=Malaysiakini|language=en}}</ref> Pasca pemilihan umum 2018, Malaysia telah dipimpin oleh tiga kepala pemerintahan, diantaranya [[Mahathir Mohamad]] yang menjabat perdana menteri untuk kedua kalinya, [[Muhyiddin Yassin]], dan [[Ismail Sabri Yaakob]].
 
== Pelantikan ==
Menurut [[Konstitusi Malaysia|Konstitusi Federal]], [[Yang di-Pertuan Agong]] perlu mengangkat dan melantik seorang anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]] yang memiliki kepercayaan mayoritas dari para anggota parlemen untuk menjabat sebagai perdana menteri yang memimpin [[Kabinet Malaysia|kabinet]]. ​SetiapSetiap yang menjabat adalah warga negara Malaysia, tetapi tidak dapat memperoleh kewarganegaraan mereka dengan cara naturalisasi. Yang di-Pertuan Agong juga berhak melantik menteri dan wakil menteri yang menjadi anggota Dewan Rakyat maupun [[Dewan Negara]] selaku senator yang telah ditunjuk oleh perdana menteri.
 
Seorang perdana menteri bersama dengan anggota kabinetnya wajib melakukan sumpah jabatan dan sumpah kesetiaan, serta sumpah kerahasiaan di hadapan Yang di-Pertuan Agong sebelum menjalankan tugas jabatan. Anggota kabinet bertanggung jawab kepada [[Parlemen Malaysia]] dan tidak boleh memiliki kantor laba, serta terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menyebabkan [[konflik kepentingan]]. [[Departemen Perdana Menteri (Malaysia)|Departemen Perdana Menteri]] (disebut juga "Kantor Perdana Menteri") adalah badan dan kementerian, di mana perdana menteri menjalankan fungsi dan kekuasaannya.
Baris 51 ⟶ 50:
Bagi setiap menteri dan wakil menteri tetap memegang jabatan sesuai kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali yang bersangkutan telah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kabinet. Apabila pemerintah tidak dapat mengesahkan anggaran di Dewan Rakyat atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan [[mosi tidak percaya]] kepada pemerintah, khususnya perdana menteri, maka perlu dilakukan peletakkan jabatan oleh perdana menteri dan membubarkan pemerintahan, termasuk kabinetnya. Penggantinya akan dijabat oleh seseorang dengan dukungan dan kepercayaan terbesar di parlemen, biasanya seorang pemimpin partai yang memerintah.
 
Sumpah jabatan perdana menteri dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sumpah tersebut adalah sebagai berikut:
== Kekuasaan ==
Kekuasaan perdana menteri tunduk pada sejumlah batasan. Perdana menteri yang dicopot sebagai pemimpin partainya, atau yang pemerintahannya kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara karena tidak percaya]] pada Dewan Perwakilan Rakyat, harus menyarankan pemilihan baru majelis rendah atau mengundurkan diri dari kantor. Kekalahan tagihan pasokan (yang menyangkut pengeluaran uang) atau tidak mampu meloloskan undang-undang penting terkait kebijakan dipandang membutuhkan pengunduran diri pemerintah atau pembubaran Parlemen, seperti pemungutan suara tidak percaya, karena pemerintah yang tidak dapat menghabiskan uang sembelih, juga disebut kehilangan pasokan.
 
<blockquote>
Partai perdana menteri biasanya akan memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Malaysia, sehingga pengesahan undang-undang pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagian besar merupakan formalitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama), setelah dilantik memegang jabatan sebagai perdana menteri dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban atas jabatan ini dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Malaysia, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan undang-undang.
</blockquote>
 
<blockquote>
Di bawah Konstitusi, peran perdana menteri termasuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang:
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama) dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung atas apapun hal yang menjadi pertimbangan saya atau yang telah saya ketahui sebagai seorang perdana menteri, kecuali sebagaimana yang kiranya mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajar-wajarnya kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin diperkenankan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).
</blockquote>
 
== Kedudukan dan kekuasaan ==
* penunjukan menteri federal (anggota penuh kabinet);▼
Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara dan dukungan]] di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.
* penunjukan wakil menteri federal, sekretaris parlemen (anggota kabinet tidak lengkap);▼
* pengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara]];▼
* pemanggilan dan penundaan sittings Dewan Rakyat;▼
* penunjukan hakim pengadilan tinggi (yang merupakan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Federal);
* penunjukan jaksa agung dan auditor jenderal; dan▼
* penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan [[Dewan Angkatan Bersenjata]];▼
 
Pada umumnya, partai dari perdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat dan perlunya solidaritas sesama rekan partai politik pro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik di parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah melalui rapat paripurna di Dewan Rakyat.
Berdasarkan Pasal 39 Konstitusi, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, Pasal 40 (1) menyatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, Yang di-Pertuan Agong terikat untuk menggunakan kekuasaannya atas saran Kabinet atau menteri yang bertindak di bawah otoritas umum Kabinet. Dengan demikian, sebagian besar pekerjaan pemerintahan sehari-hari sebenarnya dilakukan oleh perdana menteri dan kabinet.
 
Menurut asas konstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran dalam mengajukan suatu usulan atau laporan kepada [[Yang di-Pertuan Agong]] terkait:
== Perdana menteri sementara ==▼
 
Berdasarkan Pasal 55(3) [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa [[Dewan Rakyat Malaysia|majelis rendah parlemen]] (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas saran perdana menteri) akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan parlemen harus diadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dan parlemen berikutnya, perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|kabinet]] tetap menjabat dalam [[Pemerintahan sementara|kapasitas sementara]].▼
▲* penunjukanPenunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota penuh kabinet);
▲* penunjukanPenunjukan wakil menteri federal,persekutuan dan sekretaris parlemen (anggota kabinet tidak lengkapwajib);
▲* pengangkatanPengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara Malaysia|Dewan Negara]];
▲* pemanggilanPenyelenggaraan dan penundaan sittingssidang di Dewan Rakyat;
* Penunjukan hakim pengadilan tinggi, mahkamah konstitusi, dan pengadilan persekutuan atau federal;
▲* penunjukanPenunjukan jaksa agung dan auditorhakim jenderalagung; dan
▲* penunjukanPenunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, [[Komisi Pemilihan Umum Malaysia|Komisi Pemilihan Umum]], Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan [[Dewan Angkatan Bersenjata]];
 
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggungjawaban dari kabinet. Dengan demikian, seorang perdana menteri bersama kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja.
 
== Daftar Perdana Menteri Malaysia ==
{{Utama|Daftar Perdana Menteri Malaysia}}<!-- Jika laman tersebut telah digabung ke laman ini, templat ini dapat dihapus -->
 
▲== Perdana menteriPejabat sementara ==
▲Berdasarkan Pasal 55( ayat 3) [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|majelisDewan rendahRakyat]] parlemenmenyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas saranpermohonan dari perdana menteri). akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasilDalam [[PemilihanPasal umum55 diayat Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran Dewan Rakyat dan parlemen harus diadakanmengadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dandengan parlemen berikutnyaselanjutnya berdasarkan pemilihan umum, maka perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] tetap menjabat dalamselama [[Pemerintahan sementara|kapasitaspemerintahan sementara]] atau transisi pemerintahan.
 
Namun, apabila perdana menteri petahana sedang melakukan urusan pribadi di luar negeri, maka seorang [[Wakil Perdana Menteri Malaysia|Wakil Perdana Menteri]] ditunjuk untuk menduduki posisi perdana menteri dan bertugas selama masa yang ditentukan.
 
== Lihat pula ==
* [[Daftar Perdana Menteri Malaysia]]
* [[Pasangan Perdana Menteri Malaysia]]
* [[Daftar PemimpinKetua Oposisi (Malaysia)]]
 
== Catatan ==
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Perdana_Menteri_Malaysia"