Kerajaan Sanggau: Perbedaan antara revisi

'''Kerajaan Sanggau''' '''(''' [[Bahasa Sanggau]] dengan Aksara Arab Melayu ([[Jawi]]): '''<big>كرجاان سڠاو</big> )''' adalah sebuah kerajaan yang di Manifestasikanberkelanjutan dari Kerajaan [[Labai Lawai]] kepemimpinan [[Dara Nante]] pada Eraera [[Sriwijaya]] dan Kerajaan Sanggau juga merupakan pewaris sah dari Kesultanan Sanggau yangkemudian berada di Mengkiang (kota lama) pada awal abad ke-15 (tepatnya tahun [[1614|1616]]). Nama "Sanggau" sendiri diambil dari kata Sangga yang memilikimana artinama Penyangga,ini diambil karena padakerajaan masamenjadi laluinstitusi daerahpenyangga hilirbaik sungaidari Sekayamsegi tepatnyaekonomi dimaupun muara sungai dan sekitarnya merupakan daerah Penyangga Ekonomi (Pelabuhan, Pasar Sanggau sekarang) dan daerah Penyangga Militer (Benteng Pertahanan Kerajaan Sanggau di wilayah Pancur Aji di hilir dan Batu Lamai Dara di hulu)pertahanan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyebutkan daerah ini sebagai "Sangau" Karena masyarakat pada masa itu lazim menggunakan tulisan dengan huruf Arab-Melayu pada kegiatan sehari-hari baik itu secara Administrasi Pemerintahan maupun dalam surat menyurat, adapun nama Sanggau dalam penulisan bahasa Arab-Melayu adalah '''"<big>سڠاو</big>"'''.

Kerajaan Sanggau mengalami masa-masa sulit ketika [[Dara Nante]] menitipkan pucuk pimpinan Kerajaan Sanggau kepada orang kepercayaannya yang bernama [[Dakkudak]].<ref name="lontaan">J.U. Lontaan, 1975. Sejarah-hukum adat dan adat istiadat Kalimantan-Barat. Kalbar: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.</ref [http://melayuonline.com/ind/history/dig/450/kerajaan-sanggau- kerajaan sanggau] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150402134848/http://melayuonline.com/ind/history/dig/450/kerajaan-sanggau- |date=2015-04-02 }} diakses 29 Maret 2015</ref> Namun, [[Dakkudak]] ternyata tidak mampu menjalankan amanat [[Dara Nante]] dengan semestinya.<ref name="lontaan"/> Berbagai perkara tidak dapat diselesaikannya dengan baik.<ref name="lontaan"/> Akibat kondisi yang kian terjepit dan tidak menguntungkan, [[Dakkudak]] kemudian memilih angkat kaki dari Kerajaan Sanggau dan pergi menuju ke daerah [[Semboja]] dan [[Segarong]].<ref name="lontaan"/> Kepergian [[Dakkudak]] membuat roda pemerintahan Kerajaan Sanggau tersendat.<ref name="lontaan"/> Kelanjutan riwayat Kerajaan Sanggau setelah era pemerintahan [[Dakkudak]] belum diketahui dengan pasti, tetapi, pada tahun [[1521]] M, seorang perempuan yang masih memiliki garis keturunan dengan [[Dara Nante]], bernama [[Dayang Mas Ratna]] ([[1521]]-[[1536|1565]] M), dinobatkan sebagai penguasa Sanggau.<ref name="lontaan"/> Kebijakan pertama [[Dayang Mas Ratna]] setelah bertahta adalah memindahkan pusat pemerintahan dari [[Labai Lawai]] ke [[Mengkiang]], sebuah tempat yang terletak di muara [[Sungai Sekayam]].<ref name="lontaan"/> Dalam menjalankan pemerintahannya, [[Dayang Mas Ratna]] dibantu oleh suaminya yang bernama [[Nurul Kamal|Abang Abdurrahman]], keturunan Kyai Kerang dari [[Banten]].<ref name="syahzaman" /> Pemimpin Kerajaan Sanggau pengganti [[Dayang Mas Ratna]] masih seorang perempuan, bernama Dayang Puasa yang kemudian bergelar Nyai Sura ([[1536|1565]]-[[1614]] M).<ref name="syahzaman" /> Dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Sanggau, Dayang Puasa dibantu oleh suaminya yang bernama Abang Awal, seorang keturunan penguasa [[Kerajaan Embau]] di [[Kapuas Hulu]].<ref name="syahzaman" /> Selain itu, masih pada era pemerintahan Nyai Sura, Kerajaan Sanggau telah menjalin hubungan kekerabatan dengan [[Kerajaan Sintang]] yang saat itu dipimpin oleh ''Raja Juhair'' atau ''Jubair''.<ref name="syahzaman"/> Jadi, dalam hal ini sebenarnya masih ada hubungan darah antara raja-raja Kerajaan Sanggau dengan raja-raja [[Kerajaan Sintang]].<ref name="syahzaman">Syahzaman & Hasanuddin, 2003. “Sintang dalam lintasan sejarah". Pontianak: Romeo Grafika.</ref>

Di daerah pesisir Kalimantan Barat terjadi perselisihan antara Kerajaan Landak dan Kesultanan Banten karena ketika dalam tahun 1772, Raja Landak menyampaikan keberatan kepada sekutunya Sultan Banten (Bentam) atas pendirian Kerajaan Pontianak oleh Syarif Abdurrahman.<ref name="kalbariana.web.id">http://www.kalbariana.web.id/kontroversi-lanun-di-laut-pantai-barat-kalimantan-1/</ref> Dalam surat kepada Sultan Banten, Raja Landak menyatakan keberatan atas pendirian Kerajaan Pontianak oleh Syarif Abdurrahman, karena perkampungan Pontianak di muara (kuala) Sungai Landak yang dijadikan Syarif Abdurrahman sebagai pusat Kerajaan adalah kawasan perkampungan penduduk yang berada di bawah Kerajaan Landak. Oleh sebab itu, Raja Landak meminta bantuan Sultan Banten untuk tidak mengakui Syarif Abdurraham yang telah mengangkat dirinya sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Al-qadri, serta membantu Kerajaan Landak mengusir Syarif Abdurrahman dari perkampungan Pontianak<ref>http://www. name="kalbariana.web.id"/kontroversi-lanun-di-laut-pantai-barat-kalimantan-1/</ref> hal inipun berdampak terhadap aktivitas Ekonomi dan Politik bagi Kesultanan Sanggau.

Pada bulan Maret 1813, Raffles telah mengutus John Hunt sebagai wakil politik dan perdagangan di Pontianak. Melalui John Hunt, Raffles menyampai permintaan bantuan kepada Sultan Pontianak untuk memungut upeti dari orang-orang Cina yang diberi perlindungan oleh Inggeris, serta meminta bantuan melawan Sambas. Dengan arahan Raffles banyak barang-barang keperluan di Kerajaan Sambas terpaksa harus diimpor melalui pelabuhan Pontianak, sehingga peranan pelabuhan Sambas dalam perdagangan menjadi semakin merosot sebagai akibat embargo yang dilakukan Inggeris atas perintah Raffles. Raffles memperkuat kedudukannya di Kerajaan Pontianak agar dapat menguasai seluruh pantai Barat Kalimantan. Dalam sebuah surat kepada Sultan Pontianak, Raffles menulis ”Saya meminta tuan yang terhormat dapat memberikan kepada saya tanah untuk disewa dan sebagian cukai pelabuhan yang dipungut dari kapal-kapal Eropah. Dan untuk perlindungan saya akan menempatkan duapuluh empat tentara dengan bendera Inggeris di Pontianak,” tulis Raffles.<ref>http://www. name="kalbariana.web.id"/kontroversi-lanun-di-laut-pantai-barat-kalimantan-1/</ref>

Kedudukannya sebagai Sultan Sanggau digantikan oleh Ade Sulaiman (dari [[Istana Beringin]]Laut) yang bergelar Panembahan Haji Sulaiman PakuKusuma Negara ([[1876]]-[[1908]]).<ref name="basilius" /> Sejak saat inilah roda pemerintahan di Sanggau mulai dipengaruhi oleh hegemoni [[Belanda]], termasuk perubahan status Kesultanan Sanggau yang pada awalnya sebagai Negara yang merdeka dan berdault berubah menjadi sebuah Kerajaan dengan gelar Panembahan. Tak sampai disitu, Belanda juga mencampuri urusan Kerajaan Sanggau dalam hal mengangkat, memecat, dan menggantikan kedudukan seorang Raja dengan cara tipu serta muslihat yang licik yang disamarkan dalam perjanjian diantara pihak Kerajaan Sanggau dengan [[Belanda]].<ref name="basilius" /> Pada tahun [[1877]], misalnya, dilakukan penandatanganan surat kontrak mengenai penyewaan tanah Kerajaan Sanggau oleh [[Belanda]], yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia [[Belanda]] J.W. van Lansberge ([[1875]]-[[1881]]) serta pihak Kerajaan Sanggau yang diwakili oleh Raja Sanggau, Panembahan Muhammad Saleh (Mangkubumi), Pangeran Ratu MangkuGudong NegaraBecara (Raja di Semerangkai), Pangeran Mas Paduka Putera (Raja di Balai Karangan), dan Pangeran Adi Ningrat selaku Menteri Kesultanan Sanggau).<ref name="basilius" /> Dalam perjanjian itu, ditetapkan bahwa Tanjung Sekayam disewakan kepada [[Belanda]].<ref name="basilius" />

Hal ini lah yang membuat Pangeran Haji Gusti Ahmad Putra Negara sangat anti penjajah, dirinya yang merupakan anak dari Sultan Muhammad Taher II merasa hal yang telah dilakukan Belanda terhadap Negerinya sudah sangat tidak bisa dikompromikan lagi, karena dirinya tahu bahwa hal ini tentu akan merugikan Rakyat karena isi dari perjanjian yang disodorkan oleh Belanda banyak menguntungkan posisi Belanda dan merugikan posisi Kerajaan serta rakyat Negeri. Dirinya mempersiapkan rencana untuk menghilangkan pengaruh Belanda sekaligus mengusir Belanda agar tak mencampuri urusan Kerajaan Sanggau kembali, tetapi rencana ini tercium oleh Belanda sehingga dirinya dibuang ke Jawa Barat. Tepatnya di daerah Purwakarta dari tahun 1876 hingga 1890. Dari petikan keputusan Gubernemen General Hindia Nederland Nomor 27, H Gusti Ahmad Putra Negara itu dilarang tinggal di Lanschap Purwakarta.<ref name="ReferenceA">http://www.kalbariana.web.id/tak-patuhi-belanda-putra-raja-diasingkan-menelusuri-keberadaan-istana-kerajaan-di-kalbar-80/</ref>

Panembahan H Suleman Paku Negara didampingi Pangeran H Muhamad Ali Mangku Negara bersegel tarich 1293 H serta Raden Mas Prabu dan Raden Surya Dirdja serta penghulu agama H Mas Temenggung Nata Igama. Dalam kontrak tersebut telah ditetapkan gaji raja sebesar F.2.400 (dua ribu empat ratus gulden). Politik kontrak tersebut terdiri dari 27 pasal serta beberapa pasal tambahan serta perwatasan (batas) kerajaan Sanggau dengan kerajaan lainnya.<ref>http: name="ReferenceA"//www.kalbariana.web.id/tak-patuhi-belanda-putra-raja-diasingkan-menelusuri-keberadaan-istana-kerajaan-di-kalbar-80/</ref>

# [[Abang Gani|Abang Awal atau Abang Terka atau Abang Gani]] Pangeran Adipati bergelar Sultan Awaludin atau Sultan Gani Kusumanegara ([[1569]]-[[1614]] M).