Rodrigo Duterte: Perbedaan antara revisi

| name = Rodrigo Duterte

| image = Rodrigo Duterte croppedJune 20192016.jpg

| image_size = 220px

| office = [[Presiden Filipina]] Ke-16<br />''Presiden Ke-6 dari Republik Ke-5''

| vicepresident = [[Leni Robredo]]

| term_start = 30 Juni 2016

| term_end = 30 Juni 2022

| predecessor = [[Benigno Aquino III]]

| successor = [[Bongbong Marcos]]

| office1 = [[Wali Kota Davao]]

| monicker =

|term_start term_start1 = 30 Juni 20162001

|term_end term_end1 = 30 Juni 2010

|term_end2 successor2 = 19Benjamin C. Maretde 1998Guzman

|office3 term_end3 = Wakil Wali Kota Davao = 30 Juni 2013

|data1 religion = [[Lex Talionis FraternitasKatolik]]

Pada Oktober 2021, Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa dia tidak mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada 2022 dan akan pensiun dari kehidupan politik. Hal tersebut diumumkan saat menemani mantan ajudannya yaitu [[Senator Bong Go]] yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden di pusat komisi pemilihan umum.<ref>{{Cite web|date=2021-10-02|title=Presiden Filipina Duterte Pensiun dari Politik setelah Jabatan Selesai - Internasional Katadata.co.id|url=https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/61582a95df000/presiden-filipina-duterte-pensiun-dari-politik-setelah-jabatan-selesai|website=katadata.co.id|language=id|access-date=2022-08-25}}</ref>

The Philippine Daily Inquirer menerbitkan "daftar pembunuhan". Perwakilan Ifugao, Teddy Baguilat, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Filipina untuk menyelidiki "serentetan pembunuhan di luar proses hukum dan / atau eksekusi mati yang dicurigai melanggar undang-undang tentang obat-obatan terlarang dan penjahat lain yang dicurigai." Senator dan mantan Menteri Kehakiman Leila de Lima mendesak pemerintahan Duterte untuk menghentikan pembunuhan di luar hukum dan mengatakan bahwa dia akan mengajukan resolusi kepada Senat Filipina untuk melakukan penyelidikan. Kelompok militan Bagong Alyansang Makabayan juga meminta Duterte untuk menyelidiki peningkatan jumlah pembunuhan di luar proses hukum. Administrasi Duterte menuntut para kritikus untuk memberikan bukti.

Duterte membenarkan perang narkoba dengan mengklaim bahwa Filipina telah menjadi " negara narco ". Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, prevalensi penggunaan narkoba di negara ini lebih rendah dari rata-rata global. Duterte telah menepis kekhawatiran hak asasi manusia oleh pengguna narkoba yang tidak manusiawi, yang menyatakan pada bulan Agustus 2016: "Kejahatan terhadap kemanusiaan? Pertama-tama, saya ingin jujur dengan Anda. Apakah mereka manusia? Apa definisi Anda tentang manusia makhluk?" Dalam tiga bulan pertama masa jabatan Duterte di kantor, menurut angka polisi, lebih dari 3.000 pembunuhan dikaitkan dengan kampanye anti-narkoba nasionalnya. Lebih dari separuh dikaitkan dengan petugas keamanan. Pada awal Oktober, seorang perwira polisi senior mengatakan kepada The Guardian bahwa sepuluh regu resmi polisi "operasi khusus" telah beroperasi, dan bahwa dia secara pribadi telah terlibat dalam pembunuhan 87 tersangka. Dia menggambarkan bagaimana mayat-mayat itu dibuang di pinggir jalan (korban "penyelamatan"), atau kepalanya dibungkus selotip dengan plakat karton yang melabel mereka sebagai pelaku narkoba, sehingga pembunuhan itu tidak akan diselidiki. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Chito Gascon, dikutip dalam laporan: "Saya tidak terkejut, saya telah mendengar tentang ini." The Kepolisian Nasional Filipina menolak berkomentar. Laporan itu menyatakan: "Meskipun The Guardian dapat memverifikasi pangkat polisi dan sejarah servisnya, tidak ada konfirmasi resmi, independen atas tuduhan keterlibatan negara dan koordinasi polisi dalam pembunuhan masal."

* "[http://eyeforaneye.vice.com/editorial/the-punisher The Punisher]" ([http {{Webarchive|url=https://wwwweb.webcitationarchive.org/6QhjaUVm8web/20140706154124/http://eyeforaneye.vice.com/editorial/the-punisher |date=2014-07-06 Archive]}}). ''[[Vice (majalah)|Vice]]''.