Lembaga tinggi negara: Perbedaan antara revisi

* Mahkamah[[Majelis AgungPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] (MA-MPR RI),

* [[Dewan PertimbanganPerwakilan AgungRakyat Republik Indonesia]] (DPA-DPR RI), dan

* [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] (MPR)

* [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] (DPR)

* [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia]] (DPD)

* Lembaga Kepresidenan ([[Presiden Indonesia|Presiden]] dan [[Wakil Presiden Republik Indonesia|Wakil Presiden]]),

* [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] (MA)

* [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] (MK)dan

* [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia]] (BPK)

* [[Komisi Yudisial Republik Indonesia]] (KY)

Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik, dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPA juga sering dihumorkan dengan istilah "Dewan Pensiun Agung" karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat.

Sesuai dengan makna reformasi 1998, dan untuk menguatkan demokrasi, rakyat Indonesia menyadari pentingnya makna ''judicial review'' atau "hak pengkajian hukum oleh para ahli (hakim)", dan mempertimbangkan apakah tidaknya sebuah hukum bertentangan dengan undang-undang dasar/konstitusi negara.

Untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah/provinsi di Indonesia, dan sesuai dengan semangat reformasi 1998 mendirikan lembaga tinggi negara di bidang legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga legislatif bikameral atau dua kamar di dalam legislatif. Kedudukannya DPD mirip dengan [[Senat Amerika Serikat]] karena mewakili aspirasi politik daerah-daerah. Perbedaan relatifnya, Senat di Amerika Serikat lebih berkuasa daripada senat di Indonesia. Kekuasaan Senat di Amerika Serikat mirip dengan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.

== [[Dewan Perwakilan Daerah]] ==

'''[[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]]''' (disingkat '''DPD''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap [[Daftar provinsi Indonesia|provinsi]] yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Anggota DPD juga merupakan anggota MPR<ref>https://rasindonews.wordpress.com/2022/07/06/politik-hukum-agraria/</ref>.

== [[Dewan Perwakilan Rakyat]] ==

'''[[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia''' atau sering disebut '''|Dewan Perwakilan Rakyat]]''' (disingkat '''DPR-RI''' atau '''DPR''') adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

== [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]] dan [[Wakil Presiden Republik Indonesia|Wakil Presiden]] ==

'''[[Presiden]] Indonesia]]''' (nama jabatan resmi: '''Presiden Republik Indonesia''') adalah [[kepala negara]] sekaligus [[kepala pemerintahan]] [[Indonesia]]. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di [[bumi|dunia]]. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh '''[[Wakil Presiden Indonesia|wakil presiden]]''' dan [[menteri|menteri-menteri]] dalam [[kabinet (pemerintahan)|kabinet]], memegang kekuasaan [[Eksekutif (pemerintahan)|eksekutif]] untuk melaksanakan tugas-tugas [[pemerintah Indonesia|pemerintah]] sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

== [[Mahkamah Agung Indonesia|Mahkamah Agung]] ==

'''[[Mahkamah Agung]]''' (disingkat '''MA''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang merupakan pemegang [[kekuasaan kehakiman di Indonesia|kekuasaan kehakiman]] bersama-sama dengan [[Mahkamah Konstitusi Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

== [[Mahkamah Konstitusi Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] ==

'''[[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]]''' (disingkat '''MK''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang merupakan pemegang [[kekuasaan kehakiman di Indonesia|kekuasaan kehakiman]] bersama-sama dengan [[Mahkamah Agung Indonesia|Mahkamah Agung]].

== [[Badan Pemeriksa Keuangan]] ==

'''[[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Badan Pemeriksa Keuangan]]''' (disingkat '''BPK''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut [[UUD 1945]], BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

== [[Komisi Yudisial Republik Indonesia|Komisi Yudisial]] ==

Melalui Amendemen Ketiga [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan [[Komisi Yudisial Republik Indonesia|Komisi Yudisial]]. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.